BATARA.NEWS

Kepala Dindikpora Rembang, Klarifikasi Dugaan Pungli di SDN Bogorame Sulang 

 

Rembang, Batara.News- Dengan adanya penarikan sumbangan kepada orang tua murid untuk pembangunan pavingisasi berujung adanya pelaporan dugaan pungli di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bogorame Kecamatan Sulang yang berujung pelaporan di Polres Rembang

 

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Rembang Sutrisno saat dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya mengatakan bahwa sekolah meminta sumbangan kepada orang tua wali murid tidak diperkenankan.

 

“Saya sudah mengeluarkan surat bahwa sekolah tidak di perkenankan untuk menarik sumbangan ke orang tua dengan daleh apapun. Berdasarkan surat yang saya buat itu. Sehingga kepala sekolah, ya harusnya mematuhi himbauan dari Dinas Pendidikan, tidak boleh menarik sumbangan,” terang Kadinas Dindikpora Sutrisno, Kamis ( 28/3/2024)

 

Menurut Sutrisno, bagi yang sudah terlanjur ya, harus sesuai dengan program dan sumbangannya dihentikan, tetapi pavingisasi silahkan diteruskan sebab sudah ada yang iuran dan itu, diteruskan diwujudkan sehingga ada Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

 

Lebih lanjut, Sutrisno berujar sekolah tidak boleh menarik sumbangan atau iuran, kalau orang tua mau menyumbang, ya monggo, orang tua yang membangunkan, yang melaksanakan, yang mengelola dan sekolah hanya menerima manfaatnya,

 

Dengan adanya laporan tersebut, saya kemarin sudah koordinasi dengan Kepala Bidang (Kabid) SD dan sudah memanggil kepala sekolahnya, saya juga sudah menelpon kepala sekolahnya, panjenengan itu ditugaskan menjadi kepala sekolah untuk menjadi pemimpin pembelajaran dan pembelajaran diperbaiki untuk meningkatkan mutu sebaik baiknya,” ungkapnya

 

Ia menambahkan untuk masalah Sarana dan Prasarana (Sapras) di Dinas Pendidikan ada bidangnya sendiri nanti diurus, tinggal mengajukan proposal dan menunggu.Kalau kerusakannya ringan bisa menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sudah saya tandatangani tetang penilaian tingkat kerusakan, agar bisa menjadi pedoman untuk merawat gedung gedung kita.

 

Semua ada programnya karena memang pemerintah daerah akan menyesuaikan dengan keuangan daerahnya kan, sekolah prioritas. Jadi seperti itu, kalau ada panggilan jenengan harus bertanggungjawab, kalau dipanggil datang dan mengungkapkan dengan penuh rasa tanggungjawab,” jelasnya

 

Dengan adanya penarikan sumbangan di SDN Bogorame Sulang, Dinas Pendidikan tidak tau sama sekali. Saya taunya dari media.

 

“Karena kepala sekolah tidak lapor ke dinas kalau mau narik iuran atau sumbangan. Tidak ada laporan, kalau ada laporan seperti itu, ya sudah stop tidak boleh,” terangnya.

 

Ia berharap, ini sebagai pembelajaran untuk rekan-rekan kepala sekolah, marilah kita bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kepala sekolah bertugas memberikan pembelajaran kita tingkatkan untuk Sarpras kita serahkan ke pemerintah daerah.

 

Seperti diketahui berdasarkan pemberitaan di salah satu media online pada tanggal ( 24 Maret 2024), bahwa disinyalir Iuran yang ditetapkan oleh pihak Sekolah Dasar Bogorame, Kecamatan Sulang Rembang itu dengan nominal Rp 350 ribu yang direncanakan untuk membeli paving sekolah.

 

Orang tua murid sudah membayar iuran pada waktu kenaikan kelas. Waktu pembayaran pada tahun 2023. Mulai dari kelas I sampai kelas VI.

 

/Red

Mantap, Agroindustri Unggulan lokal Jadi Topik menarik Musrenbang Pemkab Bojonegoro

 

Bojonegoro,-Batara.news|| Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab), pada Kamis, 28 Maret 2024, di Ruang Angkling Dharma, gedung Pemkab Bojonegoro.

 

Musrenbangkab digelar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045. Dan Agroindustri menjadi salah satu topik hangat terkait sektor unggulan Kabupaten Bojonegoro ke depan.

 

Hadir Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sekretaris Daerah, jajaran asisten dan staf ahli Bupati, kepala OPD, camat, BUMD, BUMN, perwakilan perguruan tinggi, tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya.

 

Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur Mohammad Yasin menjelaskan forum Musrenbangkab ini cukup strategis karena dihadiri banyak pihak. Yakni dalam rangka untuk membuat dokumen perencanaan selama 20 tahun ke depan.

 

“Bagaimana Bojonegoro ke depan apakah arahnya masih di sektor migas atau di industri lain,” ujarnya.

 

Hasil dari kegiatan, nantinya akan menjadi acuan bagi kepala daerah mendatang yang akan memimpin Bojonegoro, baik di 2025 maupun 20 tahun ke depan.

 

Pihaknya juga menyampaikan 6 arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam perencanaan dan pembangunan di daerah.

Pertama, perencanaan yang berintegritas dan menekankan efisiensi.

Kedua, pembangunan berorientasi hasil.

 

Ketiga, tingkatkan PAD untuk kemandirian fiskal.

 

Arahan keempat, mewujudkan pemerintahan yang ramah investasi.

 

Kelima, pendidikan dan kesehatan jalan menuju kesejahteraan.

 

Dan keenam, pelayanan publik untuk mewujudkan keadilan.

 

Masih dalam kesempatan sama, Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto menjelaskan tiga poin yang juga dapat menjadi masukan sekaligus menjadi catatan.

 

Pertama, terkait sinergi fiskal sehingga dapat mengarah pada kebijakan yang sama. Pihaknya juga berterima kasih atas dukungan dari Provinsi Jawa Timur.

 

“Ke depan kita perlu memikirkan sektor selain migas. Di 2023, pertumbuhan ekonomi di Bojonegoro positif. Sehingga salah satunya perlu fokus membangun berdasarkan potensi yang ada di Bojonegoro,” tuturnya.

 

Sebagian besar kawasan di Kabupaten Bojonegoro, lanjut Pj Bupati, meliputi kehutanan dan pertanian. Sehingga agroindustri menjadi penting dan kesempatan mengembangkannya sangat luas.

 

Kedua, di dalam menyusun rencana kegiatan, ada hal yang penting yaitu efisiensi belanja dan efektifitas kebijakan. Artinya harus terus evaluasi dari kebijakan tersebut, apakah sudah efektif utamanya menciptakan kesejahteraan masyarakat.

 

Ketiga, RPJPD termasuk RKPD penting untuk melihat segala potensi yang ada. Sehingga semua komunikasi setiap komponen masyarakat menjadi penting. Melalui musrenbangkab didialogkan sehingga dipahami dan mendapat hasil yang baik.

 

“Musrenbang sangat partisipatif. Mudah-mudahan dapat memberikan masukan yang jauh lebih berkualitas,” pungkasnya.

 

[Al/lis]

Saksi Kasus Dugaan Pungli SD Bogorame Mulai Ada Yang Mengintervensi 

 

Rembang, Batara.news || Dugaan Intervensi terhadap saksi kasus Pungli Seolah Dasar Negeri di Desa Bogorame mulai dirasakan oleh para saksi, diduga intervensi dilakukan terlapor ingin selamat dari jeratan hukum.

 

Menurut pengakuan Pelapor Joko Mulyono ada saksi yang saat ini mendapat tekanan intervensi, seperti yang dialami alami oleh salah satu wali murid yang kebetulan juga sebagai guru TK (Taman Kanak-kanak) hari Rabu pagi kurang lebih jam 10 pagi ia tiba-tiba di panggil oleh kepala sekolah dan ditekan untuk tidak lagi melanjutkan kasus dugaan pungli SD Bogorame, sedangkan sudah jelas saksi bukanlah pelapor.

 

“Ya intervensi itu saya yakin benar adanya, saya punya buktinya, bahkan ada yang sengaja menyerang pribadi saya dengan fitnah yang gak jelas” pungkasnya.

 

Tidak cukup disitu, sebelumnya juga dari pihak kepala sekolah SD Bogorame dan Komite memanggil para wali murid untuk memberi pernyataan setuju adanya pungutan yang telah di minta oleh pihak SD Bogorame, dengan dugaan maksud tujuan kesannya tidak keberatan dan para wali murid setuju dan tidak ada yang keberatan terkait adanya pungutan tersebut.

 

Namun upaya tersebut sepertinya sudah kedaluwarsa dikarenakan hal tersebut dilakukan setelah adanya aduan di Polres Rembang, baru mereka seolah-olah ingin mencari selamat dari jeratan hukum.

 

Di sisi lain pihak kepala sekolah TK Bogorame sampai hari ini tidak memberikan hak jawab saat di konfirmasi dari Redaksi media Batara.news, hingga sampai berita ini terbit terhitung sudah dua hari tidak ada tanggapan dan respon sama sekali.

 

/Red

Polresta Pati Ungkap ratusan kasus dalam operasi pekat candi, Berikut Sederetan Kasus Kejahatan 

 

Pati, Batara.news || Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama mengatakan, operasi tersebut pihaknya mendapat target Polda Jateng. Meliputi, miras 10 target, perjudian tiga, petasan satu, dan perzinahan delapan target.

 

Lanjut dia, pihaknya sudah melebihi target yang ditetapkan tersebut. Target miras ada 292 kasus, petasan 1 kasus, perzinahan 98, premanisme ada sembilan, dan narkoba ada delapan.”Total kassus yang terungkap dalam operasi candi ini ada 319 kasus. Dari itu, 426 pelaku ditangkap,” terangnya.

 

Dia menambahkan, dari 426 pelaku setidaknya ada 395 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, pelaku perzinahan ada yang dibina atau tak dilanjutkan ke ranah hukum.

Di samping itu, pihaknya telah mengamankan beberapa barang bukti (BB). Di antaranya, handphone, catatan togel, hingga ratusan botol miras.

 

”Kami tunjukan barang bukti pelanggaran tindak pidananya. Mulai dari handphone, catatan perjudian jenis togel, dan senjata tajam. Kemudian ratusan botel miras berbagai merek dan ukuran,” tandasnya.

 

Selain itu, pada 11 kasus perjudian dengan 18 tersangka, pihaknya membawa barang bukti uang Rp 3.949.000, 11 handphone, 20 lembar rekap judi dan 3 kartu remi.

Penjualan Miras tanpa izin ada 292 kasus, terdapat  292 tersangka, dengan barang bukti 1.140 miras dan 894 miras oplosan total 2.034 botol. Motifnya penjualan miras tanpa izin.

 

Petasan 1 kasus dengan 1 tersangka, barang bukti 6 ons bubuk mercon, 1 petasan panjang 14 centimeter diameter 6 centimeter, motif membawa bubuk mercon.

 

”Narkoba ada enam kasus dengan tersangka 9 laki-laki 1 perempuan. Barang bukti 2,62 gram sabu. Motif memiliki atau menyimpan sabu. Empat di antaranya direhab,” tuturnya.

 

/Red

Operasi Pekat Candi 2024, Polres Rembang Ungkap 21 Kasus

Rembang,Batara.News– Polres Rembang mengungkap 21 kasus selama pelaksanan operasi pekat candi. Dari 21 kasus ini total ada 9 tersangka yang diamankan beserta barang bukti.

 

Operasi penyakit masyarakat atau pekat polres Rembang digelar mulai 4 hingga 17 maret 2024. Dalam operasi pekat ini,  perjudian, petasan, minuman keras, prostitusi, narkoba, dan kejahatan jalanan lainnya menjadi target operasi petugas

 

 

Dalam pres rilis hasil operasi di Mapolres Rembang, Kamis (27/03/2024), minuman keras masih mendominasi dalam pengungkapan kasus. Dalam kasus ini polisi mengamankan minuman keras berbagai merk dengan 2 pelaku. Selain minuman keras, polisi juga mengamankan pelaku perjudian serta prostitusi.

 

Kapolres Rembang, AKBP Suryadi menjelaskan, operasi pekat ini dilakukan untuk menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif selama bulan puasa dan menjelang lebaran nanti.

 

“Minuman keras, narkoba dan street crime menjadi sasaran kami dalam operasi pekat kali ini,” Katanya.

 

Dari pengungkapan kasus dalam operasi pekat kali ini,  petugas kepolisian akan terus berupaya melakukan tindakan dan menekan angka kriminalitas di Kabupaten Rembang.

 

/Red

Takut Terseret Kasus Mobil Siaga, Kades Di Bojonegoro Kompak Kembalikan Uang Chas back

 

Bojonegoro – Batara.news|| Progam Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun 2022 besutan Pemerintah Kabupataten Bojonegoro, Jawa Timur, kini menjadi sorotan publik setelah Kejaksaan Negeri Bojonegoro mengendus adanya praktik dugaan tindak pidana korupsi didalamnya. Selasa, 26 Maret 2024.

 

Bukan tanpa alasan, progam yang menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)tahun 2022 hingga milyaran rupiah itu, disikapi Kajari Bojonegoro lantaran pihaknya mencurigai adanya praktik konspirasi ajang bisnis berjamaah saat uang rakyat tersebut digunakan untuk pengadaan mobil siaga kepada 384 Desa.

 

Kecurigaan skandal dugaan tindak pidana maling uang rakyat tersebut semakin kuat, setelah sejumlah Kepala Desa Di Bojonegoro berduyun-duyun kompak mengembalikan uang Chas back dari pengadaan mobil siaga ke Kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro.

 

Dikatakan Aditia Sulaeman, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Bojonegoro, beberapa hari lalu ada beberapa Kepala Desa yang mengembalikan uang Chas back dari pengadaan mobil siaga ke kantor Kejakasan.

 

“Pengembalian uang ini inisiatif dari Kepala Desa, dan uang saat ini kami sita dan kami simpan di rekening penampungan sebagai barang bukti. Uang yang terkumpul hingga saat ini mencapai sekitar Rp 700 juta.” terangnya beberapa waktu yang lalu kepada sejumlah wartawan,

 

Setidaknya ada sekitar 40 hingga 50 saksi dalam proses pengadaan mobil siaga yang telah dilakukan pemeriksaan, tak terkecuali sales atau marketing hingga manager dealer dari Bojonegoro hingga Surabaya. Dan pihak Kejaksaan Negeri Bojonegoro juga sudah meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan.

 

“Ada 40 hingga 50 orang yang telah kami periksa mulai dari penyelidikan. Ada pihak dealer, kepada OPD Pemda Bojonegoro, Kepala Desa, Timlak (Tim Pelaksana).” Kata Kasi Pidsus,

 

Persoalan tersebut terendus Kajari Bojonegoro, setelah pihaknya mencurigai dalam proses pengadaan mobil siaga Desa yang dilakukan dengan metode e-Purchasing terdapat selisih dari harga hingga ratusan juta rupiah.

 

“Dari fakta-fakta yang kita dapatkan, itu adalah berkaitan dengan penganggaran yang terindikasi tidak sesuai. Pelaksanaan diduga sarat dengan rekayasa. Itu temuan kami sementara, ini sedang terus kita dalami.” Tegas Muji Martopo, Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, dalam siaran presnya.

 

/Ali

Jaga Kualitas Oksigen, Forkopimcam Sluke Bersama Kepala Desa Laksanakan Tanam Pohon 

 

Rembang, Batara.News|| Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Sluke bersama Kepala Desa dan perangkatnya melaksanakan tanam pohon Ketapang Kencana guna penghijaun di Desa Sluke, Kecamatan Sluke kabupaten Rembang (26/03/2024)

 

Turut hadir kegiatan tersebut Camat Sluke bapak Akhmad Ansori, Danramil Kapten Cba Yuli Eko Triono, Kapolsek AKP Marjito, Kepala BPP Kecamatan Sluke, Ketua paguyuban Kepala Desa Kecamatan Sluke bapak Jubaidi Beserta Perangkat dan masyarakat

 

Danramil 08/Sluke Kapten Cba Juli Eko Triono mengatakan Penanaman pohon dilakukan untuk meminimalisir atau mengurangi dampak dari pemanasan global, dan meningkatkan kualitas oksigen.

 

“Karena pohon yang kita tanam berjenis pohon menahun yang bisa menyerap karbondioksida,” tuturnya

 

Selain itu, lanjut dia, pohon penghijauan tersebut juga dapat menyerap dan menampung debit air. Sehingga bisa mengurangi banjir dan tanah longsor. “Diharapkan, pohon yang sudah kita tanam ini terus kita rawat, agar bisa tumbuh berkembang dengan baik,” tandasnya.

 

 

Camat Sluke Akhmad Ansori mengatakan mengaku sangat mendukung upaya penghijauan dan penanaman tersebut.

 

“Ini adalah giat positif, yang terpenting bukan hanya menanam, namun juga merawatnya hingga benar-benar bisa tumbuh subur dan bermanfaat untuk lingkungan sekitar,” pungkasnya.

 

/Mul

Polres Rembang Sampaikan SP2HP Ke-3 Terkait Dugaan Pungli SDN Bogorame 

 

Rembang, Batara news || Masih dalam pengembangan kasus dugaan pungli di SD Bogorame yang mana penanggung jawab yakni kepala sekolah dan Komite sekolah SD Bogorame.

 

Dalam laporan hasil pemeriksaan kepolisian Polres Rembang kasus tersebut sudah dalam tahap SP2 HP ke- 3, kini pengembangan kasus dugaan pungli akan melibatkan Inspektorat Rembang, guna pemeriksaan lebih lanjut.

 

Dalam proses penanganan perkara tersebut Satreskrim Polres Rembang telah memanggil beberapa saksi dan meminta (LPJ) pavingisasi SD Bogorame kecamatan Sulang kabupaten Rembang.

Gambar ilustrasi pungutan liar
Gambar ilustrasi pungutan liar

Disisi lain Mulyono Pelapor perkara tersebut masih sangat yakin adanya dugaan kuat pungli, mengingat adanya beberapa bukti otentik dan saksi-saksi dari wali murid yang menyatakan keberatan, dan pada akhirnya wali murid banyak yang mengeluh,

 

“Sementara saya percaya dengan pihak kepolisian akan memproses perkara ini dengan baik dan sesuai prosedural yang ada, dan juga dari pihak Inspektorat nanti juga tidak berpihak dengan terlapor”, ujarnya.

 

Harapannya hal ini dapat menjadi pelajaran untuk sekolah lainnya agar tidak melakukan pungli dan memberatkan bagi wali murid kususnya bagi kalangan menengah kebawah, imbuhnya.

 

 

/Red

Dugaan Skandal Korupsi Mobil Siaga Desa Terendus Kajari Bojonegoro. Semua Yang Terlibat Bakal Diperiksa

Bojonegoro,-Batara.news|| Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, nampaknya tak main-main dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun 2022 yang dialokasikan untuk pengadaan mobil siaga untuk 384 Desa.

 

Usut punya usut, Kejaksaan Negeri Bojonegoro kabarnya telah melakukan pemanggilan yang kedua kalinya terhadap PT UMC Basuki Rahmat selaku pihak penyedia barang dan jasa mobil siaga Desa, setelah dipanggilan pertama pihaknya kedapatan mangkir.

 

Bahkan Kejaksaan Negeri Bojonegoro juga telah meningkatkan status penyelidikan terhadap penanganan perkara skandal korupsi pengadaan mobil siaga Desa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 tersebut sejak tanggal 24 januari 2024.

 

Dituturkan Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, melalui Kasi Intel, Reza Aditya Wardhana, pihaknya mengaku telah melakukan pemanggilan terhadap dua orang dari perusahaan PT UMC Basuki Rahmat Surabaya selaku pihak penyedia barang dan jasa pengadaan mobil siaga Desa.

 

“Ini merupakan panggilan kedua, setelah pada pemanggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir,” jelasnya, dikutip dari Kabarpasti.com

 

Reza menambahkan, pemanggilan dua orang dari pihak PT UMC Basuki Rahmat tersebut masih terkait tindak lanjut pemeriksaan dugaan perkara tindak pidana korupsi BKKD pengadaan mobil siaga Desa.

 

“Namun dari dua orang yang dipanggil, hanya satu orang yang datang yakni sebagai branch manager, dan satunya lagi tidak hadir dikarenakan sakit,” imbuhnya,

 

Dikatakan pula, setelah melakukan pemeriksaan pihak PT UMC Basuki Rahmat, Kejaksaan Negeri Bojonegoro dalam waktu dekat ini juga berencana akan melakukan pemanggilan kepada Desa.

 

“Ya untuk besok kita panggil Desa, semoga hadir dalam pemeriksaan”. tandasnya.

 

Tak lupa pula, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bojonegoro juga meminta doa dan dukungan dari warga masyarakat dalam pengungkapan perkara ngutil uang Rakyat tersebut agar berjalan lancar tanpa kendala.

 

Perlu diketahui, pekan lalu tercatat ada sejumlah Desa penerima BKKD yang menyerahkan uang cash back mobil siaga ke pihak Kejari Bojonegoro hingga mencapai sekitar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

 

 

 

 

Reporter : Ali sugiono

Editorial :Wibowo

Bantu Tingkatkan Ekonomi Kerakyatan, Barisan Republik Luncurkan Bantuan Modal Tanpa Agunan

 

Bojonegoro,-Batara.news||

Barisan Republik adalah Lembaga layanan sosial (Social Trust) yang berdiri pada tanggal 14 September 2014 dengan nama Brigade Barisan Republik sebagai wadah yang bisa dimanfaatkan oleh para anggota untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan.

 

 

dalam rangka menunjang perekonomian rakyat, yang berorientasi pada pengembangan ekonomi kerakyatan di sektor UMKM, pertanian, perikanan dan peternakan yang kompetitif dan berorientasi pasar serta memberikan ruang kepada kesempatan kerja.

 

Di wilayah Jawa Timur, Barisan Republik sedang melakukan restrukturisasi secara penuh dan menyeluruh dengan di nahkodai oleh R. H. Ahmad Ali Asyhari, SH. MM sebagai ketua DPW Jatim. Dalam prakteknya, DPW bergerak cepat dengan membentuk DPD Kabupaten dan DPC tingkat kecamatan, tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Sosialisasi program kerja organisasi dilakukan di beberapa titik secara serentak di tiap-tiap DPC bersama dengan DPD dibawah naungan DPW, bahkan di beberapa titik banyak anggota baru yang langsung melakukan pengajuan manfaat berupa pinjaman lunak tanpa agunan dengan metode sharing profit.

 

“kita bukan lembaga perbankan, kita adalah Lembaga bukan bank dan disini kita ingin memberikan pendampingan dan modal usaha yang lunak serta tanpa agunan kepada para anggota Barisan Republik, ” ungkap Gus Ali panggilan akrab ketua DPW. Sabtu, 23 Maret 2024.

 

Saat awak media mengkonfirmasi perihal modal usaha tanpa agunan, Gus Ali menjelaskan bahwa program ini adalah bentuk tanggung jawab sosial sekaligus sinergitas Barisan Republik dengan Pemerintah, dalam mendukung dan melaksanakan nilai-nilai yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 terutama yang berkaitan dengan pembangunan sosial ekonomi bagi masyarakat.

 

“usaha mikro, kecil dan menengah, rata-rata kesulitan menyediakan agunan padahal mereka yang paling membutuhkan modal. Logikanya, kalau mereka punya agunan besar secara otomatis akan menjadi usaha besar sejak dulu, dan disini kami ingin menjadi bagian dari suksesor pemerintah dalam menanggulangi hambatan ini. Kredit Tanpa Agunan di mungkinkan oleh undang-undang kok! Ungkap Gus Ali dengan penuh semangat.

 

Perihal adanya desas-desus disebuah grup WA mengenai perkumpulan tanpa izin pemilik wilayah dan banyaknya korban yang dimintai dana untuk seragam, Gus Ali sempat tersenyum sebelum akhirnya menjelaskan secara singkat bahwa pemberitahuan dan pemberian salinan legal formal organisasi sudah dilakukan tidak hanya di wilayah Mayangrejo saja tetapi juga di seluruh wilayah yang ditempati DPC dan tempat kegiatan, termasuk kesbangpol Kabupaten Bojonegoro. Mengenai korban yang katanya dimintai dana jutaan itu hanya hoax, karena yang ada hanya biaya ganti 2 (dua) seragam, biaya cetak KTA, biaya notaris dan pelantikan serta pin dan emblem itupun di bawah setengah juta.

 

“benar Mas, kebetulan saya termasuk salah satu yang mengantarkan salinan (legal formal) itu ke balaidesa, namun Pak Kades tidak ada dan sempat akan kami titipkan kepada perangkat yang saat itu ada tetapi enggan menerima dan menyarankan untuk diantarkan ke rumah Pak Kades saja” sahut Heriyanto ketua bidang industri.

 

“ingat banget Mas, saat itu saya sempat selfie di depan balai desa tapi secara tiba-tiba beberapa orang perlahan pergi, mungkin mereka orang proyek yang sedang mengawasi kiriman padel (limestone) untuk jalan dan berfikir saya wartawan yang sedang melakukan liputan. Tambah Heriyanto yang kebetulan juga ketua Ormas Patriot Garuda Nusantara.

 

“kalau seragam itu hanya anggota pengurus, tidak untuk anggota penerima program manfaat. Mosok nang sawah gawe seragam putih Mas! Tutup Heriyanto yang awak media kenali sebagai Pimpinan Redaksi beberapa media.

 

Secara umum program kerja Barisan Republik terlihat sangat baik, menyasar langsung ke pelaku UMKM dan petani yang ada di bawah, sehingga lebih mudah dan terarah terutama bagi masyarakat yang telah menjadi anggota penerima program manfaat. Bahkan dari beberapa anggota yang sempat awak media temui mereka sempat tidak percaya karena mudahnya menjadi anggota, banyaknya manfaat yang diberikan untuk anggota baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

 

“Alhamdulillah programnya bagus, kami sempat tidak percaya karena semua tidak berbiaya, hanya Materai Rp. 10.000 Mas. Semoga program WCN ini berjalan lancar dan teman-teman bisa menjaga kepercayaan ini, karena ini baru awal (rintisan) nanti ada menengah (pengembangan) dan panjang (perluasan). Ucap salah seorang anggota penerima manfaat saat mengantarkan kelengkapan berkas pengajuan modal di kantor DPW.

 

Sekedar informasi, sumber dana yang disalurkan Barisan Republik berasal dari Yayasan Widia Citra Nusantara milik H. Ari Haryo Wibowo atau yang lebih dikenal dengan nama Ari Sigit Soeharto. 𝗪𝗖𝗡 𝗙𝗼𝘂𝗻𝗱𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗮𝗱𝗮𝗹𝗮𝗵 𝘀𝗮𝗹𝗮𝗵 𝘀𝗮𝘁𝘂 𝗹𝗲𝗺𝗯𝗮𝗴𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗶𝗴𝗮𝗻𝗱𝗲𝗻𝗴 𝗽𝗲𝗺𝗲𝗿𝗶𝗻𝘁𝗮𝗵 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗺𝗲𝗻𝘆𝘂𝘀𝘂𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗲𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶 𝗸𝗲𝗿𝗮𝗸𝘆𝗮𝘁𝗮𝗻!

 

(Dd/Al)

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.