Pati, Batara.news _I Halal bi Halal Paguyuban Pedagang Pasar Puri Baru berlangsung di Dalam Pasar Puri, Selasa (17/05) siang. Di Hadirkan Kyai Nur rochmad Gembong untuk mengisi pengajian dan acara Halal Bihalal Tersebut.
Halal Bihalal adalah salah satu tradisi yang berkembang di kalangan masyarakat Islam Indonesia. Tradisi ini biasa dilakukan pasca Lebaran, tepatnya di bulan Syawal. Tradisi halal bihalal menjadi kegiatan tahunan yang bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan saling memaafkan.
Kyai Nur Rochmad menyampaikan bahwa dengan adanya Halal bi Halal kita dapat mempererat silaturahmi dengan sesama.
‘’Dengan adanya halal bi halal berarti kesalahan sudah hilang dan tentunya dengan adanya halal bi halal bisa silaturahmi dengan memperpanjang umur, ujar Nur Rochmad
Tri Yuliani yang kerab di sapa anik sebagai Ketua Paguyuban Selaku Ketua Panitia berharap untuk Pasar Puri Baru Pati nantinya menjadi Pasar tradisional yang besar berkembang dan maju tentu dengan terus menjaga kebersihan pasar.
‘’Saya harap untuk semua warga masyarakat untuk menjaga kebersihan, supaya bisa menjadi destinasi dan menjadi contoh. Terutama bagi bapak-ibu pedagang pasar agar selalu menjaga kebersihan,’’ ungkap Anik.
‘’Selain menjaga kebersihan,Semoga semua Pesagang Pasar Puri Baru Pati ,semakin maju,semakin kompak,dan rukun selalu.
Rembang, Batara.News| – Kodim 0720/Rembang menggelar tes Garjas (Kesegaran Jasmani) Periodik semester l tahun 2022, yang dilaksanakan dilapangan Desa Mondoteko Kecamatan Rembang, Kamis (19/05/2022).
Tes Garjas (Kesegaran Jasmani) ini diikuti oleh 356 orang personel Kodim 0720/Rembang yang terdiri dari 16 orang personel yang dinyatakan tensi tinggi dan 340 orang personel yang melaksanakan semapta periodik semester l tahun 2022.
Plh Perwira Seksi Personalia Kodim 0720/Rembang Kapten Czi Asmubin mengatakan pelaksanaan Garjas periodik ini adalah sebagai tolak ukur pembinaan satuan, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kebugaran fisik prajurit, sekaligus mengukur kemampuan kesemaptan jasmani seorang prajurit secara berkala.
Kepada peserta Garjas agar memaksimalkan pelaksanaan kesemaptaan, tetapi harus melihat aspek kesehatan dan kondisi tubuh masing-masing peserta. Karena yang tahu kondisi dan keadaan fisik rekan-rekan anggota sendiri, ”tegas Kapten Czi Asmubin”.
Dalam pelaksanaan kegiatan kesamaptaan tersebut, personel terlebih dahulu dicek kesehatannya oleh tim kesehatan dari Klinik Kartika 23/Rembang serta mendapat pengawasan dari Jasmani Korem 073/Makutarama yang dipimpin oleh Kapten Kav Slamet Riyanto.
Selain dilaksanakan tes Garjas berupa semapta A dan B yang terdiri dari materi lari 12 menit, sit up, push up, pull up, lunges dan shuttle run, juga dilakukan tes dasar renang militer, “pungkasnya”(Pendim0720/Rembang).
PATI _: Sebagaimana mestinya pemdes adalah ujung tombak pemerintah skala desa yang menjadi ujung tombak kinerja pemerintahan Presiden Jokowi, sebagaimana telah di atur dalam UU DESA bahkan dana desa terus di anggarkan oleh pemerintah pusat lewat APBN melalui Dispermades setempat, rabu tgl (18/05/22).
Transparansi sangatlah penting mengingat anggaran terus digelontorkan oleh pemerintah demi kemajuan dalam pembangunan setiap desa bahkan anggaran bantuan lewat, Banprov, Bankeu, Bankab maupun aspirasi menjadi kegiatan rutin setiap ada perubahan dan murni setiap tahunnya.
Hal inilah yang menjadi problema tersendiri, tidak ada transparansi di pemerintahan desa Ngemplak Kidul kec. Margoyoso Pati. Telah terjadi gonjang ganjing ditubuh pemerintah desa Ngemplak Kidul, setelah di adakan rapat kerja dengan lembaga desa BPD yang merasa timpang dengan kinerja kades Selamet.
Carut marut pemerintahan desa Ngemplak Kidul atas kepemimpinan kades Slamet ini membuat kinerja pemerintahan desa Ngemplak Kidul makin parah dalam hal tata kelola keuangan maupun tata kelola pemerintahan, yang seharusnya semua lembaga di libatkan dalam musyawarah untuk melibatkan semua unsur yang ada agar pembangunan yang ada lebih baik dari sebelumnya.
Pasalnya BPD yang seharusnya dapat memberi masukkan dan kontrol selama pemerintah desa berlangsung, untuk saling sinergi dan mendukung untuk memajukan desa, namun tidak pernah dilibatkan dalam artian kinerjanya tidak sesuai di tupoksinya alias dikebiri oleh kepala desa Ngemplak Kidul.
Dalam pertemuan ini BPD meminta pertanggung jawaban kepala desa menyangkut aliran dana aspirasi dan LPJ – LPJ lainnya sebagai bentuk pertanggung jawaban selaku kepala desa saat ini.
Ketua BPD Joko Suyono juga menanyakan hal hal mengenai hak anggotanya salah satunya adalah seragam, seragam ini adalah seragam kepanitiaan pemilihan kepala desa tahun lalu, namun sampai saat ini belum ada kejelasan, selain itu sebelumnya kisruh di pemerintahan desa Ngemplak kidul ada kegaduhan yang dilansir oleh beberapa media ada dugaan jual beli jabatan pengisian perangkat desa tahun 2022 pada april dan pelantikannya terkesan tergesa gesa yang dilaksanakan pada bulan mei kemarin.
Bahkan sampai saat ini masih berjalan proses hukum dan sudah dilaporkan ke Kepolisian Resort Pati. Sebelumnya desa Ngemplak kidul yang dipimpin oleh kades Slamet agar beberapa bantuan yang mengalir ke desa dapat lebih dipertanggungjawabkan agar semua pihak yang terkait dilibatkan untuk musyawarah dalam melaksanakan program pembangunan tersebut, biar lebih terbuka dan transparan kedepannya,” tutup ketua BPD Joko Suyono.
PATI _: Sebagaimana mestinya pemdes adalah ujung tombak pemerintah skala desa yang menjadi ujung tombak kinerja pemerintahan Presiden Jokowi, sebagaimana telah di atur dalam UU DESA bahkan dana desa terus di anggarkan oleh pemerintah pusat lewat APBN melalui Dispermades setempat, rabu tgl (18/05/22).
Transparansi sangatlah penting mengingat anggaran terus digelontorkan oleh pemerintah demi kemajuan dalam pembangunan setiap desa bahkan anggaran bantuan lewat, Banprov, Bankeu, Bankab maupun aspirasi menjadi kegiatan rutin setiap ada perubahan dan murni setiap tahunnya.
Hal inilah yang menjadi problema tersendiri, tidak ada transparansi di pemerintahan desa Ngemplak Kidul kec. Margoyoso Pati. Telah terjadi gonjang ganjing ditubuh pemerintah desa Ngemplak Kidul, setelah di adakan rapat kerja dengan lembaga desa BPD yang merasa timpang dengan kinerja kades Selamet.
Carut marut pemerintahan desa Ngemplak Kidul atas kepemimpinan kades Slamet ini membuat kinerja pemerintahan desa Ngemplak Kidul makin parah dalam hal tata kelola keuangan maupun tata kelola pemerintahan, yang seharusnya semua lembaga di libatkan dalam musyawarah untuk melibatkan semua unsur yang ada agar pembangunan yang ada lebih baik dari sebelumnya.
Pasalnya BPD yang seharusnya dapat memberi masukkan dan kontrol selama pemerintah desa berlangsung, untuk saling sinergi dan mendukung untuk memajukan desa, namun tidak pernah dilibatkan dalam artian kinerjanya tidak sesuai di tupoksinya alias dikebiri oleh kepala desa Ngemplak Kidul.
Dalam pertemuan ini BPD meminta pertanggung jawaban kepala desa menyangkut aliran dana aspirasi dan LPJ – LPJ lainnya sebagai bentuk pertanggung jawaban selaku kepala desa saat ini.
Ketua BPD Joko Suyono juga menanyakan hal hal mengenai hak anggotanya salah satunya adalah seragam, seragam ini adalah seragam kepanitiaan pemilihan kepala desa tahun lalu, namun sampai saat ini belum ada kejelasan, selain itu sebelumnya kisruh di pemerintahan desa Ngemplak kidul ada kegaduhan yang dilansir oleh beberapa media ada dugaan jual beli jabatan pengisian perangkat desa tahun 2022 pada april dan pelantikannya terkesan tergesa gesa yang dilaksanakan pada bulan mei kemarin.
Bahkan sampai saat ini masih berjalan proses hukum dan sudah dilaporkan ke Kepolisian Resort Pati. Sebelumnya desa Ngemplak kidul yang dipimpin oleh kades Slamet agar beberapa bantuan yang mengalir ke desa dapat lebih dipertanggungjawabkan agar semua pihak yang terkait dilibatkan untuk musyawarah dalam melaksanakan program pembangunan tersebut, biar lebih terbuka dan transparan kedepannya,” tutup ketua BPD Joko Suyono.
PATI _: Aksi ratusan Sisawa SD Negeri Dukuhseti 2 kecamatan Tayu kabupaten Pati melakukan aksi mogok sekolah,dipicu adanya dugaan penyerobotan lahan parkir dan lapangan olah raga sekolah dari pihak desa.
Sebelum dugaan adanya penyerobotan lahan dari desa,lahan ini statusnya masih sengketa dengan salah satu warga bernama Sunari, berdasarkan sertifikat yang terbit tahun 1997 kepemilikanya atas nama Sunari,sedangakn sekolah itu sendiri sudah berdiri tahun 1976.
Sebelumnya pihak sekolah sudah meminta Sunari untuk mengajukan ke pengadilan namun Sunari enggan mengajukan ke pengadilan,belum adanya penyelesaian sengketa tanah, tiba-tiba pihak desa meminta lahan SDN 2 Dukuhseti dengan ukuran 7×14 meter untuk di jadikan lahan parkir desa.
Ketua komite SDN 2 Dukuhseti Sumarsono “pihak desa sendiri sudah membuat pondasi di lahan sekolah sehingga membuat kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan belajar terganggu”ucapnya.
Sementara itu Kepala sekolah SDN 2 Dukuhseti membenarkan adanya penghetian kegiatan belajar mengajar (KMB) “saya mendapatkan permintaan penghentian KMB tadi pagi,dan sampai kapan penghetian kegiatan KMB pihak sekolah belum mengetahui, tetapi tenaga pendidik masih tetap masuk” jelasnya.
Diketahui lahan yang di sengketakan sebagian lapangan sepak takraw dan lapangan lompat jauh.Para wali murid,meminta agar sengketa lahan segera diselesaikan Sebab, jika masih berlanjut dikhawatirkan mengganggu kegiatan belajar para siswa dan berharap pemerintah kabupaten Pati segera menyelesaikan status hak tanah SD Negeri Dukuhseti 2 agar permasalahan dengan desa tidak berlarut-larut.
PATI _: Aksi ratusan Sisawa SD Negeri Dukuhseti 2 kecamatan Tayu kabupaten Pati melakukan aksi mogok sekolah,dipicu adanya dugaan penyerobotan lahan parkir dan lapangan olah raga sekolah dari pihak desa.
Sebelum dugaan adanya penyerobotan lahan dari desa,lahan ini statusnya masih sengketa dengan salah satu warga bernama Sunari, berdasarkan sertifikat yang terbit tahun 1997 kepemilikanya atas nama Sunari,sedangakn sekolah itu sendiri sudah berdiri tahun 1976.
Sebelumnya pihak sekolah sudah meminta Sunari untuk mengajukan ke pengadilan namun Sunari enggan mengajukan ke pengadilan,belum adanya penyelesaian sengketa tanah, tiba-tiba pihak desa meminta lahan SDN 2 Dukuhseti dengan ukuran 7×14 meter untuk di jadikan lahan parkir desa.
Ketua komite SDN 2 Dukuhseti Sumarsono “pihak desa sendiri sudah membuat pondasi di lahan sekolah sehingga membuat kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan belajar terganggu”ucapnya.
Sementara itu Kepala sekolah SDN 2 Dukuhseti membenarkan adanya penghetian kegiatan belajar mengajar (KMB) “saya mendapatkan permintaan penghentian KMB tadi pagi,dan sampai kapan penghetian kegiatan KMB pihak sekolah belum mengetahui, tetapi tenaga pendidik masih tetap masuk” jelasnya.
Diketahui lahan yang di sengketakan sebagian lapangan sepak takraw dan lapangan lompat jauh.Para wali murid,meminta agar sengketa lahan segera diselesaikan Sebab, jika masih berlanjut dikhawatirkan mengganggu kegiatan belajar para siswa dan berharap pemerintah kabupaten Pati segera menyelesaikan status hak tanah SD Negeri Dukuhseti 2 agar permasalahan dengan desa tidak berlarut-larut.
Banyumas _: Komandan Korem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Yudha Airlangga, S.E., dampingi Asops Panglima TNI Mayjen TNI Syafruddin, S.E., M.M., M. Tr (Han), melaksanakan pemeriksaan Kesiapan Operasi (Riksiapops) Yonif 405/Surya Kusuma dalam rangka Pengamanan Obyek Vital Nasional PT. Freeport Indonesia Papua, Selasa (17/5/2022) di Makoyonif 405/Suryakusuma, Wangon, Banyumas.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kasdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Parwito mewakili Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Widi Prasetyono, Waasops Kasad Bidang Siapops Brigjen TNI Irnando Arnold B. Sinaga, Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Yudha Airlangga, S.E., Paban IV/Opsdagri Sops TNI Kolonel Inf Wawan Pujiatmoko, Paban II/Belum Slog TNI Kolonel Cba Hery Ismailiya, S.E., M.Si., Paban VI/Matkomlek Skomlek TNI Kolonel Chb Hagustono Dwi Dodowarso., Kabiddukkesops Puskes TNI Kolonel Ckm Dr. Moh. Birza Rizaldi, Spog, M.A.R.S., Paban IV/Ops DN Kolonel Inf Christian Kurnianto Tehuteru, Asops Kasdam IV/Dip Kolonel Inf Harosman Pakpahan, S.IP., Danbrigif-4/DR Letkol Inf Gunarto.S.H., Para Kabalak Dam IV/Dip, Danyonif 405/ SK Letkol Inf Teguh Eko Effendi), Danyonif 406/CK Letkol Inf Bayu Kriswandito, dan Danyonif 407/PK Letkol Inf Hermawan Setiya Budi.
Asops Panglima TNI Mayjen TNI Syafruddin, S.E., M.M., M. Tr (Han) mengawali arahannya meminta segenap prajurit Yonif 405/SK satgas pengamanan objek vital nasional untuk selalu mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa serta selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua yang hadir disini diberikan kesehatan dan kekuatan.
Dalam arahannya, Asops Panglima TNI menyampaikan agar segenap prajurit mengedepankan azas loyalitas. Hal ini, karena di daerah operasi adalah daerah yang susah tidak sama dengan di komplek. “Tantangannya banyak sekali di situ, ada musuh situasi medannya, situasi lingkungannya pasti berbeda, sehingga dibutuhkan loyalitas. Apa yang diperintahkan komandanmu harus kalian perhatikan dan laksanakan sesuai perintah komandan kalian. Perintah komandan, itulah yang akan menyelamatkan kalian dan yang akan membawa satuan ini berhasil dan berprestasi didaerah operasi. Kalian jangan lengah dan harus tetap waspada”, terangnya.
Disamping itu, Asops Panglima TNI menyampaikan, ada perbedaan dalam tugas operasi pengamanan disana, pengamanan PT Freeport yang pertama di sana ada banyak penyakit malaria, karenanya jaga kesehatan kalian dengan istirahat cukup, rajin berolahraga untuk menjaga kekebalan dan stamina tubuh, dan konsumsi logistik yang sehat. Selain itu, jangan bermain-main dengan perempuan disana tetaplah waspada terhadap penyakit HIV/Aids, karena dikota itu yang paling banyak penyumbang HIV/AIDS diseluruh Indonesia. Jangan terpengaruh para pedulang emas disana, dilarang juga untuk mendulang dan dilarang pendulang masuk lokasi.
Pada kesempatan tersebut, Asops Panglima TNI pada Riksiapops Satgas Pam Obvitnas PT. Freeport Indonesia, menyatakan Yonif 405/Surya Kusuma Brigif-4/Dewa Ratna Wangon, Banyumas, layak untuk diberangkatkan sebagai satbanpur Kodam IV/Diponegoro melaksanakan tugas operasi pengamanan obyek vital nasional PT.Freeport Indonesia di Papua.
Banyumas _: Komandan Korem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Yudha Airlangga, S.E., dampingi Asops Panglima TNI Mayjen TNI Syafruddin, S.E., M.M., M. Tr (Han), melaksanakan pemeriksaan Kesiapan Operasi (Riksiapops) Yonif 405/Surya Kusuma dalam rangka Pengamanan Obyek Vital Nasional PT. Freeport Indonesia Papua, Selasa (17/5/2022) di Makoyonif 405/Suryakusuma, Wangon, Banyumas.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kasdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Parwito mewakili Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Widi Prasetyono, Waasops Kasad Bidang Siapops Brigjen TNI Irnando Arnold B. Sinaga, Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Yudha Airlangga, S.E., Paban IV/Opsdagri Sops TNI Kolonel Inf Wawan Pujiatmoko, Paban II/Belum Slog TNI Kolonel Cba Hery Ismailiya, S.E., M.Si., Paban VI/Matkomlek Skomlek TNI Kolonel Chb Hagustono Dwi Dodowarso., Kabiddukkesops Puskes TNI Kolonel Ckm Dr. Moh. Birza Rizaldi, Spog, M.A.R.S., Paban IV/Ops DN Kolonel Inf Christian Kurnianto Tehuteru, Asops Kasdam IV/Dip Kolonel Inf Harosman Pakpahan, S.IP., Danbrigif-4/DR Letkol Inf Gunarto.S.H., Para Kabalak Dam IV/Dip, Danyonif 405/ SK Letkol Inf Teguh Eko Effendi), Danyonif 406/CK Letkol Inf Bayu Kriswandito, dan Danyonif 407/PK Letkol Inf Hermawan Setiya Budi.
Asops Panglima TNI Mayjen TNI Syafruddin, S.E., M.M., M. Tr (Han) mengawali arahannya meminta segenap prajurit Yonif 405/SK satgas pengamanan objek vital nasional untuk selalu mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa serta selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua yang hadir disini diberikan kesehatan dan kekuatan.
Dalam arahannya, Asops Panglima TNI menyampaikan agar segenap prajurit mengedepankan azas loyalitas. Hal ini, karena di daerah operasi adalah daerah yang susah tidak sama dengan di komplek. “Tantangannya banyak sekali di situ, ada musuh situasi medannya, situasi lingkungannya pasti berbeda, sehingga dibutuhkan loyalitas. Apa yang diperintahkan komandanmu harus kalian perhatikan dan laksanakan sesuai perintah komandan kalian. Perintah komandan, itulah yang akan menyelamatkan kalian dan yang akan membawa satuan ini berhasil dan berprestasi didaerah operasi. Kalian jangan lengah dan harus tetap waspada”, terangnya.
Disamping itu, Asops Panglima TNI menyampaikan, ada perbedaan dalam tugas operasi pengamanan disana, pengamanan PT Freeport yang pertama di sana ada banyak penyakit malaria, karenanya jaga kesehatan kalian dengan istirahat cukup, rajin berolahraga untuk menjaga kekebalan dan stamina tubuh, dan konsumsi logistik yang sehat. Selain itu, jangan bermain-main dengan perempuan disana tetaplah waspada terhadap penyakit HIV/Aids, karena dikota itu yang paling banyak penyumbang HIV/AIDS diseluruh Indonesia. Jangan terpengaruh para pedulang emas disana, dilarang juga untuk mendulang dan dilarang pendulang masuk lokasi.
Pada kesempatan tersebut, Asops Panglima TNI pada Riksiapops Satgas Pam Obvitnas PT. Freeport Indonesia, menyatakan Yonif 405/Surya Kusuma Brigif-4/Dewa Ratna Wangon, Banyumas, layak untuk diberangkatkan sebagai satbanpur Kodam IV/Diponegoro melaksanakan tugas operasi pengamanan obyek vital nasional PT.Freeport Indonesia di Papua.
Banyumas _: Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun ini sekaligus juga untuk memberikan kesempatan kepada pelaku usaha yang terdampak COVID-19, maka pemerintah melaksanakan Program BTPKLW-TNI diarahkan agar secara langsung memberikan bantuan kepada PKL dan Warung secara tepat sasaran.
Korem 071/Wijayakusuma beserta jajaran telah melaksanakan penyaluran bantuan tersebut, guna tertib administrasi maka dilaksanakan penataran Pertanggungjawaban Keuangan yang disampaikan oleh Paku TNI Kodam IV/Diponegoro. Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi Peraturan Kasad (Perkasad), khususnya tentang pembentukan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dilingkungan TNI AD sesuai Perkasad Nomor 15 Tahun 2021, Selasa (17/5/2022) di Aula Jenderal Sudirman Makorem 071/Wijayakusuma, Sokaraja, Banyumas.
Sosialisasi tersebut, diikuti para Pasirem 071/Wijayakusuma, para Pasilog Kodim beserta personel pengelola Wabku dan personel staf teritorial Kodim jajaran Korem 071/Wijayakusuma, dengan menghadirkan tim Tar Wabku dari PakuTNI.
Mengawali sambutannya, Kasrem 071/Wijayakusuma Letkol Inf Candra, S.E., M.I.Pol., mewakili Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Yudha Airlangga, S.E., menyampaikan selamat datang kepada tim dari Paku TNI.
Dikatakan Kasrem, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pencerahan bagi pejabat dibidang logistik dan teritorial terkait Perkasad Nomor 15 Tahun 2021 tentang pembentukan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dilingkungan TNI AD.
Terkait hal tersebut, Kasrem berharap agar satuan dijajaran Korem 071/Wijayakusuma dalam setiap kegiatan diwilayah khususnya tentang kerjasama diberbagai bidang harus mengacu dan mempedomani Perkasad Nomor 15 tersebut. Hal ini, agar tidak terjadi suatu permasalahan dikemudian hari.
Terkait dengan pertanggungjawaban keuangan, Kasrem mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya para pejabat pembuat Wabku jajaran Korem 071/Wijayakusuma.
Kasrem berharap, dengan kegiatan ini akan meningkatkan kemampuan personel atau pejabat pembuat Wabku di Sub Satkernya masing-masing.
“Manfaatkan kegiatan ini sebaik mungkin, perhatikan dengan seksama dan catat hal-hal penting, sehingga akan mendapatkan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi kita semua”, himbaunya.
“Pada prinsipnya, sebaik apapun perencanaan program dan kegiatan satuan, apabila dalam pembuatan Wabku tidak benar dan tidak tertib administrasi, maka akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran dapat diragukan”, pungkasnya.
Banyumas _: Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun ini sekaligus juga untuk memberikan kesempatan kepada pelaku usaha yang terdampak COVID-19, maka pemerintah melaksanakan Program BTPKLW-TNI diarahkan agar secara langsung memberikan bantuan kepada PKL dan Warung secara tepat sasaran.
Korem 071/Wijayakusuma beserta jajaran telah melaksanakan penyaluran bantuan tersebut, guna tertib administrasi maka dilaksanakan penataran Pertanggungjawaban Keuangan yang disampaikan oleh Paku TNI Kodam IV/Diponegoro. Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi Peraturan Kasad (Perkasad), khususnya tentang pembentukan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dilingkungan TNI AD sesuai Perkasad Nomor 15 Tahun 2021, Selasa (17/5/2022) di Aula Jenderal Sudirman Makorem 071/Wijayakusuma, Sokaraja, Banyumas.
Sosialisasi tersebut, diikuti para Pasirem 071/Wijayakusuma, para Pasilog Kodim beserta personel pengelola Wabku dan personel staf teritorial Kodim jajaran Korem 071/Wijayakusuma, dengan menghadirkan tim Tar Wabku dari PakuTNI.
Mengawali sambutannya, Kasrem 071/Wijayakusuma Letkol Inf Candra, S.E., M.I.Pol., mewakili Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Yudha Airlangga, S.E., menyampaikan selamat datang kepada tim dari Paku TNI.
Dikatakan Kasrem, kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pencerahan bagi pejabat dibidang logistik dan teritorial terkait Perkasad Nomor 15 Tahun 2021 tentang pembentukan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dilingkungan TNI AD.
Terkait hal tersebut, Kasrem berharap agar satuan dijajaran Korem 071/Wijayakusuma dalam setiap kegiatan diwilayah khususnya tentang kerjasama diberbagai bidang harus mengacu dan mempedomani Perkasad Nomor 15 tersebut. Hal ini, agar tidak terjadi suatu permasalahan dikemudian hari.
Terkait dengan pertanggungjawaban keuangan, Kasrem mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya para pejabat pembuat Wabku jajaran Korem 071/Wijayakusuma.
Kasrem berharap, dengan kegiatan ini akan meningkatkan kemampuan personel atau pejabat pembuat Wabku di Sub Satkernya masing-masing.
“Manfaatkan kegiatan ini sebaik mungkin, perhatikan dengan seksama dan catat hal-hal penting, sehingga akan mendapatkan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi kita semua”, himbaunya.
“Pada prinsipnya, sebaik apapun perencanaan program dan kegiatan satuan, apabila dalam pembuatan Wabku tidak benar dan tidak tertib administrasi, maka akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran dapat diragukan”, pungkasnya.
