SEMARANG, Batara.news – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat, termasuk rencana kenaikan Biaya Pokok Produksi (BPP), harus benar-benar dikaji secara matang dan tidak boleh membebani rakyat.
“Ini sudah saya sampaikan kepada para bupati agar membuka ruang komunikasi publik. Keluhan masyarakat (public complaint) di berbagai wilayah harus segera ditindaklanjuti secara terbuka,” ujar Gubernur Luthfi dalam keterangannya.
Ia menjelaskan bahwa prinsip utama dalam menyusun kebijakan adalah mempertimbangkan kemampuan daerah dan memastikan dampaknya tidak memberatkan masyarakat. Gubernur juga menegaskan pentingnya sosialisasi yang masif dan dialog terbuka agar masyarakat memahami konteks kebijakan secara utuh.
“Kalau perlu diturunkan, ya diturunkan. Jangan berlama-lama. Kebijakan itu harus cepat, tidak boleh menunggu terlalu lama. Yang paling penting, jangan sampai menyulitkan masyarakat,” tegasnya.
Gubernur Luthfi mengatakan telah memerintahkan kepada para bupati untuk segera melakukan evaluasi dan kajian terkait rencana kenaikan BPP. Bila dalam kajian ditemukan bahwa kebijakan tersebut belum tepat, maka langkah penurunan atau penundaan harus segera dilakukan.
“Ini semua dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Maka harus dikaji dengan jujur dan terbuka,” pungkasnya.
/Red
