BATARA.NEWS

 

 

TUBAN,BATARA.NEWS – Mencuatnya isu Surat Keputusan (SK) Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa Penidon, Kecamatan Plumpang, Tuban, Jatim, yang diduga palsu, saat ini intens dibicarakan publik Kota bertajuk bumi Ronggolawe.

 

Polemik tersebut mulai mencuat, pasca gagalnya mediasi sengketa dua penyewa hak guna atas Tanah Kas Desa (TKD) diera kepemimpin PLT Kades Penidon atas nama Tjandiyo.

 

Bahkan, beberapa kalangan publik, baik dari lembaga independent pemerhati kebijakan hingga unsur pemerintahan banyak yang menyuarakan terhadap keaslian SK PLT tersebut. Ada yang menyatakan bahwa itu merupakan dokumen asli, adapula yang meyakini kalau palsu.

 

Yang menjadi pertanyaan saat ini ialah tentang asal-usul serta keaslian isi dalam kandungan SK PLT Kades Penindon itu. Pasalnya, kesimpangsiuran mengenai rentetan pengajuan, penerbitan, dan ketentuan teknis yang menjadi dasar berlakunya SK tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan disinformasi ditengah masyarakat.

 

 

Menurut Aji praktisi kebijakan publik Tuban, dalam dokumen SK PLT, tercatat bahwa camat telah memerintahkan kepada Tjandiyo melalui SK PLT nomer : 140/17/414.417/2022, untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa Penidon sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekutan hukum tetap terhadap proses hukum saudara Bambang Subandono (eks kades Penidon) yang diterbitkan pada tanggal 20 April 2022.

 

 

“Bambang Subandono (eks kades) telah diputus dan di vonis kurungan selama 6 tahun 4 bulan, sesuai seperti yang tertuang laporan dokumen putusan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, mestinya SK PLT yang penerbitanya tertanggal 20 April 2022 sudah tidak berlaku, kekosongan Kades sudah tahapan untuk pengajuan pengisian Pejabat Kepala Desa atau PJ, namun fakta penyelenggaran pemerintah Desa masih berjalan dengan mengacu atas Sk yang ada,” papar Aji, selasa, 18 Juli 2023.

 

 

Berbeda dengan jawaban Sugeng Purnomo, Kepala Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa, (Dinsos P2A PMD) Tuban, yang mengaku tidak ada koordinasi terkait dengan putusan Pengadilan atas perkara Bambang Subandono (eks Kades Penidon).

 

“Karena kami masih baru, sejauh ini tidak ada kordinasi antar lembaga, baik lembaga Pemdes, Kecamatan, Dinas dan Pengadilan, terutama dalam hal hasil putusan pengadilan, Belum mendapat informasi atau tembusan, sistem penyelenggaran pemerintah belum terintegrasi” terang Sugeng.

 

Mengenai dokumen SK PLT yang beredar itu, lanjutnya, merupakan dokumen asli karena ada tandatangan Bupati dan teregister di Kantor Kecamatan setempat, dengan nomer surat jelas, teknis dan kajian hukum sudah di kordinasikan sebelumnya,

 

“kita akan lakukan kordinasi lanjutan kepada semua lembaga yang berkaitan dengan permasalahan tersebut” pungkas Sugeng.

 

 

Terpisah, Sahroni Staff Panitera Pengadilan Negeri Tuban menyampaikan, terkait putusan atau inkrah eks Kades Penidon secara kelembagaan hanya memutuskan dan hasil sudah di serahkan kepada pemohon (Bambang Subandono)dan termohon dalam hal ini penyidik.

 

” jika dinas membutuhkan informasi hasil putusan tersebut, kordinasinya ke penyidik bukan ke pengadilan,” terangnya.

 

 

Sementara menanggapi kemelut persoalan birokrasi tersebut, Moh. Zuhri Ali, wakil ketua komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban mengemukakan, Jika permasalahan itu benar terjadi merupakan sesuatu hal yang sangat memprihatinkan, karena sebuah institusi pemerintahan dijadikan mainan oleh oknum demi kepentingan pribadi.

 

“Maka bupati harus bertindak tegas dalam masalah ini, kami dari komisi 2 DPRD Tuban akan melakukan pemanggilan kepada para pihak guna mengklarifikasi masalah ini, biar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan terhindar dari perilaku para pejabat yang tidak baik” pungkasnya.

 

/Red

 

TUBAN, BATARA.NEWS – Pembangunan saluran air (drainese) di Dusun Kuwu, Desa Penidon, Kecamatan Plumpang, Tuban, Jawa Timur, disinyalir dijadikan ajang bisnis oknum punggawa Desa.

 

Pasalnya, berdasarkan penuturan warga sebut saja mister X, dalam proses pembangunan drainase tersebut, ia melihat langsung kalau dikerjakan asal jadi, dan ada semacam praktik ajang bisnis yang nampak dimainkan oleh para oknum pamong Desa.

 

“seperti pasangan batu diatas drainese lama tidak dari koperan pondasi tanah melainkan peninggian tambal sulam bukan dari 0 %, batu yang di gunakan bukan memakai batu gunung tetapi batu pasang putih, dan volume pekerjaan lanjutan mulai dari atas pondasi saluran lama tidak sesuai apa yang ada di RAB. Yakni volume: 244X0,5X0,5m.” ucap warga yang enggan disebutkan namanya lantaran khawatir akan adanya intervensi dari oknum pejabat Desa.

 

Menanggapi informasi itu, awak media ini bersama warga menanyakan ihwal persoalan tersebut kepada pihak tim pelaksana pembangunan, kemudian dijelaskan mengenai asal usul anggaran yang bersumber dari Silpa Dana Desa tahun 2021senilai Rp,152.857.100,-

 

Sebetulnya persoalan itu sudah pernah diadukan kepada Inspektorat Tuban. Dasar aduan tersebut terkait pembanguan yang tidak sesuai RAB (Rencana Anggaran Belanja).

 

“Temuan inspektorat ada penyimpangan hampir 12 juta. Tetapi dari pihak kami pelapor hitungannya lebih dari 12 juta, karena pembangunannya menyimpang jauh dari RAB. Karena itu bukan pembangunan dari nol tetapi pembangunan rehab atau tambal sulam. Kalau dihitung dari gambar teknis awal atau NOL persen, ada indikasi kesengajaan manipulasi dana hampir 50 Juta,” ungkap Coys (52) salah satu warga yang mengadu ke Inspektorat.

 

Selaku pihak pelapor, lanjutnya, sampai sekarang di suruh nunggu hasil audit yang dilakukan oleh Pemda.

 

“Karena kata Bu Tiwi sudah dilimpahkan ke Pemda.” Tandasnya.

 

Setelah pekerjaan pembangunan drainase tersebut tuai sorotan warga, seolah kebal hukum, anggota Tim pelaksana pembangunan drainase itu justru mengumbar suara sombong dengan kata-kata, “pokoknya bangunan jadi lak yo wis.”

 

Sementara, Tom, salah satu tokoh masyarakat Desa Penidon membenarkan kalau proyek tersebut tidak sesuai RAB,

 

“anggaran kegiatan yang terpasang diprasasti informasi kegiatan jelas tidak sama dengan praktiknya. Kebanyakan mark up. ” tegasnya.

 

Ironisnya, TJandiyo, Pejabat Pelaksanan Tugas Kepala Desa Penidon, selaku orang yang bertanggungjawab atas proyek tersebut justru memilih bungkam saat dikonfirmasi.

 

/Al

 

TUBAN, BATARA.NEWS – Polemik gagalnya mediasi sengketa Tanah Kas Desa (TKD) Penidon, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, belum usai. Namun kini muncul masalah baru ihwal dugaan Surat Keputusan (SK) Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa palsu.

 

Kabar tak sedap dibidang urusan birokrasi itu mencuat kepublik setelah sejumlah aktivis sosial kontrol di Bumi Ronggo Lawe mencurigai adanya praktik konspirasi minor dalam hal memanfaatkan moment perkara korupsi yang menjerat Eks Mantan Kepala Desa Penidon, Bambang.

 

Bagaimana tidak, setelah Bambang mendekam dipenjara secara tidak langsung Desa Penidon mengalami kekosongan jabatan Kepala Desa.

 

Sehingga untuk mengisi kekosongan jabatan pada waktu itu, pemerintah Desa mengusulkan sosok Kepala Dusun atas nama Cokro, supaya diangkat menjadi Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Kades Penidon dengan masa jabat satu tahun.

 

Kemudian posisi Cokro digantikan Tjandiyo, setelah pada januari 2021 muncul Surat Keputusan (SK) PLT Kades Penidon untuk Tjandiyo, dengan masa jabatan sampai saat ini.

 

Tapi janggalnya berdasarkan pengakuan Sugeng Purnomo, Kepala Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa ( DinsosP2APMD) Kabupaten Tuban, justru mengatakan, kalau Pemerintah Desa Penidon belum pernah mengajukan surat untuk pengisian PLT Kepala Desa.

 

“Terkait tersangkutnya permasalahan hukum terhadap Kades Bambang diberhentikan sementara, atas dasar praduga tak bersalah dan untuk memperlancar proses hukum yang sedang dijalani. Mengenai roda pemerintahan Desa dijalankan oleh PLT, namun menurut admin operator hingga saat ini belum ada PLT, belum ada karena belum pernah ada pengajuan dari pemerintah Desa.” Terangnya melalui sambungan telfon whastapp, Kamis, 13 Juli 2023.

 

Atas statement Kadinsos P2APMD Tuban tersebut patut dicurigai kalau SK PLT Kepala Desa Penidon yang dimiliki Tjandiyo itu Palsu.

 

Dan parahnya lagi, berdasarkan kasak kusuk yang beredar dimasyarakat, SK PLT Kades tersebut diduga dibuat dengan hasil kong kali kong bersama oknum pejabat Kecamatan Plumpang.

 

/Al