BATARA.NEWS

Tuban,-Batara.news||

Kasus Skandal Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Tuban 2020-2021 berlanjut pada pemeriksaan saksi sopir yang melakukan Dropping beras dari Pengadu atas pemesanan yang dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Bangilan Tuban jatim.

Setelah diperiksa Saksi Jupriyanto mengatakan kepada awak media, “memang saya pernah ngambil beras dari Pengadu Istijah yang diperintah oleh Saudara (DH), Saudara (S) dan Saudari (W). Setiap pengambilan beras saya langsung kasih nota ke yang memerintahkan saya yaitu (DH), Saudara (S) dan Saudari (W)”.Jawabnya

“Saya ingat betul soalnya saya juga mencatat dan total yang saya ambil dari gudang pengadu atas nama Istijah sebanyak 123.090 KG. Intinya saya ini hanya bekerja pak, saya juga tidak tahu kalau buntutnya seperti ini soalnya saya hanya diperintah oleh Saudara Dhany, Saudara (Sukur) dan Saudari (Winarsih)”.

Senada dengan M. Tob Hasan Fadly selaku Penasehat Hukum Saksi Jupriyanto menegaskan “Klien Kami hanya bekerja dan Klien Kami juga kooperatif sehingga tadi proses pemeriksaan berjalan lancar”. Terangnya.

“Dari kantor hukum Klien Kami tadi juga ada beberapa saksi yang menghubungi saya untuk minta didampingi, kami akan mendampingi dan mengawal kasus sampai selesai”. Tutupnya.

/Al

*Kisruh sawah Bengkok Kades pihak penyewa hari ini kuasai sepenuhn

Tuban,-Batara.news||

Pasca Kisruh soal Bengkok Kades Penidon Kecamatan Plumpang yang menjadi polemik sampai hari ini masih menjadi perdebatan sebab sengketa penggarapan masih berlanjut dan belum menemukan titik temu.Rabu(02/08/2023)

Bambang Sutrisno warga asli Penidon merupakan penyewa asal sesuai dengan Surat Pernyataan Sewa Sawah tertanggal 05 Maret 2020 yang mana Pihak Pertama Bambang Soebandono selaku Kepala Desa Penidon dan Pihak Kedua Bambang Sutrisno selaku Penyewa Sawah Bengkok Kades Penidon.

Saat dikonfirmasi di kediamannya Bambang Sutrisno menyatakan,”pak kami ini sudah menyewa terlebih dahulu dengan jangka waktu 6 tahun lamanya dan sudah membayar di muka sebesar Rp. 115.000.000,-(Seratus lima belas juta rupiah),” Paparnya.

Bambang sutrisno”Kemudian kami dirugikan oleh perbuatan hukum dari pihak Desa Penidon dalam hal ini diketuai Saudara Tjandio yang melelang tanah bengkok Kades tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu dan tiba-tiba tanah yang kami sewa di garap oleh pihak lain, intinya kami sangat dirugikan baik materil maupun immateril”. Ungkapnya.

Dikonfirmasi secara bersamaan, Kuasa Hukum Bambang Sutrisno menyampaikan kepada awak media, “pada dasarnya Klien Kami sah dan berdasar untuk menggarap tanah bengkok Kades Penidon seluas 14.756 M2/Ha, kami punya bukti surat pernyataan Sewa Sawah kemudian Klien Kami juga sudah membayar secara Tunai sebesar uang sewa yang telah disepakati”. Jawabnya

“Kesepakatan yang dituangkan di Surat Pernyataan Sewa Sawah menurut hemat kami sah berdasar Pasal 1548 KUH Perdata. Artinya secara prinsip dan unsur perjanjian maupun Syarat sah sewa menyewa telah sesuai dengan hukum yang berlaku”. Tambahnya.

“Hari ini kami telah menguasai secara fisik atas tanah tersebut, apabila pihak lain ingin membatalkan perjanjian sewa sawah bengkok Klien Kami harus melalui mekanisme pengadilan, bukan sepihak yang menunjukan sikap otoritarianisme dan sikap tidak bijaksana yang ditunjukan oleh Pihak Pemdes Penidon”. Tutupnya.

(Al)

Tuban,-Batara.news.

Surat Perintah Bupati Tuban Tertanggal 20 April 2022, pada intinya menerangkan perihal penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) Saudara Tjandio untuk melaksanakan Tugas di Desa Penidon Kecamatan Plumpang karena Kepala Desa Penidon atas nama Bambang Soebandono mengikuti Proses Hukum yang sekarang informasinya sudah putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).Rabu(02/08/2023)

Anehnya pengangkatan tersebut tidak di dasari prosedur dan mekanisme yang ada yang mana Surat Perintah Bupati Nomor 141/2389/SPT/414.105.5/2022 salah satu konsideranya berlandaskan Surat dari Camat Plumpang tanggal 11 Januari 2022 Nomor 140/17/414.417/2020 Perihal Usulan Plt. Kepala Desa Penidon.

Menanggapi hal tersebut warga asli Penidon berinisial (PRN) menyatakan, “itu janggal semua mas. Kejanggalan pertama untuk melakukan mekanisme pengangkatan Plt harusnya ada Musdes yang digelar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kemudian hasil Musdes dilaporkan Bupati Tuban Melalui Camat.

“. Terangnya.

“Itu jelas aturan yang berbicara seperti itu, kami berani seratus persen ini semua tidak dilakukan melainkan hanya permainan politik busuk Camat Pelumpang demi kepentingan sesaat”. Pungkasnya.

Senada dengan Pengamat Pemerintahan Desa Kuncoko dari Lembaga Komunitas Cinta Bangsa menyatakan, “Coba kita merujuk pada Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 Pasal 8 Jelas harus ada mekanisme rapat BPD yang nantinya dilaporkan Bupati melalui Camat”. Paparnya.

Ini Camat Kemajon Syarat politik jelas, Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tersebut sudah jelas Penjabat Kades atau Plt. Harus dari Unsur Pegawai Negeri Sipil sedangkan Saudara Tjandio hanya Perangkat Desa sebelumnya Kasi Pemerintahan. Tambahnya.

“Jika hal ini dilanggar tentu ada konsekwensinya sebab Plt itu kinerjanya terbatas jika diberikan kepada Non PNS maka ya begini ada persoalan dikemudian hari yang timbul. Jadi penilaian saya ya Camat Plumpang Kemajon terkait penerbitan Surat dari Camat Plumpang tanggal 11 Januari 2022 Nomor 140/17/414.417/2020 Perihal Usulan Plt. Kepala Desa Penidon”. Tutupnya.

.(**Al)

BOJONEGORO – Buat yang berprofesi sebagai pengajar dan atau yang setiap harinya berhadapan dengan anak – anak, berada dalam sebuah kelas berisi sekumpulan murid SD dan kemudian bercerita adalah hal yang biasa. Tapi bagaimana jika seorang Polsuspas, Konsultan IT, Masinis, arsitek, pengusaha, dokter, pengacara, dan seterusnya, diminta menceritakan tentang profesi mereka di hadapan murid – murid SD dengan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh anak – anak? Semuanya ada di Kelas Inspirasi.

Sekilas mengenai Kelas Inspirasi, yaitu sebuah program di mana para profesional dari seluruh penjuru Indonesia menjadi relawan pengajar dalam satu hari secara serentak di sekolah – sekolah dasar untuk menceritakan dan berbagi mengenai profesi masing – masing.

Kali ini, Kelas Inspirasi di adakan di Kab.Bojonegoro tepatnya pada Kec. Malo, (Sabtu, 29-07-2023).

Para relawan dari penjuru kota di Indonesia serta dari berbagai macam profesi di sebar di sembilan Sekolah Dasar si Kec. Malo, di antaranya yaitu SDN Rendeng, SDN Sudah, SDN Ngujung 1, SDN Petak, SDN Kedungrejo, SDN Tulungagung, SDN Sukorejo, SDN Semlaran, dan SDN Ngujung 2.

Salah satu Relawan Pengajar dalam Kelas Inspirasi kali ini yaitu; Ahmad Nuriyan Masyhar atau yang akrab di panggil “Ian”, merupakan salah satu ASN Kemenkumham yang dalam kesehariannya bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro.

Sosok yang aktif dalam beberapa kegiatan sosial dan merupakan pemeduli terhadap dunia pendidikan di Indonesia ini ikut andil dan ambil bagian langsung dalam Kelas Inspirasi Kali ini. Ini merupakan suatu hal yang unik dimana berhadapan dengan Anak SD sangat berbeda dengan menghadapi Narapidana.

Suatu pengalaman yang mengesankan bisa mengajar dan menginspirasi anak-anak generasi penerus bangsa, “Saya sangat bangga bisa sharing dan memperkenalkan profesi saya terhadap anak-anak SD ini, dengan media gambar dan film saya mencoba merangkul mereka dan menjelaskan apa itu Polsuspas(polisi khusus pemasyarakatan)” ungkap Nuriyan/ian.

Untuk menjadi relawan di Kelas Inspirasi ini ada seleksinya. Para Velunter harus mengisi form registrasi online berupa data – data pribadi, profesi, masa kerja, motivasi menjadi relawan, tujuan bergabung di kelas inspirasi plus mengisi pernyataan tentang kesediaan untuk cuti sehari pada saat kegiatan inspirasi.

“ini merupakan pengalaman pertama saya menjadi bagian sebagai relawan pengajar, kebetulan saya mendapatkan kesempatan mengajar di SDN Petak. Diterima bergabung di Kelas Inspirasi Bojonegoro ini seperti sebuah life goal karena proses perekrutannya cukup selektif.

Tidak hanya melihat profesi atau pengalaman, tapi juga melihat track record para relawan yang bergabung. Saya sangat berharap suatu hari nanti anak-anak ini dapat mewujudkan cita-cita mereka serta dapat menjadi generasi yang maju untuk membangun Indonesia yang lebih baik”. Tutup Nuriyan/ian.

/Al

TUBAN, BATARA.NEWS – Ternyata Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2020-2021 di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, menyisihkan persoalan yang tak kunjung usai.

Diketahui sumber persoalan itu justru ditimbulkan oleh DH, pihak pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Bangilan.

Berdasarkan penuturanya salah satu pelaku usaha penggilingan padi berinisial IS, DH diadukan ke Mapolres Tuban lantaran diduga kuat telah menggelapkan beras sebanyak ratusan kilo gram.

“saya sudah adukan peristiwa ini ke Satreskrim Polres Tuban. Awalnya aduan saya sempat mangkrak, sebab aduan kami tertanggal 09 September 2022 tidak pernah ditangani oleh Satreskrim Polres Tuban. Anehnya kemudian aduan kami terbit register LI/231/VII/2023/Satreskrim Tertanggal 24 Juli 2023.” Ungkapnya, Selasa, 01 Agustus 2023.

Setelah terbit register, lebih lanjut ia menjelaskan, kemudian langsung minta bantuan hukum kepada pengacara A. Imam Santoso, S.H., M.H. dan Ali Hamsyah Nasikhin, S.H.

“dari tanggal 14 Juni 2022, Alhamdulillah aduan saya ditangani oleh Polres Tuban dan saya sudah diperiksa sebagai saksi Pengadu/Pelapor”. tutupnya.

Secara bersamaan A. Imam Santoso, S.H., MH. mengungkapkan, pada mulanya kasus tersebut diadukan karena DH pihak TKSK Bangilan tidak mempunyai etikad baik.

“setelah kita layangkan surat peringatan agar mengembalikan dana milik klien kami hasil dari beras yang dipesan oleh saudara DH. Namun saudara DH tidak pernah mengakui kekurangan bayar.” bebernya

Tak hanya itu, pernah sekali DH mendatangi kantor advokat Letda Sucipto Law Firm Supriyadi & Partner’s tempat Imam bekerja untuk melakukan koordinasi. Namun pertemuan tersebut tejadi deadlock diskusi alias tidak menemukan kesepakatan.

“waktu itu DH datang ke kantor untuk melakukan konfirmasi perihal kekurangan pengembalian dana milik Klien kami, namun DH malah menanyakan bukti transaksi kekurangan”. tutupnya,

Senada dengan Imam, rekan sesama advokat atas nama Ali Hamsyah Nasikhin, S.H. juga menuturkan, rencana awal pihaknya sudah meminta penyidik Satreskrim Polres Tuban Unit Tindak Pidana Korupsi, agar segera menaikan aduan menjadi laporan. Akan tetapi pada waktu itu pihak penyidik keberatan sebab masih panjang proses perkaranya.

“Kami yakin status aduan kami ini merupakan dugaan tindak pidana, sebab kami sudah mengantongi dua alat bukti yakni surat dan saksi, yang menerangkan bahwa beras milik klien kami yang dipesan oleh saudara DH telah didrop ke beberapa tempat namun tidak diakui oleh saudara DH”. jelasnya,

Ali Hamsyah mengemukakan, atas peritiwa tersebut kliennya mengalami kerugian hingga mencapai Rp 941.773.500,-(Sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Sementara hingga berita ini dipublikasikan, DH selaku pihak terlapor atas persoalan tersebut saat dikonfirmasi masih memilih bungkam.

/Red