Mafia Solar Subsidi Di Wilayah Cluwak Ditangkap Satreskrim Polresta Pati 

 

Pati, Batara.news | Satreskrim Polresta Pati amankan pengangkut solar bersubsidi, di Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati pelaku Berinisial ST (35), yang kedapatan menimbun BBM jenis solar dari salah satu SPBU di Kabupaten Pati.

 

Kejadian Penangkapan pelaku dilakukan pada Rabu, 8 November 2023 lalu. Polisi berhasil mengamankan kendaraan Isuzu Elf yang sudah dimodifikasi dengan dipasang 1 unit rotak didalam bak.

 

Didapati kendaraan tersebut terdapat 1 buah tangki didalam bak dengan kapasitas 5.000 liter yang didalamnya berisi kurang lebih 800 liter bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang dibeli dari SPBU.

 

Selain itu Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Pati juga menyita 1 lembar STNK, buku uji berkala kendaraan bermotor dan Uang sebesar Rp. 22.2 Juta uang sisa pembelian bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah.

 

Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama melalui Kasat Reskrim Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar mengungkapkan. Ungkap kasus berawal dari laporan dan informasi dari masyarakat bahwa di SPBU Kabupaten Pati terjadi pembelian bahan bakar minyak jenis solar subsidi dengan jumlah pembelian melebihi kapasitas tangki kendaraan.

 

“Satreskrim Polresta Pati saat melakukan penyelidikan adanya informasi tersebut, ternyata benar sesampainya di SPBU turut Desa Semampir Kecamatan Pati bersama dengan Saksi menemukan seseorang dengan menggunakan kendaraan Isuzu Elf, kabin warna putih, bak kayu warna hijau, dengan nopol K 1423 KK yang membeli bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi Pemerintah dengan jumlah pembelian melebihi kapasitas tangki kendaraan”, ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat, 10 November 2023.

 

Kasat Reskrim menambahkan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar kendaraan tersebut sudah dimodifikasi dengan dipasang 1 unit alat penyedot solar dan didalamnya tersebut terdapat tangki dengan kapasitas 5.000 liter yang di dalamnya berisi 800 liter bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi Pemerintah.

 

“Pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 55 tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas bumi dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah”, pungkasnya.

 

/Red

Depohar 20 Juara Pertama Lomba Karya Cipta Teknologi

 

Bandung-Koharmatau. Depo Pemeliharaan (Depohar) 20 meraih juara pertama lomba Karya Cipta Teknologi (KCT) yang diselenggarakan dalam rangka Hari Ulang Tahun Ke-60 Koharmatau tahun 2023 dengan judul “Rancang Bangun Engine Test Cell Zanzottera 498 Pro D Assy Guna Meningkatkan k

Kesiapan Operasional UAV Aerostar-BP Skadron Udara 51 Dalam Mendukung Perwujudan TNI AU Yang Disegani Di Kawasan”. Rabu (8/11/2023).

 

Lomba Karya Cipta Teknologi diikuti oleh 10 tim termasuk sembilan Depohar jajaran Koharmatau. Sebagai juara kedua diraih oleh Depohar 10 dengan menampilkan judul “Rekayasa engineering alat uji aileron dan rudder trim tab actuators pesawat C-130 sebagai upaya meningkatkan kualitas pemeliharaan komponen di Sathar 13 Depohar 10” dan sebagai juara ketiga diraih oleh Depohar 30 dengan menampilkan

 

“Inovasi pembuatan tester komponen oxygen regulator pesawat EMB-314 Super Tukano di satuan pemeliharaan 32 dalam rangka mendukung kesiapan operasional TNI Angkatan Udara”.

 

 

Komandan Koharmatau Marsda TNI Oki Yanuar, S.T., pada kesempatan tersebut mengatakan, lomba Karya Cipta Teknologi yang dilaksanakan ini, bertujuan untuk mewadahi inovasi dan kreativitas bagi personel yang memiliki minat, kemampuan dan potensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), dalam rangka menghadapi tantangan masa depan dimana selanjutnya diharapkan muncul ide-ide atau gagasan baru berupa perekayasaan penelitian maupun kajian-kajian yang bermanfaat bagi kepentingan dalam hal menciptakan sebuah teknologi yang aplikatif dan berguna khususnya di bidang pemeliharaan alutsista.

 

Dengan demikian, jelas Dankoharmatau dari hasil lomba ini diharapkan dapat diketahui minat, daya tarik dan kreativitas personel di masing-masing Depohar jajaran terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pemeliharaan alutsista. Selain itu, dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan motivasi, kemampuan/skill perorangan (teknisi) dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dapat meningkat. Tutupnya. (Pen Koharmatau).

 

/Red

Polri Gelar Pelatihan Olah Strategi Operasi Mantap Brata

Bataranews : Polri menggelar pelatihan olah strategi dalam rangka Operasi Mantap Brata 2023-2024 pada hari ini, Senin (6/11/2023). Pelatihan ini diikuti oleh seluruh satgas, Kapolda dan Kapolres seluruh Indonesia.

 

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, total ada sekitar seribu lebih anggota yang mengikuti pelatihan ini.

 

“Hari ini Mabes Polri melaksanakan latihan olah strategi di dua gedung. Yang pertama yaitu di Gedung Utama Ruang Pusdalsis sebagai lokasi pengendali operasi, yang dipimpin oleh Asops Kapolri sebagai Dir Latihan bersama dengan perangkat latihan. Kemudian di gedung Presisi lantai 7 yang diikuti oleh seluruh satgas, ada 9 satgas di Operasi Mantap Brata tingkat pusat, dan di daerah diikuti 34 Kasatgas atau Kapolda serta 528 Kapolres yang bergabung secara zoom,” kata Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (6/11/2023).

 

Ramadhan menjelaskan, pelatihan ini dilakukan guna memantapkan kemampuan semua level, dari level strategi, manajerial dan level taktikal. Untuk level strategi itu adalah pimpinan, level manajerial kalau ditingkat pusat ada Kasatgas, dan taktikal adalah Kasubsatgas dan pelaksana lainnya.

“Jadi semua mengakomodir, mengkolaborasi latihan dari level strategi, manajerial dan taktikal” ujarnya.

 

Ramadhan pun menjelaskan, perbedaan pelaksanaan Operasi Mantap Brata pada tahun ini dengan lima tahun lalu yakni pada tahun ini ada latihan olah strategi yang mengolaborasikan semua level. Dengan hal tersebut, kata Ramadhan, bisa meningkatkan kemampuan semua level yang nantinya bisa mengoptimalkan pelaksanaan Operasi Mantap Brata.

 

Pada tingkat pengendalian, lanjut Ramadhan, setiap Kasatgas diminta harus memahami apa tugasnya. Sehingga bisa secara manajerial melaksanakan apa yang dilakukan, menganalisa apa yang dikerjakan dan menjabarkan pelaksanaan tugas.

 

“Sedangkan level manajerialnya menerima perintah kemudian bisa menjabarkan dan membagi di subsatgas masing-masing. Kemudian para pelaksana Subsatgas menerima pelaksanaan tugas, menerima perintah melaksanakan tugas dan melaporkan ke pimpinan. Tentu semua ini demi terwujudnya Pemilu aman, tertib, damai dan lancar,” katanya.

 

/red

Ketua Asosiasi Nelayan Jaring Cumi Angkat Bicara: Kenapa Pelaku Pembakaran Kapal Di Kalbar Masih Belum Di Proses Hukum, Pelaku Sudah mengakui Perbuatanya

 

Pati Batara.news || Jelas-jelas sudah ada pengakuan tertulis pelaku pembakaran kapal KM AJB I dan KM WAHANA NILAM IV, Nelayan Juwana dan Rambang di Perairan Datu Kalimantan Barat, yang terjadi pada tanggal 21 Juni 2023, pelaku tersebut belum terproses hukum seperti kebal hukum diduga ada aktor besar sebagai dalang diperistiwa pembakaran Kapal tersebut.

 

Dengan adanya kasus serupa sampai kelima kalinya ini jangan sampai menjadi peristiwa yang berkepanjangan dan berulang-ulang, pasalnya kedua kapal yang dibakar tersebut sudah sesuai secara sistim kerjanya dan sesuai Dokumentasi kapalnya dan bukan kapal jenis Cantrang.

 

Haji Utomo mewakili HNSI Pati (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) dan juga mewakili sebagai ketua Nelayan Kapal Cumi angkat bicara saat dikonfirmasi awak media Batara.news di kediamannya Rabo 28/6/23, ia menjelaskan bahwa sebenarnya para pelaku pembakaran kapal diperairan Datu Kalimantan Barat sudah ada pengakuan secara tertulis di kantor Posal Sungai Kakap, namun entah mengapa mereka tidak terproses hukum hingga saat ini,

 

 

“Makanya saya berharap supaya pelakunya ini supaya di proses hukum, padahal pelakunya ini sudah membuat pernyataan di Pos TNI Angkatan Laut, pernyataan tertulis tapi kenapa kok nggak di proses, dan jangan hanya pelakunya aja yang di proses nanti, tapi aktor intelektualnya juga harus dicari,, dia ini di suruh bosnya atau pihak lain”, ucap Haji Utomo.

 

Menurutnya jika tidak diproses hukum akan menjadikan konflik Horisontal dengan adanya kejadian seperti ini, dan ini bukan kejadian yang pertama kalinya, berkaca kejadian yang sama di kepulauan Masolembu, kemudian dilaporkan di Kepolisian Polda Jatim ahirnya di proses secara hukum dan sampai saat ini disana sudah aman dan kondusif tidak pernah lagi ada kejadian seperti itu.

 

Harapannya kejadian di Perairan Datu Kalimantan Barat ini Juga dapat diproses secara hukum, sementara Upaya tempuh jalur Hukum kasus tersebut telah diadukan di DPRI seminggu yang lalu setelah itu juga sudah membuat laporan di Mabes Bareskrim dan sudah disposisikan.

Baca juga : Kapal Juwana Yang Di Bakar Di Perairan Kalbar Bukan Kapal Jenis Cantrang, APH Harus Mengusut Tuntas https://batara.news/2023/06/24/kapal-juwana-yang-di-bakar-di-perairan-kalbar-bukan-kapal-jenis-cangkrang-aph-harus-mengusut-tuntas/

 

/DN

Presiden Joko Widodo Mengadakan Pertemuan Bilateral Dengan Presiden Pranci

Batara.news | Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang, pada Minggu, 21 Mei 2023.

 

Dalam pertemuan tersebut, kedua presiden membahas sedikitnya empat hal, mulai dari keanggotaan Indonesia di Financial Action Task Force (FATF) hingga soal pertahanan.

 

“Pertama, keanggotaan Indonesia di FATF, saya harap dukungan Prancis agar Indonesia diterima sebagai anggota FATF. Indonesia satu-satunya negara G20 yang belum menjadi anggota FATF,” ujar Presiden Jokowi.

 

Kedua, Presiden meminta dukungan Presiden Macron agar Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUE-CEPA) dapat segera selesai pada tahun depan.

 

Ketiga, kedua pemimpin turut membahas investasi sektor strategis. Presiden Jokowi menyambut baik keikutsertaan perusahaan Prancis di proyek hilirisasi Indonesia dan bantuan Prancis melalui The Agence Française de Développement (AFD) sebesar 500 juta Euro dan Just Energy Transition Partnership.

 

Presiden Jokowi juga memandang perlu untuk mendorong tindak lanjut kerja sama Hydrogene de France (HDF) dengan PT Bukit Asam untuk teknologi berbasis hidrogen serta Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) dengan Yayasan Biru Indonesia untuk pembangunan berkelanjutan.

 

“Indonesia juga buka investasi untuk bangun Ibu Kota Nusantara di bidang infrastruktur, energi hijau, dan ecotourism. Kami sudah siapkan insentif dan fasilitas investasi,” imbuhnya.

 

Keempat, dalam bidang pertahanan dan alat utama sistem senjata (alutsista), Presiden Jokowi menyambut baik rencana joint venture PT Len Industri dan Thales. “Mari terus dorong alih teknologi, transfer pengetahuan dan produksi bersama,” lanjutnya.

 

“Saya ajak partisipasi sektor swasta Prancis untuk implementasi kerja sama konkret AOIP. Saya juga undang partisipasi Prancis pada ASEAN-Indo-Pacific Forum di Jakarta bulan September,” tandasnya.

 

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

 

https://m.industry.co.id/read/121824/empat-poin-pembahasan-presiden-jokowi-saat-bertemu-presiden-prancis-emmanuel-macron.

/Red

Polri Keluarkan Aturan Optimalkan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui ETLE dan Tiadakan Razia

 

Batara.news | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menerbitkan aturan terkait pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas. Dalam surat telegram bernomor ST/1044/V/HUK.6.2/2023 tertanggal 16 Mei 2023, yang ditandatangani Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Firman Shantyabudi, para jajaran polisi lalu lintas (Polantas) untuk mengoptimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas secara humanis dengan pemanfaatan Electronic Traffic Low Enforcement atau ETLE.

 

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, aturan dalam surat telegram tersebut jajaran polisi lalu lintas dilarang untuk melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas secara stasioner atau razia.

 

“Para Dirlantas untuk memerintahkan jajarannya untuk tak melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas secara stasioner atau razia,” kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, (19/5/2023).

 

Sandi menuturkan, jajaran Dirlantas juga diminta mengoptimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan ETLE yang ada di wilayah masing-masing, serta meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan Pemda dan stakeholders lain untuk pengadaan sistem perangkat ETLE di wilayah masing-masing.

 

Lebih lanjut, Sandi mengatakan, untuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang belum tercakup dalam sistem ETLE dan pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dengan fatalitas tinggi, seperti berkendara di bawah umur, berboncengan lebih dari dua orang,

menggunakan ponsel saat berkendara, menerobos traffic light, tidak menggunakan helm, melawan arus, melebihi batas kecepatan, berkendara di bawah pengaruh alkohol, kelengkapan kendaraan tidak sesuai standar dan menggunakan pelat nomor palsu, serta kendaraan overload dan over dimensi, dilakukan penindakan oleh tim khusus yang sudah memiliki surat perintah dan bersertifikasi petugas penindakan pelanggaran lalu lintas.

 

“Aturan ini dikeluarkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal dan meminimalisir pelanggaran yang dilakukan anggota saat di lapangan,” kata Sandi.

 

Jika dalam prakteknya ada anggota di lapangan melakukan pelanggaran dan penyimpangan, kata Sandi, akan diberikan sanksi tegas mulai dari sanksi disiplin, sanksi kode etik hingga pidana.

 

“Para jajaran Dirlantas juga diminta menyosialisasikan tentang cara penyelesaian tilang elektronik atau ETLE yang mempermudah masyarakat,” ujarnya.

 

/Red

Ganjar di Sambut Dengan Hangat Saat Sowan di Rumah Tuan Guru Syaifuddin Zuhri, Banjarmasin

Batara.news

BANJARMASIN – Di sambut Pelukan hangat, diberikan oleh Tuan Guru Syaifuddin Zuhri kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat Ganjar sowan ke rumahnya di Jl Banjar Indah, Pemurus Dalam, Kota Banjarmasin, Rabu (12/10). Wajah Tuan Guru Syaifuddin Zuhri nampak sumringah, saat mencium pipi kanan kiri Ganjar dan menggandengnya untuk duduk di ruang tamu.

“Mari pak Ganjar duduk di sini. Ini ada Soto Banjar dan ini namanya kalau orang sini menyebutnya makanan Gogodoh,” kata Tuan Guru.

Ganjar pun mencicipi makanan Gogodoh yang disajikan. Sambil tersenyum, Ganjar mengatakan bahwa camilan itu adalah pisang goreng.

“Ini kalau di tempat kami, abah, namanya pisang goreng. Lha ini soto Banjar yang terkenal itu ya. Rasanya enak sekali,” ucap Ganjar sambil menyeruput kuah soto Banjar yang ada di hadapannya.

Gambar Ganjar Sowan di Rumah Tuan Guru Syaifudin Zuhri Banjarmasin

Obrolan panjang Ganjar dengan Tuan Guru Syaifuddin Zuhri yang juga keturunan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari ini berlangsung sangat gayeng. Ulama yang dikenal dengan sebutan Tuan Guru Banjar Indah itu bercerita tentang sejarah nenek moyangnya saat menyebarkan agama Islam pada Ganjar.

“Ayah saya itu selain guru ngaji juga tentara pak Ganjar. Beliau itu dekat sekali dengan almarhum Gus Dur,” kata Tuan Guru.

Selain berbincang dan bercerita, Tuan Guru Banjar Indah juga berdiskusi terkait banyak hal dengan Ganjar. Sejumlah wejangan diberikan Tuan Guru pada Ganjar.

Ganjar juga diberi kehormatan memegang tongkat milik Tuan Guru Banjar Indah. Tongkat itu merupakan warisan dari nenek moyangnya yang diwariskan turun temurun. Tongkat berwarna coklat itu dipegang dan dicium Ganjar.

“Ini tongkat dari abah saya, abah saya dari abahnya dan seterusnya. Ini warisan turun temurun, pak,” kata Tuan Guru Banjar Indah.

Usai ngobrol bersama, Tuan Guru Banjar Indah kemudian mendoakan Ganjar. Ia juga sempat mengusap punggung Ganjar setelah doa selesai. Ganjar kemudian berpamitan sambil kembali mencium tangan Tuan Guru.

“Iya tadi beliau lebih banyak cerita soal sejarah, cerita banyak hal yang sifatnya lucu sehingga memberikan nilai-nilai kesejukan dalam relasi sosial, keagamaan, membawa sejarah yang sangat panjang sekali. Dan ternyata bapaknya tentara, jadi ada disiplin yang sangat luar biasa,” katanya.

Ganjar juga mengagumi Tuan Guru Banjar Indah ini. Menurutnya, Tuan Guru Banjar Indah adalah sosok ulama yang berilmu dan selalu memberikan kesejukan.

“Beliau ini berilmu, jadi ngajinya juga di banyak tempat, menjadi santri di banyak tempat. Dan tentu saja ya, sebagai orang tua sekaligus guru mengajarkan kebaikan-kebaikan. Nadanya sejuk, enak, nyaman dan tidak ada kemudian yang sesuatu berbeda itu ditabrak-tabrakkan,” pungkasnya.

/Red

Kabar Gembira, 3.% Dana Desa Untuk Operasional Pemerintah Desa

Batara.news

Jakarta | kepala Desa kini diperbolehkan menggunakan dana Desa untuk kebutuhan operasional pemerintahan Desa, tentu ini menjadi kabar gembira untuk kepala Desa dalam menjalankan tugasnya.

Di mulai tahun 2023 sebanyak tiga persen alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sudah dapat dipergunakan untuk operasional pemerintah desa.

Hal itu disampaikan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar saat menerima kunjungan Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan M Daud (HRD), di ruang kerjanya Kantor Kemendes PDTT, Jakarta Selatan, Rabu 31 Agustus 2022 sore.

Disebutkan Abdul Halim dan HRD, dana operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

Biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

Kemudian biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan, kesusahan, musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga atau masyarakat.

Biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan.

Sementara itu HRD menambahkan, dirinya berharap agar penggunaan tiga persen dana desa yang bersumber dari APBN tersebut dapat digunakan secara Lump sum oleh pemerintah desa.

Lump sum adalah salah satu metode pembayaran untuk memudahkan transaksi dalam jumlah besar.

“Alhamdulillah kabar gembira ini dapat dirasakan oleh Keuchik dan perangkat desa di seluruh Indonesia, khususnya Aceh,” kata Bupati Bireuen Periode 2012-2017.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Bireuen Aceh ini, terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh. Baik aspirasi kepala desa maupun masyarakat desa.


“Alhamdulillah berkat doa dan dukungan masyarakat dan pemerintah desa, insyaAllah semua aspirasi masyarakat dapat kita perjuangkan dan terealisasikan,” pungkas HRD.
Informasi di langsir dari Detikacehnews.id

/Red

Kabar Gembira, 3.% Dana Desa Untuk Operasional Pemerintah Desa

Batara.news

Jakarta | kepala Desa kini diperbolehkan menggunakan dana Desa untuk kebutuhan operasional pemerintahan Desa, tentu ini menjadi kabar gembira untuk kepala Desa dalam menjalankan tugasnya.

Di mulai tahun 2023 sebanyak tiga persen alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sudah dapat dipergunakan untuk operasional pemerintah desa.

Hal itu disampaikan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar saat menerima kunjungan Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan M Daud (HRD), di ruang kerjanya Kantor Kemendes PDTT, Jakarta Selatan, Rabu 31 Agustus 2022 sore.

Disebutkan Abdul Halim dan HRD, dana operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

Biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

Kemudian biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan, kesusahan, musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga atau masyarakat.

Biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan.

Sementara itu HRD menambahkan, dirinya berharap agar penggunaan tiga persen dana desa yang bersumber dari APBN tersebut dapat digunakan secara Lump sum oleh pemerintah desa.

Lump sum adalah salah satu metode pembayaran untuk memudahkan transaksi dalam jumlah besar.

“Alhamdulillah kabar gembira ini dapat dirasakan oleh Keuchik dan perangkat desa di seluruh Indonesia, khususnya Aceh,” kata Bupati Bireuen Periode 2012-2017.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Bireuen Aceh ini, terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh. Baik aspirasi kepala desa maupun masyarakat desa.


“Alhamdulillah berkat doa dan dukungan masyarakat dan pemerintah desa, insyaAllah semua aspirasi masyarakat dapat kita perjuangkan dan terealisasikan,” pungkas HRD.
Informasi di langsir dari Detikacehnews.id

/Red

Kepala Dinas Pendidikan Tanggapi Adanya kabar Iuran Dengan Dalih Sukarela 800 Ribu di SMPN-2 Tayu

Batara.news

Pati,Batara.news | Kepala Dinas Pendidikan Tanggapi adanya kabar Iuran Dengan Dalih Sukarela 800 Ribu di SMPN-2 Tayu, hal ini sangat bertolak belakang dengan dengan himbuan Gubernur Jawatengah Ganjar Pranowo yang mengatakan Sekolah Gratis-tis tidak ada alasan pungututan iuran dengan alasan bentuk apapun.

Adanya kabar Iuran 800 Permurid yang sempat di beritakan di beberapa media, prihal Sekolahan SMPN-2 Tayu yang notabennya di nilai membebani para walimurid SMPN-2 Tayu dengan dalih Sukarela namun dalam poinya pihak sekolahan SMPN-2 Tayu membuat bajet angka 800 ribu terendah 600 ribu.

SMP-2 Negeri Tayu
SMPN-2 Tayu

Kepala dinas pendidikan Pati Winarto memberi tanggapan 9/9/2022 melalui sambungan telefon seluler saat di konfirmasi Awak media, prihal adanya Sekolahan SMPN-2 Tayu yang menjalan kegiatan itu, menurut Kadisdik Pati Winarto, Tidak menjadi masalah jika benar itu hanya sifatnya suka rela dan tidak ada tarjet batasan yang di tentukan, dan bagi yang tidak mampu tidak membayar juga tidak apa-apa.

SMPN-2 Tayu sudah ada rekomendasi dari dinas, dan sepanjang dengan catatan sukarela tidak ada paksaan tidak apa-apa boleh-boleh saja ” jelas Winarto Kadisdik Pati.

Namun pihak sekolah SMPN-2 Tayu harus jelas dalam memberikan sosialisasi kepada Walimurid, dan dapat bertanggung jawab secara jelas regulasinya. Imbuh Winarto Kadisdik Pati.

Sementara di ketahui data yang dihimpun oleh awak media Kegiatan di SMPN-2 Tayu banyak melenceng dengan pernyataan Gubernur Jawatengah Ganjar Pranowo dan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Pati Winarto, hanya sebagian kecil saja yang di perbolehkan.

Sementara pihak Dinas Pendidikan kabupaten dan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut agar dapat di ketahui secara jelas, adanya dugaan penyimpangan iuran berdalih sukarela di SMPN-2 Tayu.

/Red

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.