Pendidikan

 

 

Bojonegoro,-Batara.news||

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

 

Acara yang bertujuan untuk menyetabilkan kebutuhan pokok para petani tersebut berlangsung di Ruang Angling Dharma Gedung Pemkab Bojonegoro, Rabu (24/1/2024).

 

Rakor terkait pupuk bersubsidi ini dihadiri Pj Bupati Bojonegoro, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, Kepala OPD terkait, Camat, perwakilan PT Pupuk Indonesia, distibutor pupuk, kios pupuk, koordinator penyuluhan pertanian dan perwakilan kelompok tani (poktan).

 

Dalam sambutannya, Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto menyampaikan pada tahun 2024 alokasi pupuk bersubsidi di Bojonegoro mengalami penurunan. Hal ini juga terjadi di daerah lain dan menjadi fokus nasional.

 

“Kita perlu pikirkan nanti bagaimana cara metodologi yang baru, harusnya pasti ada. Mungkin kita perlu belajar juga di daerah lain,” ungkapnya.

 

Pj. Bupati Adriyanto juga menuturkan perlunya segera menyiapkan langkah, metode, atau teknologi baru untuk mengatasinya. Seperti tahun 2023, ada hibah untuk poktan petani mandiri. Dan tahun 2024 ini Pemkab Bojonehoro juga sudah menganggarkan hibah untuk poktan petani mandiri sebesar Rp 120 miliar yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan petani.

 

“Nanti pengelolaannya juga harus transparan dan juga baik,” tegasnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati Bojoengoro juga menegaskan bahwa jajaran forkopimda akan membantu sesuai dengan ketentuan. Pj Bupati juga menegaskan pentingnya transparansi, agar semua terdata dan tahu efektifitas penyalurannya.

 

“Pembentukan komisi pengawasan pupuk pestisida menjadi penting, sebab ini juga memperkuat transparansi, mudah-mudahan dengan ada nya komisi ini bisa menjadi langkah yang baik kedepan,” ujarnya.

 

Sementara itu Sekretaris Daerah Nurul Azizah sekaligus Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida menjelaskan bahwa kios pupuk bersubsidi jangan sampai dijual menjadi tidak bersubsidi, karena dilakukan dengan pengawasan ketat.

 

“Untuk koordinator PPL di tahun 2023 sudah melaksanakan tugas namun di 2024 tolong di ‘gaspol’ karena sesuai SK untuk ketahanan pangan di tingkat desa perlu pendampingan seluruh PPL,” jelasnya.

 

Lebih lanjut Sekda Nurul Azizah juga berpesan kepada gapoktan (gabungan kelompok tani) pada waktu menghimpun atau mengusulkan dengan realisasi saat ini tidak sesuai, maka berikan informasi selengkapnya kepada petani agar ada solusi bagi masyarakat.

 

Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Helmy Elizabeth mengungkapkan dalam rangka meningkatkan produksi dan stabilitas pertanian sebagai komoditas utama. maka pupuk menjadi sangat penting. Salah satu upaya pemerintah yaitu melalui pupuk bersubsidi.

 

Pada tahun 2024 ini, Pemerintah Pusat melalui Pemkab memberikan pupuk jenis komoditas yang mendapatkan subsidi sama dengan tahun 2023 yaitu untuk sektor tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), sektor holtikultura (bawang merah, bawang putih, cabe), dan perkebunan (kopi, kakao, tebu).

 

“Usulan Kabupaten Bojonegoro untuk pupuk bersubsidi komoditasnya hanya sektor tanaman pangan dan holtikultura,” tambah Helmy.

 

Lanjut, untuk jenis pupuk bersubsidi di tahun 2024 hanya Urea dan NPK. Sementara realisasi penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun 2023 untuk pupuk Urea alokasi hampir 95% dari usulan e-RDKK. Sedangkan pupuk bersubsidi NPK alokasi 45,67%. Pada penyaluran pupuk bersubsidi Urea terealisasi sebanyak 98,44% dari alokasi. Sementara itu pupuk bersubsidi NPK terealisasi 97,98%.

 

“Sisa alokasi disebabkan oleh beberapa hal diantaranya terdapat kendala pada sistem saat penebusan, NIK petani yang tidak valid sehingga tidak bisa menebus dan memang ada petani yang memang tidak menebus karena tidak mempunyai uang,” jelasnya.

 

Sedangkan pada tahun 2024 sesuai peraturan Gubernur dan Bupati bahwa untuk urea di tahun 2023 95%, pada tahun 2024 menjadi 53%. Pupuk NPK pada tahun 20.

 

/Red

 

 

Tuban,-Batara.news|| Warga Desa Mlangi, Kecamatan Widang, Tuban, Jawa Timur, merasa terjebak konspirasi Hukum yang disinyalir dimainkan oleh oknum pengacara saat proses pendampingan pengurusan dana kompensasi lahan pertanian diatas tanah negara lantaran dimanfaatkan pemerintah untuk proyek pembangunan embung.

 

Dikatakan, Kundono, salah satu warga Desa Mlangi, pada tahun 2014 pemerintah pusat akan melaksanakan pembangunan embung diatas tanah negara yang sebelumnya dikelola oleh warga masyarakat secara adat untuk usaha pertanian selama berpuluh-puluh tahun.

 

Kemudian atas hal tersebut, muncullah advokad atas nama Bashori untuk mendampingi warga masyarakat dengan suatu klausul perjanjian akan memintakan ganti rugi atas tanah yang akan dijadikan lokasi proyek nasional itu kepada pihak stackholder terkait (Pemerintah).

 

Setelah melalui proses panjang hingga berakhir pada putusan Peninjauan Kembali (PK), Makamah Agung RI menyatakan, 430 petani dari warga masyarakat Desa Mlangi mewajib menerima dana pengganti tanaman.

 

“Dari 430 warga yang menerima kompensasi baru 312 orang, dan warga yang menerima dana tersebut langsung dipotong 45% untuk jasa Advokat, dan 10% persen untuk jasa Kordinator lapangan (Korlap).” ucapnya, Rabu 24 Januari 2024,

 

Dari 312 warga masyarakat yang menerima dana pengganti tanaman, lanjutnya, ada 2 orang yang belum memberi. Sehingga atas hal tersebut, Bashori melayangkan gugatan terhadap 2 orang itu ke Pengadilan Negeri Tuban lantaran dianggap ingkar janji atau one prestasi.

 

“2 orang yang belum ngasih fee itu mertua dan orag tua saya, dan saat ini lagi digugat oleh Bashori.” Imbuhnya,

 

Adanya surat kesepakatan atau perjanjian adanya Fee 45% untuk pengacara, jelas Kundono, dibuat secara tidak transparan. Yang mana pada saat dibuat, warga hanya disuruh tanda tangan diatas matre tanpa adanya kalimat klausul perjanjian.

 

“Waktu itu warga dikumpulkan Bashori di tempat salah satu koorlap, kemudian mereka disodori kertas kosong dan disuruh tanda tangan diatas materai.” bebernya,

 

Dari situ dirinya mencurigai, kalau surat perjanjian atau kesepakatan Fee 45 % untuk jasa pengacara dan 10 % untuk Korlab itu dibuat.

 

“Tapi waktu itu yang dijanjikan Bashori itu ganti rugi tanah bukan ganti rugi tanaman.”tegasnya,

 

Lebih lanjut Kundono bercerita, dengan perjanjian fee sukses 45% untuk Bashori selaku kuasa hukum, petani Desa Mlangi merasa dirugikan dan diakali. Sementara, saat ini 2 petani yang tidak terima dengan pemotongan Fee 45% tersebut sedang digugat Bashori di pengadilan negeri Tuban.

 

“Ketidakadilan yang dirasakan Petani Mlangi muncul lantaran adanya potongan 45% untuk jasa pengacara Bashori, ditambah Korlap yang meminta 10% dari pencairan dana tersebut, sehingga hal itu memicu perspektif tersendiri.” tegasnya,

 

Kuat dugaan, Bashori, melakukan konspirasi dan manipulasi data atas 430 nama petani warga masyarakat Desa Mlangi yang seharusnya menerima kompensasi dana pengganti tanaman dari pihak pemerintah.

 

“Yang realisasi 312 lahan, dari lahan tersebut pemerintah menggelontorkan ada pengganti tanaman sekitar 37,8 millar. Dugaan masyarakat Desa Mlangi, Bashori menipu hingga 17 miliar. Dalam hal ini juga ada kejanggalan mengenai proses pengukuran lahan yang diduga tanpa sepengetahuan kedua belah pihak. Saat ini masyarakat berharap ada titik terang dengan kasus ini.” Pungkasnya.

 

(Ali)

 

 

TUBAN,-Batara.news|| Kecelakaan tunggal yang menimpa mobil pick up L 300 dengan nopol S 9294 AA terjadi kecelakaan di jalan raya Parengan, Tuban , Jatim , tepatnya turut di sekitar Wirun Desa Ngawon.

 

Dituturkan Kapolsek Parengan AKP Gunadi melalui Bripda Firdaus, kecelakaan tunggal tersebut disinyalir lantaran menghindari orang saat menyeberang jalan.

 

“Saat melaju dari arah selatan menuju utara tiba-tiba ada orang menyeberang , diduga sopir kaget hingga kecelakaan tunggal terjadi.” ujarnya, Kamis , 18 Januari 2024.

 

Atas peristiwa tersebut, lanjutnya, mengakibatkan 3 orang luka-luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit guna mendapatkan penanganan medis.

 

“Korbannya ada 3 langsung di bawa ke rumah sakit.identitas sementara belum di ketahui” Pungkasnya

 

( Al)