Berita Daerah

BATARA.NEW

PATI_: Satlantas Polres Pati laksanakan Rapat koordinasi penanganan perbaikan jalan pantura Pati-Rembang wilayah Batangan yang sering macet ahir-ahir ini, sehingga tak sedikit pengguna jalan keluhkan kemacetan yang sangat panjang.

Data yang dihimpun media ini, Kasat Lantas Polres Pati AKP Adis Dani Garta. S.I.K., M.H., melalui KBO IPDA Muslimin mengatakan, pihak Satlantas Polres Pati laksanakan kegiatan rapat koordinasi (Rakor) dengan instansi terkait lainnya membahas perbaikan jalan Pantura (Batangan) yang sering menimbulkan kemacetan serta permasalahan tambang / galian C di wilayah Kecamatan Sukolilo dan sekitarnya di Ruang Joyokusumo Pemda Pati.”katanya. Rabu (23/032022) pukul 08.30 s/d 11.35 Wib.

Rakor diikuti Bupati Pati Haryanto, SH. MM. MSi., Asisten II Pemda Pati Ir. Pujo Winarno, Kadishub Kabupaten (Kab) Pati Teguh Widiyatmoko dan Kabid Lalu lintas Andrik, Kasatpol PP Kab. Pati Sugiyono, KBO Satlantas Polres Pati Ipda Muslimin, DPUTR Kab. Pati Sunaryo, ST bersama Kasi Jalan Hasto Utomo, Satker Pelaksana Jalan Nasional Jateng Yuli Ardibayana, ST. bersama Y. Bachtiar K, PPK 3.2. Pelaksana jalan Nasional Harjanto, ST., Penyedia jasa PT. Adrian Marga Karya Muhtarom, Kodim 0718/Pati Letda Bambang Wilopo, Cabdin ESDM Prov Jateng Wil. Kendeng Muria Irwan CK serta P. Agung M., BPKAD kab. Pati Sukardi bersama Zabidi, Kepala DLH Kab. Pati Tulus.

Pertemuan tersebut membahas Pekerjaan perbaikan jalan Pantura Batangan yang sering menimbulkan kemacetan, sehingga berdampak masuknya kendaraan besar ke jalan Kabupaten berakibat menimbulkan cepatnya kerusakan infrastruktur.,”tambahnya.

Bupati Pati juga menyampaikan Perbaikan jalan Pantura Batangan seringkali menimbulkan kemacetan sehingga berdampak pula pada kerusakan jalan Kabupaten karena dipergunakan sebagai jalur alternatif, Agar dicarikan solusinya secara bersama-sama, supaya bisa meminimalisir terjadinya kemacetan dan PPK/ Satker PJN agar menjelaskan metode pekerjaan,”imbuhnya.

Curah hujan yang tinggi membuat bahu jalan sering ambles, meskipun sudah seringkali diperbaiki dg bekas bongkaran beton serta diperkeras dengan alat berat Vibro. Pembongkaran beton juga terlalu panjang sekitar 360 meter, sehingga perpindahan arus ke bahu jalan terlalu lama dan menimbulkan perlambatan.

“Ada beberapa titik pada badan jalan yang belum dikerjakan terdapat kerusakan beton yang cukup parah, sehingga kendaraan yang melintas tidak bisa berjalan cepat, sekalipun dipercepat oleh petugas. Terdapat bahu jalan yang dikeruk/ digali, sebelah barat sebelum lokasi pekerjaan beton sehingga berpengaruh terhadap kelancaran arus lalu lintas.”Ujarnya.

Kami mengarahkan pihak Pelaksana / kontraktor harus menyiapkan material, alat berat dan operator selama 24 jam secara terus menerus sehingga sewaktu-waktu terjadi bahu jalan rusak bisa ditangani dengan secepat mungkin. Jadi jangan hanya Polisi saja yang bekerja 24 jam di lokasi Perbaikan jalan, sementara yang punya proyek kerjanya hanya siang hari saja.

“Berhentikan sementara pekerjaan briker/ pembongkaran beton supaya tidak terlalu panjang jalan yang digali. Selesaikan segera beton yang sudah dibongkar dengan proses pengecoran. Rubah metode pekerjaan dengan cara pembongkaran beton dibatasi sepanjang 75 M selanjutnya langsung dilanjutkan proses cor, setelah selesai baru melakukan pembongkaran lagi,”Tegasnya.

Lakukan perawatan pada beberapa jalan yang belum dikerjakan yang mengalami kerusakan beton parah dengan cara ditutup dengan bekas galian cold Milling atau hotmix. Berhentikan pengerukan bahu jalan yang berada disebelah barat pekerjaan jalan, segera selesaikan, pekerjaan bahu jalan bisa dilanjutkan setelah pekerjaan beton selesai. Mohon bantuan kepada Dishub untuk pembuatan papan informasi pada jalur alternatif, sekaligus larangan bagi bus dan truk besar utk masuk jalan alternatif karena tidak sesuai dg peruntukan dan kelas jalan shg berpotensi merusak infrastruktur.

/Red

BATARA.NEWS

Blitar_: Dalam rangka menyambut peringatan hari ulang tahun Persit ke 76 tahun 2022, Persit KCK Cabang XXII Kodim 0808/Blitar bekerja sama dengan PMI Kab. Blitar menggelar kegiatan sosial donor darah yang diikuti oleh personel TNI, ASN dan Persit, bertempat di Aula Persit Kodim 0808, Rabu (23/3/2022).

Kegiatan donor darah ini, dihadiri langsung oleh Dandim 0808/Blitar Letkol Inf Didin Nasruddin Darsono dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXII Ny. Trinil Didin Nasruddin serta didampingi para Pengurus dan anggota Persit.

Ketua Persit KCK Cabang XXII Kodim 0808/Blitar Ny. Trinil menjelaskan, bahwa kegiatan donor darah ini merupakan momentum untuk menebar kebaikan kepada sesama, dengan meningkatkan aksi kemanusiaan agar bermanfaat bagi masyarakat yang memerlukannya.

Kegiatan donor darah ini sekaligus untuk membantu ketersedian kantong darah di PMI Kab. Blitar dalam menyalurkan darah bagi pasien-pasien dan masyarakat yang membutuhkan darah, kata Ny. Trinil.

Aksi sosial yang kita gelar kali ini juga merupakan suatu bentuk kepedulian Persit KCK Cabang XXII Kodim 0808/Blitar, terutama untuk membantu bagi masyarakat yang sedang sakit dan membutuhkan darah.

Lanjut Ny. Trinil Didin Nasruddin berharap, semoga kegiatan donor darah ini bisa dilaksanakan secara berkelanjutan dalam membantu ketersediaan stok darah di PMI, dengan harapan darah yang terhimpun dari kegiatan bakti sosial ini dapat berkontribusi bagi pasien atau masyarakat yang membutuhkan transfusi darah.

Tidak lupa juga, kami mengucapkan semoga di hari ulang tahun Persit ke 76 tahun 2022 ini, Persit Kartika Chandra Kirana semakin jaya dan sukses selalu, tuturnya.

/Red

BATARA.NEWS

Kubu Raya_: Personel Polres Kubu Raya Laksanakan tes Kesamaptaan Jasmani yang digelar di halaman Mapolres baik personel Polres maupun Polsek Jajaran (23/03/2022)

Berdasarkan Surat telegram Kapolda Kalbar nomor : ST/55/I/BIN.2.4/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang pelaksanaan kegiatan Tes Kesamaptaan Jasmani & Beladiri berkala Polri periode I Tahun 2022 jajaran Polda Kalbar, personel Polres Kubu Raya dan jajaran melaksanakanTes Kesamaptaan Jasmani berkala periode I Tahun 2022 dipimpin langsung oleh Kabag SDM Kompol B.sembiring dan Paurmin Bag SDM Polres Kubu Raya.

Saat dikonfirmasi Kabag SDM Polres Kubu Raya Kompol B.Sembiring mengatakan”kami personel Polres Kubu Raya melaksanakan tes Kesamaptaan jasmani periode I Ta.2022 dimana jumlah personel Polres Kubu Raya sebanyak 511 personel ini kita bagi menjadi 4 (empat) gelombang pada pelaksanaannya” kata Kabag

“Adapun tahapan sebelum kegiatanTes Kesamaptaan Jasmani ini Personil Polres Kubu Raya dan Polsek jajaran Polres Kubu Raya. Kita melakukan Cek tensi dan prokes serta Peregangan guna mengecek kondisi fisik personel jika ditemukan kondisi yang tidak memungkinkan untuk lakukan Tes Kesempatan guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan” sambung Kabag

“Adapun tes Kesamaptaan yang dilaksanakan adalah Lari 12 menit, Pull up (1menit), Sit up (1menit), Push up (1menit) dan Suttle run dan setelah melaksanakan Tes nanti dilanjukan dengan bela diri polri yang akan dilaksanakan pada hari Jumat (25/03) yang pada pelaksanaannya juga kita bagi 4 (empat) gelombang” tutup kabag.

/Red

BATARA.NEWS

Kubu Raya_: Selasa (22/3/22) – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Persit Kartika Chandra Kirana ke-76 tahun 2022, Persit KCK Daerah XII/Tpr melaksanakan kegiatan bakti sosial donor darah bertempat di Rumah Sakit Tingkat II Kartika Husada, Kesdam XII/Tpr, Jalan Adi Sucipto, Kubu Raya.

Selain melaksanakan bakti sosial donor darah, pada hari yang sama Persit KCK Daerah XII/Tpr juga melaksanakan pemeriksaan Pap Smear (Prosedur skrining untuk Kanker Serviks) yang dilaksanakan di Laboratorium Klinik Prodia, Jalan Ahmad Yani, Pontianak.

Kedua kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Persit KCK Daerah XII/Tpr, Ny. Elly Sulaiman Agusto dan Wakil Ketua Persit KCK Daerah XII/Tpr, Ny. Heni Djauhari serta para pengurus. Kegiatan ini diikuti oleh Prajurit dan PNS serta anggota Persit.

Ketua Persit KCK Daerah XII/Tpr, Ny. Helly Sulaiman Agusto, mengatakan, kegiatan donor darah ini merupakan wujud kepedulian
organisasi dalam membantu meringankan permasalahan yang terjadi di masyarakat, salah satunya bidang kesehatan dan memenuhi permintaan kebutuhan darah
di wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten
Kubu Raya.

“Masalah kebutuhan darah tidak boleh
kita anggap ringan, karena menyangkut
nyawa seseorang yang harus mendapatkan
pertolongan dengan segera,
karena
keterbatasan persediaan darah
akan
berakibat fatal terhadap pasien yang membutuhkannya,” katanya.

Sedangkan pemeriksaan Pap Smear ini dilakukan, kata istri Pangdam, sebagai bentuk peduli dari organisasi terhadap kesehatan anggotanya. Sedangkan kegiatan Pap Smear dilakukan sebagai upaya deteksi dini terhadap penyakit kanker serviks. Melalui kegiatan ini Persit ingin menurunkan jumlah penderita kanker serviks.

“Melalui deteksi dini penyakit kanker yang kita laksanakan saat ini diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker serviks serta dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama Anggota Persit,” ujar Ny. Helly Sulaiman Agusto.

Untuk itu, Ketua Persit Daerah XII/Tpr menyampaikan ucapan terima kasih yang
tulus dan penghargaan yang tinggi kepada
ibu-ibu, Prajurit dan PNS Kodam XII/Tpr atas
peran sertanya dalam kegiatan donor darah
ini.

“Kepada Tim Medis serta semua pihak
yang telah membantu kelancaran
pelaksanaan kegiatan, saya ucapkan terima
kasih, semoga bantuan dan partisipasi
saudara sekalian mendapat balasan
dari Tuhan Yang Maha Esa,” ucapnya mengakhiri.

/Red

BATARA.NEWS

Kubu Raya_: Selasa (22/3/22) – Dalam rangka pengawasan program Food Estate yang selama ini sudah dijalankan, Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Sulaiman Agusto, S.I.P., M.M., melaksanakan audiensi dengan Tim Inspektorat Jenderal Angkatan Darat (Itjenad) dan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan) bertempat di Ruang Koridor Gedung A Makodam XII/Tpr.

Kedatangan Tim Itjenad dan Tim Itjen Kementan tersebut dalam rangka akan melaksanakan pemantauan program Food Estate di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020/2021 yang dilaksanakan oleh Kementan bekerja sama dengan TNI.

Ketua Tim dari Itjenad, Brigjen TNI Deddy Kusnadi bersama Inspektur II Itjen Kementan Tin Latifah, SP, M.Si., saat audiensi mengucapkan terima kasih kepada Mayjen TNI Sulaiman Agusto beserta Staf atas penyambutan dan sudah menerima kedatangannya bersama Tim Itjen Kementan di Makodam XII/Tpr.

Kemudian, Brigjen TNI Deddy Kusnadi yang juga menjabat Irum Itjenad menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan akan melaksanakan kegiatan entry
meeting program Food Estate.

Sementara, Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Sulaiman Agusto mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Tim Itjenad dan Tim Itjen Kementan di Makodam XII/Tpr.

Mayjen TNI Sulaiman Agusto menyampaikan, sangat menyambut baik kegiatan yang akan dilaksanakan dan akan mendukung sepenuhnya tugas-tugas yang dilakukan oleh tim pengawas dari Itjenad dan Itjen Kementan tersebut.

/Red

BATARA.NEWS

Kubu Raya_: Selasa (22/3/22) – Dalam rangka pengawasan program Food Estate yang selama ini sudah dijalankan, Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Sulaiman Agusto, S.I.P., M.M., melaksanakan audiensi dengan Tim Inspektorat Jenderal Angkatan Darat (Itjenad) dan Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan) bertempat di Ruang Koridor Gedung A Makodam XII/Tpr.

Kedatangan Tim Itjenad dan Tim Itjen Kementan tersebut dalam rangka akan melaksanakan pemantauan program Food Estate di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020/2021 yang dilaksanakan oleh Kementan bekerja sama dengan TNI.

Ketua Tim dari Itjenad, Brigjen TNI Deddy Kusnadi bersama Inspektur II Itjen Kementan Tin Latifah, SP, M.Si., saat audiensi mengucapkan terima kasih kepada Mayjen TNI Sulaiman Agusto beserta Staf atas penyambutan dan sudah menerima kedatangannya bersama Tim Itjen Kementan di Makodam XII/Tpr.

Kemudian, Brigjen TNI Deddy Kusnadi yang juga menjabat Irum Itjenad menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan akan melaksanakan kegiatan entry
meeting program Food Estate.

Sementara, Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Sulaiman Agusto mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Tim Itjenad dan Tim Itjen Kementan di Makodam XII/Tpr.

Mayjen TNI Sulaiman Agusto menyampaikan, sangat menyambut baik kegiatan yang akan dilaksanakan dan akan mendukung sepenuhnya tugas-tugas yang dilakukan oleh tim pengawas dari Itjenad dan Itjen Kementan tersebut.

/Red

BATARA.NEWS

Pemalang_: Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PW IPNU) Provinsi Jawa Tengah menggelar Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) dengan agenda persiapan menjelang Kongres IPNU yang bertempat di Gedung DPRD Kab. Pemalang (19/03). Forum ini dihadiri oleh Pimpinan Cabang (PC) IPNU Se-Jawa Tengah.

Forum ini menghasilkan beberapa ide dan gagasan yang akan diusung oleh kader-kader IPNU Se-Jawa Tengah menuju kongres demi kemajuan organisasi dan dapat diimplementasikan secara nasional. Pada sisi lain, ada kritik dan harapan tinjauan kembali terkait mekanisme kongres yang pengaturannya tidak relevan dengan situasi yang ada pasca pandemi ini.

Rapimwil PW IPNU Jawa Tengah dibuka langsung oleh Syaeful Kamaludin, Ketua PW IPNU Jawa Tengah, dalam sambutannya ia menegaskan bahwa menuju kongres nantinya, PW IPNU Jawa tengah bersama-sama PC IPNU Se-Jawa Tengah terbukti selalu bisa solid dalam mengawal ide dan gagasan yang akan diusung. “Kongres patutlah menjadi forum untuk pembenahan organisasi. Rumusan rekan-rekan semua begitu logis dan realistis dengan tantangan zaman yang ada. Nanti kita kawal bareng-bareng”. Paparnya.
Fatkhurrohman Wahid, selaku Sektretaris PW IPNU Jawa Tengah sekaligus ketua SC (Screening Commite) pada Rapimwil ini menjelaskan, “Alhamdulillah, apa yang menjadi keresahan dan problematika menyoal IPNU sekarang telah kami temukan solusinya. Ini nantinya kita bawa sebagai usulan kami dari Jawa Tengah dan akan kami bawa menuju kongres.

Peraturan kongres Terkesan Politis-Pragmatis.
Pada tanggal 13 Rajab 1443 H / 14 Februari 2022 M, PP IPNU mengesahkan Peraturan Pimpinan Pusat (PPP) IPNU Nomor: 727/PPP/XIX/7354/II/22 Tentang Penyelenggaraan Kongres XX Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang didalamnya mengatur mengenai kepesertaan, calon ketua umum, dan mekanisme kepesertaan.

Bahwa penetapa peraturan tersebut telah disahkan melalui mekanisme organisasi pada rapat Pleno Pimpinan Pusat, namun pada ketentuan-ketentuan yang dinarasikan dalam peraturan tersebut belumlah melalui kajian mendalam tentang bagaimana situasi nyata IPNU yang ada pada tingkat cabang maupun wilayah secara menyeluruh.

Sehingga, perlu dipertanyakan kembali untuk tabayyun dan berujung apakah peraturan tersebut patut dijalankan atau sebaiknya dibatalkan demi kemaslahatan organisasi secara substantif. Bukan semata refleksi emosional para junjungan pimpinan pusat semata.

Sebagaimana hasil daripada Rapimwil IPNU Jateng, jika memang urgensi penetapan aturan tersebut melalui Peraturan Pimpinan Pusat dipersiapkan untuk Kongres IPNU ke XX (yang rencananya di gelar di Nusa Tenggara Barat) rasaya terlalu terlalu sempit penerapannuya. Harus disadari bersama bahwa dampak dari penerbitan penetapan ini akan mengikat pada setiap kepengurusan kedepannya. Akan lebih tepat bilamana ditetapkan cukup melalui Surat Keputusan Panitia Kongres.
Kepesertaan Penuh
Melalui PPP IPNU, kepesertaan penuh diatur begitu rigid dengan ketentuan yang begitu memaksakan bagi PW maupun PC, khususnya bagi mereka satuan tinngatan PW dan PC yang berada diluar Jawa. Notabene, sangat disadari bahwa mekanisme klasterisasi dan akreditasi memang menunjang kesehatan organisasi, terlebih secara nasional. Namun menempatkannya pada momentum kongres sudah memperlihatkan betapa tidak sistematikanya cara dan sistem penerapannya. Kesiapan Cabang, model visitasi, dan administrator tidak jelas tupoksi dan agendanya.

Sehingga tampak dilapangan semacam terjadi demam administrasi dadakan. Justru ini tidak sehat bagi organisasi.
Sebagai sebuah peraturan yang isinya berupa sekian tuntutan, patutlah dioperasikan demi kesehatan organisasi dan peningkatan SDM kader. Bilamana perlu, hal baik ini perlu diberikan sanksi bagi mereka yang tidak mengindahkan peraturan dan apresiasi berupa reward tertentu (tidak harus materiil) bagi PW ataupun PC yang tertib tunduk pada mekanismenya. Sederhananya, klasterisasi dan akreditasi menentukan status sebuah PW/PC apakah dia Klaster A, B, C, atau D. Kepesertaan penuh kongres yang apabila disandarkan pada klasterisasi dan akreditasi yang bahkan tidak jelas penerapannya, tentu ini menjadi kerugian yang tidak menyehatkan bagi PW dan PC baik klaster apapun statusnya. Toh juga tidak ada reward yang jelas atas hal tersebut.
Calon Ketua Umum
Kader IPNU potensial yang berproses dari bawah secara matang begitu banyak dan layak untuk dijadikan sebagai Calon Ketua Umum IPNU periode mendatang. Bahwa ia cukup mendapatkan rekomendasi dari PC setempat, tentu hal ini menafikan peran PW yang secara nyata pendampingannya menjangkau Pimpinan Cabang bahkan Anak Cabang. Menjadi aneh apabila calon ketua umum IPNU yang direkomendasikan oleh PC setempat namun tidak mendapatkan rekomendasi dari PW.

Sebagai organisasi badan otonom daripada Nahdlatul Ulama, IPNU merupakan organisasi luhur yang membentuk watak dan karakter pelajar islam aswaja yang berkepribadian. Mempersyaratkan regristasi dengan bebanan biaya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) merupakan pengaturan yang justru keluar dari semangat organisasi. Secuil pertanyaan, uang tersebut apakah bebanan bagi si calon atau PC yang merekomendasikan juga tidak jelas. Pembebanan biaya regristasi bagi pelajar potensial sekedar bisa duduk pada tampuk kepemimpinan IPNU mencederai falsafah ideologis IPNU itu sendiri.

Karakter pengkaderan untuk mendekatkan kader pada masyarakat dan tidak menjadi kasta elite sebagaimana cinta founding father IPNU justru dikontranarasikan oleh IPNU sendiri hari ini. Jelaslah hal ini bertentangan dengan Prinsip Perjuangan (yang didalamnya mengatur Jati Diri IPNU) yang bahkan kita godhok menjadi lebih matang dari Kongres ke Kongres dalam Satu Sidang Komisi khusus untuk di Plenokan. Seharusnya ini tidak terjadi. Patutlah kita halau bersama.
IPNU Jateng justru mengusulkan syarat calon ketua umum haruslah kader IPNU yang ia memenuhi syarat: a) Memiliki skill leadership yang matang dan memahami geopolitik pelajar skala nasional. kematangan intelektual tersebut dibuktikan dengan karya kepemimpinan yang termuat dalam jurnal resmi dan kredibel, minimal jurnal skala nasional. b) Kemampuan pengelolaan organisasi yang mandiri secara ekonomi dibuktikan dengan kepemimpinan yang menghasilkan produk ekonomi tertentu dan/atau sistem manajemen perekonomian organisasi pada satuan yang pernah ia pimpin.

Ide Sederhana IPNU Jawa Tengah untuk Kongres
Seiring berkembangnya zaman yang begitu pesat, tantangan dan peluang pelajar hari ini menjadi berbeda dengan apa yang terjadi satu atau dua dekade lalu. Sajian produk kongres yang begitu berisi menjadi nihil implementasi hanya karena nilai luhur kepelajaran IPNU tidak sistematis dan begitu rumit dipelajari oleh mereka. PW IPNU Jawa Tengah melalui Rapimwil telah menyepakati satu konsepsi skematik yang metodologis dan sistematis, tetap dengan kemudahan sajian yang sederhana, ramping, nan mudah dipahami, untuk diusulkan hasilnya pada forum Kongres. Baik dari Paradigma, Landasan, Jatidiri, hingga Orientasi.
Senada dengan itu, pada perencanaan usulan komisi PD/PRT juga akan diusulkan penyederhanaan ‘kitab suci’ IPNU tersebut sehingga pelajar dapat mengeksekusi ketentuan-ketentuannya dengan lebih membumi.

Pada ranah rekomendasi, IPNU Jateng, menyayangkan sekian rekomendasi dari amanah-amanah kongres terdahulu yang sangat membantu IPNU dalam bergerak namun terabaikan begitu saja. Baik itu untuk internal maupun eksternal. Pada Kongres nantinya, IPNU Jateng berharap adanya eksekusi atas hal-hal terdahulu yang sempat terabaikan. Sebagai tambahan, refleksi internal menjadi dorongan tersendiri bagi Pimpinan Pusat agar menata diri lebih baik.

/Red

BATARA.NEWS

PATI_: Salah satu pendongkrak skor dalam penghitungan untuk mencapai angka tertinggi dalam menentukan siapa yang berhak menang dalam pengisian lowongan perangkat desa adalah pengabdian. Tentu sesuai dengan tahapan dan Peraturan yang ada, sehingga tidak semua peminat yang mendaftar calon perangkat desa bisa menunjukkan bukti pengabdian secara syah menurut regulasi yang ada.

Hal ini terjadi di Desa Tlogorejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, yang membuka lowongan perangkat desa dalam mengisi jabatan Sekretaris Desa. Dari pantauan awak media sejak di bukanya pendaftaran 2 Maret 2022 hingga ditutupnya pendaftaran tanggal 9 Maret 2022 Panitia menetapkan lima orang calon perangkat desa yang akan mengisi Jabatan Sekdes. Kelima calon tersebut adalah Catur Wahyuningsih, Iwan Antoni yang merupakan suami istri, Fitri Boni Wulandari, Lia cahyaningsih dan Abdul Khakim.

Pada tanggal 15 Maret 2022 dilakukan uji publik dan diketahui dari lima calon tersebut yang bisa melampirkan pengabdian adalah Catur Wahyuningsih dan Abdul Khakim. Namun ada pengabdian salah calon ditolak panitia dengan alasan tidak ada surat keterangan dari kepala desa. Padahal saat uji publik Panitia menyatakan syah dan diterima semua berkas persyaratan sesui Tata Tertib. Ketua Panitia Joni yang juga Kaur Pemerintahan menyampaikan sesui Perbup nomor 55 Tahun 2021 Pengabdian hakim tidak bisa diterima artinya dibatalkan Panitia.

Dari kejadian tersebut hakim yang mempunyai pengapdian sebagai pengurus Karang Taruna dan Anggota BPD melakukan upaya untuk meminta penjelasan atas tidak syahnya pengabdian tersebut, karena apa yang menjadi persyaratan pendaftaran sudah dipenuhi termasuk keterangan pengabdian. ” Saya merasa kecewa mas dengan keputusan Panitia yang membatalkan pengabdian saya, apa yang diminta Panitia sudah saya penuhi dan keterangan dari kepala desa yang kurang, dan itu sebenarnya saya harus di kasih tahu Panitia hari itu juga agar saya melengkapi” Tandasnnya.

Abdul Khakim menambahkan Dan saya pun sudah meminta keterangan pada kepala desa namun tidak diberi dengan alasan pengabdian saya tidak sesuai dengan tata tertib Panitia bahkan saya secara langsung di suruh untuk mundur sebagai calon perangkat Desa oleh Kades” Imbuh khakim kepada wartawan.

Upaya menyurati panwascam juga sudah dilakukan halim berharap pengadianya sebagai Bendahara Karang taruna ( 2014 – 2019) dan Ketua LPMD ( 2020 – 2025) bisa diterima Panitia. Sejauh ini jawaban dari panwascam mengatakan surat yang dilayangkan Abdul Khakim salah alamat.

Memang dalam kepanitiaan pengisian perangkat desa tidak boleh keluar dari regulasi, jangan sampai terjadi gejolak dan membuat suasana tidak kondusif.

/Red

BATARA.NEWS

PATI_: Bencana angin puting beliung terjadi di Desa Sleko, Jakenan, Pati (20/3) sekira pukul 16.00. Akibatnya sejumlah pertokoan dan rumah warga porakporanda akibat kencangnya angin.

Dari video yang beredar di media sosial angin nampak membumbung tinggi usai sebelumnya daerah tersebut diguyur hujan. Setelah itu, tiba-tiba muncul pusaran angin yang kemudian menerjang sejumlah bangunan.

Nampak beberapa toko dan mengalami kerusakan cukup parah. Ada yang atap dan pintu lepas hingga tiang listrik yang jatuh menimpa beberapa bangunan. Bahkan, motor yang terparkir juga ikut roboh akibat terjangan angin.

Selain itu, ada pula beberapa warga yang mengalami luka-luka akibat tertimpa puing bangunan. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui pasti total kerugian akibat kejadian tersebut.

/Red

BATARA.NEWS

PATI_: Sidang Pleno Partai Demokrat, Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah Kartina Sukawati mengatakan dalam waktu dekat Partai Demokrat akan melakukan verifikasi Partai Politik (Parpol). Hal itu dilakukan untuk mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 mendatang.

“Itu sebagai syarat-syarat untuk mendaftar peserta pemilu 2024, sehingga akan dilakukan verifikasi data,”Ungkapnya saat Rapat pengurus pleno pembentukan DPAC SE Kab Pati Minggu (20/3/2022).

Verifikasi data itu, Kata Kartina sebagai syarat administratif, tetapi juga yang terpenting adalah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).

“KTA sangat penting, dari setiap DPC harus memenuhi KTA 125 persen dari kewajiban, dan Pati memiliki hak pilih 1,3 persen, sehingga harus memenuhi KTA 1300 hak pilih,”Ujarnya.

Menurutnya, Partai Demokrat adalah partai yang sudah incumbent, sehingga tidak perlu adanya juklik, atau ngecek satu-satu ke daerah sesuai keputusan MK, tetapi hal itu harus adanya persiapan.

“Kuota perempuan 30 persen juga berpengaruh, apabila tidak mencapai bisa menggugurkan, jadi itu harus diutamakan supaya bisa ikut dalam kancah atau tidak.”Ucapnya.
Untuk verifikasi Parpol, harus sudah selesai, karena itu untuk persiapan Pemilu 2024 mendatang.

/Red