Bojonegoro, Batara.news – Pembangunan sarana dan prasarana wisata di Desa Ngujung, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, kembali menuai sorotan. Sejak 2021 hingga 2024, Dana Desa (DD) terus mengalir untuk proyek pengembangan wisata, namun sebagian fasilitas terlihat terbengkalai dan belum memberi manfaat nyata bagi warga.
Berdasarkan data yang dihimpun, pada 2021 dialokasikan Rp 206 juta untuk sektor pariwisata. Tahun 2022 sebesar Rp 136 juta, tahun 2023 Rp 137 juta, dan kembali melonjak menjadi Rp 204 juta pada 2024 untuk pembangunan kolam renang anak. Totalnya hampir Rp 700 juta dana publik terserap dalam empat tahun terakhir.
Namun, hasil di lapangan jauh dari harapan. Pantauan awak media menunjukkan, sejumlah fasilitas seperti jalur kayu yang dibangun untuk kawasan wisata tampak lapuk, miring, bahkan membahayakan pengunjung. Beberapa bagian ditumbuhi rumput liar, dan kolam renang anak yang menjadi proyek tahun 2024 belum rampung hingga pertengahan 2025.
Kepala Desa Ngujung, Eko Puryanto, mengakui pekerjaan belum selesai meski seluruh anggaran telah terserap.
“Sudah dikerjakan, hanya saja belum selesai. Untuk kolam renang tahun ini masih pengurukan kiri kanan dan toilet,” ujarnya.
Ia juga mengungkap adanya perubahan konsep pada proyek jalur kayu.
“Yang pekerjaan sebelumnya kita mau rubah konsepnya dulu, Mas,” tambahnya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar terkait perencanaan dan efektivitas penggunaan Dana Desa. Proyek wisata yang terus mendapat suntikan dana tanpa evaluasi berisiko menjadi pemborosan, apalagi jika fasilitas tak segera menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PAD) atau memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Ironisnya, warga sekitar mengaku prihatin karena area wisata mangkrak itu kerap digunakan untuk aktivitas tidak senonoh.
“Pernah menemukan kondom di lokasi tersebut,” ungkap seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Seorang petani yang berladang di sekitar lokasi juga mengaku malu karena pernah menyaksikan pasangan muda melakukan perbuatan mesum di kawasan tersebut.
Sorotan publik kini tertuju pada transparansi, pengawasan, dan evaluasi penggunaan Dana Desa, agar setiap rupiah benar-benar berujung pada manfaat yang dirasakan warga, bukan sekadar proyek fisik yang tak kunjung hidup.
/Al
