Rembang, Batara.News-Bertempat di Gedung pertemuan desa Soditan kecamatan kabupaten Rembang telah berlangsung upacara pembukaan Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) Geup IX – III Taekwondo Indonesia Pengkab Rembang yang dihadiri 300 orang. (05/02/2023).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Perwakilan Pengprov Jateng Sabelum Nim Aris Wibowo, Ketua Pengkab Rembang Teguh Santoso, Pelatih Utama Taekwondo Indonesia Kab.

Rembang Sabeum Nim Suharto, Pelatih Taekwondo Indonesia Cab. Rembang Sabelum Karmijan, Pelatih Taekwondo Indonesia Cab. Lasem Sabelum Safik, Pelatih Taekwondo Indonesia Cab. Sulang Sabeum Subandi, Pelatih Taekwondo Indonesia Cab. Sluke Sabeum Sismono, dan segenap Seonbae dan hunbae Taekwondo kabupaten Rembang yang mengikuti UKT.

Dalam sambutan pelatih utama Taekwondo Indonesia Kab. Rembang Sabelum Nim Suharto mengatakan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan kesehatan kepada kita semua sehingga bisa berkumpul dalam kegiatan UKT Geup IX – III Taekwondo Indonesia Pengkab Rembang dalam keadaan sehat walafiat.

Selamat datang kepada Sabelum Nim Aris Wibowo yang telah hadir ditengah kita semua, diselenggarakannya UKT ini sebagai sarana mengevaluasi sejauh mana penguasaan materi latihan bagi para Taekwondoin.

Ia menghimbau kepada masyarakat semua khususnya kabupaten Rembang untuk menyebarkan atau mempromosikan olahraga Taekwondo agar dikenal masyarakat lebih meluas.

Perwakilan Pengprov Jateng Sabelum Nim Aris Wibowo berharap pelaksanaan UKT ini bisa terus dilaksanakan tiga kali dalam setahun, dan peserta yang mengikuti semakin banyak sehingga kedepan dapat menghasilkan atlet-atlet yang hebat.

Ia berharap Taekwondo bisa masuk di sekolah-sekolah karena ini merupakan kegiatan yang positif, khususnya untuk anak-anak sekolah.

Pelaksanaan UKT Geup IX – III Taekwondo Indonesia Pengkab Rembang diikuti 248 dengan rincian peserta
Geup IX ( Kuning) 103, Geup VIII (Kuning/Hijau) 37, Geup VII (Hijau) 53, Geup VI (Hijau/Biru) 30, Geup V (Biru) 11, Geup IV (Biru/Merah) dan Geup III (Merah)
7.

/Moel/syfd

BOJONEGORO, BATARA.NEWS – Guna mengantisipasi terjadinya pernihakan dini, Madrasah Aliayah (MA) Al Abror Kecamatan Sukosewu, Bojonegoro, Jawa Timur, gelar latihan praktek acara resepsi pernikahan. Sabtu, 04 Febuari 2023.

Bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sebanyak 34 murid MA Al Abror diminta untuk peragakan acara resepsi pernikahan lengkap dengan beground padi-padi atau janur kuning melengkung.

Gambar proses Ijab qobul

Walau hal itu hanya sebuah praktik dalam pendidikan mata pelajaran akad nikah, supaya nampak asli, kegiatan nikah pura-pura tersebut juga diisi dengan acara ijab qobul, seperti dalam prosesi pernikahan sungguhan.

Berikut nama siswa siswi yang terlibat dalam acara nikah-nikahan di halaman Madrasah Aliyah Al Abror Sukosewu :

Petugas pengantin pria :
M.Aprizal pratama
Petugas pengantin putri: Lutfi Shofiatin
Petugas wali mempelai wanita :
M.Nanda
Petugas penghulu :
M.Wahyu muslimin
Petugas sebagai saksi :
Fikrotul kholidin
petugas saksi:
David
Petugas pasrah pengantin:
Taufiq Al farizi
Petugas penerima pengantin :
M.Hisyam syafa’at
Petugas pembawa acara:
Okta novitasari
Petugas pembacaan ayat suci Al Qur’an:
Dita Arima
Petugas penerima tamu:
Sri Susanti dan Cahya Fidianti
Petugas Pembawa kembang mayang:
lilik, Delfi, Bagus, dan Yogo
Petugas Pembawa Uter : Rita, Nurma, Putri, Juwita
Petugas Konsumsi :
Silma, Dina, Jefri, Aang,dan Rozikin

Dan sebagai pengiring pengantin di percayakan kepada siswa siswi sejumlah 69 siswa yaitu kelas X dan XI.

Sementara, Special tugas mauidhoh Hasanah dari dewan guru.

Dikatakan, Muhibbin Aziz Rohmatulloh, Kepala Madrasah Aliyah Al Abror usai kegiatan, sebagai bentuk pembelajaran kepada anak didik yang usianya mulai berenjak dewasa atau remaja, perlu dilakukan pendidikan praktik sosial bermasyarakat.

Karena materi pembelajaran seperti itu menurutnya dapat mengantisipasi terjadinya pernikahan anak usia dini.

“Tujuan acara praktik resepsi pernikahan ini supaya generasi kita mengetahui adat dan budaya serta cara melangsungkan prosesi pernikahan. Karena dalam acara sakral tersebut banyak pesan moral yang terkandung didalamnya.” Pungkasnya.

/Ali

KOTABARU, BATARA.NEWS – Program andalan Presiden Ir. Joko Widodo tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau biasa disebut dengan sertifikat murah, ternyata belum buming ditelinga masyarakat Bumi Sa Ijaan Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Hal itu terbukti melalui penuturan Jani Loupatty, Kepala Kantor Kementrian Agraria dan Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Kotabaru, saat menggelar acara simbolis gerakan pemasangan tanda batas tanah diwilayah Kecamatan Pulau Laut Timur kemarin.

“Tahun 2022 di Kecamatan pulau laut timur ini, kita laksanakan PTSL sejumlah 1.267. Yang sertifikatnya sudah selesai, di Desa Berangas 259, Desa Kulipak 291, Desa Bekambit 109, Desa Langkang Baru 358, Desa Tanjung Pengharapan 350. Jadi jumlah totalnya tahun 2022, 1.267 sertifikat sudah selesai.” Jelas Jani Loupatty, dikutip dari rilis Dinas Komunikasi dan Informasi Kotabaru yang dibagikan ke beberapa awak media. Jumat, 04 Febuari 2023.

Adanya jumlah kuota PTSL di masing-masing Desa seperti yang dikatakan Kepala ATR/BPN tersebut, dapat diartikan kalau program sertifikat murah itu belum terserap maksimal di wilayah Kabupaten Kotabaru .

Lantas mengapa itu bisa terjadi ???Mengingat, berdasarkan informasi dari laman resmi Kementrian ATR/BPN, kouta progam PTSL sejak tahun 2016 hingga sekarang selalu ditingkatkan.

Bahkan, untuk menunjang kelancaran progam kemasyarakatan tersebut, pemerintah pusat telah menggelontorkan dana trilyunan rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pertanyaannya, kenapa kuota progam PTSL di Kotabaru, tidak se fantastis seperti di wilayah Pulau Jawa ? Padahal secara kasulistis banyak warga di pelosok Kabupaten Kotabaru yang membutuhkan kekuatan hukum tetap atas kepemilikan dokumen tanah.

Alasan yang paling mendasar ialah, karena letak geografis Kabupaten yang kepulauan dan luas wilayahnya besar, serta banyak tanah warga yang berbatasan langsung dengan lahan perusahaan konsorsium kelapa sawit.

“Saya berharap kuota PTSL di Kotabaru diperbanyak, mengingat sampai saat ini masih ada konflik tanah antara perusahan kelapa sawit dengan masyarakat. Kasihan, pasti endingnya yang kalah itu masyarakat.” ujar Duki salah satu pengamat sosial masyarakat asal wilayah Kecamatan Pantai.

Sementara itu, menurut Sekretaris Daerah Kotabaru, H. Said Akhmad, MM, gerakan pemasangan tapal batas tanah sebelum progam PTSL dilaksanakan merupakan langkah yang tepat. Karena hal itu mempermudah kinerja petugas ATR/BPN.

“Dengan dicanangkan batas patok ini tentunya mempermudah program ini, mudah-mudahan dengan gerakan memasang tanda batas ini tidak ada lagi sengketa batas ini diantara masyarakat.” Ujar Sekda Kotabaru dalam acara gerakan pemasangan tapal batas tanah.

Perlu diketahui, Kementrian Agraria dan Tata ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) baru-baru ini sedang mencanangkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) sebanyak 1 juta patok tanah yang digelar serentak diseluruh indonesia.

Dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru juga ikut melaksanakan kegiatan tersebut dengan memasang 1000 patok tanah di wilayah Kotabaru.

Dan khusus untuk wilayah Kecamatan Pulau Laut Timur Desa Berangas sebanyak 259 patok tanah yang di pasang.

/Ari

PATI, BATARA.NEWS – Prilaku tidak terpuji salah satu oknum notaris di Pati, Jawa Tengah, menjadi sorotan para pewarta yang bertugas di Kabupaten bertajuk Bumi Mina Tani.

Pasalnya, oknum notaris bernama Dewi Anggraeni itu, kedapatan naik pitam saat dikonfirmasi prihal perjalanan berkas tanah milik warga Desa Jontro, Kecamatan Wedarijaksa, yang diurus lewat jasanya.

Diduga kemarahan tersebut dipicu lantaran ia menganggap akhad jual beli tanah antara pemilik tanah dengan pelaku usaha Developer asal Desa Muktiharjo, yang belum lunas.

“Jika mau dibatalkan ya silahkan, kalau hendak dicabut berkasnya ya monggo, tapi harus bayar.” ucapnya dengan nada bengis,

Namun ketika disinggung berapa yang harus dibayar, lebih lanjut Dewi Anggraeni mengatakan, alasan berkas pengurusan tanah itu berhenti karena ada yang belum diteken oleh pihak ahli waris.

“Ini berkasnya, dan terhenti sebab mereka (ahli waris) tidak tanda tangan, karena saya mengerti, bahwa tanah itu belum dibayar oleh pembeli, jadi tidak mungkin saya jalankan,” imbuhnya,

Dirinya menilai, yang menghambat akad jual beli tanah tersebut justru pihak pemerintah Desa, yakni Kades dan Sekdes.

“Kenapa disini malah membawa-bawa nama media, mau grenduwoni saya. Ow tidak bisa, saya mau diparani Danramil, Media, Polisi saya tidak takut,” tegasnya,

Hal itu dikemukakan karena dirinya belum mengeluarkan sertifikat atas nama Eko.

“Kecuali, saya sudah mengeluarkan sertifikat atas nama Eko, berarti saya sudah memalsukan tanda tangan ahli waris, dan itu bisa dipenjara.” terangnya dengan intonasi nada tinggi.

Tak hanya itu, bahkan dirinya meminta terkait masalah pengurusan akad jual beli tanah tersebut dapat dibawa keranah hukum.

“Seandainya kamu ini dari pihak pembeli, malah saya akan meminta agar melaporkan Eko ke Polisi, karena merasa telah dirugikan,” pungkasnya.

/*/Red

TUBAN, BATARA.NEWS – Kedatangan
Abu Kholifah, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Deerah (DPRD) Tuban, dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) pendamping Progam Keluarga Harapan (PKH) tuai narasi minor ditengah masyarakat.

Pasalnya, menurut salah satu pengamat politik di Bumi Ronggo Rawe, Ali Sugiono, kehadiran politisi yang dikabarkan akan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur pada pemilu tahun 2024 dalam acara internal para pendamping PKH di wilayah Kecamatan Jatirogo, dirasa tidak etis.

“Mendekati tahun politik seperti saat ini, Ketua Koordinator PKH harus peka dalam bersikap. Jangan sampai progam positif pemerintah dimanfaatkan untuk ajang politisasi.” ujarnya, Jumat, 03 Febuary 2023.

Bukan tanpa alasan, lanjutnya, terkadang progam pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti PKH, acap kali dimanfaatkan politisi untuk mencari panggung popularitas.

“Perlu dipertanyakan tujuannya apa ada dalam acara tersebut. Apakah sebagai narasumber atau apa ?” tuturnya,

Tak hanya itu, Ali juga menganalogikan, pendamping bantuan PKH biasanya mempunyai hubungan emosional dengan para Keluarga Penerima Manfaat (PKM). Sehingga hal tersebut kerap dijadikan poin tersendiri oleh kaum politisi.

“Karena dengan kehadiran para pendamping tersebut turut membantu meningkatkan taraf hidupnya, maka dalam konteks itu dapat menunjukkan kepada publik bahwa Pendamping PKH memiliki Power dan legitimasi terhadap sebuah teritori dimasing – masing dampinganya.” tandasnya.

Perlu diketahui bersama, pada rabu, 04 Januari 2023 lalu, sekitar Pukul 10.00 WIB, Koordinator Kabupaten (Korkab) menggelar Rapat Koordinasi di rumah makan Ronggo Jati yang berada di wilayah Desa Sugihan, Jatirogo.

Namun, saat itu yang diundang adalah beberapa Koordinator Kecamatan (Korcam) dan Asisten Korcam (Askor) dari wilayah Kecamatan Senori, Kecamatan Bangilan, Kecamatan Jatirogo, Kecamatan Kenduruan, Kecamatan Bancar.

/Al

Rembang, Batara.News|| Imbas longsor tebing sungai di Rt 06 l, Rw 01, Dukuh Tanggung, Desa / Kecamatan Sedan, Rembang, beberapa waktu lalu sebabkan dua rumah terancam akan tergerus air sungai.

Guna mengatisipasi longsor susulan yang lebih parah, gabungan TNI dan Polri, langsung bergerak cepat untuk membantu warga memperbaiki tanggul terebut.

Giat karya bakti itu, semua personil melakukan pengisian tanah dan pasir kedalam karung, kemudian dijadikan media penahan retakan tebing,

Lantaran ada rumpun bambu yang ikut tergerus longsor hingga menutupi arus sungai, lalu dimanfaatkan personil dan warga untuk rajuk penahan tanggul.

“Dalam penanganan kejadian longsor ini, kami upayakan pengisian tanah dalam karung disertai pemasangan rajuk bambu untuk tepian tebing.” ungkap Kapolsek Sedan AKP MS Karim SH, Jumat, 03 Febuari 2023.

Jajaran Polsek Sedan, lanjutnya, hanya sekedar membantu masyarakat dalam penanganan sementara. Kemudian untuk penanganan secara permanen dipasrahkan kepada pihak pemerintah Desa.

“Kegiatan kerja bakti bersama masyarakat ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat serta merupakan tanggungjawab kami sebagai aparat kewilayahan.” imbuhnya,

Tak hanya itu, atas adanya kegiatan kerja bakti tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan silaturahmi TNI dan Polri dengan masyarakat, serta dapat menumbuhkan semangat gotong royong di lingkungan masyarakat.

Sementara itu, dikatakan salah satu warga terdampak, Mustakim, kegiatan karya bakti personil TNI dan Polri tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat yang sedang mengalami musibah bencana alam.

“Atas nama warga, saya menyampaikan banyak terima kasih atas kerjasamanya antara TNI dan Polri, BPBD serta Segenap elemen masyarakat yang terlibat didalamnya.” Tandasnya.

/Syfdn/Moel

Sampit, Batara News | Harapan warga desa ubar, warga desa Sudan, warga Desa Pundu & warga Dusun katari putusan Hakim Rabu tgl 8/2/2023 yg akan datang benar-benar adil dan amanah,
Krna dakwaan jaksa penuntut umum Rahmi Amelia tdk terbukti terhadap aktivitas GJL KAL-TENG.


Ketua ARPIKAL, sketaris Amer Husin, bendahara M. Yasin. Yang sekarang di tahan di LP (Lembaga Pemasyarakatan) di Kotawaringin timur Sampit oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan menguasai Dan menduduki lahan PT windo nabatindo lestari di blok K58-K47, dari keterangan saksi & bukti di lapangan bahwa tidak benar apa yg didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap aktivitas GJL KAL-TENG tersebut.


Sebenarnya tujuan warga memortal di blok K58-K47 tersebut hanya ingin menanyakan hak-hak masyarakat yg mana pada tanggal 19 Juni warga dusun katari berpoto-poto di wilayah desa ubar dgn memegang Surat fakta integritas oleh pihak perusahaan dan kepala Dusun katari Pa ALAN, beliau sekaligus ketua kelompok Tani hantantiring dan Ekahapakat.
“Sedangkan pada tanggal 20 Juni 2022 masyarakat ubar berfoto-foto di daerah desa lain yaitu di Desa Sudan kecamatan cempaga hulu yang di arahkan oleh pihak PT windo nabatindo lestari BGA group bersama-sama dgn kepala desa ubar mandiri & ketua koperasi KCL kruing critra lestari Segoro.


Yang mana masyarakat ubar di suruh menandatangani surat & mengakui lahan 4 sampai 5hektar perorang dgn memegang surat fakta integritas yang telah di tanda tangani, alasan pihak perusahaan untuk membuat legalitas lahan plasma.


Sedangkan sebelumnya masyarakat sudahpernah di janjikan lahan 2hektar perorang akan di sertifikatkan dgn perjanjian MOU yang di tanda tangani pada tahun 2006 Yang lalu dan ada biaya pembuatan sertifikat, sertifikat akan di kembalikan ke masyarakat pada tahun 2017, ternyata sertifikat yg di janjikan oleh pihak perusahaan sampai dgn tahun 2023 ini tidak kunjung datang.

Itulah alasan masyarakat Desa Pundu, Desa Ubar Mendiri dan masyarakat Dusun katari memortal dan menghentikan aktivitas kariawan PT windo nabatindo lestari
Agar pihak perusahaan, pihak ketua kelompok tani dan ketua koperasi hadir kelapangan menjelaskan kepada warga lahan yang pernah mreka janjikan sebelum kepada masyarakat.
“Harapan masyarakat mengharap pihak yang bersangkutan hadir ternyata tidak kunjung datang, akhirnya pihak polres Kotim yang turun kelapangan menjumpai warga yang ada di lokasi langsung menahan 11 orang warga bersama 3 nyunit motor 1 pickup untuk di mintai keterangan. Tujuan masyarakat ingin mengetahui lahan mereka yang pernah di janjikan brahir di bui.

Semoga saja ke’adilan TEGAK LURUS. Harapan masyarakat tiga orang aktifitas GJL KAL-TENG ARPIKAL, Amer Husin, M Yasin, bisa bebas Dan berkumpul dengan keluarga seperti sediakala.

/Utg

Rembang, Batara.News|| Bertempat di depan rumah Bapak Jahudi Desa Jambeyan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang telah dilaksanakan giat Jum’at Curhat oleh Kapolsek Sedan.

Kapolsek Sedan AKP MS Karim SH kembali menggelar kegiatan bertajuk “Jumat Curhat” untuk mendengarkan keluhan serta memberikan himbauan terkait isu yang sedang viral di masyarakat secara langsung.

Pada kesempatan kali ini, Jumat (03/02/23) di Warung kopi Pak Jahudi berlokasi di Desa Jambeyan, Kapolsek Sedan yang di dampingi para anggota serta di hadiri kepala desa dan tokoh masyarakat menyampaikan,” Bahwasanya pelaksanaan Jumat Curhat ini sebagai ajang silaturahmi dengan Masyarakat sekaligus Polsek Sedan agar dekat dengan masyarakat terutama di wilayah kecamatan Sedan khususnya di Desa Jambeyan,” ucapnya.

Pada pertemuan kali ini Kapolsek menanggapi pertanyaan dari salah satu warga masyarakat Jambeyan terkait dengan maraknya isu Penculikan anak yang beredar di media sosial ( medsos ).

“Pertama, agar masyarakat tidak perlu merasa resah dan kwatir yang berlebihan, serta jangan mudah percaya terhadap informasi dan berita yang beredar sebelum tahu kebenarannya, tetap waspada dan aktifkan kembali Siskampling pada tingkat RT/RW untuk mencegah tindak kejahatan, lalu berikan pemahaman kepada anak kita untuk tidak terpengaruh dan menerima sesuatu dari orang yang tidak dikenal.

Awasi anak saat bermain diluar rumah dan jangan memakai barang mewah yang mencolok, jika melihat, mendengar dan mengetahui hal yang mencurigakan segera hubungi Babinkamtibmas Desa setempat, “tandasnya.

AKP MS Karim SH menambahkan dalam hal lain, ” Bahwasanya sebentar lagi kita memasuki bulan Puasa yang mana biasanya identik dengan kegiatan Tongtongklek untuk membangunkan orang pada saat waktu sahur, kami dari Polsek Sedan menghimbau agar kegiatan Tongtongklek jangan dijadikan ajang persaingan antar group yang berujung dengan perkelahian.

Adapun mengenai masalah tertib berlalu lintas di jalan karena E Tilang sudah di berlakukan, seperti contohnya kemarin sudah dilaksanakan penindakan diwilayah Ds. Gandrirojo Kec. Sedan terkait balap liar, kami dari instansi Polri menghimbau untuk masyarakat agar mematuhi aturan lalu lintas seperti kelengkapan berkendara, diantaranya SIM, STN, Helm dan jangan memakai knalpot broong.

Kepada warga masyarakat dan pemuda supaya warga ikut turut serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing.

Setiap permasalahan ringan atau kecil bisa diselesaikan pihak desa melalui Bhabinkamtibmas/ Polmas dan Babinsa,” imbuhnya.

/Syfdn/Moel

KOTABARU, BATARA.NEWS – Menilai manusia tidak bisa dilihat dari kesingnya. Mungkin kalimat tersebut tepat jika disematkan untuk komunitas yang satu ini.

Ya, mereka ialah sekumpulan pemuda asal Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, yang rutin berbagi setiap hari jumat.

Bagai mana tidak, kegiatan positif sekelompok pemuda yang tergabung dalam wadah Relawan Prihatin ini, terbilang sederhana namun terkandung makna.

Hal itu lantaran hampir menyerupai aksi sosial Syeh Maloyo atau Sunan Kali Jaga, tatkala masih berjuluk Brandal Loko Joyo, yang kerap berbagi rejeki dengan cara menghadang umat muslim seusai menunaikan ibadah solat jumat dari masjid.

Dikatakan, Amy, koordinator Relawan Prihatin Kotabaru, berbagi rejeki kepada masyarakat yang pulang dari masjid usai menunaikan ibadah solat jumat, merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap hari jumat.

“Sudah lama kami adakan kegiatan ini, sebagai bentuk kecintaan kami antar sesama umat muslim saja.” Ucapnya, Jumat, 03 Febuari 2023.

Sebagai manusia yang tak luput dari rasa bersalah, lebih lanjut ia mengatakan, kegiatan sosial tersebut diyakini sebagai sarana untuk mengurangi dosa.

“Kita sebagai manusia tak luput dari dosa, oleh sebab itu dengan kegiatan sosial ini kami berharap dosa kami sedikit berkurang.” ujar Amy sembari mengumbar senyum.

Dalam kegiatan jumat berbagi itu, Relawan Prihatin membagikan makanan dan minuman kepada masyarakat yang pulang dari menunaikan ibadah solat jumat di masjid Miftahul Jannah, Jalan veteran, Desa Dirgahayu, Kotabaru.

/Ari

Sampit, Batara.news | Dalam sidang lanjutan kasus Pidana Khusus Perkara nomer 369/pid.sus/2022/PN.Spt dengan terdakwa I ARPIKAL alias Toni Bin TENO, Terdakwa II Amer Husin Bin INGGAL dan Terdakwa III M. YASIN Bin ILHAM, pada hari Rabu tanggal 1 februari 2023 dalam agenda pembacaan nota pembelaan yang di bacakan oleh panasehat hukum terdakwa AININ NAZHARY,SH mengemukakan bahwa jaksa Penuntut umum dalam surat tuntutannya yang di bacakan di muka persidangan telah berkeyakinan bahwa Terdakwa I ARPIKAL alias Toni Bin TENO,

Terdakwa II Amer Husin Bin INGGAL dan Terdakwa III M Yasin Bin ILHAM berdasarkan fakta di persidangan melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam pidana dengan Pasal 107 Huruf a Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2014 Tentang perkebunan Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, sehingga menuntut pidana penjara kpd masing-masing terdakwa selama 7 (tujuh) bulan di kurangi masa tahanan.


Selaku penasehat hukum terdakwa, kami sungguh sangat berharap dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang dgn palu persidangan telah di serahkan amanah sebagai “Perpanjangan Tangan Tuhan” di muka bumi untuk mewujudkan keadilan bagi terdakwa.

Persidangan pidana bukanlah bagaimana memberikan dan menjatuhkan pidana belaka kepada terdakwa melainkan suatu proses bagaimana kita selaku aparatur penegak hukum menemukan dan memformulasikan fakta hukum yang terungkap dihadapan persidangan yg mulia dgn jujur dan ikhlas untuk kemudian memberikan penilaian terhadap fakta tersebut.

Dan apabila fakta persidangan memang mengarahkan terdakwa tidak sepantasnya untuk dihukum atau seharusnya memang dihukum tapi bukan dengan dugaan atau dakwaan yang diajukan kepadanya, maka sudah sepantasnya pula hal itu kita berikan kepada terdakwa demi menjaga wibawa hukum itu sendiri.

Hal ini pula yang kami simpulkan berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan a quo terhadap diri Terdakwa I ARPIKAL alias Toni Bin TENO, Terdakwa II Amer Husin Bin INGGAL dan Terdakwa III M Yasin Bin ILHAM, dimana kami selaku penasehat hukum terdakwa berkesimpulan tidak seharusnya terdakwa didakwa dan di tuntut berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 107 Huruf a Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2014 Tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, dalam suatu proses persidangan pidana, kita semua yang terlibat pada proses persidangan haruslah menghilangkan serta melenyapkan asumsi-asumsi personal ataupun kelompok dalam mengungkapkan serta melahirkan kesimpulan pada proses perkara.

Asumsi-asumsi mana akan sangat berpengaruh saat kita hendak memberikan penilaian ataupun kesimpulan pada suatu perkara. Dalam melahirkan kesimpulan, sudah seharusnya kita semua melahirkan dari fakta-fakta persidangan sesungguhnya berdasarkan landasan akan aturan dan asas-asas hukum ini pula,

kita di harapkan mampu mewujudkan atau setidak-tidaknya mendekati tujuan utama dari proses hukum pidana berupa KEADILAN bagi semua pihak. Bahwa kami penasehat hukum menyakini bahwa tidak ada kebencian yang melekat pada diri kami atau dendam, tetapi semata-mata didasarkan kepada tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan profesi masing-masing dengan sebaik-baiknya yang berpedoman pada etika dan norma hukum yang akhirnya kesemuanya berpulang kepada pertanggung jawaban kita masing-masing kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

/Red

Lamongan, Batara.news | Ratusan massa Anggota LSM JERAT dan simpatisan dari para Ojek juga pengemudi becak motor melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, Rabu (01/02/2023).

Mereka melakukan Demo menuntut keterbukaan terkait dengan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun 2022 sebesar Rp 12 Miliar yang alokasinya untuk bantuan langsung tunai (BLT) cukai di depan gedung Dinas Sosial Lamongan.

Aksi dimulai pada pukul 09.00 WIB Dengan melakukan upacara dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kadet Suwoko, Dipimpin oleh ketua LSM JERAT Miftah Zaini, adapun kegiatan ini untuk sekedar mengingat jasa pahlawan Lamongan yakni Kadet Suwoko yang telah berjuang untuk kemerdekaan Lamongan.

Beliau sosok orang yang baik, tidak seperti para pejabat Dinsos Lamongan yang cenderung korup. Kami atas nama rakyat Lamongan akan mengawal sepenuhnya kasus dugaan mega korupsi dana cukai ini sampai ke KPK,” ungkap Miftah Zaini.

“Semuanya sujud dan berdoa di sana, tabur bunga di sana, mudah-mudahan jasa-jasa beliau atas kemerdekaan ini kita syukuri dan pada pagi hari ini dan kita meneruskan jasa-jasa beliau ini menjadi orang baik tidak harus menjadi orang korup, ” ujarnya.

setelah acara doa dan tabur bunga acara dilanjutkan dengan berbondong-bondong ke kantor dinas sosial untuk melakukan aksi demo.

Peserta aksi juga membentangkan spanduk bertuliskan, Dana Cukai Rp 12 M Bukan Untuk Digarong, Kembalikan Kepada Rakyat.

“Maksud dan tujuan kami datang ke sini ini untuk menyampaikan aspirasi dari rakyat Lamongan terkait dugaan korupsi dana cukai di Dinas Sosial Lamongan sebesar Rp 12 Miliar,” teriak Korlap Aksi, Miftah Zaini, dalam orasinya di hadapan para peserta unjuk rasa.

Miftah menegaskan yang jelas semua rakyat di Lamongan akan merasa senang jika KPK secepatnya turun ke Lamongan untuk memeriksa dan mengecek semua dinas-dinas yang menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau secara keseluruhan.

“Dana cukai banyak masuk di dinas-dinas, kami melihat banyak sekali kebocoran, karena memang disitu pengawasannya yang kurang baik. Nah, mulai hari ini saya meminta kepada aparat penegak hukum menjadi orang baik, yang korup dipenjara jangan dikasih ampun,” ucapnya.

Lebih jauh, Miftah mengatakan, siapa saja yang maling dan korupsi seyogyanya dihukum dan dipenjara, jangan malah terkesan dilepaskan begitu saja, negara ini adalah negara hukum. Siapa yang salah ya harus dihukum sesuai perbuatannya.

“Kami ingin negeri ini berkeadilan, yang maling yang korup dihukum dan yang lapor dihormati, jangan malah ditakut-takuti. Kalau bukan kami yang lapor lalu siapa. Untuk itu mulai hari ini kami minta kepada APH Lamongan menjadi APH yang baik, Kejaksaan yang baik, kalau ada yang salah ya di hukum jangan diputer-puter menjadi tak jelas sehingga tidak dihukum,” beber Miftah.

“Hari ini saya meminta Dinas Sosial Lamongan menyampaikan rincian terkait dana cukai Rp 12 Miliar itu untuk apa saja, turun kemana saja, diberikan kepada siapa. Ada akal-akalan atau tidak, kalau memang ada akal-akalan kami berharap APH segera turun tangan, karena uang itu adalah uang rakyat bukan untuk dijadikan bancakan,” tandasnya.

Menanggapi hal itu Kepala Dinsos Lamongan, Hamdani Azhari menyampaikan apa yang dilakukan Dinsos sudah sesuai dengan prosedur

Demo massa itu dinilai merupakan dinamika demokrasi. Mereka membawa aspirasi yang terjadi di masyarakat bawah.

“Yang itu boleh boleh saja mereka memperjuangkan tetangga-tetangga mereka yang rumahnya bagus masih mendapat bantuan juga ada beberapa isu artinya mereka yang kurang mengetahui sebenarnya tentang cukai cara penyaluran, ” sambungnya.

” Verifikasinya ya kita jelaskan ke mereka, bahwa Dinsos tugasnya verifikasi data masyarakat yang mendapat bantuan itu, ” ungkapnya

Yang kedua, kata dia , tugas Dinsos monitoring, penerima bantuan salurkan Bank Jatim dan SOP nya seperti itu.

Usulan dari bawah desa kemudian diketahui kecamatan dan disampaikan ke Bank Jatim

Dalam wawancara penutup Miftah Zaini memastikan akan tetap melaporkan kasus ini kepada KPK dan tidak ada nilai tawar apapun dalam persoalan ini.

/Al

KOTABARU, BATARA.NEWS – Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu (Inflasi), yang melanda Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, ternyata tuai sorotan dari Pemerintah Pusat.

Hal itu dikatakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sekaligus Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mokhlis, paska gelar audensi bersama LSM Komite Aksi Penyelamat Kotabaru (Kapak).

“Rapat dengar pendapat kali ini, LSM Kapak menyampaikan terkait permasalah pembangunan jalan lontar menuju tanjung sloka.” Ujarnya, senin, 30 januari 2023 kemarin.

Dalam paparan RPD, lanjutnya, LSM Kapak meminta untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kotabaru, atas proyek pembangunan fasilitas publik yang tak
kunjung selesai hingga akhir bulan januari tahun 2023.

“Berdasarkan aspirasi yang disampaikan, bahwa proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai kurang lebih Rp 13 Milyar itu dikerjakan melampaui waktu dari yang ditentukan.” terangnya,

Lantaran tak ada satupun pejabat Dinas PUPR yang hadir, akhirnya Syairi bersama anggota DPRD lainnya memutuskan untuk menggelar RDP ulang.

”Karena yang bersangkutan berhalangan hadir, kami akan jadwalkan ulang RDP minggu depan.” tegasnya.

Tak hanya itu, Ketua DPRD yang dikenal tegas dalam membela kepentingan rakyat tersebut menilai, salah satu penyebab tingginya angka inflasi di Kotabaru yaitu, proses pembangunan fasilitas umum yang tidak tepat waktu.

“Tentu hal itu akan mengganggu perekonomian masyarakat. Pertama pergerakan orang dan barang pasti akan terlambat. Apa lagi Kotabaru sedang disoroti pemerintah pusat terkait angka inflasi yang masih tinggi.” pungkasnya.

/Ari

Malang, Batara.news | Depo Pemeliharaan (Depohar) 30 Malang berinovasi untuk memodifikasi kegiatan pengembangan kemampuan dan Pemeliharaan tingkat “Hot Section Inspection “(HSI) Auxiliary Power Unit (APU) assy pesawat Boeing 737 series TNI AU sebagai hasil pengembangan pemeliharaan APU pesawat C130 Hercules. Malang, Rabu (1/2/2003).

Dengan langkah awal melalui desain instalasi. Karena masih merupakan modifikasi awal, ujar Dandepohar 30 Kolonel Tek Dr. Tumpal Silitonga, S.Sos., M.M., CI QaR dan kegiatan ini baru yang pertama kali dilaksanakan oleh TNI AU dalam hal ini Koharmatau, maka besar harapan kita bahwa kegiatan modifikasi ini dapat terlaksana dengan sangat baik.

Saat ini, lanjut Tumpal yang merupakan alumni AAU 94 ini, Kajian secara paralel telah dilakukan, dan untuk tahap awal telah dilaksanakan uji coba fungsi (Preliminary Check) dan telah berhasil dengan baik yaitu tahap uji coba Motoring sampai dengan idle power test sebagai hasil unjuk kerja modifikasi instalasinya.


(Pen Koharmatau)

Bandung-Koharmatau. Komandan Koharmatau (Dankoharmatau) Marsda TNI Bambang Triono, M.Tr.(Han) melaksanakan kunjungan kerja ke PT Nusantara Turbin dan Propulsi (PT NTP) yang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Dirgantara Indonesia (PT DI), yang memiliki kemampuan dalam pemeliharaan berat engine pesawat. Rabu (1/2/2023).

Dalam kunjungan kerjanya ke PT NTP tersebut Dankoharmatau beserta rombongan diterima langsung Direktur Utama PT NTP Tarmizi Kemal Fasya Lubis.


Terkait dengan kunjungan ini, Dankoharmatau merasa bangga dan memberikan apresiasi kepada para pejabat PT NTP beserta staf dimana sebagai anak perusahaan PT Dirgantara Indonesia, PT NTP sudah menjadi industri pertahanan nasional yang memiliki pengalaman dalam kemampuan pemeliharaan engine pesawat.

Oleh karenanya, dengan kegiatan ini lanjut Dankoharmatau, diharapkan dapat dicapai saling memahami dan pengertian dan kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga kita bisa saling mengisi dan merencanakan kerja sama yang saling menguntungkan, baik untuk penguatan pemeliharaan Alutsista TNI AU maupun untuk kemajuan PT NTP di masa mendatang.

Pada kesempatan kunjungan ke PT NTP orang nomor satu di jajaran Koharmatau tersebut menyempatkan diri untuk memberikan pengarahan kepada 43 orang Taruna Tingkat III yang terdiri dari 40 Taruna dan 3 Taruni Program Studi Teknik Aeronautika Pertahanan, yang sedang melaksanakan Praktikum Propulsi Pesbang I atau On the Job Training (OJT) di PT NTP Bandung sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Dalam arahannya Marsda TNI Bambang Triono memberikan penekanan untuk tidak bosan dalam belajar dan berlatih, serta tetap menjaga disiplin, karena disiplin adalah ciri khas TNI, lebih-lebih kalian masih Taruna.


“Tetap jaga kesehatan, kesamaptaan, selalu kompak, loyal pada atasan dan taat pada segala aturan, pungkasnya. (Pen Koharmatau).

BOJONEGORO, BATARA.NEWS – Agenda serah terima jabatan dan penyampaian memory laporan pertanggung jawaban kinerja mantan Kepala Desa Pragelan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur berlangsung semrawut alias tak buahkan hasil.

Padahal Pemerintah Desa sudah merencanakan secara matang bahwa kegiatan yang dikemas dalam acara Rapat Pleno itu, akan berlangsung di kantor Desa pada, Selasa 31 Januari 2023.

Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat mimik wajah kesal bercampur jengkel diperlihatkan oleh, Rumiyati, Kepala Desa Pragelan saat ini, dan beberapa tamu undangan lainya. Hal itu lantaran rapat yang seharusnya berlangsung sekitar pukul 09.00 pagi, namun baru dimulai pada pukul 12.00 siang.

Ihwal lain yang memicu kekecewaan Kades Rumiyati dan warga, juga karena belum dibuatnya laporan pertanggung jawaban kinerja Pemdes selama tahun 2017 hingga 2022.

“Diduga lantaran saling lempar tanggung jawab antara eks kades penanggung jawab sepenuhnya dengan sekdes pembuat laporan administrasi.” ujar Rumiyati setelah mendapati agenda rapat pleno tak buahkan hasil.

Lucunya, Srw (72) salah satu warga yang hadir sampai keceplosan mengatakan dengan bahasa Jawa, “mas, lha yo bento kok di dudohno wong. (red- mas, lha iya bodoh kok di tunjukan ke orang).” saking kesalnya.

Lantaran acara tersebut berlangsung semrawut, banner Informasi kegiatan yang sudah terpasang tepaksa harus dilepas dan dilipat oleh salah satu aparatur pemerintah Desa Pragelan.

Karena, terjadi perubahan berita acara dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban kinerja mantan Kades Pragelan oleh Sekertaris Desa.

“Tolong segera di benahi secepatnya apabila ada kekurangan maupun pekerjaan fisik yang belum di selesaikan di bicarakan bersama saling koordinasi jangan sampai ada masalah kemudian.” Tegas M Yasir Camat Gondang.

Sementara itu, Marji, mantan Kades Pragelan dalam pemaparannya menyampaikan, batalnya Sertijab dan penyerahan memory laporan pertangung jawaban kepada Rumiyati Kades terpilih, mutlak kesalahan dari Sekdes.

“Sesuai Permendagri no 20 tahun 2018 pasal 5 yang membuat itu Sekdes, karena hampir dua bulan saya tidak di ajak koordinasi, jadi mutlak yang membuat laporan itu Sekdes. Oleh sebab itu, keterlambatan ini karena tidak adanya koordinasi antara saya dan Sekdes sebagai pembuat laporan administrasi.” ujarnya.

Namun statement mantan Kades itu langsung direspon Camat Gondang, dengan mengatakan,

“Adanya hal tersebut tidak serta merta tanggung jawab sekdes pembuat dokumen administrasi. Akan tetapi, pada prinsipnya tanggung jawab eks kades,” saut Camat.

Dikesempatan yang sama, Dwi, ketua BPD menegaskan, batalnya serah terima laporan pertanggung jawaban harus dijadwalkan kembali dan dipercepat dengan estimasi waktu sekurangnya tiga hari dari sekarang.

/(Al)

Bojonegoro, Batara.news | Dalam rangka penanggulangan gangguan Keamanan dan Ketertiban dalam Lapas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro menggelar tes urine bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Pelaksanaan tes urine dilakukan oleh tenaga Kesehatan dari Lapas kelas Kelas IIA Bojonegoro dan dikakukan secara acak, Selasa (31/01/2023).

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro Rony Kurnia menjelaskan, pelaksanaan tes urine bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ini bertujuan untuk mendeteksi dini guna mencegah peredaran narkotika dalam Lapas. Selain itu, kegiatan ini juga untuk mengantisipasi penggunaan Narkoba dan obat-obatan terlarang.

“Kegiatan tes urine ini untuk deteksi dini dan mencegah peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di dalam Lapas. Selain itu, juga untuk mencegah penggunaan Narkoba dan obat-obatan terlarang oleh WBP. Kegiatan ini dimaksud untuk membuktikan bahwa binaan Lapas terbebas dari Narkoba,” ucapnya.

Dari kegiatan tes urine, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas II A Bojonegoro dinyatakan negatif. Meski demikian, Rony Kurnia menekankan baik WBP maupun seluruh petugas Lapas.

“Giat ini dilakukan sebagai salah satu cara dalam memberantas narkoba dan memutus rantai jaringan narkotika yang mungkin saja melibatkan WBP,” imbuh Rony Kurnia.

Lapas Bojonegoro terus berupaya mencegah dan memberantas Narkotika. Hal ini sebagai komitmen untuk mewujudkan Zero Halinar (Handphone, Pungli dan Narkoba) dan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba).

/Al

Rembang, Batara.News|| Proyek pengerjaan pembangunan prasarana jalan desa Banyudono kecamatan kaliori kabupaten Rembang menjadi sorotan masyarakat, pasalnya pembangunan fisik pengaspalan jalan desa baru selesai di kerjakan kondisi jalannya sudah ada yang rusak.

Dari pantauan tim media Batara.News di lapangan proyek yang dikerjakan kepala desa Banyudono bersumber dari dana bankeu pemerintah kabupaten Rembang tahun anggaran 2022 sebesar 125juta dengan volume panjang 119meter, lebar 2,8meter pada titik satu, serta panjang 126meter, lebar 3meter pada titik kedua, diduga sarat ketimpangan.

Proyek yang anggaran bersumber dari Bankab dengan nilai cukup lumayan itu baru seumur jagung kondisi jalan sudah terdapat kerusakan dengan kondisi aspal mengelupas dan bergelombang sehingga pengerjaannya terkesan asal – asalan.

Gambar RAB

Berdasarkan informasi terhimpun oleh awak media, bahwa dana bantuan keuangan kabupaten cair pada pertengahan desember 2022 sehingga diperkirakan pekerjaan aspal selesai di kerjakan pertengahan januari 2023, namun terlihat secara fisik aspal rapuh dan jika dilewati kendaraan roda dua pada bagian agak pinggir bisa ambyar.

Saat awak media mencoba mengklarifikasi kepala desa setempat ternyata sedang tidak berada di kantor desa, dari pihak pelaksana kegiatan(PK) saat di hubungi maupun lewat pesan chat WhatsApp belum ada respon.

Hanya ada salah satu perangkat perempuan yang berhasil di temui awak media saat di kantor desa.

Ia mengatakan jika pak kepala desa sedang ada rapat di kecamatan,” maaf pak, kepala desa sedang rapat di kecamatan,” ujarnya.

/ Moel

Banyumas, Batara.news | Wujud kepedulian Danrem 071/Wijayakusuma kepada segenap prajurit dan PNS nya, lakukan uji kesehatan cegah dini penyakit Jantung dengan melaksanakan Elektro Kardio Grafik (EKG), Senin (30/1/2023) di Gedung Pertemuan A. Yani Makorem 071/Wijayakusuma, Sokaraja, Banyumas.

EKG merupakan tes diagnostik umum yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi jantung, EKG adalah pemantulan aktivitas listrik dari serat-serat otot jantung secara goresan. Manfaatnya untuk mengetahui kelainan-kelainan pada jantung, gangguan pada otot jantung, adanya pembesaran jantung,

gangguan elektrolit, adanya pericarditis dan adanya pengaruh dari obat-obatan jantung. Pemeriksaan EKG itu sendiri dapat dilakukan setahun sekali melalui medical check up rutin tahunan atau bila diperlukan sesuai indikasi dokter. Sedangkan peralatannya, terdiri dari mesin EKG elektroda, kertas EKG, kassa dan Gel EKG.

Pemeriksan EKG prajurit dan PNS Makorem 071/Wijayakusuma diikuti 82 personel terdiri dari anggota TNI 72 orang dan PNS 10 orang, pelaksanaan kegiatan EKG bekerjasama dengan Denkesyah 04.04.01 Purwokerto dan Rumkit TK-III 04.06.01 Wijayakusuma Purwokerto.

Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Yudha Airlangga, S.E., mengatakan uji kesehatan deteksi dini jantung ini untuk mendeteksi sedini mungkin kesehatan jantung para prajurit dan PNS dan juga sebagai langkah dan upaya kita mengetahui kondisi sebenarnya prajurit dan PNS serta sebagai langkah untuk mengurangi angka penderita penyakit jantung khususnya dikalangan prajurit dan PNS Makorem 071/Wijayakusuma.

Dikatakan Kolonel yang mantan Dansat-81/Gultor Kopassus ini, kesehatan prajurit dan PNS merupakan modal utama untuk mendukung tugas pokok satuan, karenanya kita berupaya sebaik mungkin untuk melakukan cek dan ricek kesehatan prajurit dan PNS nya. Disamping uji kesehatan yang kita lakukan ini, guna untuk menjaga dan mempertahankan kondisi tubuh, kita lakukan berolahraga untuk menopang stamina agar prajurit dan PNS tetap bugar dan sehat untuk menyongsong tugasnya.

Terkait dengan hasil uji EKG jantung ini, Danrem mengatakan, untuk hasil skrining uji EKG jantung ini akan dikonsultasikan kepada dokter spesialis jantung RST Wijayakusuma. Dan, apabila ditemukan adanya personel yang mengalami kelainan jantung akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih mendalam. “Kita lihat hasil skrining nya nanti, semoga hasil skrining ini semua personel bagus dan sehat semuanya”, harapnya.

Kolonel Yudha juga mengatakan, kegiatan yang dilakukan ini untuk memberikan pengetahuan tentang kesehatan agar segenap prajurit dan PNS dapat mengetahui secara langsung kesehatan dirinya masing-masing secara dini dan juga bagi pimpinan untuk mengetahui sejauh mana kondisi kesehatan prajurit dan PNS nya.

/Red

Tuban,Bataranews | Ribuan umat muslimin dan muslimat warga nahdlhiyin pekuwon berbondong bondong menghadiri pengajian umum Dalam rangka memperingati lahirnya NAHDLATUL ULAMA ke 97 di bumi wali Tuban Ranting MWC NU Rengel menggelar sholawat Akbar di Desa Pekuwon kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Jawa timur. Senin (30/01/2023).

Acara yang di gelar sangat meriah dan membludak memenuhi halaman ponpes Tarbiyatul ulum Desa Pekuwon kecamatan Rengel kabupaten Tuban yang di hadiri habaib Muhammad Mahdi bin abu bakar Assegaf,habib Muhammad bin Idrus Al Jufri,BPK Riyadi SH(wakil Bupati Tuban)kades pekuwon,para habib kyai dan umaro’ majelis sholawat jamaah parade rebana Tuban( JPRT)
Warga nahdlhiyin pekuwon dan sekitarnya.

Akhsin Kades pekuwon kecamatan Rengel Tuban saat di wawancara awak media menyampaikan”Rasa syukur Alhamdulillah dan terima kasih kepada segenap masyarakat pekuwon dalam Rangka memperingati harlah NU ke 97 ini penuh semangat mendukung terlaksana acara,


Sesuai tema harlah NU. “Men digdayakan NU menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru”haturnya.

Harapannya “warga pekuwon dalam menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru sehingga terwujud kedigdayaan NU menjadi Indonesia adidaya.”pungkasnya

Di akhir kata semoga niat ikhlas yang penuh semangat menjadi amal ibadah serta mendapat ridho dan syafaat nabi Muhammad Saw hingga Yaumil qiyamat kelak Amiiiin.

/Al

Rembang, Batara.News|| Musibah tanah longsor kembali terjadi di Dukuh Tanggung Desa/Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, yang terjadi pada Minggu (29/01/2023) sekira pukul 05.30 WIB. Parahnya, kejadian tersebut mengancam beberapa rumah warga yang berada di bantaran sungai Dukuh setempat, lalu imbas dari longsor tersebut material longsoran menutup sebagian aliran sungai yang berada di bawahnya.

Kronologi kejadian, ketika hujan dengan intenitas sedang telah mengguyur Kecamatan Sedan sejak sore hari. Hujan tersebut membuat kondisi tanah labil dan mengakibatkan tebing sungai setinggi 6 meter dengan kepanjangan sekitar 10 meter, dan lebar sekitar 4 meter longsor sehingga mengancam beberapa rumah yang berada di bantaran sungai.

Saat di temui awak media Senin pagi 30/01/2023, pemilik rumah Mustakim mengatakan,” kejadian longsor telah terjadi dua kali dalam satu bulan ini, pertama terjadi di awal bulan Januari lalu, namun posisi longsoran masih beberapa meter dari rumah, dan saat itu telah kami laporkan kepada pihak pemerintah desa ‘mas,” ujarnya.

Lebih lanjut ungkapnya,” kemarin Minggu pagi ternyata terjadi lagi longsor susulan setelah malamnya di guyur hujan, namun pada longsoran kali ini, ternyata telah sangat dekat dengan rumah kami, itupun juga telah kami laporkan pada pihak pemdes, namun kami tunggu hingga Senin ternyata tidak ada tanggapan, sampai akhirnya kejadian tersebut saya posting di media sosial, dimana tujuan kami agar ada yang bisa memberikan solusi,” ujarnya.

Senada dengan Huda, masih tetangga sebelah,” Kami berharap pihak pemerintah desa agar dapat secepatnya memberikan solusi sementara, dimana kami menghawatirkan jika sampai terjadi longsor susulan lagi, sudah di pastikan rumah kami menjadi korbannya, karena posisi sekarang telah sampai pada dinding rumah untuk batas longsoran,” tandasnya.

Sementara itu pihak pemerintah desa Sedan M.Arifuddin selaku sekretaris desa menerangkan, ia mengaku bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, pihaknya melakukan pemantauan langsung di lokasi kejadian,” Sebenarnya pihak kami ( pemdes ) setelah menerima laporan warga, kita langsung cek lokasi mas,” ucapnya.

Hari ini juga kami berjanji akan melayangkan laporan terkait kejadian ini langsung kepada BPBD Kabupaten Rembang,” akunya.

Untuk penanganan sementara, kami akan koordinasi dengan pak kades dulu, bagaimana nanti arahan beliau

Saat ini kondisi pak kades masih dalam keadaan sakit, tapi bagaimanapun juga kami harus melapor kepada pimpinan dulu, apa nantinya arahan beliau.

Arifuddin Juga mengimbau kepada warga Dukuh Tanggung khususnya di RT 03/06 untuk lebih meningkatkan kewaspadaan di musim penghujan sekarang ini. Diketahui bahwa wilayah tersebut kontur tanahnya labil, mudah sekali longsor,” tukasnya.

/Syfdn/moel

KOTABARU, BATARA.NEWS – 10 awak media pemberitaan di Bumi Sa Ijaan, dalam waktu dekat akan membawa ocehan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kabupaten Kotabaru keranah hukum.

Mereka yang tergabung dalam organisasi Jaringan Media Saiber Indonesia (JMSI) cabang Kotabaru, merasa tak terima atas ocehan dan ancaman Kadis PUPR yang dinilai sudah merendahkan profesi seorang jurnalis.

Masduki, Sekertaris JMSI cabang Kotabaru mengatakan, kedatangan 9 anggota JMSI ke kantor DPU-PR pada hari selasa, 24 januari 2023 kemarin, bukan dalam rangka wawancara biasa. Melainkan, hendak menanyakan secara akademis tentang implementasi kegiatan pengadaan barang dan jasa tahun 2022 yang dikerjakan oleh Dinas PUPR Kotabaru.

Gambar foto Masduki Awak Media Apahabar.com

“Kami konfirmasi itu membawa dokumen kegiatan dinas tahun 2022, karena ada beberapa poin penting yang harus kami pertanyakan secara detail. Tapi setibanya di ruang kerja kadis, kami malah disuruh mendengarkan ceramah kadis yang isinya mengancam, membandingkan dan menghina profesi kami.” ujarnya, sabtu, 28 januari 2023.

Lantaran Tuti, Kadis PUPR mengucapkan kalimat “SEMUA PASTI PERNAH NGERASAIN, DIKIRIMI, DITRASFER” , lanjutnya, saat itu semua langsung syok dan kaget, karena merasa profesi sebagai pewarta telah dihina mentah-mentah oleh pejabat publik yang menerima gaji dari uang pajak rakyat.

“4 pilar negara itu ada kita (wartawan). Sejarah kemerdekaan ibu pertiwi juga tak lepas dari profesi kita. Seharusnya dia sebagai pejabat publik gak perlu beropini dan menghina profesi kami. Soalnya dia itu pengguna dan penanggung jawab uang masyarakat.” imbuhnya dengan semangat yang berkobar.

Tak hanya itu, karena sudah 2 kali ini Tuti, Kadis PUPR Kotabaru menghina profesi wartawan, ia dan 9 anggotanya berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut keranah konstitusi.

“2 kali ini kadis PU telah lecehkan profesi wartawan. Yang pertama cukup kami maafkan, tapi untuk kali ini kami tidak tinggal diam.” pungkasnya.

Perlu diketahui, sebelumnya Kadis PUPR Kotabaru ternyata pernah berseteru dengan para pewarta bumi sa ijaan, atas ucapannya yang mengatakan kalau wartawan sering melakukan historsi ketika menulis berita. Namun persoalan itu cukup selesai dengan kata maaf yang keluar dari mulut Tuti.

/Ari

KOTABARU, BATARA.NEWS – Camat Kelumpang Selatan, titip pesan kepada Dinas Pendidikan Kotabaru, Kalimantan Selatan, supaya dapat memanfaatkan potensi tenaga lokal dalam proses pembangunan infrastruktur sekolah.

Dituturkan Ahmad Mawardi, peristiwa rusaknya bangunan lantai SD Negeri 01 Pantai, merupakan suatu tamparan keras bagi dunia pendidikan di Kotabaru.

Pasalnya, proyek pembangunan tersebut terbilang masih anyar, lantaran baru selesai dikerjakan pada tahun 2020 melalui Dana Alokasi Kusus.

“Pendidikan yang baik dan sukses tentunya akan mengangkat semuanya. Karena background saya dari pendidikan, jadi kalau lihat pendidikan kurang baik, saya merasa terpukul rasanya.” tuturnya, jumat, 27 Desember 2023.

Peristiwa rusaknya lantai SD Negeri 01 Pantai, lanjutnya, merupakan suatu ironi kejadian yang mencoret nama baik dunia pendidikan di Bumi Sa Ijaan, sehingga tepat rasanya jika Aparat Penegak Hukum (APH) terpantik untuk melakukan penyelidikan.

Oleh sebab itu, dirinya berharap tidak ada lagi ajang bisnis dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Kotabaru.

“Kami berharap tidak ada lagi di Klumpang Selatan ini sekolahan yang dindingnya, lantainya pakai kayu atau papan. Pokoknya harus beton semua. Karena bagi kami pendidikan di Kelumpang selatan ini harus nomer satu.” tegasnya.

Tak hanya itu, Camat Kelumpang Selatan juga menyarankan Dinas Pendidikan Kotabaru untuk melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan fasilitas dibidang pendidikan.

“Beberapa tahun ini Dinas Pendidikan banyak menyalurkan pembangunannya dari dana DAK (Dana alokasi khusus). Dana DAK ini sungguh luar biasa dari Pemerintah Pusat menganggarkan ini supaya kuwalitas bangunan bagus.” imbuhnya,

Lantaran anggaran DAK tersebut masuk ke rekening sekolah, menurut Ahmad Mawardi, alangkah baiknya Dinas Pendidikan memberikan kesempatan kepada pihak sekolah untuk mencari tukang profesional sebelum proses pembangunan dilaksanakan.

“Dana itu langsung masuk ke rekening sekolah, dikelola oleh sekolah. Cuman, teknis pengerjaannya itu Dinas Pendidikan ini memberikan tawaran dulu ke sekolah, karena tanggung jawab ada di Kepala Sekolah.” paparnya,

Bahkan Camat Kelumpang Selatan juga memberikan analogi pemikiran nalar, seperti proses pembangunan infrastruktur di Desa melalui Dana Desa. Sama-sama sumber anggarannya dari APBN.

Adanya program Padat Karya Tunai (PKT) dalam kegiatan Dana Desa, bangunan yang dikerjakan secara swakelola kwalitasnya jauh lebih baik. Hal itu lantaran ada asas tanggung jawab dan rasa memiliki dari masyarakat lokal yang terlibat dalam proses kegiatan pembangunan.

“Selain dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, kegiatan pembangunan secara swakelola terbukti kwalitasnya lebih baik.” Pungkasnya.

/Red

KOTABARU, BATARA.NEWS – Statement penghinaan terhadap profesi wartawan yang keluar dari mulut seorang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotabaru,

Kalimantan Selatan, direspon serius Ketua LSM Komite Aksi Penyelamat Kotabaru (KAPAK) dan juga Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kotabaru.

Menurut Syhariansyah atau yang akrab dipanggil Inyiek, statemen Kadis PUPR tersebut sudah keterlaluan dan tidak pantas diucapkan pejabat publik.

“Sangat menyayangkan statement seorang Kadis PU Kotabaru seperti mengancam dan sangat tidak pantas. Untuk itu lebih baik kita buka semua biar terang benderang masalah transfer kewartawan,” ungkapnya, Jumat, 27 Januari 2023.

Tak hanya itu, dirinya menambahkan, lantaran Kepala Dinas PUPR merasa benar dalam menjalanlan kegiatan pengadaan barang dan jasa tahun 2022, dalam waktu dekat ini LSM KAPAK juga mengajak Kadis PUPR untuk adu data.

“Kita akan membuka data juga proyek-proyek mana yang kami duga telah dilakukan permainan dengan kontraktor.” Tandasnya.

/Ari

Bandung-Koharmatau. Untuk mempererat rasa kekeluargaan , sekaligus untuk kebugaran dan Kesehatan Komandan Koharmatau Marsda TNI Bambang Triono, M.Tr.(Han). Mengadakan gowes bersama para pejabat dan anggota Koharmatau dengan mengambil Start dan Finish di Teras deli kota baru Parahyangan Jumat (27/1/2023).

Turut hadir pada kegiatan tersebut Wadan Koharmatau Marsma TNI Joseph Rizki Prabowo, S.T.,M.I.Pol, Ir Koharmatau Marsma TNI Didik Bangun Rahardjo, S.Sos serta para pejabat Koharmatau.

Sebelum start dimulai, dilaksanakan pengecekan kesehatan oleh tim kesehatan Koharmatau dan dilanjutkan pemanasan. Kegiatan bersepeda ini bertujuan untuk meningkatkan kebugaran dan imunitas tubuh agar badan tetap sehat sehingga dapat melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik.

Gowes ini merupakan olahraga bersepeda sambil menikmati indahnya pemandangan di pagi hari yang sejuk dan menyenangkan,” Dan Koharmatau Marsda TNI Bambang Triono berharap, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan jelasnyanya.

Kegiatan kebersamaan sambil berolahraga seperti ini akan terus kita laksanakan agar terbina kekompakan dan suasana kerja yang nyaman. Tegas Dankoharmatau (Pen Koharmatau).

/red

Rembang, Batara.News|| Biasanya setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan di lingkungan pemerintah baik pusat maupun daerah selalu menginformasikan kepada masyarakat terkait sumber anggaran, pelaksana kegiatan, volume kegiatan dan lain sebagainya. Dengan cara memasang papan informasi kegiatan atau papan proyek sebagai bentuk keterbukaannya kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik atau lebih dikenal UU KIP. Agar masyarakat dapat memantau terkait lajunya kegiatan tersebut baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Lain halnya, apa yang terjadi di Desa Bogoharjo Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang ketika ada pelaksanaan kegiatan pembangunan kantor kepala desa berdasarkan pantauan media Batara news (27/01/2023) nampak kegiatan tersebut sangat tidak transparan karena tidak memasang papan informasi proyek sehingga bermuculan nada negatif dari masyarakat luas. Seakan bertanya – tanya dari mana sumber keuangan dan berapa besaran anggarannya.

Menyikapi adanya persoalan tersebut, mencoba menggali informasi dengan mengklarifikasi kepala desa (Kades) Bogoharjo(Tasrep) menjawab,” bahwa kegiatan tersebut merupakan bersumber dari anggaran Bantuan Kabupaten (Bankab) perubahan tahun anggaran 2022 sebesar Rp 125 juta, hingga pengerjaan telah rampung tidak ditemukan papan informasi kegiatan tersebut,” Maaf ya papan proyeknya baru dipesankan mas,” ujarnya.

Dengan tidak adanya papan informasi kegiatan sudah memperlihatkan bentuk tidak transparan dalam melaksanakan pengerjaan proyek tersebut.

Kenapa demikian, selain sebagai bentuk keterbukaan toh anggaran yang digunakan adalah hasil pajak dari masyarakat. Jangan sampai ketika benar jadi salah dan ketika salah jadi benar akibat hal yang dinilai sepele, karena dalam RAB biasanya untuk papan informasi kegiatan proyek itu selalu dianggarkan.

Di Rembang dalam APBD perubahan pada tahun 2022 sebanyak 84 Desa menerima bantuan dari Kabupaten, sedangkan untuk kecamatan kaliori terdapat 4 Desa yang menerima, terdiri dari Desa Tambak Agung, Desa Dresikulon. Desa Bogoharjo, dan Desa Banyudono.

Untuk Kecamatan Rembang ada desa Tasik agung, desa Padaran, desa Gedangan, desa punjulharjo, desa gegunung wetan, Kedungrejo, dan mondoteko yang mendapatkan bantuan paling besar yaitu senilai 185juta, sedangkan Desa Bogoharjo dan Banyudono masing-masing 125jt untuk wilayah Kecamatan Kaliori.

/Moel/Syfdn

KOTABARU, BATARA.NEWS – Publik bumi sa ijaan banyak yang mengakui, semenjak Polres Kotabaru, Kalimantan Selatan, dikomandoi oleh AKBP M Gofur Aditya Siregar S.I.K, kompleksitas masalah Keamanan dan Ketertiban Mayaraka (Kantibmas) berangsur-angsur bisa teratasi dengan baik.

Seperti diungkapkan Om Azil, salah satu warga pendatang yang mengais rejeki di Kabupaten Kotabaru ini. Jika dibandingkan dengan 3 tahun lalu, tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat di Kotabaru sekarang jauh lebih baik .

“Kalau saya menilai semenjak Polres Kotabaru dipimpin pak Gofur, angka kejahatan menurun. Karena setiap ada peristiwa kriminalitas tak butuh waktu lama pelakunya cepat tertangkap,” kata pria asal Jawa Timur ini.

Bahkan dirinya juga mengapresiasi kinerja Kapolres beserta jajaran, lantaran tak canggung untuk berbaur langsung dengan masyarakat.

“Setau saya beliau dan jajarannya ini sering turun kelapangan sehingga dapat mengatasi persoalan Kantibmas dengan baik.” tandasnya.

Sementara itu, disampaikan AKBP M Gofur Aditya Siregar, Kapolres Kotabaru, dengan adanya kegiatan Jumat Curhat, ia beserta jajaran dapat mendengar langsung aspirasi dari masyarakat.

“Setelah mendengar keluhan masyarakat, langsung kita tindak lanjuti. Misalnya seperti kemarin ada taman yang dijadikan tempat mabuk-mabukan, saya langsung printahkan anggota untuk berpatroli di taman tersebut setiap malam.” Tutur Kapolres saat dikonfirmasi di ruang kerjannya, Jumat, 27 Januari 2023.

Selain itu, tak bosan-bosan Kapolres Kotabaru menghimbau, kepada seluruh warga masyarakat agar dapat bersama-sama menjaga Kantibmas untuk kemajuan Kabupaten Kotabaru.

/Ari

KOTABARU, BATARA.NEWS – Merasa tidak ada yang keliru dalam pengelolaan anggaran negara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, berikan penjelasan mengenai kegiatan pengadaan barang dan jasa tahun 2022.

Secara cetar membahana, Suprapti Tri Astuti, Kadis PUPR Kotabaru mengatakan, tidak ada mark up anggaran dalam pembelian sejumlah trukc dan alat berat, karena sistem pengadaannya melalui E-purchasing.

“Kami tidak memark up alat berat karena pengadaannya melalui E Katalog, purchasing itu artinya E Katalag, coba kalian pahami. E Kaltalog itu bagaimana mau kita mark up, itu sudah ada harganya tinggal klik klik klik, jadi kayak beli shopiy, yang online – online gimana mau dimark up.” ucapnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, selasa, 24 januari 2023, kemarin.

Lebih lanjut, ketika ditanya mengenai mengenai merek dan jenis spesifikasi, secara tegas dirinya menyarankan untuk membuka LPSE.

“Silahkan cek ke LPSE, semua ada disitu.” singkatnya,

Supaya dapat dilakukan perbandingan harga, tim redaksi media ini kemudian membuka Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tahun 2022 Dinas PU-PR Kotabaru. Namun hingga kabar ini disampaikan kepublik, kegiatan E-purchasing pengadaan sejumlah trukc dan alat berat tersebut tidak ditemukan dalam pencarian alias zonk.

“Yang bisa ambil salinan dokumen pembelian itu Aparat Penegak Hukum, kalau dicari di LPSE tidak mungkin bisa ketemu.” ujar Yasin, Sekertaris Muda Lembaga Barisan Patriot Peduli Indonesia. Kamis, 26 Januari 2023.

Akan tetapi menurut Kadis yang akrab dipanggil Tuti tersebut, pembelian beberapa alat berat (excavator) dan trukc yang menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 hingga puluhan milyar rupiah itu, semua bermerek Komatsu dan Hino.

Tak hanya itu, lebih lanjut Tuti menerangkan, terkait beberapa pekerjaan pembangunan tahun 2022 yang tidak dapat selesai tepat waktu, pihaknya mengaku sudah memberikan sanksi denda kepada rekanan.

“Perpanjangan waktu memang saya kasihkan beberapa kali pekerjaan berdasarkan asas manfaat. Apabila pekerjaan tersebut tidak bisa kita selesaikan maka kegiatan tersebut tidak bisa dimanfaatkan.

Contoh jembatan, kalau tidak diselesaikan orang tidak bisa lewat, padahal menurut perhitungan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pekerjaan tersebut bisa diselesaikan apabila ditambah waktunya ditahun anggaran, dan itu jelas dalam aturan diperbolehkan.

Perpres (Peraturan Presiden) Nomer 16 tahun 2018 dan diperbarui lagi Perpres Nomer 12 tahun 2021 itu mengatur perpanjangan pada tahun anggaran itu diperolehkan. Dengan denda !!! Kemudian dibayarkannya diperubahan tahun 2023 paling cepat, selama anggaran tadi tersedia.” Pungkasnya.

Perlu diketahui, sebelum memberikan penjelasan terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa tahun 2022, terlebih dahulu Kadis PUPR Kotabaru telah menyampaikan statement bernada merendahkan profesi wartawan, serta melakukan ancaman akan melaporkan media pemberitaan ke dewan pers.

/Ari

TUBAN, BATARA.NEWS – Maraknya aktifitas dan kegiatan penambangan jenis limestone atau batu kapur di wilayah Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, kembali menjadi sorotan publik.

Tak hanya berbicara tentang beberapa dampak lingkungan yang ditimbulkan, namun lebih jauh juga dibahas terkait dugaan upaya nakal dari para oknum pengusaha tambang yang sengaja melakukan beberapa langkah instant (pelanggaran).

Seperti halnya satu usaha tambang limestone yang dikelola oleh NRSM, meski telah memiliki badan usaha tetapi aktivitas yang dilakukan diduga banyak melakukan penyimpangan, salah satunya adalah luasan lahan yang digaruk diduga melebihi batas perizinan.

Selain itu, dikabarkan bahwa alat berat miliknya dalam beroperasi diduga menggunakan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar bersubsidi. Sedangkan diketahui bahwa aktifitas tambang tersebut dijalankan oleh satu badan usaha atau perusahaan.

Saat dikonfirmasi oleh awak media, NRSM membenarkan semua hal tersebut, Ia mengakui alat beratnya benar menggunakan BBM solar subsidi.

“Nggeh mas, nggeh benar mas, besok ke kantor ya, sebentar ini saya masih sibuk nunggu online transfer,” ucapnya sambil memutus percakapan melalui telepon WhatsApp, Kamis (26/01/2023).

Disisi lain, jika usaha tambang limestone milik NRSM telah memiliki izin pertambangan, apakah yang bersangkutan juga memiliki izin ekploitasinya.?

Hingga berita ini ditulis, berdasarkan penelusuran awak media dilokasi wilayah Kecamatan Rengel, tambang milik NRSM masih beroperasi dengan menggunakan dua alat berat.

(**Tim)

Rembang, Batara.News|| Mapolsek Sedan Polres Rembang Kabupaten Rembang mendapat kunjungan dari kelompok belajar Cahaya Insani Desa Menoro Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, Kegiatan ini sebagai wujud kedekatan masyarakat kepada polisi dalam Program Polisi Sahabat Anak (POLSANAK), Kamis (26/01/2023).

Dalam kesempatan ini Kapolsek Sedan AKP MS Karim SH didamping para anggota menerima kunjungan dari anak-anak Kelompok belajar Cahaya Insani Desa Menoro Kecamatan Sedan, mengenalkan profesi dan ketugasan Kepolisian, sarana dan prasarana pendukung tugas Kepolisian serta tata cara berlalu lintas meliputi kendaran berpatroli baik mobil maupun motor.

Mapolsek Sedan dalam rangka penerimaan kunjungan dari kelompok belajar Cahaya Insani menyampaikan, “bahwa untuk para ibu guru agar tidak menakut nakuti anak didiknya/muridnya dengan Polisi serta dengan kata-kata seperti ini ” Awas kalau nakal tak panggilin polisi lho” karena Kepolisian sekarang bukanlah sebagai momok yang menakutkan, namun Kepolisian merupakan Sahabat Anak-anak serta sebagai pelindung, pengayom,serta pelayan masyarakat.

Polisi Sahabat Anak (POLSANAK) merupakan wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat khususnya pada anak-anak untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan, agar dapat membiasakan kepada anak-anak usia dini dan TK untuk tertib berlalu lintas serta berdisiplin.

Dalam acara kunjungan anak-anak Kelompok Belajar Cahaya Insani, menyampaikan pula bahwa, merubah sudut pandang agar kedepan anak-anak tidak lagi merasa takut kepada Polisi serta memperkenalkan tugas-tugas Kepolisian sejak dini diharapkan menjadi motifasi bagi anak-anak agar mematuhi dan memahami tentang bahayanya tidak menggunakan perlengkapan saat mengendarai kendaraan bermotor baik sebagai pengendara maupun sebagai pembonceng.

Anak-anak usia dini dan Taman Kanak-Kanak yakni 4 – 6 tahun merupakan masa keemasan bagi seseorang, karena masa inilah seluruh informasi dapat diserap dengan mudah dan cepat oleh anak. Masa anak-anak sering disebut juga dengan masa kritis untuk memperkenalkan dan menanamkan segala hal yang positif dan berguna bagi perkembangan anak dimasa selanjutnya.

Polisi Sahabat Anak ditujukan untuk memberikan proses pembelajaran terhadap keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai sahabat anak dan Kepolisian perlu dikenal sejak dini oleh anak-anak. Polisi tidak hanya sebagai mitra masyarakat dan juga Polisi merupakan sahabat bagi anak-anak sehingga Polisi menjadi contoh dan tauladan serta dicintai oleh anak-anak.

Pihak sekolah TK dan Kelompok belajar Cahaya Insani Desa Menoro menyampaikan bahwa anak-anak merasa senang sekali telah diperkenalkannya tentang ketugasan Kepolisian sehingga anak-anak nampak ceria dan tidak lagi merasa takut dengan kehadiran Polisi, apalagi saat penyampaian di selingi dengan bernyanyi,”

tandasnya.

/Syfdn

Bandung, Batara.news | Wakil Komandan (Wadan) Koharmatau Marsma TNI Joseph Rizki Prabowo, S.T., M.I.Pol., memimpin Rapat Koordinasi Rencana Kegiatan Inovasi Satuan Kerja Koharmatau di ruang rapat Basjir Soerya. Kamis (26/11/2022).

Dalam sambutan Komandan Koharmatau Marsda TNI Bambang Triono, M.Tr.(Han)., yang dibacakan Wadan Koharmatau mengatakan Kegiatan ini merupakan salah satu mata rantai dalam upaya melaksanakan peningkatan kinerja dan peningkatan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan alutsista TNI Angkatan Udara.

Selain itu Jelas Dankoharmatau rapat koordinasi ini merupakan salah satu program kerja dan anggaran Koharmatau TA. 2023.

Lebih lanjut Komandan menyampaikan kegiatan ini kita laksanakan untuk mendengarkan paparan dari masing-masing Kadisrendalhar Depohar jajaran, terkait dengan rencana usulan kegiatan inovasi satuan Tahun Anggaran 2023. Ungkapnya.

Saya berharap kegiatan ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik baiknya sebagai wahana penyamaan persepsi, sekaligus sebagai forum komunikasi dan koordinasi. Tutupnya. (Pen Koharmatau).

/Red

Rembang, Batara.News- Babinsa Koramil 01/Rembang Kodim 0720/Rembang,Serma Muklisin melaksanakan pembinaan bela negara latih PBB kepada siswa SDN 2 Sumberjo, kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. (26/01/2023).

Babinsa menuturkan latihan Peraturan Baris Berbaris (PBB) ini guna memantapkan karakter bangsa dan pendidikan pendahuluan bela negara, agar para siswa mengerti tujuan dari latihan ini yaitu untuk menanamkan rasa tanggung jawab, cinta tanah air, pengamalan pancasila dan UUD 1945.

Dengan cara ini diharapkan para siswa akan semakin mampu meningkatkan rasa Nasionalisme, serta memiliki jiwa korsa, persatuan dan kesatuan dalam melaksanakan tugas-tugas di sekolah.

Kepala sekolah Edi Harianto S.Pd mengatakan para siswa berantusias dalam mengikuti latihan PBB yang diberikan oleh Babinsa baik saat pemberian materi teori para siswa memperhatikan dengan seksama apa yang dijelaskan oleh Babinsa dan juga saat melaksanakan praktek para siswa pun terlihat penuh semangat mengikuti gerakan demi gerakan yang dilatihkan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Babinsa yang sudah melatih kedisiplinan kepada siswa-siswi kami semoga kerja sama ini akan terjalin seterusnya,”.tutup Kepala Sekolah

/Moel

KOTABARU, BATARA.NEWS – Adanya keluhan dari beberapa awak media terkait dengan judul berita tersebut, redaksi media pemberitaan BATARA.NEWS sebelumnya menyampaikan permohonan maaf bila mana ada yang merasa tersinggung.

Perlu dijelaskan, semua produk pemberitaan di Batara.news sepenuhnya tanggung jawab pihak redaksi.

Karena berdasarkan dokumen rekaman suara yang dihimpun wartawan BATARA.NEWS pada menit ke 5.37, Kadis PUPR Kotabaru jelas mengucapkan kalimat sesuai apa yang telah dikutip dalam pemberitaan.

Alasan mengapa redaksi BATARA.NEWS memberikan judul itu, karena konotasi dalam kalimat yang diucapkan Kadis PUPR Kotabaru menyangkut kata baku yaitu “semua pasti pernah ngerasain”.

Dan perlu diketahui pula, setelah menyimak dengan seksama rekaman suara tersebut, redaksi BATARA.NEWS menilai Kadis PUPR Kotabaru telah melakukan upaya ancaman terhadap sikologis wartawan dan juga merendahkan profesi wartawan.

Oleh sebab itu atas adanya statement tersebut REDAKSI BATARA.NEWS berharap Kadis PUPR benar-benar melayangkan surat ke Dewan Pers, seperti yang telah diucapkan.

TTD
Dony Sugiarto Pimpinan redaksi Batara.news

Kalijati- Batara.news | Komandan Depo Pemeliharaan (Dandepohar) 90 Kolonel Tek Hendrison Syafril, S.T., beserta para pejabat Depohar 90 menyambut kedatangan Komandan Koharmatau Marsda TNI Bambang Triono, M.Tr.(Han)., di Mako Depohar 90 Lanud Suryadarma Kalijati. Rabu (25/1/2023). Kunjungan Dankoharmatau beserta rombongan ini dalam rangka rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Depohar jajaran Wilayah Barat.

Dalam kesempatan tersebut Dandepohar 90 menyampaikan ucapan selamat datang kepada Dankoharmatau beserta rombongan, disertai ucapan Terima Kasih yang setinggi–tingginya karena di tengah kesibukan tugas dan tanggung jawab selaku pimpinan Koharmatau, berkenan meluangkan waktu untuk mengunjungi Depohar 90.

Mudah–mudahan kunjungan ini dapat kita jadikan ajang silaturahmi dan membawa kebaikan bagi semua. Jelas Kolonel Hendrison Syafril.

Agenda kunjungan kerja diawali dengan paparan Dandepohar 90, kemudian Dankoharmatau melaksanakan peninjauan ke sejumlah satuan kerja dibawah Depohar 90 diantaranya peninjauan ke satuan pemeliharaan (Sathar) 92 dan Sathar 93.

Dankoharmatau menyampaikan rasa bangga dapat hadir dan bertatap muka dengan segenap personel Depohar 90 dan jajarannya. “Kedatangan saya dan rombongan adalah untuk melihat secara langsung kesiapan operasional Depohar 90. Kepada seluruh personel dijajaran Depohar 90 saya berpesan agar dalam melaksanakan tugas harus mengutamakan faktor keselamatan terbang dan kerja.” Tambahnya.

Karena safety merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar oleh seluruh personel. Salah satu indikator keberhasilan dalam pelaksanaan tugas adalah tidak adanya incident maupun accident.

Lebih lanjut Dankoharmatau mengatakan, terkait dengan masalah personel, Disiplin adalah mutlak dimiliki seluruh personel Depohar 90, dari disiplin itulah kita akan menghasilkan kinerja yang optimal, minimalis pelanggaran, baik itu narkoba, asusila dan tindakan yang melanggar peraturan lainnya, jelas Dankoharmatau.(Pen Koharmatau).

/red

KOTABARU, BATARA.NEWS – Guna meningkatkan perekonomian masyarakat, Dinas Perikanan Kotabaru, Kalimatan Selatan, terus optimalkan penyaluran bantuan alat tangkap ikan kepada sejumlah kelompok nelayan lokal.

Disampaikan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru, melalui Toni, Kepala Bidang Pemberdayaan Penangkapan Ikan, tujuan progam bantuan tersebut digelontorkan Pemerintah Daerah supaya dapat menyejahterakan masyarakat khususnya nelayan.

“Mayoritas masyarakat Kotabaru ini mata pencahariannya nelayan, jadi sudah menjadi komitmen Pemkab dan kami untuk bisa menyejahterakan nelayan.” ujarnya, Rabu, 25 Januari 2023.

Tak hanya itu, agar tangkapan ikan nelayan lebih maksimal, lanjutnya, Dinas Perikanan Kotabaru saat ini telah berusaha mencarikan solusi supaya pasokan bahan bakar minyak untuk nelayan bisa tercukupi.

“Masalah BBM ini kerap menjadi kendala nelayan. Oleh sebab itu dalam waktu dekat kami berencana ingin mengajak diskusi stakeholder terkait supaya SPBU di Kotabaru dapat ditambah.” tandasnya.

/Ari

Bojonegoro, Batara.news | Jajaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bojonegoro Kemenkumham Jatim melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Rabu (25/1/2023).

Kegiatan diselenggarakan di aula Lapas Kelas IIA Bojonegoro diikuti pejabat struktural Lapas Bojonegoro serta seluruh pegawai Lapas Bojonegoro. Hal ini bertujuan untuk mengukuhkan komitmen bersama dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Lapas Kelas IIA Bojonegoro.

Pencanangan Pembangunan ZI dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Bojonegoro, Rony Kurnia. Kegiatan diawali dengan pembacaan doa, kemudian pelaksanaan prosesi penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan ZI, Pakta Integritas, serta Komitmen Bersama Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Usai pelaksanaan penandatanganan, kegiatan dilanjutkan dengan arahan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro, Rony Kurnia. Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa pencanangan ini merupakan langkah awal untuk membangun Zona Integritas yang merupakan amanat langsung dari Kementerian Hukum dan Ham.

“Ada dua dimensi yang harus kita pahami pada pencanangan kali ini, pertama pencanangan zona integritas ini merupakan suatu perintah yang harus dilakukan berdasarkan Permenkumham Nomor 11 Tahun 2022, Kedua pencanangan ini menjadi suatu tanggung jawab moral kita untuk melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin,” jelasnya.

Rony Kurnia juga menambahkan bahwa upaya Pencanangan Pembangunan ZI yang baru saja dilakukan, bertujuan untuk mengimplementasikan 6 (enam) area perubahan, diantaranya area 1 Manajemen perubahan, Area 2 Penataan Tatalaksana, Area 3 Penataan Manajemen SDM, Area 4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Area 5 Penguatan Pengawasan, dan Area 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Kepala Lapas Kelas IIA Bojonegoro Kemenkumham Jatim, Rony Kurnia juga mengatakan, Harapan kita bersama, mudah-mudahan tahun 2023 ini Lapas Bojonegoro mampu berkompetisi secara sehat untuk mendapatkan predikat WBK sekaligus membuktikan kepada publik bahwa jajaran Lapas Bojonegoro mampu memberikan bukti nyata dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Mari bersama-sama kita mewujudkan Lapas Bojonegoro menuju WBK, tetap semangat, optimis, mudah-mudahan kinerja kita dapat terus menjadi yang terbaik dan mampu meraih predikat WBK” harapnya.

/Ali

KOTABARU, BATARA.NEWS – Salah satu kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dewan Perwakilan Cabang Kabupaten Kotabaru, pertanyakan status Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) atas nama Tajudiennor, S.E.

Pasalnya, berdasarkan surat keputusan yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Mega Wati Sukarno Putri, pada 19 Desember 2022, nama Tajudiennor, S.E. sudah dicoret dari keanggotaan partai.

“Kan sudah dipecat sebagai kader partai, kenapa sampai saat ini dia masih menjabat sebagai anggota DPRD aktif.” kata Vitta Yulanty Rossalim, rabu, 25 januari 2023.

Gambar Surat keputusan pemberhentian Taju dari kader PDI-P yang ditandatangi langsung oleh Ketua Umum Megawati Sukarno Putri

Tak hanya itu, menurut kader wanita partai berlambang kepala banteng tersebut, duduknya Tajudiennor, S.E. sebagai anggota legislatif DPRD Kotabaru, tak lepas dari adanya dugaan praktik konspirasi politik yang dilakukan saat Pilkada tahun 2019 silam.

“Awalnya saya inikan sama-sama dipartai PDI P, kemudian pada saat nyalek kemarin saya nomer urut 5 dan si Taju nomer urut 2. Trus sampai dititik penghitungan malam jam 2, suara saya ini masih diatas dari Taju, mungkin bedanya sekitar 50an suara. Setelah jam 2 saya sudah gak tahan lagi saya pulang istirat, jam 5 pengumuman KPU langsung nama Taju yang naik.” terangnya,

Lantaran ada yang janggal, lebih lanjut Vitta mengukapkan, kenapa pengumuman KPU dilakukan subuh, tidak pada waktu jam kerja ? Lantas membuat dirinya untuk berusaha mencari dokumen C1 di lokasi dapil pemilihannya.

“Pada malam itu semua sudah memberikan selamat kepada saya karena tau suara saya pemenangnya, dan gak mungkin selisih 50 suara itu akan terkejar. Siang harinya saya diberi tau kantor, buk suara sampean gak masuk yang masuk suara Taju, kaget saya dari dasar mana penghitungannya kok jadi suara taju yang masuk. Lalu saya ke TPS-TPS, pengawasnya kan masih ada waktu itu, kemudian saya minta pinjam C1 itu, walaupun ada yang tidak mau ngasih karena takut diancam Taju.” bebernya,

Benar saja, berdasarkan data rekapan C1 itu ternyata perolehan suara Vitta Yulanty Rossalim, masih unggul sekitar 50an dari suara Tajudiennor.

“Setelah saya hitung ternyata suara saya lebih unggul sekitar 50an dari suara Taju, karena yang jadi perbandingan penghitungan saya itu bukan dari rekapan partai saya, tapi dari partai-partai lain. Jadi suara saya itu sengaja dihilangkan.” paparnya dengan penuh kesal.

Karena merasa dikudeta dalam perebutan kursi anggota DPRD Kotabaru, kemudian Vitta Yulanty Rossalim, melaporkan peristiwa tersebut hingga sampai ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P.

“Saya kan orang baru jadi saya gak paham soal aturan, tapi bukti-bukti saya langkap. Kemudian saat itu Taju dipanggil oleh Ketua DPD untuk diajak komunikasi, yang akhirnya dia membuat surat kesepakan kalau bersedia berbagi jabatan dengan saya. Namun tiba-tiba surat kesepakan itu diingkari oleh Taju dengan alasan saat membuat surat kesepakan dalam keadaan tertekan. Sehingga setelah persoalan itu dilakukan persidangan di kantor DPP PDI Perjuangan Pusat, akhirnya diputuskan kalau Taju secara resmi telah dipecat dari keanggotaan partai.” Pungkasnya.

Bersambung.

/Ari

Rembang, Batara.News|| Ada sebanyak 600 lebih perangkat desa se-kabupaten Rembang yang ikut menggelar aksi yang di kemas dalam Silatnas ( Silaturahmi Nasional ) di Jakarta.

Seperti halnya perangkat dari Desa Nglojo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang 2 personil dari 9 perangkat desa yang ikut andil dalam aksi tersebut, yaitu terdiri dari sekretaris desa dan pembantu pelayanan umum,” ujar kepala desa nglojo Rokim saat di wawancarai awak media batara.news pagi tadi Rabu( 25/01/2023 ).

Dalam penuturannya, Rokim mengatakan,” Memang sudah menjadi kesepakatan bersama, bahwasanya ada perwakilan perangkat di tiap desa se-kabupaten Rembang, namun dalam hal ini jangan sampai mengganggu pelayanan kepada masyarakat tentunya.

“Alhamdulillah mas, pelayanan berjalan sebagaimana mestinya, sama sekali tidak terganggu,” ucapnya.

Dalam hal ini ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Rembang Abdul Afif menuturkan,” tidak semua perangkat desa ikut ke Jakarta, karena jumlah perangkat desa di Kabupaten Rembang yang mencapai 2.200 an orang, di takutkan nanti malah akan mengganggu pelayanan di desa,” ujarnya saat akan berangkat kemarin.

Ada 2 tuntutan yang akan di sampaikan, yaitu menolak pemberhentian perangkat desa non prosedural dan mendesak pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan nomor induk aparatur perangkat desa,” imbuhnya.

/ Moel/Syfdn

KOTABARU, BATARA.NEWS – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-TR) Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, akhirnya buka suara terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa tahun 2022.

Menurut Suprapti Tri Astuti, semua kegiatan yang menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kotabaru tahun 2022 hingga puluhan milyaran rupiah itu, telah dilaksanakan sesuai aturan dan tidak ada aksi kong kali kong atau permainan dengan pihak lain.

Bahkan dirinya tegas menepis dugaan adanya mark up anggaran terkait dengan pembelian beberapa armada truk dan excavator yang dilaksanakan melalui cara E-purchasing.

“Kalau misalnya ibu ini pelit nih tak pernah berbagi atau segala macam. Ada waktunya saya berbagi dan ada saatnya tidak. Semua pasti pernah ngerasain, saya kasih saya apa dan segala macam, saya kirimin saya transfer. Ada ini saya transfer, semua buktinya masih ada disaya, jadi jangan cari-cari masalah.” ucapnya. Selasa, 24 Januari 2023 kemarin.

Namun menurut, awak media Lintas Kalimantan, statement Kadis PUPR Kotabaru tersebut hanya bualan belaka yang bersifat merendahkan profesi wartawan.

“Yang pernah ditransfer itu siapa ? Kenapa gak dibuka sekalian siapa orangnya, jangan menjastisfikasi kalau wartawan itu suka minta-minta, apalagi membangun narasi pecah belah terhadap wartawan.” tegasnya,

Lantaran statement itu dianggap merendahkan profensi jurnalistik, lebih lanjut awak media Lintas Kalimantan mengatakan, gaya komunikasi Kadis PUPR Kotabaru tidak mencerminkan sebagai pejabat publik yang digaji menggunakan uang masyarakat.

“Mungkin Kadis ini lupa kalau dia itu pengguna dan penanggung jawab anggaran negara, sehingga cara komunikasinya masih menggunakan gaya pejabat jaman orde baru.” Pungkasnya.

BERSAMBUNG.

/Ari

Rembang, Batara.News|| Dengan menggunakan 15 Bus, yang terdiri dari 12 bus ukuran besar serta 3 bus berukuran sedang, perangkat se kabupaten Rembang berangkat menuju Jakarta untuk melakukan aksi tuntutan kepada pemerintah.

Dikatakan oleh Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Rembang Abdul Afif, ada sekitar 601an perangkat Desa se-Kabupaten Rembang ikut berangkat ke Jakarta guna menggelar aksi yang dikemas dalam silaturahmi nasional (Silatnas) Selasa,(24/01/2023) sore.

Dikatakan Afif,” tidak semua perangkat desa ikut ke Jakarta, karena jumlah perangkat desa di Kabupaten Rembang yang mencapai 2.200 an orang, di takutkan nanti malah akan mengganggu pelayanan di desa,” ujarnya.

Ada 2 tuntutan yang akan di sampaikan, yaitu menolak pemberhentian perangkat desa non prosedural dan mendesak pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan nomor induk aparatur perangkat desa.

Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Rembang, Abdul Afif menjelaskan,” pihaknya membawa dua tuntutan, yakni menolak pemberhentian perangkat desa non prosedural dan yang ke dua mendesak pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan nomor induk aparatur perangkat desa,” ucapnya.

Menyangkut arti penting Nomor Induk Aparatur Perangkat Desa, Afif membeberkan sejumlah alasan diantaranya agar dapat di ketahui secara pasti berapa jumlah perangkat Desa di Indonesia, sehingga mudah mengontrol ketika terjadi pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai prosedur.

Afif juga merupakan perangkat Desa Karas Kecamatan Sedan, membeberkan pada awalnya, pengurus pusat PPDI berencana menggelar aksi di depan Istana Negara Jakarta, namun entah karena alasan apa kegiatan nantinya dialihkan ke kawasan Parkir Timur Senayan, Gedung DPR RI.

Saat di singgung terkait isu viral bahwasanya masa jabatan perangkat Desa 9 tahun menyesuaikan pergantian kepala desa, ia menyebut tidak masuk dalam tuntutan, karena pihaknya meyakini masa jabatan tetap akan sesuai aturan sebelumnya, yakni maksimal usia 60 tahun,” imbuhnya.

Rombongan Bus berangkat dari depan stadion Krida Rembang sekitar pukul tiga sore untuk menuju Jakarta.

/ Moel/Syfdn

KOTABARU, BATARA.NEWS – Sekandal dugaan mark up anggaran negara tahun 2022 dalam kegiatan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, nampaknya akan berlangsung tambah seru.

Pasalnya, paska informasi itu mencuat kepublik, sang nahkoda Kantor DPU- PR, Suprapti Tri Astuti, langsung mengeluarkan statement merasa dirugikan atas adanya pemberitaan tersebut.

Bahkan dihadapan sejumlah pewarta, ia mengaku tak segan-segan akan melaporkan redaksi media pemberitaan ke dewan pers pusat.

“Proses kami sebenarnya sudah sampai tahap konsultasi dengan pakar-pakar hukum. Tadi kami juga komunikasi dengan kejaksaan. Sama, kawan-kawan kejaksaan juga menjawab laporkan ke dewan pers. Tapi saya juga kasian dengan kalian, kalau saat itu saya melaporkan, ke dewan pers, ya mungkin akan mencabut dan segala macam. Terus kelanjutan kalian nanti kayak apa, itu juga menjadi pemikiran kami,” ucapnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya. Selasa, 24 Januari 2023.

Tak hanya itu, pengguna dan penanggung jawab anggaran negara yang dialokasikan ke kantor DPU-PR Kotabaru tersebut, juga mengultimatum wartawan agar berhati-hati dalam menyampaikan pemberitaan.

“Kalau saya sampai laporkan media kalian ke dewan pers, kan kasian kalian. Karena ini juga mata pencaharian kalian. Saya hanya mau berbicara hati-hati kalau mau nurunin berita !!!,” ancamnya,

Perlu diketahui, sebelum pemberitaan dugaan mark up anggaran dalam kegiatan kantor DPU-PR Kotabaru dipublikasikan, redaksi media pemberitaan ini sudah berupaya meminta izin konfirmasi melalui sambungan pesan Whastapp dengan Kepala Dinas mengenai beberapa jenis kegiatan pengadaan barang dan jasa yang menghabiskan anggaran negara puluhan milyar rupiah.

Namun Kepala Dinas PUPR mengaku pernah memberikan informasi tersebut kepada salah satu organisasi wartawan yang ada di Kotabaru.

BERSAMBUNG.

/Ted

PATI, Batara.news | Ramai aratusan warga net berbondong-bondong menyerang Instagram resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) (@kpukabpati) dengan dugaan kecurangan dalam penerimaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Senin 23 Januari 2023.

Tak sedikit warga net yang bercuitan salah satunya warga net dengan akun @dian.puspitaningrum menuliskan adanya dugaan kerjasama antara KPU dengan perangkat desa. Sehingga banyak diantara PPS terpilih adalah perangkat desa.

“Hastagnya KPU melayani. Melayani perangkat desa? Atau melayani yang bayar,” keluhnya.

Hal senada juga dikemukakan akun @herupranoto14, ia dengan tegas meminta untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk turun tangan.

“Intinya masyarakat Pati memohon Bawaslu turun tangan meninjau seleksi penerimaan anggota. Karena banyak sekali keluhan masyarakat yang negatif,” harap akun @herupranoto14.

Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, ketua KPU Pati Imbang Setiawan mengatakan bahwa mekanisme penerimaan PPS sudah sesuai dengan prosedur.

Sehingga apapun keputusan panitia adalah keputusan final yang tidak dapat diganggu gugat.

“Proses sudah kita lakukan sesuai dengan tahapan. Mulai pendaftaran hingga ujian sudah sesuai prosedur,” jelas Imbang, Selasa 24 Januari 2023.

Namun, banyaknya perangkat desa yang tergabung dalam PPS tentu sangat disesalkan warga warga. Hal ini tentu saja membuat regenerasi melek politik dikalangan anak muda terganjal dengan hadirnya perangkat desa dalam keanggotaan PPS.

/Red

Rembang, Batara.News|| Demi menciptakan lingkungan yang bersih bebas dari sampah, Babinsa Koramil 13/Sedan Kodim 0720/Rembang Serda Heri Widjayanto bersama warga desa binaan melakukan gotong royong bersih-bersih sampah di sungai desa Gandrirojo Kecamatan Sedan.

Dengan mengenakan seragam lengkap, terlihat Serda Heri Widjayanto turun masuk ke sungai untuk membersihkan sampah yang berada di bantaran sungai desa Gadrirojo, Selasa (24/01/23)

Menurut Serda Heri Widjayanto tujuan dilaksanakan kegiatan pembersihan sampah di Sungai tersebut adalah agar aliran sungai menjadi lancar, karena jika adanya sampah plastik, ranting – ranting kayu dan bambu yang akan menghambat air mengalir dan dapat menyebabkan banjir.

Selain itu kata Babinsa kegiatan bersih-bersih sampah yang dilakukan juga dapat menghindarkan dari bau yang tidak sedap akibat sampah yang menumpuk dengan cara membakar sampah.

“Kami bersama warga bergotong royong bersama – sama membersihkan Sungai dari sampah dan ranting kayu atau bambu dengan harapan menciptakan lingkungan yang bersih, agar tehindar dari munculnya wabah penyakit dan mencegah banjir pada musim penghujan.

Masih ditempat yang sama, Serda Heri Widjayanto juga mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan adalah sebagai salah satu metode dalam menjalankan tugas sebagai Aparat Komando Kewilayahan (Apkowil) dalam rangka pembinaan teritorial kewilayahan, dan teladan bagi masyarakat, sehingga dapat menggugah kesadaran masyarakat akan indahnya kebersihan.

Kepala desa Gadrirojo Abdul Mutholib mengatakan sangat berterimakasih kepada Babinsa yang telah membantu warga dalam membersihkan sungai guna mencegah banjir

Dengan hadirnya Babinsa menambah kerja warga semakin semangat dan kompat dalam bergotong-royong di setiap pekerjaan, tutupnya.

/ Moel/Syfdn

KOTABARU,BATARA.NEWS – Sepanjang kurun waktu 3 tahun belakangan ini, puluhan milyar rupiah uang rakyat Kotabaru digelontorkan Pemerintah Daerah untuk mempercantik obyek wisata Siring Laut.

Tak tanggung-tanggung, demi terwujudnya suatu icon kota wisata nomer wahid se Kalimantan Selatan, dibawah komando Bupati Kotabaru, H. Sayed Jafar, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disalurkan secara jor-joran untuk meningkatkan fasilitas kepariwisataan.

Bahkan, guna menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), baru-baru ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru berencana akan meratakan dengan tanah markas para seniman di bumi sa ijaan untuk memperluas area parkir di obyek wisata siring laut.

Namun menurut Ketua Majelis Pertimbangan Dewan Kesenian Daerah (DKD) Kotabaru, Drs H Adi Sutomo, rencana tersebut menabrak Peraturan Daerah nomer 26 tahun 2014 pasal 18 dan 19 tentang perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian.

“Silahkan dibongkar asal ada penggantinya, kalau gedung ini jadi dibongkar sama juga telah melanggar Perda yang dibuat DPRD dan Pemda,”ujarnya, Sabtu, 21 Januari 2023.

Menanggapi wacana pembongkaran gedung DKD, Awalludin, salah satu wakil rakyat yang saat ini duduk dikursi komisi II DPRD Kotabaru pun tak tinggal diam. Pasalnya, kebijakan Pemkab itu dinilai tidak mengedepankan asas musyawarah.

“Komisi II membidangi soal pembangunan dan aset daerah, tapi tidak pernah diajak untuk membahas soal pembongkaran gedung DKD itu.” katanya,

Oleh sebab itu, lanjutnya, saat agenda dengar pendapat bersama anggota DPRD nanti, dirinya akan mempertanyakan konsep akademis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Disparpora) Kotabaru ihwal pembongkaran gedung DKD tersebut.

“Nanti kita pertanyakan terkait alasan pembongkaran itu. Kalau untuk meningkatkan PAD (Red- Pendapatan Asli Daerah) dari sektor pengelolaan parkir, kita mau tau seperti apa konsepnya.”pungkasnya.

/Ari

Pati, Batara.news | Kecelakaan maut yang menewaskan pengendara bermotor pada 29 November 2022, yang di kemudikan oleh Bima Handika warga Desa Sejomulyo RT 005 RW 003 kecamatan Juwana Kabupaten Pati, kejadian sekitar pukul 05:30 dengan Nopol roda dua K-8009-OB, korban MD hingga kini belum mendapatkan jelas secara manusiawi.

Bermula dari kejadian naas yang di alami oleh Bima Handika, saat mengendarai sepeda motornya di sekitaran depan Pabrik Dua Putra Pati, ia masih dalam posisi jalur kiri lalu Truk yang di kendarai oleh Mohammad Bisri belok kiri secara mendadak, sehingga korban menabrak truk yang di kendarai Mohammad Bisri sampai menjadi peristiwa korban meninggal dunia.

Dalam perkara ini LBHIM (Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Menggugat) mendampingi kasus tersebut untuk memperjuangkan hak Korban yang selama ini tidak pernah di dapatkan bahkan terkesan sangat tak di manusiawikan, oleh pihak Mohammad Bisri .

Menurut keterangan pihak penyidik Lakalantas Polresta Pati, Unit truk tersebut adalah sopir dari PO Bus Nusantara, sebelumnya Muhammad Bisri sempat di tahan di kepolisian sekitar satu Minggu namun di keluarkan kembali oleh pihak penyidik dengan alasan kasihan badanya semakin kurus dan jadi banyak pikiran.

Namun hal tersebut di bantah oleh Penasehat Hukum pihak korban, di Acara Presrilis LBHIM 23/1/23, Drajat Ari Wibowo terkait pelepasan Tahanan tersebut, ” menurut Undang-undang lalulintas seharusnya Tahanan tidak boleh di keluarkan sampai putusan persidangan jadi alasan Penyidik itu tidak relevan,” tegas Penasehat hukum pihak korban.

Gambar Anak dan Istri Almarhum Bima Handika

Atas insiden tersebut korban meninggalkan Dua anak, anak pertama berusia 4 tahun yang kedua berusi 5 bulan, hal ini tentunya sangat menjadi beban kepada istri dan anak yang di tinggalkan almarhum kedepannya atas meninggalnya almarhum yang semasa hidupnya sebagai kepala keluarga dan tulang punggung pemberi nafkah jasmani dan rohani keluarga.

Harapan dari keluarga pelaku tersebut mau bertanggung jawab secara manusiawi kepada pihak keluarga almarhum yang saat ini kehilangan kepala keluarga. Dan mungkin dapat di rasakan balik oleh pelaku bagaimana ketika hal tersebut di alaminya.

/Red

Banyumas, Batara.news | Menjelang dilaksanakannya peringatan Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili yang bertepatan pada tanggal 22 Januari 2023 esok hari, Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Yudha Airlangga, S.E., monitoring pantau perkembangan situasi tempat ibadah masyarakat yang merayakannya di Purwokerto dan Banyumas.

Tempat ibadah tersebut, Klenteng Hok Tek Bio Purwokerto yang berlokasi di sekitar Pasar Wage Purwokerto dan Klenteng Boen Tek Bio yang berlokasi di sekitar pasar Banyumas, Sabtu (21/1/2023).

Selain kedua klenteng tersebut, Klenteng Hok Tek Bio Sokaraja yang berlokasi di sekitar pasar Sokaraja juga turut dipantau oleh Kasiterrem 071/Wijayakusuma.

Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Yudha Airlangga, S.E., mengatakan, kunjungannya ke tempat ibadah ini guna untuk mengetahui dan memastikan sejauh mana kesiapan personel dalam pengamanan maupun situasi dan kondisi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah Imlek ini.

Dikatakan, sebagai bagian dari masyarakat bangsa dan negara, TNI khususnya Korem 071/Wijayakusuma harus membantu masyarakat sekelilingnya.

Dikatakan, di kota Purwokerto ini mempunyai tradisi saling membantu antar umat beragama baik dalam rangkaian hari-hari besar keagamaan maupun kegiatan lainnya untuk memperkokoh dan memperkuat kerukunan umat beragama yang ada diwilayah ini.

“Dari lebaran, natal sampai dengan imlek maupun waisak, segenap umat beragama diwilayah ini bersatu padu, bahu membahu bergotong royong membantu umat agama lainnya. Contohnya pada lebaran tahun lalu disaat sholat Idul Fitri, umat agama lainnya membantu pengamanan lokasi tempat dimana umat Islam akan melaksanakan Sholat Idul Fitri, begitupula sebaliknya kita melaksanan pengamanan waktu Natal melaksanakan dan membantu pengamanan Natal antara TNI, Polri dan komunitas lintas agama”, paparnya.

“Apa yang kita lakukan ini, sebagai wahana kita untuk mempererat dan menjaga toleransi umat beragama”, terangnya.

Dikatakan, Purwokerto dikenal di seluruh Indonesia memiliki teloransi umat beragama yang sangat erat. Dan sebagai tambahan serta untuk pengetahuan kita bahwa Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB pertama berdiri di kota Purwokerto. Purwokerto ini sebagai embrio berdirinya FKUB di seluruh provinsi di Indonesia.

“Kegiatan seperti ini, meninjau dan melihat sejauh mana situasi dan kondisi perayaan Imlek ini, kita lakukan serentak diseluruh wilayah jajaran Korem 071/Wijayakusuma dengan bersinergi dan berkolaborasi dengan Polri dan elemen masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan yang ada diwilayah masing-masing”, terangnya.

Menurut mantan Dansat-81/Gultor Kopassus ini, berbagai kegiatan yang dilaksanakan jajarannya menjelang perayaan Imlek tersebut, Kodim jajaran Korem 071/Wijayakusuma melaksanakan berbagai kegiatan menjelang dirayakannya Imlek, seperti membantu melaksanakan pembersihan dan penyiapan sebelum hari raya imlek dari mulai pembersihan dan penyiapan tempat ibadah dan pada saat pelaksanan. Juga saat dirayakan, kita bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang merayakannya.

“Tentang hal itu, merupakan penekanan Persiden RI pada saat Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia yang menyampaikan TNI Polri beserta Pemda wajib menjamin kebebasan umat beragama untuk menjalankan ibadah. Karena, pada tahun lalu disaat pandemi ibadah dilaksanakan secara mandiri dan pada tahun ini sudah di buka secara umum.

Danrem berharap, perayaan Imlek ini dan perayaan umat beragama lain baik diwilayah Banyumas dan segenap jajaran Korem 071/Wijayakusuma, berjalan secara lancar, aman dan tertib, serta kerukunan umat beragamanya semakin erat dan kokoh.

/Red

KOTABARU, BATARA.NEWS – 2 bangunan kelas SD Negeri 01 Pantai, Kecamatan Klumpang Selatan, Kotabaru, Kalimantan Selatan, kondisinya rusak parah dan dapat mengancam keselamatan anak didik.

Bagai mana tidak, bangunan yang dikerjakan dengan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020 itu, saat ini terlihat bagian lantainya sudah kocar-kacir.

Diungkapkan M.Arsyad, Kepala Sekolah SD Negeri 01 Pantai, bangunan tersebut dikerjakan secara asal-asalan oleh salah satu kontraktor asal Kotabaru. Karena pada saat dilakukan pengecoran lantai tidak dilakukan pemadatan tanah terlebih dahulu.

“Kami menduga dikerjakan dengan asal-asalan, waktu pengerjaan lantainya itu pun malam hari, setelah selesai malah tiba-tiba tukangnya hilang dan tidak di serah terimakan,” terangnya, Sabtu 21 Januari 2023.

Lantaran membahayakan, lanjutnya, ruang belajar mengajar yang semestinya digunakan untuk siswa kelas 6 tersebut, terpaksa harus dipindah dengan menempati ruang perpustakaan.

“Untungnya kemaren ambruknya lantai pada saat kosong dan tidak ada aktifitas belajar mengajar disana,” katanya,

Arsyad menjelaskan, bangunan tersebut telah selesai dikerjakan pada tahun 2020 dari Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh pihak ketiga yang telah kami percayakan, dan baru beberapa bulan setelahnya ambruk.

“Jadi belum sempat di gunakan sudah ambruk duluan,” keluhnya,

Dalam kesempatan ini ia berharap ada bantuan dari Dinas pendidikan untuk dapat membantu proses belajar mengajar siswa supaya lebih nyaman.

“Untuk lokal sudah ada,hanya saja kami mohon dibantu untuk keramik dan plaponnya, karena bangunan yang menelan anggaran kisaran hampir Rp 200 juta itu tidak ada keramik dan plaponnya,”pungkasnya.

/Ari

KOTABARU, BATARA.NEWS – Rencana Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, untuk menaikan retribusi pelabuhan bongkar muat barang dan masyarakat yang terletak di jantung kota nampaknya perlu dievaluasi ulang.

Hal tersebut lantaran tiang penyangga pelabuhan serta lantai yang berbahan dasar papan kayu ulin itu kondisinya sudah rapuh dan sangat memprihatinkan .

Padahal, pelabuhan itu merupakan akses penting untuk menunjang aktifitas perekonomian masyarakat dari berbagai wilayah Kecamatan yang ada di Kotabaru.

Karena kondisinya sangat memprihatinkan, bahkan warga telah berinisiatif seadanya dengan memasang tiang penyangga pelabuhan menggunakan pohon galam, namun usaha tersebut tidak bertahan lama.

Mirisnya lagi, menurut penuturan penanggung jawab pelabuhan, Habib Hasan, Pemkab Kotabaru juga telah merencanakan untuk menaikkan harga tarif sewa atau retribusi dari Rp 750 ribu menjadi satu juta rupiah.

“Bagi kami itu tidak jadi masalah ketika di naikan tarif sewa, toh saya juga tidak pernah telat bayar, tapi kami juga ingin pemerintah Daerah itu benar-benar sadar bahwa kondisi pelabuhan saat ini juga perlu perbaikan,” cetusnya, sabtu 21 januari 2023.

Nestapanya lagi, lanjut Bib Hasan, bahkan 4 tahun silam Dinas yang membidangi pernah berjanji akan memperbaiki pelabuan tersebut. Namun, hal itu bak lagu Terry yang berjudul “janji manis”, alias bualan birokrat belaka.

“Sudah hampir 4 tahun, janji itu diucapkan oleh dinas terkait bahwa akan diperbaiki, namun hingga kini tak kunjung di realisasikan,” imbuhnya,

Lebih lanjut Bib Hasan menceritakan, bahkan ketika pihak dinas terkait diberikan informasi prihal tiang penyanggah utama dan papan penjepit lantai pelabuhan yang mulai lepas, justru tidak memberikan respon sama sekali. Sehingga terpaksa dilakukan perbaikan sendiri demi keamanan masyarakat.

“Dari awal, tiangnya memang tidak ada. Jadi warga berinisiatif membuat tiang itu. Tapi, kondisi saat ini kembali tidak memungkinkan, dan laporan dari keluhan warga sampai kini tidak ada respon,” paparnya,

Tak hanya itu, menurut Saidul, salah satu kernet kapal di pelabuhan tersebut mengungkapkan, dengan kondisi seperti saat ini kapal-kapal penumpang juga merasa takut untuk bersandar, terutama jika kondisi gelombang laut tinggi.

“kita berharap agar kiranya pemerintah bisa segera memberikan perhatian terkait dengan perbaikan untuk pelabuhan ini,” harapnya,

Diketahui, Pelabuhan yang beralamat di Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara dan berada di pusat Kabupaten itu adalah salah satu akses masyarakat untuk berangkat atau pulang dan pergi menggunakan kapal atau angkutan laut.

Sementara itu, ketika media ini mendatangi Kantor Disperindag Kabupaten Kotabaru untuk melakukan konfirmasi, ternyata pejabat pimpinan utama (Kepala Dinas) sedang tidak ada di tempat sehingga tidak ada yang berani berkomentar sedikit pun terkait persoalan pelabuhan tersebut.

/Ari

Pati, Batara.news | RS KSH Pati akan mengembangkan Pelayanan Kesehatan jauh lebih baik dengan melalui transformasi Digital ditahun 2023 ini untuk pelayanan masyarat dalam menuju sehat.

Dalam gelar acara Lokakarya RS KSH Pati 21/1/23, yang di gelar di Aula KS Hall yang di hadiri oleh, dr. Benny Purwanto, MARS – Direktur Utama PT KSS, PJ Bupati, Ketua ARSSI drg. Iksan Iing Hanafi, sebagai narasumber
Forkompimda, Ketua DPRD, Kepala DKK Pati, Rekan direktur RS, Ikatan Profesi kesehatan Ketua IDI, Ketua PPNI, Ketua IBI dan para undangan.

Berikut kontek pembahasan Acara Lokakarya RS KSH Pati, di tahun 2022 yang sudah kita lewati, KSH Group menorehkan hasil yang cukup baik, meski target tidak tercapai, kinerja RS KSH Pati dan RS KSH Tayu cukup bagus. Hal ini karena tim manajemen RS KSH mampu mengawal dan tim bekerja dengan penuh disiplin dan bertanggung jawab.

Hasil kerja tahun lalu harus kita apresiasi dan syukuri. Marilah kita masuki tahun yang baru ini dengan semangat dan strategi optimis dibalik proyeksi suram resesi global.
Tantangan bisnis pelayanan kesehatan ke depan bukan semata pengelolaan factor internal secara efisien dan efektif saja, tetapi diprediksi pengaruh factor eksternal lebih besar karena selain kondisi krisis global, juga akibat perubahan kebijakan di bidan pelayanan kesehatan cukup signifikan.

Kebijakan yang harus diantisipasi secara cermat tersebut antara lain adalah kebijakan yang terkait dengan pembiayaan, keterbatasan SDM berkualitas, pergeseran workforce generasi Milenial dan Zelineal, kelengkapan fasilitas peralatan kedokteran modern dan pemanfaatan transformasi digital berbasis AI.

Untuk itu, diperlukan stargegi tepat lean management untuk kendali mutu dan kendali biaya pelayanan di RS, employer branding untuk memenangkan talent potensial, pemanfaatan Transformasi Digital untuk keunggulan pelayanan modern.

Tuntutan angkatan kerja Melienial dan Zelinial berbeda dari angkatan kerja tahun 2000 an, dimana generasi ini, mau tidak mau, suka tidak suka akan membawa budaya baru yaitu lingkungan kerja yang menjamin kreatifitas untuk berkembang, perusahaan akan sukses jika mampu beradaptasi dan memberi ruang kreatifitas seperti Google, Amazon, Meta atau Zoom.

Bagaimana dengan SDM/ workforce dari generasi sebelumnya ?
Regenerasi adalah suatu keniscayaan, SDM yang tidak siap beradaptasi akan segera tertinggal, SDM yang mampu beradaptasi akan memegang peran sebagai “King Maker” agent perubahan dalam satu tim yang kolaboratif antar generasi Milenium, Zelinium dan generasi sebelumnya.

Generasi baru SDM perlu diberi kenyamanan lingkungan kerja, keberagaman dan gaya kepemimpinan yang iklusi. Menciptakan lingkungan kerja yang memberi tempat generasi muda akan memberikan pengalaman berkualitas dan membuat tim menjadi tim tangguh dan saling mendukung dari lintas usia. Sebaliknya menolak regenerasi justru akan melemahkan tim bagi organisasi dan menjadikan generasinya akan semakin cepat tersingkir.

Tema Lakokarya adalah “KSH menuju Smart Hospitaldengan mengembangkan pelayanan kesehatan paripurna melalui Transformasi Digital” Transformasi Digital dalam RI 4.0 adalah sebuah keniscayaan untuk percepatan pelayanan kesehatan yang Safety, Mutu, Aman, Ramah dan Terjangkau. Untuk mencapainya, selain hardware dan software yang disediakan juga diperlukan SDM dengan brain-ware yang memadai, yaitu lebih tepat dan cepat beradaptasi dari generasi Millenial dan Zelinial.

Akan terus dikembangkan aplikasi berbasis AI untuk pelayanan RS yang semakin sempurna, cepat, tepat dan modern dengan system automatisasi, robotic dan komunikasi 2 arah web base total. Pemanfaatan big data untuk menentukan strategi yang tepat dan terarah. Semua ini perlu dukungan SDM yang relevan dengan jamannya.

Medsos KSH kita masih 2D dan belum banyak 2 arah, kedepan aplikasi dan informasi harus sudah lebih 3D animasi videografi dan 2 arah penuh. Kalau saat ini tim kreatif susah payah mengembangkan materi promosi di Medsos, sedangkan SDM yang ada sekarang belum aktif memanfaatkan dan mendukung digitalisasi KSH, ini akibat 2 hal di atas, yaitu karena generasi nya sudah tertinggal eranya bukan generasi Zelinial, yang ke 2 adalah sikap tak acuh untuk perkembangan organisasi. Jika SDM termasuk golongan ini dan tidak segera berbenah diri, dikhawatirkan akan segera tersingkir dari seleksi alam atau tertinggal kemajuannya dari generasi juniornya.

Pelayanan lebih sempurna dan unggul ditunjang dengan sarana prasarana yang sesuai dengan regulasi terbaru yang aman dan modern. Tahun ini juga KSH Pati akan menambah 1 Gedung untuk pengembangan Heart Center dan Poli Klinik yang semakin banyak kebutuhan Spesialisasi dan Sub Spesialisasinya, diharapkan akhir tahun ini sudah siap operasional, karena perijinannya sudah selesai dan siap dilelangkan konstriuksinya.

Dalam waktu hampir bersamaan KSH Tayu juga akan segara membangun gedung 4 lantai untuk IBS dengan 3 OK modern dan perawatan intensif serta penambahan kapasitas ruang perawatan karena permintaan masyarakat yang sangat mendesak, sehingga siap menjadi RS Kelas C.
Operasional PMC Lantai 3 untuk penambahan Klinik Spesialis dan akan segera disusul dengan launching PMC Eye Center dengan kelengkapan alat pemeriksaan mata dan Refraksi digital yang modern untuk operasi Catarac Pheco dan Catarac secunder dengan laser Nd Yag, terutama untuk spesialis mata anak-anak, termasuk juling dan gangguan penglihatan pada anak lainnya.

PMC Juwana 3 lantai sebagai Klinik Utama modern, juga akan segera dimulai pembangunannya, menunggu perijinan dan diharapkan bisa melayani masyarakat Juwana dan sekitarnya lebih baik lagi.
RS KSH III Semarang diharapkan akan bisa operasional pada bulan Mei 2023 ini dan siap memberikan pelayanan modern, bermutu dan sangat nyaman.

RS KSH III ini akan dilengkapi dengan peralatan canggih generasi terbaru, seperti MRI Helium free lebih aman dan modern untuk pemeriksaan yang rumit sekalipun, Cath Lab generasi terbaru, stress test 2 moda (treadmill & Ergo bike)
Mohon support dan doanya bagi RS KSH lain yang akan datang.

Tanpa dukungan masyarakat dan semua kita di PT. KSS dan manajemen, ditambah kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, tanpa perencanaan yang baik dan pelaksanaan pekerjaan yang sempurna dan dijalankan manajemen yang professional serta didukung SDM/ Workforce potensial yang tepat, rasanya semakin sulit sebuah RS bisa berkembang dengan baik.

Agustus lalu RS KSH Pati mengikuti Akreditasi Starkes dan lulus paripurna. Bulan September berikutnya KSH Tayu untuk pertama kali melakukan Akreditasi Starkes dan Lulus langsung. Selamat atas pencapaiannya. Tetapi perlu diingat bahwa Akreditasi Paripurna saja bukan merupakan tujuan akhir, tetapi adalah awal untuk pelayanan RS yang lebih baik di masa yang akan datang.

Akreditasi adalah seperti latihan dan mengingatkan kita untuk pelayanan yang baik dan menerapkan SOP untuk prosedur2 pelayanan agar lebih baik. Nyatanya tidak begitu mudah dalam pelaksanaannya, perlu konsentrasi, latihan, pengalaman dan kerja tim untuk mencapai hasil terbaik. Bisa saja saat Akreditasi simulasi bisa diperagakan secara sempurna baik, tetapi saat kejadian yang sesungguhnya tidak semudah seperti diperagakan dalam simulasi, bisa karena gugup, lupa, atau tidak didukung oleh kerja tim. Oleh sebab itu, tetap diperlukan latihan dan simulasi penerapan SOP dalam pelaksanaannya.

Tanggal 9 Mei 2023, KSH Pati akan berulang tahun ke 17. Kalau ibarat seorang gadis KSH ini sedang mekar2 nya tumbuh menjadi gadis seksi yang siap disunting melanjutkan kehidupan yang lebih mapan. HUT 17 tahun ini perlu dirayakan sebagai Pesta Rakyat, setelah 3 tahun, baru tahun lalu dicoba dirayakan sebagai pesta rakyat kembali. Semoga panitia HUT KSH bisa memiliki kreatifitas yang innovative untuk menyelenggarakan pesta HUT yang istimewa yaitu HUT ke 17. Semoga juga HUT ke 17 tahun bisa dirayakan bersama dengan Grand Opening RS KSH III di Semarang dangan sama meriahnya, sehingga KSH III bisa meniru success story dari KSH Pati dan KSH Tayu.

Tahun ini KSH Pati dan KSH Tayu menerima beberapa penghargaan bergensi, untuk KSH Pati menerima penghargaan sebagai RS Paling Patient Safety, kedua juga sebgai RS Paling Innovatif Teknologi Informatika, Lomba Tik Tok BPJS, sedangkan KSH Tayu menjadi Juara II RS Kelas D seluruh Indonesia. Sekali lagi Selamat… tetap semangat.

Lokakarya manajemen KSH ini akan menghasilkan kajian kinerja dan trend pencapaian yang telah dicapai, tetapi lebih penting adalah menyusun program kerja dan rencana kerja tahun 2023 ini. Dengan menyusun Proker, diharapkan mampu menghasilkan panduan untuk pencapaian keinerja yang baik dan terutama juga rencana pemberlakuan reward bagi SDM untuk kesejahteraan bersama.
Marilah, kita laksanakan Lokakarya Manajemen KSH ini dengan penuh semangat dan suka cita demi cita-cita dan kemajuan bersama yang lebih baik di masa yang akan datang.

Akhirnya, dalam Loka Karya kali ini, tetap diperlukan untuk menyusun Target, Proker (RKAP), Renstra dan Peta jalan untuk menginspirasi dan memacu kita tetap semangat mencapai target kinerja.

/Red

KOTABARU, BATARA.NEWS – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, secara terang – terangan berani kebiri informasi keterbukaan publik tentang penggunaan anggaran negara yang berada bawah tanggung jawabnya.

Pasalnya, ketika hendak dikonfirmasi mengenai beberapa jenis kegiatan yang menelan anggaran negara hingga puluhan milyar rupiah itu, justru orang nomer satu di kantor DPU-PR tersebut malah mengeluarkan statement lucu yang tidak mencerminkan sebagai sosok pejabat publik.

Bagai mana tidak, sebagai nahkoda kantor yang membidangi tentang pekerjaan umum di bumi sa ijaan itu, secara gamblang mengatakan pernah menginformasikan terkait hal tersebut kepada organisasi awak media di Kotabaru.

“Kami sudah pernah menginfokan terkait hal ini dengan PWI dan intel Polres,” tulis Tri Suprapti Hastuti, Kepala DPU-PR Kotabaru, melalui sambungan pesan Whatsapp. Jumat 20 januari 2023.

Sangat ironi sekali, sebagai pejabat publik yang dibayar melalui uang rakyat, seharusnya Tri Suprapti Hastuti, Kepala DPU-PR dapat memberikan jawaban secara akademisi terkait dengan beberapa kegiatan yang berada dibawah kendalinya itu. Misalnya seperti ;

  • Jasa konsltan dari berbagai jenis kegiatan.
  • Pembangunan jembatan H Karmin.
  • Pembangunan jembatan Swarga.
  • Pengadaan langsung 19 titik Penerangan Jalan Umum.
  • 2 kegiatan Pengadaan langsung bibit tanaman.
  • E-purchasing pengadaan excavator.
  • E-purchasing pengadaan excavator amphibi.
  • E-purchasing pengadaan 2 excavator mini.
  • E-purchasing pengadaan grader.
  • Pengadaan langsung lampu LED.
  • E-purchasing pengadaan truck.
  • E-purchasing pengadaan truck tangki.
  • E-purchasing pengadaan truck tangki sedot tinja.
  • (DAK) Peningkatan jaringan irigasi DIR Bangun Rejo. (TENDER)
  • (DAK) Peningkatan jaringan irigasi DIR Langadai. (TENDER)
  • Peningkatan ruas jalan Lontar – Tanjung Seloka. (TENDER)
  • Peningkatan ruas jalan Politek. (TENDER)
  • Peningkatan ruas jalan Rampa Cengal. (TENDER)
  1. Rehab rumah dinas bupati. (TENDER)
  2. Rehab rumah dinas wakil bupati. (TENDER)
  3. Rehab wisma sa ijaan dengan. (TENDER)

Sebagai informasi keterbukaan publik, perlu diketahui sepanjang tahun 2022 kemarin, Pemerintah Kabupaten Kotabaru telah menggelontrorkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak puluhan milyar rupiah untuk menunjang berbagai kegiatan yang berada dibawah kendali Dinas PUPR.

Namun hingga awal tahun 2023 ini, ada beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur yang belum rampung. Sehingga atas hal tersebut, publik menjadi bertanya-tanya mengenai tentang kwalitas dan kwantitas pejabat Kantor DPU-PR Kotabaru dalam hal pengelolaan manajemen birokrasi.

/Ari

Rembang, Batara.News|| Komsos yang dilaksanakan seorang Babinsa di wilayah Desa binaan, menjadi salah satu media untuk mengenal warganya lebih dekat. Selain itu juga, untuk meningkatkan jalinan silaturahmi guna mendukung tugas pokok Babinsa di wilayah yang menjadi tugasnya.

Seperti yang dilakukan Serka Wunardi Babinsa Koramil 08/Sluke Kodim 0720/Rembang yang melaksanakan komsos dengan anggota Linmas Bapak Tugino, di lapangan desa Blimbing kecamatan Sluke, Rabu (20/01/2023 ).

Menurut Babinsa, Komsos ia lakukan untuk memperoleh informasi dan mengetahui perkembangan situasi terkini di wilayah. Selain itu juga, untuk meningkatkan kerjasama dan silaturahmi dengan semua lapisan masyarakat di wilayah desa binaannya.

“Tadi pak Tugino menyarankan agar ada pelatihan PBB oleh Babinsa kepada linmas desa Blimbing kecamatan Sluke agar mental dan jiwa terbentuk serta terlatih, karena tugas dan tanggungjawab mereka cukup berat yakni menjadi keamanan di wilayah desa.

Saran ini nantinya akan saya rembukkan dengan pak Kades dan Bhabinkamtibmas, bagaimana kelanjutannya,” ungkap Babinsa.

Komsos yang saya lakukan selaku Babinsa menjadi tugas pokok kami di wilayah untuk mencari informasi dan sebagai sarana bersilaturahmi dengan warga supaya lebih dekat dan bisa menjalin kebersamaan, demi mewujudkan kemanunggalan TNI-rakyat di wilayah “ ucap Sertu Wunardi .

/Moel/Syfdn

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.