Kabar Bojonegoro

 

BOJONEGORO, BATARA.NEWS – Seorang Warga Desa Mulyorejo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, bersama pengurus LSM Pijar datangi Kantor Kejari (Kejaksaan Negeri) Bojonegoro, laporkan Kepala Desa Mulyorejo atas dugaan Penyimpangan penggunaan Dana Desa senilai Rp 210, 000.000,- untuk pembangunan jalan Poros Desa dan jalan lingkungan yang disinyalir oleh pelapor Fiktif (tidak dikerjakan oleh pihak pemerintah Desa).

 

Pelapor yang diketahui bernama Nurjali, usai menyerahkan surat pengaduan atau laporan yang ditujukan kepala Kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro mengatakan, dirinya berharap apa yang sudah dilaporkan tersebut dapat dijadikan tolak ukur atau tindak lanjut dari petugas Aparat Pengak Hukum (APH) untuk melaksanakan tindakan kongkrit.

 

“Pengaduan ini yang kedua kalinya setelah dirinya mengadukan persoalan yang sama pada tahun 2022 lalu.” ucapnya, Kamis, 16 Juni 2023.

 

Menurutnya, persoalan tersebut sudah jelas dan nyata lantaran sudah dilengkapi dengan petunjuk bukti. Sehingga pihak APH dapat melihat APBDes dan RPD pencairan kemudian dilakukan pengecekan di lapangan.

 

“Saksi – saksi masyarakat dan lainnya sebagai bukti yang kuat, sehingga penegak hukum dalam persoalan ini tidak bisa beralasan kurang bukti,” imbuh Nurjali,

 

Dirinya juga berharap kepada pihak Kejaksaan Negeri Bojonegoro tidak pandang bulu dan masuk angin dalam menangani permasalahan tersebut supaya tidak terjadi pengerahan massa yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

 

“Harapannya semoga permasalah ini bisa segera diusut sesuai prosedur karna ini termasuk hal yang merugikan negara dan masyarakat,” pungkasnya,

 

Sementara itu, menanggapi atas laporan warganya Kades Mulyorejo M Subkhan, mengatakan permasalahkan yang diadukan warganya ke Kejari Bojonegoro tersebut menurutnya sudah selesai, karena progam pembangunan jalan telah terealisasi.

 

“Dana Desa itu kan sudah direalisasikan pada tahun 2022 dan saat ini kami juga sedang melaksanakan kegiatan pembangunan lagi, lalu apa yang dilaporkan, semua sudah dikerjakan malah bikin gaduh saja,” ungkap Subkan melalui sambungan telepon Whatsapp,

 

Namun hingga kabar ini dipublikasikan, pihak Kejaksaan Negeri Bojonegoro, belum bisa dikonfirmasi ihwal perkara tersebut karena Kajari masih ada agenda rapat.

 

/Al

 

Rembang, Batara.News|| Acara perpisahan siswa kelas IX Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sedan tahun ajaran 2022/2023 berlangsung meriah campur haru, Kamis (15/06/2023) di panggung budaya SMP N 1 Sedan dengan dihadiri oleh 230 peserta didik kelas IX beserta wali murid masing-masing.

 

Kegiatan dibuka dengan kirab, bacaan geguritan dengan iringan gending, dilanjutkan dengan lantunan ayat suci Alquran serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, seluruh tamu undangan disuguhkan berbagai macam pentas seni; (1) tari-tarian, yakni jatilan, orek-orek, dan wonderland, (2) pentas drama, (3) pembacaan puisi, dan (4) Musik band. Selain itu, perwakilan masing-masing kelas IX dan VIII pun menyampaikan pesan dan kesan yang begitu menyentuh.

 

H.Sutrisno M.Pd Kepala Sekolah SMPN 1 Sedan dalam sambutannya menyampaikan,” Terima kasih kepada para guru yang selama 3 tahun telah menjadi pendidik, orang tua, dan sahabat para siswa. Mereka dengan sabar dan penuh dedikasi telah melaksanakan amanah sebagai pendidik yang mereka emban, sehingga untuk kelulusan tahun ini dari 230 anak didik kelas IX lulus 100%,” terangnya penuh semangat.

 

Kepada para orang tua siswa, kami selaku pihak sekolah mengucapkan terima kasih tak terhingga, karena telah memberikan kepercayaan untuk mendidik anak selama 3 tahun ini. Melalui wisuda ini, saya kembalikan putra putrinya kepada para wali siswa, namun tetap pesan saya agar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya

 

Ia menjelaskan, Arahkanlah mereka sesuai keinginan melanjutkan pendidikannya, jangan paksakan sesuai keinginan orang tua

 

Kepada para siswa dipesankan “Harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, tidak ada alasan apapun untuk tidak sekolah,

 

Dilanjutkan,” Apapun alasan kalian harus menjadi orang baik, sebab kebaikan yang sudah anda peroleh selama di sekolah itu harus tetap dijaga, karena itu membawa nama baik sekolah. Jangan ketika sudah melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, semua nilai kebaikan itu ditinggalkan begitu saja,” ucapnya.

 

“Mari kita selalu menjaga nama baik sekolah, nama baik keluarga lingkungan kita.

 

Ia juga mengingatkan perpisahan itu bukan berarti akhir segalanya. Karena perjalanan masih panjang, masih banyak tingkatan yang harus di lalui setelah ini, baik nanti melanjutkan ke jenjang SMK/SMA lalu kuliah di universitas dan sebagainya,” imbuhnya.

 

Sementara siswa kelas VII dan VIII, yang akan ditinggalkan para seniornya, melalui salah satu wakilnya mengucapkan,” terima kasih kepada senior mereka yang akan pergi meninggalkan sekolah dengan segala dinamikanya, dan akan melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi.

 

“Terimakasih kepada kakak, yang sudah menjadi teladan, walaupun kebersamaan kita tidak berlangsung lama, namun cukup memberikan contoh dan teladan kepada kami, ” ujarnya dengan suara serak menahan isak.

 

/Syaifudin

 

BOJONEGORO, BATARA.NEWS – Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyambung lidah masyarakat Bumi Angkling Darma, politisi kawakan dari partai demokrat sekaligus wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Syukur Priyanto, jaring aspirasi rakyat di dapil 1 meliputi Kecamatan Kapas, Dander, dan Trucuk.

 

Kegiatan yang dikemas dalam Reses Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro masa sidang tahap II, Tahun 2023 fraksi Demokrat itu berlangsung di gedung serbaguna, atau lebih tepatnya di bengkel Haji Syukur Priyanto depan pintu masuk terminal Rajekwesi, jalan veteran, Desa Ngampel, Kecamatan Kapas.

 

Dalam kesempatan tersebut, ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat sekaligus wakil ketua DPRD empat periode sejak tahun 2004 sampai 2024, Sukur Prianto mengaku, banyak tanggungjawab besar yang diemban dipundaknya, seperti halnya ihwal dunia pendidikan.

 

“yang masih harus dipikirkan SD, SMP, digratiskan tapi masih harus membayar uang gedung. membangun Sumber Daya Manusianya lebih penting. Pertanyaannya, apakah hanya infrastruktur yang harus di bangun, apa benar Bojonegoro masih di bawah garis kemiskinan, oleh sebab itu masih menjadi PR besar kita.”tuturnya, Rabu, 14 Juni 2023.

 

Menurutnya kebijakan Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang bersumber dari uang rakyat Bumi Ledre harus dirubah sistem dan mekanismenya. Pasalnya, progam tersebut kerap dijadikan ajang bisnis oleh investor luar Kota.

 

“kita harus merubah kebijakan, kalau BKD yang menikmati dan pekerjanya hanya berapa banyak. Investor luar masuk cari makan enak di Bojonegoro setelah kenyang dan berhasil dan dibawa kembali ke daerahnya. Kita menjadi penontonnya.” tegasnya.

 

Nampak hadir dalam acara tersebut seperti Gunawan Kepala Desa Sambiroto, dan Purwanto Kepala Desa Ngampel, serta para kader Partai Demokrat wilayah Dapil 1 Bojonegoro.

 

REPORTER : AL

 

BOJONEGORO, BATARA.NEWS – Pentolan atau Sekertaris Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Nanang Dwi Cahyo, pada hari selasa, 13 juni 2023 siang, kedapatan penuhi panggilan Penyidik Unit II Pidana Korupsi (Pidkor) Polres Bojonegoro.

 

Pria yang akrab dipanggil Nanang itu memasuki ruangan penyidik Unit II (Pidkor) Sat Reskrim Polres Bojonegoro sekitar pukul 09.50 wib, dan kemudian keluar sekitar pukul 14.05. Setelah keluar dari Ruang Penyidik, Nanang Dwi Cahyo, enggan memberikan komentar terkait hasil pemeriksaan dan meminta untuk menanyakan kepada penyidik.

 

“Tanyakan ke penyidik saja mas,” ujarnya, seperti dikutip dari Suarabojonegoro.com

 

Sementara Kasi Humas Polres Bojonegoro Iptu Supriyanto ketika dikonfirmasi membenarkan jika Nanang Dwi Cahyo hadir memenuhi panggilan penyidik untuk diminta keterangan sekaligus klarifikasi.

 

“Masih permintaan klarifikasi dari Penyidik terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran jasa iklan kepada media di tahun 2022, penyidik mengundang untuk klarifikasi terkait kebenaran informasi dari masyarakat dugaan penyalahgunaan wewenang,” terangnya, Rabu, 14 Juni 2023.

 

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya Satreskrim Polres Bojonegoro melakukan klarifikasi terkait penggunaan anggaran belanja jasa iklan atau reklame ke media. Klarifikasi itu dilakukan dengan mengundang beberapa pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bojonegoro.

 

Adapun Klarifikasi tersebut yakni mengenai adanya laporan dan informasi dari masyarakat terkait dengan penggunaan anggaran belanja jasa iklan atau reklame, film, dan pemotretan. Lebih khusus, ialah jasa iklan atau reklame yang bersumber dari anggaran dana transfer umum dan dana bagi hasil untuk belanja jasa publikasi melalui media siber dengan jumlah 539 media senilai Rp377 juta.

/Al

 

BOJONEGORO, BATARA.NEWS –

Calon legislatif DPR-RI Dapil Jatim IX Bojonegoro – Tuban, Eko Wahyudi, hari ini rabu, 14 juni 2023, gelar silahturahmi dan konsolidasi pemenangan partai golkar di Kabupaten Bojonegoro, Jatim.

 

Silaturahmi dan konsolidasi Partai Golkar Kabupaten Bojonegoro yang berlangsung di Desa Besah, Kecamatan Kasiman itu, dihadiri oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar yang diwakili oleh Supriyanto.

 

“Selain mewakili ketua DPD, saya juga mewakili DPD sekertaris fraksi, sekaligus PLT sementara selama 45 hari Partai Golkar, dan Caleg Dapil 6 serta Dapil 5, Kepala Desa Partai golkar dan juga Kepala kecamatan partai golkar.” tutur Supriyanto saat membuka sambutan.

 

Sementara itu, dalam silaturahmi dan konsolidasi pemenangan partai golkar di Bumi Ledre, Eko wahyudi, menyampaikan kepada kader partai golkar untuk setiap calon mempunyai strategi masing – masing.

 

“Akan tetapi lebih baik mengikuti struktural sesuai adab. Sehingga tercapai 6 kursi di DPRD dan 2 kursi di DPR RI.” ucapnya,

 

Dengan adanya kegiatan tersebut para pentolan partai golkar berharap dapat menjalankan roda politik dengan maksimal, serta berkomitmen membawa perubahan untuk memajukan dan menyejahterakan rakyat Bojonegoro.

 

/Al

BOJONEGORO, BATARA.NEWS – Puluhan korban yang lahannya digunakan untuk pemasangan baleho bergambar Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, dikabarkan akan tempuh jalur hukum terkait ketidak jelasan komitment ihawal sewa lokasi.

 

Usut punya usut, kemelut dibidang pencitraan orang nomer satu di Bumi Ledre itu terjadi lantaran sewa lahan lokasi baliho yang kabarnya terhitung sejak bulan januari 2023 sampai saat ini tidak ada titik terang. Padahal, berdasarkan kontrak sewa lahan tersebut disepakati selambat – lambatnya sampai bulan April.

 

Sementara, CV Sinar Bintang selaku mitra Dinas Kominfo sebagai pihak penyedia barang dan jasa, setiap ditanyakan terkait pembayaran sewa lahan tersebut hanya bisa menjanjikan tanpa ada keputusan.

 

Ha itu disampaikan Yanto (46) dan M Lahir (50) serta ratusan pihak pemilik lahan saat dikonfirmasi media ini, pada, Minggu, 11 juni 2023 pagi, kalau mereka sepakat untuk menempuh jalur hukum.

 

“Kami merasa di kecewakan, kalau bulan Juni ini belum terselesaikan, selain tempuh jalur hukum kami juga akan menghadap Bupati Bojonegoro, Hj Ana muawanah, untuk minta kejelasan CV mitra Kominfo tersebut, yang jelas ada kaitannya karena gambar yang pasang gambar Bupati bertuliskan ‘Sukses Membangun Bojonegoro.” tandas Yanto.

 

/Al

 

BOJONEGORO – Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan untuk Perangkat Desa dalam Jabatan KAUR Keuangan Desa Growok Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro berlangsung kidmad, pada 09 / 06 / 2023 yang bertempat di Pendopo Balai Desa .

 

Dalam sambutannya, Widjianto Kepala Desa Growok, bahwa setelah melalui proses dan penjaringan Calon peserta hingga di laksanakan ujian hingga saat ini prosesi pelantikan berjalan dengan normal dan sukses.

 

Dengan terisinya lowongan jabatan Kaur Keuangan ini, lengkap sudah susunan perangkat Desa dan tidak ada rangkap Jabatan , sehingga proses pelayanan dan kinerja perangkat desa semakin maksimal” tuturnya.

 

Widjianto menambahkan, Jabatan perangkat desa merupakan jabatan Amanah sehingga harus benar – benar di jalani dengan hati yang penuh pengabdian untuk menuju desa Growok yang lebih maju dan sejahtera. Terimakasih kepada yang baru di lantik mas Ragil Sigit Adi Nugroho untuk segera menyatu kepada perangkat yang lama dan segera menyesuaikan diri. Jangan malu bertanya dan yang utama adalah bekerjalah sesuai tugas masing – masing ” pungkasnya.

 

Sementara, Camat Dander A Nuril mengatakan, bahwa dalam mengemban amanah sebagai Perangkat Desa merupakan sebuah jabatan yang perlu pengorbanan , demi mewujudkan sebuah desa yang makin maju dan tentunya sebagai pelayan masyarakatnya untuk kepentingan menatap masa depan desa .

 

Demi lancarnya roda Pemerintahan Desa , perlu semua komposisi dari Kasi hingga Kaur wajib terisi sehingga tidak tumpang tindih dalam menjalankan tugasnya masing- masing ” tegasnya .

 

( Al/ red ).

 

 

BOJONEGOGORO, BATAR.NEWS – Lagi-lagi beredar kabar tidak sedap mengenai adanya dugaan aksi pungutan liar dalam pelaksanaan progam unggulan orang nomer satu di Republik Indonesia, yakni progam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

 

Kali ini dugaan adanya pratik pungutan liar dalam proses pelaksanaan progam PTSL itu terjadi di Desa Kedaton, Kecamatan Kapas, Jawa Timur.

 

Pasalnya menurut pengakuan Warno, salah satu peserta progam PTSL mengatakan, Desa Kedaton mendapatkan kuota program sertifikat tanah sebanyak 969 bidang, dan perbidang peserta dikenakan biaya swadaya sebesar Rp 500.000.,

 

“Kebetulan saya juga ikut mengurus untuk sawah saya, dan pembayaran sebanyak 2 kali, Rp 250 ribu pada saat daftar dan Rp 250 ribu setelah pengukuran. Jadi total biaya 500 ribu, dan sudah dipasangi patok semua.” ungkapnya, Selasa, 06 Juni 2023.

 

Namun ketika ditanya lebih lanjut mengenai beredarnya kabar jika Kepala Desa Kedaton menerima jatah sebesar Rp 100 ribu perbidang, dirinya menegaskan tidak mau tau terkait hak tersebut.

 

“Kabarnya seperti itu, tapi lebih baik tanyakan kepada perangkat atau panitia, katanya sih saat ini Pak Kades juga lagi sakit. Mengenai benar tidaknya kabar tersebut saya tidak mau tahu, karena persoalan itu urusane orang-orang besar, yang penting sertifikat kepunyaan saya nanti jadi,” tandas Warno.

 

Sementara itu, terpisah Ketua Panitia PTSL Desa Kedaton, Zaenul, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telfon membenarkan jika kuota progam PTSL di Desa Kedaton sebesar 969 bidang, dengan biaya sesuai kesepakatan sebesar 500 ribu.

 

“Terkait Pak Kades menerima jatah sebesar Rp 100 ribu per bidang saya tidak tahu pak, karena bukan wewenang saya,”tutupnya.

 

Reporter : AL / Tim

 

BOJONEGORO, BATARA.NEWS – Pejabat teras Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dipanggil Aparat Penegak Hukum (APH) Polres Bojonegoro guna dimintai keterangan terkait uang rakyat Bumi Ledre yang digunakan untuk belanja jasa publikasi pemberitaan seremonial.

 

Punggawa Dinas Kominfo Bojonegoro yang diperiksa Polisi ialah Panji Ario Kusumo, Kepala Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP).

 

Dirinya datang ke Polres Bojonegoro sekitar pukul 10.00 WIB, dengan ditemani salah seorang pegawai Dinkominfo. Dan berdasarkan pantauan awak media, Panji menjalani pemeriksaan sekitar tiga jam.

 

Usut punya usut, ternyata Panji dimintai keterangan seputar bidang kerjanya yang menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro hingga puluhan milyar rupiah. Salah satunya seperti belanja 539 jasa publikasi dengan jumlah pembayaran hingga mencapai Rp 300 juta lebih.

 

Namun sayangnya dalam hal tersebut, Panji enggan memberikan statement kepada awak media yang telah menunggu.

 

“Nanti tanya penyidik, Mas,” ucap Panji sesaat sebelum masuk ke ruang Unit II Pidana Korupsi (Pidkor) Satreskrim Polres Bojonegoro. Senin, 5 juni 2023.

 

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Bojonegoro, AKP Girindra Wardana Akbar Wardhani menjelaskan, kehadiran Panji Ario Kusumo, Kepala Bidang PIKP Dinkominfo Bojonegoro, sebagai tindak lanjut atas informasi yang menyebut adanya dugaan penyalahgunaan wewenang.

 

“Kami masih mengundang untuk klarifikasi atas kebenaran informasi tersebut,” terangnya,

 

Kasatreskrim menambahkan, masih terlalu dini ketika disinggung mengenai pemanggilan klarifikasi Panji Ario Kusumo itu berkenaan dengan belanja jasa publikasi 539 yang bekerjasama dengan puluhan media siber.

 

“Masih kami dalami terkait hal itu (belanja publikasi melalui 539 media siber),” imbuhnya,

 

Desas desus yang berhembus dikalangan aktivis dan sosial kontrol Bojonegoro, ditenggarai ada konspirasi minor yang sengaja dimainkan Dinkominfo Bojonegoro dalam menjalankan kegiatan belanja jasa publikasi.

 

Pasalnya, berdasarkan dokumen yang beredar dimasyarakat terdapat kejanggalan dibidang jasa publikasi melalui 539 media siber.

 

Bahkan dalam dokumen atau data itu terdapat rincian, persatu pemberitaan atau kegiatan publikasi dibayar senilai Rp 700.000., hingga menelan anggaran APBD sebesar Rp 377.300.000.,

 

Namun hingga berita ini diturunkan belum diketahui secara pasti ihwal Data Dinkominfo Bojonegoro tersebut masuk anggaran tahun berapa.

 

Menanggapi adanya peristiwa tersebut, Indra Susanto, Ketua Lembaga Forum Aspirasi dan Advokasi Masyarakat (FAAM) wilayah Jawa Timur juga turut andil bersuara. Dengan lantang Ia meminta Aparat Penegak Hukum Polres Bojonegoro dapat bersikap tegas kalau memang ditemukan adanya pelanggaran dalam kegiatan belanja jasa publikasi yang dilaksanakan Dinkominfo Bojonegoro.

 

“Kalau ada pelanggaran harus ditindak tegas, karena yang dipakai untuk belanja jasa publikasi itu uang rakyat termasuk uang saya juga.” pungkasnya.

 

/Al

 

BOJONEGORO, BATARA.NEWS – Proyek pembangunan jalan Desa Gajah, Kecamatan Baureno, Bojonegoro, Jawa Timur, disinyalir dijadikan ajang bisnis oknum pemangku kepentingan.

 

Hal itu disampaikan X, narasumber media ini yang enggan disebutkan namanya lantaran khawatir akan adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu.

 

Menurut X, dalam pelaksanaan proyek pembangunan jalan yang kabarnya dikerjaan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) itu, terjadi jual beli Pedel atau lebih tepatnya bekas pengerukan jalan yang akan dibangun tersebut.

 

“Sebelum dibangun kan diratakan dulu, jadi jalan yang lama harus dikeruk. Lha bekas pengerukan itu dijual ke masyarakat dengan harga Rp 100 per rit (1 truk dump).”ucapnya, Sabtu, 03 Juni 2023.

 

Lantaran kegiatan pembangunan fasilitas umum itu merupakan proyek pemerintah, lebih lanjut ia mengatakan, apakah praktik tersebut diperbolehkan ?

 

“Apakah aturannya boleh sepertu itu ? Sementara proyek ini seperti proyek tak bertuan, karena tidak ada papan informasi kegiatannya.” tutupnya.

 

Ironisnya Wahyudi, Kepala Desa Gajah, ketika dikonfirmasi justru mengaku tidak mengetahui praktik tersebut, dan meminta agar menanyakan langsung kepada yang memegang proyek.

 

“Saya tidak tau terkait hal itu, anda konfirmasi sama yang memegang proyek. Itu proyek Kabupaten.” terangnya melalui sambungan Whastapp.

 

Sementara itu para pekerja pembangunan jalan yang digarap oleh Bagus, selaku pihak rekanan atau pemilik CV Alangka, dari Lamongan, ketika dimintai keterangan memilih bungkam saat dikonfirmasi tentang jumlah anggaran yang digunakan untuk proyek tersebut.

 

/Red