Teknologi

 

 

Bojonegoro – Batara.news|| Ikatan Keluarga Santri Alumni Al-Rosyid dan Pengurus Pondok Pesantren Al-Rosyid hari ini melaksanakan Haul KH. Masyhur ke 51. Acara itu berlangsung penuh kekeluargaan dan Khitmat.

 

Kegiatan yang berlangsung di Halaman Komplek Pondok Pesantren Al-Rosyid Jl. KH. R. Moh. Rosyid No.86, Desa Ngumpak Dalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur tersebut, juga turut dihadiri oleh KH. Alamul Huda Masyhur Pimpinan Pondok Pesantren Al-Rosyid.

 

Selain itu juga ada KH. Shofiulloh Masyhur Pengasuh Pondok Pesantren Al-Rosyid, bersama seluruh dzuriyah KH. Masyhur.

 

Pada kesempatan itu juga nampak jajaran dewan guru Pendidikan dibawah naungan Pondok Pesantren Al-Rosyid.

 

Pada kesempatan itu juga juga turut hadir HR. Ghozali Ketua IKASA Indonesia beserta ratusan Alumni dan jajaran pemerintah diantaranya Fredy Purnomo DPRD Provinsi Jawa Timur serta Sigit Kushariyanto DPRD Kabupaten Bojonegoro.

 

Muhammad Hazim Ketua Panitia dalam kegiatan tersebut menyampaikan, terima kasih atas bantuan dan kehadiran para alumni dalam acara Haul KH. Masyhur ke 51.

 

“Semoga menjadi amal jariyah dan mendapatkan berkahnya ilmu dari Pondok Pesantren Al-Rosyid,” katanya, Minggu 04 Februari 2024

 

Sementara itu, HR. Ghozali Ketua IKASA Indonesia dalam sambutannya mengatakan, pembentukan IKASA sudah mencapai 9 Kecamatan. Dirinya meminta kepada yang hadir perwakilan dari kecamatan se Kabupaten Bojonegoro untuk membentuk kepengurusan.

 

“Supaya tali silaturahim tidak putus,” terangnya.

 

Tak hanya itu, Ghozali menambakan, bahwa IKASA Indonesia telah melaksanakan Raker yang dilaksanakan dua hari. Yakni mulai tanggal 02 Pebruari sampai 3 Pebruari 2024 di Hotel Dewarna.

 

“Program kita adalah pemberdayaan ekonomi untuk Alumni,” terang Pria yang juga seorang Ketua Kompakdesi Jawa Timur itu.

 

KH. Alamul Huda Masyhur dalam sambutannya nampak begitu bahagia menyaksikan ratusan alumni dan yang hadir. Ketua MUI Kabupaten Bojonegoro itu memperkenalkan semua dzuriyah dari KH. Masyhur disertai dengan gurauan dan canda. Satu persatu disebutkan oleh Gus Huda. Penyebutan dzuriyah juga disertai dengan berapa jumlah anak dan tempat tinggal.

 

Beliau berharap pertemuan pada acara Haul adalah pertemuan yang menimbulkan berkah dari Allah. Gus Huda sapaan akrabnya juga menuturkan, bahwa Pondok Pesantren Al-Rosyid bukanlah pondok dari dzuriyah saja, tapi adalah pondok pesantren umat Islam.

 

Gus Huda juga meminta doa, semoga Pondok Pesantren Al-Rosyid semakin maju pendidikannya.

 

Acara dilanjutkan dengan pembacaan surat Yasin dan Tahlil. Nampak para hadirin begitu Khitmat dan larut dalam pembacaan Yasin dan Tahlil.

 

Sementara itu KH. Shofiulloh Masyhur Pengasuh Pondok Pesantren Al-Rosyid dalam mauidzoh khasanah menyampaikan, Nabi Muhammad adalah orang yang mulia. Menurut Ketua Fatwa MUI Kabupaten Bojonegoro itu, Nabi Muhammad SAW mulia karena Nabi Muhammad menjadi petugasnya Allah.

 

Beliau juga menyampaikan, Ulama adalah pewaris para nabi. Hal itu menurutnya dari Hadist Nabi Muhammad. Beliau meminta yang hadir untuk selalu dekat dengan ulama.

 

Gus Muh sapaah akrab dari KH. Shofiulloh Masyhur juga meminta yang hadir untuk selalu baik pada orang tua. Menurutnya orang tua di dunia ini ada dua, pertama orang tua karena nasab, kedua orang tua karena sebab. Keduanya haruslah dibaiki.

 

Acara itu ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Gus Muh. Nampak semua yang hadir mengikuti rangkaian acara dengan Khitmat. Acara dilanjutkan dengan ramah tamah. Pada ramah tamah, Gus Huda dan Gus Muh sangat sibuk menyapa alumni. Para alumni kelihatan sungkan sekaligus senang. Acara berlangsung benar-benar Khitmat dan penuh kekeluargaan.

 

Sementara itu, pada keamanan, acara itu melibatkan Banser Satkoryon Kecamatan Dander. Banser bertugas mengatur lalulintas kendaraan dan mengarahkan pengunjung kelokasi acara.

 

/Ali

 

 

Bojonegoro,-Batara.news||

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

 

Acara yang bertujuan untuk menyetabilkan kebutuhan pokok para petani tersebut berlangsung di Ruang Angling Dharma Gedung Pemkab Bojonegoro, Rabu (24/1/2024).

 

Rakor terkait pupuk bersubsidi ini dihadiri Pj Bupati Bojonegoro, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, Kepala OPD terkait, Camat, perwakilan PT Pupuk Indonesia, distibutor pupuk, kios pupuk, koordinator penyuluhan pertanian dan perwakilan kelompok tani (poktan).

 

Dalam sambutannya, Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto menyampaikan pada tahun 2024 alokasi pupuk bersubsidi di Bojonegoro mengalami penurunan. Hal ini juga terjadi di daerah lain dan menjadi fokus nasional.

 

“Kita perlu pikirkan nanti bagaimana cara metodologi yang baru, harusnya pasti ada. Mungkin kita perlu belajar juga di daerah lain,” ungkapnya.

 

Pj. Bupati Adriyanto juga menuturkan perlunya segera menyiapkan langkah, metode, atau teknologi baru untuk mengatasinya. Seperti tahun 2023, ada hibah untuk poktan petani mandiri. Dan tahun 2024 ini Pemkab Bojonehoro juga sudah menganggarkan hibah untuk poktan petani mandiri sebesar Rp 120 miliar yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan petani.

 

“Nanti pengelolaannya juga harus transparan dan juga baik,” tegasnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati Bojoengoro juga menegaskan bahwa jajaran forkopimda akan membantu sesuai dengan ketentuan. Pj Bupati juga menegaskan pentingnya transparansi, agar semua terdata dan tahu efektifitas penyalurannya.

 

“Pembentukan komisi pengawasan pupuk pestisida menjadi penting, sebab ini juga memperkuat transparansi, mudah-mudahan dengan ada nya komisi ini bisa menjadi langkah yang baik kedepan,” ujarnya.

 

Sementara itu Sekretaris Daerah Nurul Azizah sekaligus Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida menjelaskan bahwa kios pupuk bersubsidi jangan sampai dijual menjadi tidak bersubsidi, karena dilakukan dengan pengawasan ketat.

 

“Untuk koordinator PPL di tahun 2023 sudah melaksanakan tugas namun di 2024 tolong di ‘gaspol’ karena sesuai SK untuk ketahanan pangan di tingkat desa perlu pendampingan seluruh PPL,” jelasnya.

 

Lebih lanjut Sekda Nurul Azizah juga berpesan kepada gapoktan (gabungan kelompok tani) pada waktu menghimpun atau mengusulkan dengan realisasi saat ini tidak sesuai, maka berikan informasi selengkapnya kepada petani agar ada solusi bagi masyarakat.

 

Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Helmy Elizabeth mengungkapkan dalam rangka meningkatkan produksi dan stabilitas pertanian sebagai komoditas utama. maka pupuk menjadi sangat penting. Salah satu upaya pemerintah yaitu melalui pupuk bersubsidi.

 

Pada tahun 2024 ini, Pemerintah Pusat melalui Pemkab memberikan pupuk jenis komoditas yang mendapatkan subsidi sama dengan tahun 2023 yaitu untuk sektor tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), sektor holtikultura (bawang merah, bawang putih, cabe), dan perkebunan (kopi, kakao, tebu).

 

“Usulan Kabupaten Bojonegoro untuk pupuk bersubsidi komoditasnya hanya sektor tanaman pangan dan holtikultura,” tambah Helmy.

 

Lanjut, untuk jenis pupuk bersubsidi di tahun 2024 hanya Urea dan NPK. Sementara realisasi penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun 2023 untuk pupuk Urea alokasi hampir 95% dari usulan e-RDKK. Sedangkan pupuk bersubsidi NPK alokasi 45,67%. Pada penyaluran pupuk bersubsidi Urea terealisasi sebanyak 98,44% dari alokasi. Sementara itu pupuk bersubsidi NPK terealisasi 97,98%.

 

“Sisa alokasi disebabkan oleh beberapa hal diantaranya terdapat kendala pada sistem saat penebusan, NIK petani yang tidak valid sehingga tidak bisa menebus dan memang ada petani yang memang tidak menebus karena tidak mempunyai uang,” jelasnya.

 

Sedangkan pada tahun 2024 sesuai peraturan Gubernur dan Bupati bahwa untuk urea di tahun 2023 95%, pada tahun 2024 menjadi 53%. Pupuk NPK pada tahun 20.

 

/Red

 

 

Tuban,-Batara.news|| Warga Desa Mlangi, Kecamatan Widang, Tuban, Jawa Timur, merasa terjebak konspirasi Hukum yang disinyalir dimainkan oleh oknum pengacara saat proses pendampingan pengurusan dana kompensasi lahan pertanian diatas tanah negara lantaran dimanfaatkan pemerintah untuk proyek pembangunan embung.

 

Dikatakan, Kundono, salah satu warga Desa Mlangi, pada tahun 2014 pemerintah pusat akan melaksanakan pembangunan embung diatas tanah negara yang sebelumnya dikelola oleh warga masyarakat secara adat untuk usaha pertanian selama berpuluh-puluh tahun.

 

Kemudian atas hal tersebut, muncullah advokad atas nama Bashori untuk mendampingi warga masyarakat dengan suatu klausul perjanjian akan memintakan ganti rugi atas tanah yang akan dijadikan lokasi proyek nasional itu kepada pihak stackholder terkait (Pemerintah).

 

Setelah melalui proses panjang hingga berakhir pada putusan Peninjauan Kembali (PK), Makamah Agung RI menyatakan, 430 petani dari warga masyarakat Desa Mlangi mewajib menerima dana pengganti tanaman.

 

“Dari 430 warga yang menerima kompensasi baru 312 orang, dan warga yang menerima dana tersebut langsung dipotong 45% untuk jasa Advokat, dan 10% persen untuk jasa Kordinator lapangan (Korlap).” ucapnya, Rabu 24 Januari 2024,

 

Dari 312 warga masyarakat yang menerima dana pengganti tanaman, lanjutnya, ada 2 orang yang belum memberi. Sehingga atas hal tersebut, Bashori melayangkan gugatan terhadap 2 orang itu ke Pengadilan Negeri Tuban lantaran dianggap ingkar janji atau one prestasi.

 

“2 orang yang belum ngasih fee itu mertua dan orag tua saya, dan saat ini lagi digugat oleh Bashori.” Imbuhnya,

 

Adanya surat kesepakatan atau perjanjian adanya Fee 45% untuk pengacara, jelas Kundono, dibuat secara tidak transparan. Yang mana pada saat dibuat, warga hanya disuruh tanda tangan diatas matre tanpa adanya kalimat klausul perjanjian.

 

“Waktu itu warga dikumpulkan Bashori di tempat salah satu koorlap, kemudian mereka disodori kertas kosong dan disuruh tanda tangan diatas materai.” bebernya,

 

Dari situ dirinya mencurigai, kalau surat perjanjian atau kesepakatan Fee 45 % untuk jasa pengacara dan 10 % untuk Korlab itu dibuat.

 

“Tapi waktu itu yang dijanjikan Bashori itu ganti rugi tanah bukan ganti rugi tanaman.”tegasnya,

 

Lebih lanjut Kundono bercerita, dengan perjanjian fee sukses 45% untuk Bashori selaku kuasa hukum, petani Desa Mlangi merasa dirugikan dan diakali. Sementara, saat ini 2 petani yang tidak terima dengan pemotongan Fee 45% tersebut sedang digugat Bashori di pengadilan negeri Tuban.

 

“Ketidakadilan yang dirasakan Petani Mlangi muncul lantaran adanya potongan 45% untuk jasa pengacara Bashori, ditambah Korlap yang meminta 10% dari pencairan dana tersebut, sehingga hal itu memicu perspektif tersendiri.” tegasnya,

 

Kuat dugaan, Bashori, melakukan konspirasi dan manipulasi data atas 430 nama petani warga masyarakat Desa Mlangi yang seharusnya menerima kompensasi dana pengganti tanaman dari pihak pemerintah.

 

“Yang realisasi 312 lahan, dari lahan tersebut pemerintah menggelontorkan ada pengganti tanaman sekitar 37,8 millar. Dugaan masyarakat Desa Mlangi, Bashori menipu hingga 17 miliar. Dalam hal ini juga ada kejanggalan mengenai proses pengukuran lahan yang diduga tanpa sepengetahuan kedua belah pihak. Saat ini masyarakat berharap ada titik terang dengan kasus ini.” Pungkasnya.

 

(Ali)

 

 

TUBAN,-Batara.news|| Kecelakaan tunggal yang menimpa mobil pick up L 300 dengan nopol S 9294 AA terjadi kecelakaan di jalan raya Parengan, Tuban , Jatim , tepatnya turut di sekitar Wirun Desa Ngawon.

 

Dituturkan Kapolsek Parengan AKP Gunadi melalui Bripda Firdaus, kecelakaan tunggal tersebut disinyalir lantaran menghindari orang saat menyeberang jalan.

 

“Saat melaju dari arah selatan menuju utara tiba-tiba ada orang menyeberang , diduga sopir kaget hingga kecelakaan tunggal terjadi.” ujarnya, Kamis , 18 Januari 2024.

 

Atas peristiwa tersebut, lanjutnya, mengakibatkan 3 orang luka-luka dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit guna mendapatkan penanganan medis.

 

“Korbannya ada 3 langsung di bawa ke rumah sakit.identitas sementara belum di ketahui” Pungkasnya

 

( Al)

 

Bojonegoro,-Batara.news||kendati kecewa Septia Ariul Mufidah RT.09/RW 03 dusun Jetis,dan Siti Romlah RT.11/RW.03 keduanya warga Desa Kemamang kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro,Jatim.

 

Di duga atas perilaku oknum kades PAW pada penyaluran bantuan pangan yang telah di gelontorkan dari pusat untuk mengurangi kemiskinan membuat kekecewaan dua warganya.jumat(29/12/2023)

 

 

Ihwal kekesalan kedua (KPM) tersebut karena setelah 2 bulan lamanya jatah bantuan pangan (BAPANG) tersendat yang sudah menjadi hak nya malah ada dugaan ditahan secara sepihak oleh oknum kades.

 

Hal ini bermula saat bulan November, dirinya Septia Airul mufidah mendapat undangan dari pemdes untuk mendapat jatah bantuan pangan karena dirinya memang termasuk KPM, namun setelah menunggu sampai acara berakhir mereka tidak mendapatkan beras yang seharusnya menjadi hak mereka.

 

berselang sebulan kemudian Selasa 19/12/2023, mereka dapat kembali diundang untuk menerima jatah bantuan pangan di bulan Desember 2023,

 

 

Namun Ketika datang mereka melakukan cross cek terlebih dahulu apakah benar mereka akan mendapatkan jatah beras,biar tidak terulang kekecewaan bulan lalu,lantas mereka pastikan ke petugas pembagian supaya memastikan dirinya mendapatkan hak tersebut. Namun Lagi-lagi mereka harus menanggung kecewa saat acara berakhir nama merekapun tidak kunjung dipanggil untuk kedua kalinya,mereka pun menanyakan ke bayan, kenapa tidak diberikan,padahal mendapatkan undangan, bayan pun mengatakan,” dirinya gak tau apa-apa, semua atas perintah bu lurah.,” ungkapnya

 

Gumam kedua warga ada apa, Sementara disitu terlihat ada 8 Karung jatah beras yang masih belum dibagikan. Dan di pindahkan ke Polindes

 

 

,”Mau bagaimana lagi kami terpaksa diam,mau mengadu kepada siapa kami juga bingung ,selain itu yang jelas kami takut ,jangan jangan kalau kami mengadu malah di cap yang bukan bukan ,”ujar sejumlah warga.

 

 

Hendak mengadu sama siapa, iapun bingung

mereka ini meminta bantuan kepada media untuk dilakukan konfirmasi kepada kades Kemamang,

 

 

Sementara Khusnul khotimah kades PAW kemamang saat di konfirmasi awak media perihal penyaluran bantuan pangan( Bapang)

via whatsapp

tidak ada sedikitpun keterangan yang diberikan .

 

 

Sementara Agus Raharjo, SE., M.Si.camat Balen saat di temui awak media di kantor kecamatan Balen .menjelaskan,” program bantuan pangan penyaluran langsung dari dinsos desa hanya sebagai fasilitator dan fungsional pihak kecamatan hanya bertugas monev saja,”kata camat

 

Sementara Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto menanggapi akan hal ihwal bantuan pangan tersebut akan Croos check dulu kejadian kebenaranya ke Dinsos.

 

/Ali