Kasat Reskrim Polres Rembang Akan Lakukan Upaya Tutup Paksa Jika Galian C Ilegal Masih Beroperasi 

Berita Daerah, Berita Terkini, Ekonomi, Headline News, Politik, Politik & Hukum|oleh

 

Kasat Reskrim Polres Rembang Akan Lakukan Upaya Tutup Paksa Jika Galian C Ilegal Masih Beroperasi

 

Rembang, Batara.news | Sikapi maraknya Tambang Galian C ilegal Kasat Reskrim Polres Rembang, Heri Dwi Utomo ambil langkah untuk segera tertibkan dan tutup paksa jika masih beroperasional tanpa adanya ijin resmi.

 

Di singgung adanya dugaan atensi yang diterima dari pengelola tambang pasir kuarsa ilegal di Desa Gesikan, kecamatan Sedan, kabupaten Rembang Kasat Reskrim Heri Dwi Utomo Tegaskan Tidak Pernah ada hal itu dari anggota kepolisian yang menerima atensi.

 

“Sementara itu tidak ada, coba kami cek, dari instansi kami tidak ada sama sekali, yang jelas sudah kami tanyakan dari bawah sampai atas tidak ada.” ungkapnya kepada sejumlah wartawan diruang kerjanya. Kamis(30/11/2023)

Baca juga: https://batara.news/2023/11/22/diduga-ilegal-tambang-pasir-kuarsa-di-desa-gesikan-sedan-bebas-beroperasi-tanpa-tersentuh-hukum-oleh-pihak-kepolisian/

 

Heri mengaku, Pihaknya akan segera melakukan penyelidikan dan penyidikan kalau masih ada aktivitas tambang galian di wilayah hukum Polres Rembang.

 

“Kita akan melakukan upaya penegakan hukum, kita kesana (lokasi tambang) dengan beberapa instansi.” Jelas Heri

 

Ia menegaskan, lanjut Heri, Polres Rembang akan melakukan upaya paksa jika masih di dapati para pelaku tambang ilegal masih nekat menjalankan bisnis haramnya.

 

“Kita langsung lakukan upaya paksa” Tegasnya

 

Diketahui, sebelumnya tambang galian pasir kuarsa di Desa Gesikan, kecamatan Sedan, kabupaten Rembang diduga tidak mengantongi izin Dokumen Studi Kelayakan Tambang, Laporan Eksplorasi IUP, Laporan RKAB, FS Lingkungan dan Data Lingkungan.

 

 

/Red

Deklarasi Relawan Bocahe Gibran Nusantara Korda Pati, Siap Kawal Pemenangan Paslon Nomer Urut 2

Berita Daerah, Berita Terkini, Ekonomi, Hiburan, Kesehatan, Olahraga, Otomatif, Politik & Hukum|oleh

 

Pati, Batara.news | Dukungan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terus berdatangan. Terbaru, relawan yang menamai Bocahe Gibran Nusantara Pati resmi mendeklarasikan dukungannya terhadap Prabowo-Gibran, Senin (28/11) di Gedung Korpri Pati.

 

Ahmad Sulaim Habibi selaku Ketua Relawan mengatakan, konsolidasi yang dihadiri oleh 500 anggotanya ini sebagai langkah awal mengawali musim kampanye untuk memenangkan pasangan calon (paslon) nomor 2 ini.

 

Pihaknya optimis, dengan semakin banyaknya masyarakat Pati yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran akan membawa kedua untuk menjadi pemimpin Indonesia periode 2024-2029.

 

“Terimakasih antusiasnya, bahwasanya kita harus memenangkan paslon nomor 2. Daya tarik paslon ini adalah anak muda yang sangat energik. Sehingga ini tidak dimiliki oleh paslon lain,” ucap pria yang akrab disapa Kaji Boim ini.

 

Dikatakan, daya tarik dari pasangan ini adalah kolaboratif antara pemimpin yang berpengalaman dengan pemimpin muda. Pihaknya optimis, pasangan ini mampu membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia.

 

“Kita harus berbangga, karena Paslon yang kita dukung ini lengkap antara anak muda dan senior,” imbuhnya.

 

Kepada para relawannya, Kaji Boim berpesan untuk tegak lurus memberikan dukungan dan suara pada Pemilu yang jatuh pada 14 Februari 2024.

 

Terkait berita-berita yang beredar di media massa, ia meminta agar relawannya dapat menyaring segala informasi yang berpotensi hoax dan menimbulkan perpecahan. Sehingga nantinya, akan tercipta Pemilu yang lancar dan damai.

 

“Ini harus benar-benar kita manfaatkan saat kampanye nanti. Jangan sampai terpengaruh hoax ataupun suatu yang negatif. Terpenting kita bekerja dan memberitahu energi positif pada pasangan yang kita dukung,” tukasnya.

/Red

Berita Daerah, Berita Terkini, Ekonomi, Headline News, Kesehatan, Nasional, Politik, Politik & Hukum|oleh

 

Pati, Batara.news | Lagi, Haryanto Caleg DPR-RI Dapil lll Jateng tetap lakukan sosialisasi di Dukuh Gajah, Desa Lahar, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dengan mendatangkan masa hingga mencapai kisaran 500 an Orang, Jum’at (24/11/2023).

 

Data yang dihimpun media ini, lagi-lagi mendapati akan adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Caleg DPR RI Daerah Pilihan (Dapil) lll tersebut dengan alibi Konsolidasi.

 

Ironisnya, agenda sosialisasi ini masih tetap aman-aman saja tak terendus oleh Bawaslu. Dengan demikian patut diduga tutup mata. Pasalnya, Haryanto sebelumnya adalah Mantan Bupati Pati (mantan orang nomor 1 di Kabupaten Pati).

 

Menindaklanjuti berita yang sebelumnya sempat tayang dengan judul “Haryanto Caleg Dapil lll Jateng Tak Tersentuh Bawaslu Meskipun Masih Mengumpulkan Ratusan Orang Dengan Dalih Konsolidasi”

 

Haryanto, saat acara konsolidasi dalam sambutannya sempat mempertanyakan caranya seumpama paham, dari lima Kartu suara yang dipilih dulu itu yang mana?. Dari partai mana, nomornya berapa, namanya siapa.

 

“Tidak usah disebutkan lengkap dengan titelnya, cukup namanya saja, tidak usah pakai SH., MM., M.Si, agar tidak bingung, jadi jelaskan sesuai namanya saja, agar mudah dalam menjelaskan,” tanyanya.

 

Jadi nanti dalam menjelaskan ke tetangganya cukup menerangkan namanya, nanti ketemu sama Haryanto saja, Nomer 6, PDI Perjuangan. Tidak usah disebut detail daripada kangelan.

 

“Ini saja seharusnya tidak usah ditulis seperti ini daripada kesusahan dalam menerangkan ke mbah-mbahnya, yang sudah biasa menyebutkan saja kadang kebingungan,” terangnya.

 

Ironisnya, Haryanto saat hendak diwawancarai setelah pertemuan tersebut selesai lebih memilih menghindar, dengan cara melalui jalan pintas menuju ke Mobilnya.

 

(Hingga berita ini diterbitkan, tim awak media belum konfirmasi apa alasannya, sehingga Haryanto masih tetap nekad kampanye untuk memenangkannya dalam ajang perebutan kekuasaan Kursi DPR-RI Dapil lll Jateng, hingga Bawaslu maupun KPU).

 

(*/Red)

Tanggapan Kemenag Bojonegoro Terkait Pengadaan Seragam Batik

Berita Daerah, Berita Terkini, Ekonomi, Headline News, Kesehatan, Nasional, Olahraga, Pendidikan, Politik, Politik & Hukum, Teknologi|oleh

 

Bojonegoro, Batara.news | Tanggapan ka kemenag Abdul Wahid terkait beredar pemberitaan pemesanan seragam batik di lingkungan kemenag Bojonegoro ini pernyataan ka kemenag Abdul Wahid dan kasipenma Sholihul Hadi,

 

Rabu 22 /11/2023 Sholihul Hadi saat di klarifikasi awak media atas beredarnya pemberitaan atas pemesanan pengadaan seragam batik di lembaga madrasah pada guru honorer sertifikasi ia mengatakan,”bahwa pemesanan seragam batik itu melalui koperasi dan di koordinir oleh KKM masing masing ,jadi tidak ada paksaan mas yang pesan dan itu di rapatkan dengan pengurus koperasi bagi yang pesan di rekap kalau tidak pesan juga tidak di rekap,” terangnya

 

Karena koperasi belum begitu banyak jualannya maka pihak koperasi berusaha bekerja sama dengan toko penyedia,karena waktu angsuranya lama pihak koperasi juga mengambil sempel atau laba,terangnya

 

Menanggapi pemberitaan miring itu kalau ada yang keberatan itu tidak konfirmasi dengan saya dan narasumbernya juga kurang jelas mas makanya saya klarifikasi saya komplein jelasnya sambil tersenyum.

 

Sejam kemudian via telepon seluler kakemenag di klarifikasi batara.news via whatsapp telephone dan menjelaskan bahwa pengadaan pemesanan batik satu setel baju dan celana itu sifatnya di hutangi oleh koperasi dan bisa di cicil selama setahun harganya 380,000 mas itu nyicil selama 12 bulan dan itu di koordinir oleh KKM nya masing masing tidak ada paksaan karena dalam jual beli itu hukumnya riba,

 

kalau yang gak pesan juga tidak di rekap dan tidak di pesankan dan boleh di kembalikan,tidak ada paksaan mas karena kebetulan saya pembinanya makanya saya jelaskan biar tidak terjadi mis,yang biasanya terjadi mis komunikasi itu karena ada yang nitip di bawakan KKM. Dan itu tidak ada intimidasi lho mas kalau nanti di kembalikan terus sertifikasi tidak di cairkan itu tidak boleh dan tidak di benarkan,”tandasnya.

 

/Ali

Organisasi Kemasyarakatan “SOKO PATI” Wadah Silaturahmi Warga Pati Di Seluruh Nusantara 

Berita Daerah, Berita Terkini, Ekonomi, Headline News, Kesehatan, Politik, Politik & Hukum|oleh

 

Batara.news | Jakarta – Solidaritas Komunitas Pati (SOKO PATI) adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang berdiri pada 28 Oktober 2023 lalu sebagai wadah silaturahmi khususnya warga kabupaten Pati yang bordomisili diseluruh Nusantara.

 

Ketua Umum (Ketum) SOKO PATI, Eko Purnomo A., S.A.P., M.Si kepada wartawan melalui sambungan telepon mengaku prihatin, hal itu lantaran banyak yang belum mengenal Kota Pati, termasuk budaya, sejarah dan lain sebaginya.

 

“Selama saya di Jakarta, setiap bertemu orang baru baik itu pejabat maupun warga masyarakat, mereka tidak tahu Pati itu daerah mana, setelah saya sebutkan batas-batas Pati, baru mereka tahu.” Katanya belum lama ini.

 

Meskipun baru berdiri, Eko mengaku, bersama teman-temannya tercetus gagasan membentuk perkumpulan sebagai wadah silaturahmi warga Pati yang berdomisili dimanapun berada.

 

“Baru 2 minggu berjalan, sudah ada sekitar 80 warga Pati yang bergabung, untuk wilayah Jakarta meliputi DPP Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara.” Imbuhnya

 

Tak hanya itu, lanjut Eko, organisasi yang dipimpinya nanti diharapkan bisa mengenalkan Kota Pati, baik itu dari budayanya, sejarahnya, demografinya dan potensi-potensi lainya.

 

“Nanti kita bisa berbagi kiat-kiat sukses tokoh-tokoh Pati, kita bisa bersinergi dengan pemerintah sekaligus fungsi kontrol, biar seimbang, karena SOKO PATI ini organisasi non politik.” Jelasnya.

 

/Red

Komisi VIII Hj. Sri wulan Dan Kementrian Sosial RI Berikan Bantuan Sosial Untuk Penyandang Disabilitas Dengan Beragam Kebutuhan

Berita Daerah, Berita Terkini, Ekonomi, Headline News, Kesehatan, Nasional, Pendidikan, Politik, Politik & Hukum|oleh

 

Pati, Batara.news |Komisi VIII DPR-RI Hj. Sri SE., M,.M,. Wulan bersama Kementrian sosial RI, Serahkan bantuan untuk kalangan Disabilitas dengan anggaran Rp. 106.751.027.000 (enam milyar tuju ratus lima puluh satu juta dua puluh tuju ribu rupiah), terfokus diberikan bantuannya ke wilayah Pati.

 

Kegiatan digelar di Kantor balai Desa Kuryokalangan Kecamatan Gabus kabupaten Pati 18/11/2023, Dihadiri langsung oleh Hj. Sri Wulan Komisi VIII DPR-RI beserta Perwakilan Kementerian Sosial RI, dan Forkopincam kecamatan Gabus, adapun dihadiri oleh 167 peserta penerima manfaat.

Gambar kegiatan Sosial
Penyerahan Bantuan Sosial Komisi VIII DPR-RI Hj, Sri Wulan dan Kemensos RI

 

Adapun bantuan yang diserahkan antara lain yakni, 1. PKH 2. Bantuan Sembako 3. Bantuan Atensi 4. a. Permakanan Lansia b. Bantuan pemakanan Disabilitas c. YAPI d. Bantuan motor roda tiga e. Bantuan alat bantu Disabilitas f. Bantuan kewirausahaan,

 

“Kita berharap hari ini merupakan energi tambahan, untuk tidak merasa dikesampingkan oleh orang-orang yang normal”, ucap Hj. Sri Wulan.

 

Dengan harapan bantuan tersebut dapat diterima orang-orang yang benar-benar membutuhkan dan layak mendapatkan bantuan tersebut, kedepannya akan kembali disisir lagi untuk Penyandang Disabilitas yang belum mendapatkan bantuan, termasuk yatim piatu.

 

“Kita tetap bekerja sama dengan Margolaras, temen-temen pendamping, temen-temen kepala desa untuk menyisir lagi warganya apabila ada yang terlewatkan bantuan, untuk yatim piatu dan bantuan air untuk yang yang kekeringan”, imbuhnya.

 

/Red

Upacara Bendera Mempertahankan Daya Juang, Displin dan Profesional Prajurit 

Berita Daerah, Berita Terkini, Ekonomi, Headline News, Nasional, Politik, Politik & Hukum|oleh

 

Bandung – Koharmatau. Komandan Koharmatau Marsekal Muda TNI Oki Yanuar, S.T., pimpin Upacara Bendera 17-an di Lapangan Upacara Makoharmatau Bandung. Jawa Barat, Jumat (17/11/2023).

 

Upacara Bendera yang dilaksanakan setiap tanggal tujuh belas, memiliki makna penting untuk mempertahankan daya guna, tingkat disiplin serta meningkatkan semangat cinta tanah air, juga sebagai sarana media komunikasi bagi prajurit.

 

Adapun koordinator upacara bendera Koharmatau yang diikuti personel Lanud Husein Sastranegara, Depohar 10, Lafiau, Wingdiktek dan RSAU Salamun.

 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wadan Koharmatau Marsma TNI Joseph Rizki P., S.T., M.I.Pol, Danlanud Husein Sastranegara Kolonel PNB Ardi Syahri, S.T.,M.Pol, Dandepohar 10 Kolonel Tek Imam Prayogo, S.T.,M.M., Para Direktur Koharmatau serta para pejabat Koharmatau. (Pen Koharmatau).

 

/Red

Penerimaan Jabatan Dirpers Dan Sertijab Kapen Koharmatau

Berita Daerah, Berita Terkini, Ekonomi, Headline News, Politik, Politik & Hukum|oleh

 

Bandung-Koharmatau. Kolonel Tek Ade Budiman., secara resmi menerima Jabatan sebagai Direktur Personel (Dirpers) Koharmatau yang baru. Acara penerimaan Jabatan dipimpin langsung oleh Komandan Koharmatau Marsekal Muda (Marsda) TNI Oki Yanuar, S.T., di Gedung Basjir Soerya Makoharmatau Bandung. Senin (13/11/2023).

 

Selain acara Penerimaan Jabatan Dirpers Koharmatau dilaksanakan juga Serahterima Jabatan (Sertijab) Kepala Penerangan ( Kapen) Koharmatau Dari Kolonel Sus Nairiza, M.Si kepada Kolonel Sus Rifaid, S.Sos.

 

Kolonel Tek Ade Budiman sebelumnya bertugas di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau) sebagai Dosen Madya Seskoau sementara Kolonel Sus Rifaid, S.Sos., sebelumnya menjabat sebagai Kasubdis Infonet Dispenau sedangkan Kolonel Sus Nairiza selanjutnya menjabat sebagai Kasubdis Penum Dispenau.

 

Dalam sambutannya Dankoharmatau Marsda TNI Oki Yanuar, S.T., mengatakan Kegiatan yang kita laksanakan ini, sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Kasau Nomor Kep/30-PKS/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023, tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di lingkungan TNI Angkatan Udara,

 

Pada kesempatan ini, saya ucapkan selamat datang dan bergabung di Koharmatau kepada Kolonel Tek Ade Budiana. Saya yakin bahwa Kolonel dapat melaksanakan tugas dengan baik berbekal pengalaman pada penugasan-penugasan sebelumnya. Jelas dankoharmatau.

 

Pada kesempatan ini pula, saya ucapkan terima kasih kepada Kolonel Sus Nairiza atas pelaksanaan tugas sebagai Kapen Koharmatau dan selamat bertugas di tempat yang baru sebagai Kasubdispenum Dispenau, disertai harapan semoga senantiasa amanah dan membawa keberkahan, serta kesuksesan.

 

Dan saya ucapkan selamat datang kepada Kapen yang baru Kolonel Sus Rifaid, semoga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Pungkasnya. Hadir pada kegiatan tersebut Para Direktur dan pejabat Koharmatau. (Pen Koharmatau).

 

/Red

 

 

LMDH Desa Sumbermulyo Akan Dilaporkan Terkait Jual-beli Tanah Perhutani Secara Ilegal

Berita Daerah, Berita Terkini, Ekonomi, Headline News, Nasional, Politik, Politik & Hukum|oleh

 

Pati, Batara.news | Carut-marutnya lahan perhutani di Desa Sumbermulyo kecamatan Tlogowungu, kini berbuntut panjang antara LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) dan KTH (Kelompok Tani Hutan) yang dikuasai sepihak dan diperjualbelikan secara ilegal.

 

 

Dikonfirmasi awak media 11/11/23 Abdul Azis Ketua KTH menjelaskan tentang peran LMDH yang sering melakukan langkah-langkah yang disinyalir hanya membenarkan sepihak dan di duga kuat ada oknum yang secara terang-terangan menjual belikan lahan perhutani persatu hektar di jual dengan nilai 18 juta rupiah.

 

“Itu lahan siapa kok dijual belikan, itu kan tanah negara, itu sudah tidak masuk akal dan hanya mementingkan diri sendiri saja”, tegasnya.

 

Hal senada juga di benarkan salah satu anggota KTH Desa Sumbermulyo dukuh Dekem yang enggan disebut namanya ia terpaksa harus membeli lahan tersebut 1 hektar dengan bajet 18 juta demi bisa mendapatkan lahan untuk dikelolanya guna menopang kebutuhan hidup.

 

Transaksi Jual beli lahan perhutani tersebut melalui salah satu anggota LMDH Inisial “WWK” Sebagai panjang tangan Ketua LMDH Inisial “MD” Ironisnya.

 

“Saya belinya melalui anggota LMDH dengan nilai harga 18 juta perhektar, banyak saksi yang tahu dan melihatnya masalah tanah perhutani dijualbelikan ini”, ucapnya.

 

Disisi lain pihak TLH Desa Sumbermulyo berencana akan segera membawa perkara itu kejalur hukum, dengan itu menurutnya akan terungkap semua kebenaranya, termasuk malah yang mencemarkan nama baik pihak TLH pekan lalu.

 

/Red

 

 

Diduga Ada Kongkalikong Antara Bumdes Dan Kepala Desa Karanganyar Terkait Dugaan Pungli Dermaga Karanganyar

Berita Terkini, Ekonomi|oleh

 

Rembang, Batara News| Setelah berita mencuat dan viral di kalangan masyarakat, kini pertanyaan masyarakat terfokus pada oknum ketua Bumdes yang mengatakan bahwasanya tarikan retribusi untuk sewa tangga sebesar 50ribu, dikatakannya bahwa telah mendapat persetujuan dari Kepala Desa setempat.

 

Senin, (27/03/2023) awak media pun mengklarifikasi melalui sambungan seluler Kepala Desa Karanganyar Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang terkait akan pernyataan oknum ketua Bumdes tersebut. Sami selaku Kepala Desa Karanganyar mengatakan,” Terkait adanya retribusi sewa tangga dalam wilayah lokasi dermaga karanganyar sebesar 50ribu memang benar adanya, serta itu semua memang telah melalui sosialisasi dan musyawarah bahkan masyarakat semua pun telah menyetujui serta kamipun mempunyai bukti otentik pembayaran para pemilik kapal kepada Bumdes,” akunya.

 

Bahkan dalam pernyataan Kades Karanganyar, bahwasanya dalam keputusan sewa tangga ini paling hanya satu atau dua orang saja yang keberatan dalam hasil keputusan besaran sewa tangga,” kemungkinan ya hanya satu dua orang saja mas yang tak setuju,” tutur Kades.

 

Memang adanya Bumdes ini bukan untuk kesejahteraan satu dua orang saja namun untuk seluruh warga masyarakat Karanganyar dan lainya, memang dermaga di bawah naungan dinas kelautan dan perikanan, akan tetapi disini Bumdes sebagai pengelola aset Desa Namun dalam penulusuran awak media di lapangan dari 10 Nara sumber pemilik kapal nelayan semua mengatakan tidak adanya sosialisasi apalagi musyawarah terkait kenaikan sewa tangga.

 

Kejanggalan dalam polemik disini, dari pihak kades memberikan pernyataan bahwasanya kenaikan tarif sewa tangga dermaga telah mendapatkan kesepakatan dari pihak pemilik kapal, serta dia pun membeberkan bahwa juga memliki bukti otentik tersebut, namun pada kenyataannya dari berbagai Nara sumber dari pemilik kapal yang di konfirmasi awak media, bahwasanya semua menyatakan tidak pernah menyetujui dan tak pernah diajak musyawarah apalagi mendapatkan sosialisasi. Dalam hal ini adapun jika telah mendapat persetujuan dari masyarakat maupun pemilik kapal lalu kenapa terjadi gejolak.

 

Bahkan saat perbincangan awak media dengan kepala desa setempat, sempat ketakutan akan pembicaraan ini di rekam oleh awak media, kades meminta kepada awak media agar bertemu secara langsung, jikapun mengungkapkan kebenaran lalu apa salahnya jika ter expos ke publik.

 

Sebagai Contoh salah satu pemilik kapal inisial (SN) saat di konfirmasi awak media mengatakan bahwasanya adanya kenaikan tarif sewa tangga di dermaga yang di klaim milik Bumdes Karanganyar dari awal tarif sebesar 20 ribu lalu sekarang naik menjadi 50ribu, kami menyatakan tidak setuju dan sangat memberatkan bagi kami para pemilik kapal,” terangnya.

 

Bahkan salah satu warga KarangAnyar pemilik 3 kapal yang tak ingin di sebut namanya menyampaikan adanya tarikan sebesar 50 ribu ini jelas kami merasa keberatan, sebab tanpa adanya sosialisasi maupun musyawarah terlebih dahulu, jadi kesannya seperti semena mena,” tuturnya.

 

/Moel

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.