Ekonomi

Bojonegoro,–Batara.news|| Program pengadaan laptop Chromebook untuk satuan pendidikan di Bojonegoro tahun anggaran 2024 kembali menuai sorotan. Dari data yang dihimpun, total pengadaan mencapai 1.560 unit untuk 100 satuan pendidikan, terdiri dari 90 Sekolah Dasar (SD) dan 10 Sekolah Menengah pertama, di mana masing-masing sekolah menerima 15 unit perangkat.

Sekretaris Dinas Pendidikan Bojonegoro, Anang, membenarkan adanya program tersebut. tahun 2024 pengadaan diperuntukkan bagi 100 sekolah, masing-masing mendapatkan 15 unit Chromebook,” ujarnya.

Dari hasil penelusuran data, terdapat lima paket pengadaan dengan rincian Merdeka Chromebook C120: 510 unit × Rp4.990.000 = Rp2,544 miliar, Merdeka Chromebook C120: 480 unit × Rp4.990.000 = Rp2,395 miliar, Chromebook M432-1: 360 unit × Rp4.975.000 = Rp1,791 miliar, Chromebook M432-1: 150 unit × Rp4.975.000 = Rp746 juta, Chromebook M432-1 (1Y): 60 unit × Rp5.638.333 = Rp338 juta Total anggaran pengadaan mencapai Rp7,815 miliar.

Namun, yang menjadi sorotan adalah pengadaan Chromebook M432-1 (1Y) dengan harga satuan Rp5.638.333, atau lebih tinggi sekitar Rp638.333 dibandingkan harga batas kontrak payung LKPP. Dengan jumlah 60 unit, potensi kelebihan anggaran mencapai Rp38,3 juta.

Padahal, sesuai Surat Edaran LKPP Nomor 4 Tahun 2023, harga kontrak payung untuk laptop TIK produk dalam negeri telah ditetapkan sebesar Rp5.000.000 per unit. Harga tersebut sudah mencakup biaya produksi, keuntungan distributor, pengemasan, overhead, serta pajak, dan berlaku sebagai batas tertinggi dalam mekanisme e-purchasing katalog.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Bojonegoro belum memberikan penjelasan lebih rinci terkait alasan perbedaan harga, khususnya pada paket Chromebook M432-1 (1Y) yang melampaui ketentuan kontrak payung.

(Penulis Alisugiono)

Pati, Batara.news – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati mulai memperbaiki ruas Jalan Juwana–Jetak dengan total anggaran sebesar Rp13,4 miliar pada tahun 2025.

Proyek ini menggabungkan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pati serta Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Tengah.

Kepala DPUTR Pati, Riyoso, melalui Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga, Hasto Utomo, menjelaskan bahwa anggaran APBD senilai Rp8,4 miliar dialokasikan untuk perbaikan sepanjang 2,587 kilometer.

Dari total panjang tersebut, 635 meter akan menggunakan konstruksi rigid beton, sementara 1,952 kilometer sisanya memakai aspal hotmix, dengan lebar jalan sekitar 6–7 meter.

“Selain ruas Juwana–Jetak, kami juga melakukan perbaikan di dua lokasi lain, yakni Jalan Sunan Ngerang sepanjang 750 meter dan Jalan W.R. Supratman sepanjang 800 meter. Kedua lokasi itu sudah rampung dikerjakan. Untuk Juwana–Jetak, hari ini mulai dilakukan pengaspalan,” kata Hasto, Selasa (12/8/2025).

Hasto menambahkan, pada tahun yang sama Jalan Juwana–Jetak juga akan mendapat tambahan perbaikan menggunakan Banprov Jawa Tengah senilai Rp5 miliar.

Dana tersebut akan digunakan untuk membangun kembali ruas jalan sepanjang 1,5 kilometer, sehingga diharapkan dapat semakin meningkatkan kelancaran arus transportasi di kawasan tersebut.

/red

Bojonegoro – Batara.news |

Dengan pagu anggaran mencapai hampir Rp600 juta, Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro tercatat baru menyalurkan 20 unit perlengkapan menjahit kepada penyandang disabilitas produktif hingga awal Agustus 2025. Bantuan ini merupakan bagian dari program Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat, yang terdata dalam sistem Sirup LKPP dengan kode RUP 54631191.

Plt Kepala Dinsos Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, mengatakan bahwa penyaluran dilakukan secara bertahap dan didahului dengan pelatihan dasar keterampilan menjahit bagi para penerima.

“Setelah pelatihan selesai, bantuan langsung kami distribusikan. Sampai saat ini baru 20 unit yang tersalurkan,” ungkapnya, Rabu (6/8/2025).

Padahal, total rencana distribusi sepanjang tahun 2025 mencapai 60 unit. Artinya, sejauh ini realisasi program belum menyentuh setengah dari target. Setiap paket bantuan terdiri dari satu mesin jahit, gunting kain, dan kain panjang, dengan pengadaan menggunakan skema belanja pemerintah.

Jika dibagi rata, anggaran sebesar Rp598.506.000 mengindikasikan nilai pengadaan sekitar Rp9,9 juta per paket. Namun hingga kini, publik belum mendapat informasi detail mengenai efisiensi, transparansi pengadaan, maupun progres percepatan distribusi.

Program ini menyasar kelompok disabilitas produktif, namun dengan kecepatan distribusi yang lambat, efektivitasnya dalam mendorong kemandirian ekonomi kelompok rentan patut menjadi sorotan.

/Al

Bojonegoro – Batara.news

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Bojonegoro memberikan penjelasan resmi terkait pengadaan grease atau stempet dalam tahun anggaran 2025 yang sempat menjadi sorotan publik. Klarifikasi disampaikan langsung oleh Kepala Dinas PU SDA, Helmi Elisabeth, pada Selasa (5/8/2025).

Dalam keterangannya, Helmi memastikan bahwa pengadaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Standar Satuan Harga (SSH) yang tertuang dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/181/KEP/412.013/2024 tentang SSH Tahun 2025.

“Pengadaan stempet ini sepenuhnya sudah sesuai dengan SSH terbaru tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati. Tidak ada penyimpangan harga ataupun volume,” ujar Helmi.

Ia juga menjelaskan bahwa angka 500 kilogram yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP LKPP) hanyalah bagian dari rencana awal, bukan data realisasi.

“Data yang ada di SIRUP merupakan perencanaan. Dalam pelaksanaannya, kebutuhan aktual mencapai 1.024 kilogram, dengan anggaran sebesar Rp102.400.000. Semua dilakukan melalui mekanisme pengadaan yang sah dan terdokumentasi,” tambahnya.

Helmi menekankan pentingnya membedakan antara dokumen perencanaan dan realisasi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ia memastikan bahwa seluruh proses telah dilaksanakan sesuai aturan dan terbuka terhadap audit serta pengawasan publik.

“Kami terbuka untuk semua bentuk pengawasan. Data pengadaan kami lengkap dan dapat ditelusuri. Kami pastikan anggaran digunakan sesuai peraturan dan kebutuhan teknis,” tegasnya.

Melalui klarifikasi ini, Dinas PU SDA berharap masyarakat dapat memahami bahwa seluruh kegiatan pengadaan dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan.

/Ali

PATI, Batara.news – Sebuah tempat usaha pengolahan limbah plastik di Desa Sukoharjo, Kabupaten Pati, diduga menjual kembali sampah bawang putih dari salah satu pabrik kacang di wilayah tersebut. Dugaan ini mencuat setelah awak media menemukan aktivitas pemilahan dan pembersihan bawang putih di dalam lokasi usaha pada 16 Januari 2025.

Dalam rekaman video berdurasi sekitar tiga menit, dua orang pekerja di lokasi tersebut mengaku bahwa bawang putih yang mereka olah berasal dari sebuah pabrik kacang di Kabupaten Pati.

“Berasal dari Kelinci. Kalau beli, saya tidak tahu. Yang jelek tidak dijual, digoreng sendiri. Kalau terlihat putih masih enak, tapi kalau seperti ini rasanya pahit,” ujar salah satu pekerja sambil mengupas bawang putih.

Pengakuan Pelaku Usaha

Saat dikonfirmasi, pemilik usaha berinisial W mengaku bahwa sampah bawang putih tersebut berasal dari PT Dua Kelinci. Ia menyebut bahwa pabrik hanya memberikan ongkos untuk membuang sampah domestik, termasuk bawang putih.

“Saya hanya dikasih ongkos untuk membuang sampah. Kalau ada bawang putih yang masih bisa dimanfaatkan, pekerja memilahnya sendiri, lalu menjualnya dan hasilnya dibagi di antara mereka,” jelas W pada Kamis (16/1/2025).

PT Dua Kelinci Angkat Bicara

Edhiana Indra, GA & ER Division Head PT Dua Kelinci, membenarkan adanya kerja sama dengan W. Namun, ia menegaskan bahwa perjanjian tersebut hanya sebatas jasa angkut dan pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Pati.

“Memang ada kerja sama dengan yang bersangkutan secara pribadi sesuai dengan perizinan kami. Bentuk perjanjiannya adalah jasa angkutan transportasi sampah dari TPA kami ke TPA Kabupaten Pati,” ujar Edhiana pada Jumat (21/2/2025).

Terkait dugaan pemanfaatan kembali sampah bawang putih yang tidak sesuai dengan regulasi, Edhiana menegaskan bahwa tanggung jawab perusahaan berakhir setelah sampah keluar dari pabrik.

“Jika ditemukan pelanggaran terhadap perjanjian, kami akan mengevaluasi dan mengonfirmasi dengan pihak terkait. Jika pelanggaran tersebut berdampak buruk dan mencemarkan nama baik perusahaan, kami tidak akan segan untuk memutus kerja sama,” tegasnya.

Legalitas Dipertanyakan

Dalam perkembangan lebih lanjut, hingga Selasa (25/2/2025), PT Dua Kelinci belum memberikan kejelasan terkait dokumen kerja sama yang telah berjalan selama lima tahun tersebut.

“Nanti akan kami kirim PDF surat perjanjian kerja sama. Kebetulan saat kejadian ini, perjanjian sudah berakhir pada Februari, dan saat ini kami masih berkoordinasi dengan dinas terkait,” tambah Edhiana.

Sementara itu, berdasarkan data instansi terkait per 24 Februari 2025, perizinan usaha perseorangan W belum terverifikasi. Selain itu, izin badan usaha untuk kegiatan pemrosesan limbah diduga tidak dimiliki, sehingga operasional usaha tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Kasus ini masih dalam penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah ada pelanggaran dalam pengelolaan limbah dan pemanfaatan sampah bawang putih yang dilakukan di luar prosedur yang telah ditetapkan.

/red

BOJONEGORO – Pj Bupati Bojonegoro mendampingi lawatan Menteri Lingkungan Hidup RI ke Kabupaten Bojonegoro pada selasa (21/01/2025). Didampingi para jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan jajaran tim ahli, Hanif Faisol Nurofiq mengunjungi Pengeboran Minyak di Bojonegoro diantaranya ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) dan dilanjutkan tinjauan menuju pengeboran minyak tradisional di Wonocolo Kecamatan Kedewan.

Menteri Faisol menyampaikan rasa takjubnya atas anugerah sumber minyak di Bojonegoro, dan khususnya sumber minyak yang ditambang dengan cara tradisional dapat menghasilkan minyak dengan jumlah yang cukup besar.

“Terimakasih atas kerjasama seluruh pihak, dan khususnya upaya melibatkan masyarakat sekitar dalam pengelolaan minyak bumi. Hal ini memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar,” ucapnya.

Ia mengingatkan, bahwa segala bentuk tambang yang ada, memiliki dampak lingkungan yang tak bisa dipisahkan, termasuk tambang minyak tradisional. Sehingga perlunya kunjungan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kondisi lingkungan dimasa depan.

“Tugas kita beserta berbagai stakeholder tidak mudah, akan ada regulasi panjang yang harus disiapkan. Kita akan fokus menyiapkan detail kontruksi percontohan penambangan minyak bumi sekaligus pengelolaan limbahnya. Dan kita juga akan memberikan mandat pemerintah daerah turut menyiapkan regulasi dalam pengelolaan aset daerah, serta stakeholder lain,” terang faisol.

Turut mendampingi Menteri Lingkungan Hidup dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro, Camat Kedewan, serta Kepala Desa Wonocolo.

(*/Al)

Bojonegoro,-Batara.news||

Pekan Pembangunan UMKM yang digelar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disdagkop-UM) resmi dibuka, Kamis (19/12/2024). Kegiatan ini dilaksanakan di Stadion Letjen H. Soedirman.

Pj Sekretaris Daerah Bojonegoro Djoko Lukito menyampaikan pada kegiatan ini UMKM memamerkan produknya. Sedang tugas pemerintah memfasilitasi UMKM agar berkembang dengan baik.

“Tugas pemerintah agar UMKM bertumbuh dengan baik. Contohnya memfasilitasi UMKM agar memasarkan produknya di pasar-pasar modern termasuk membantu pengurusan PIRT dan menciptakan merek,” ujar Pj Sekda.

Kedepan, UMKM di Bojonegoro diharapkan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik sehingga produknya bisa dijual di tingkat regional hingga nasional, bahkan go internasional. Produk-produk UMKM Bojonegoro juga sudah sampai di Dubai, sehingga ini menunjukkan bahwa UMKM Bojonegoro sudah go internasional.

“Semoga kegiatan ini bisa memberi dampak positif, UMKM tidak hanya menghasilkan bagi dirinya sendiri tapi juga masyarakat yang ada di sekelilingnya. Sehingga angka kemiskinan di Bojonegoro bisa kita tekan bersama-sama, di mana UMKM berperan mengurangi pengangguran yang ada di Bojonegoro,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disdagkop-UM) Kabupaten Bojonegoro, Sukaemi menyampaikan pelaksanaan Pekan Pembangunan UMKM ini selama 5 hari, mulai Jumat (19/12/2024) hingga Senin (23/12/2024). Kegiatan diikuti oleh 100 UMKM dari 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Mereka membawa berbagai jenis produk unggulan. Dalam kegiatan ini juga ada berbagai macam hiburan penyanyi daerah hingga nasional.

“Pelaksanaan kegiatan ini tidak ada pungutan apapun, Pemkab Bojonegoro sangat perduli pada UMKM,” ungkapnya.

Proses Pekan UMKM ini, dimulai dari pameran kearifan lokal dari 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Setelah dikurasi akhirnya dilanjutkan dengan kegiatan Pekan Pembangunan UMKM Bojonegoro saat ini. Namun setelah dikurasi ada kekurangan dan kelebihan. Menurut dia, ada UMKM yang lengkap perizinannya mulai dari BPOM, PIRT, sertifikasi halal, pendaftaran merk hingga NIB.

“Namun ada juga yang belum. Inilah tugas kami untuk membantu penguatan kelembagaannya, sehingga produk UMKM Bojonegoro dapat dipasarkan di tingkat kabupaten lain,” tandasnya.

Lebih lanjut, Sukaemi menjelaskan kegiatan untuk mengidentifikasi sejauh mana UMKM melakukan penguatan dan pengembangan dirinya sendiri di tiap kegiatan. Karena potensi yang ada perlu terus dikembangkan.

Pemkab Bojonegoro juga bersinergi dengan BPR yang memberikan pinjaman hingga Rp 25 juta tanpa jaminan anggunan dan bunga karena bunganya telah ditanggung oleh Pemkab.

“UMKM perlu memanfaatkan kesempatan ini, sebab jika mengembangkan usahanya perlu modal,” pungkasnya. (*/Al)