BATARA.NEWS

Bojonegoro -Batara.news|| Babak baru terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi Mobil Siaga Desa, Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Jawa Timur, akhirnya semakin menunjukkan hal yang positif dan nampak terang benderang.

 

Pasalnya, berdasarkan penuturan Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, melalui Aditia Sulaeman, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), setidaknya ada 20 lebih Kepala Desa dan penyedia barang dari PT UMC Bojonegoro yang dilakukan pemeriksaan kali ini.

 

“Kejaksaan Bojonegoro telah memanggil sejumlah Kades dari salah satu Kecamatan di Bojonegoro, kita melakukan pemeriksaan dari jam 10 pagi sampai jam sekarang belum selesai. Sehingga dari pada itu, kita juga melakukan pemeriksaan kepada PT UMC Bojonegoro, kali ini yang kita lakukan pemeriksaan adalah pres manager dari PT tersebut.” terangnya kepada Pewarta. Kamis, 28 Maret 2024.

 

Dari 384 Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus Daerah (BKKD) tahun 2022, lanjut Aditia, ada sekitar 70 Desa yang telah mengembalikan uang cash back dari pengadaan mobil siaga Desa tersebut.

 

“Cashback sampai pada hari ini tercatat lebih dari Rp 900 juta, hampir 1 milyar, sudah ada kenaikan signifikan.” Imbuhnya,

 

Dikatakan pula, pengembalian uang cash back yang dilakukan puluhan Kepala Desa rata-rata dilakukan atas dasar kesadaran sendiri. Mesti demikian, pihak Kejaksaan mengaku tetap berkomitment akan membongkar dugaan skandal perkara korupsi tersebut.

 

“Rata rata dari kesadaran mereka sendiri. Minggu depan kita sudah jadwalkan beberapa kades dan juga camat.” tegasnya,

 

Sementara itu, untuk pemeriksaan kali ini masih ditujukan kepada Kepala Desa yang telah mengembalikan cash back. Dan ketika disinggung apakah akan ada tersangka dalam penanganan perkara tersebut, Aditia mengatakan, masih proses pendalaman dan pemeriksaan saksi-saksi.

 

“Saat ini yang sudah mengembalikan cash back dulu. Untuk penetapan tersangka itu masih proses, karena masih banyak hal yang perlu didalami dan masih banyak saksi yang kita panggil.” Tandasnya.

 

/Ali

 

Rembang, Batara.News- Dengan adanya penarikan sumbangan kepada orang tua murid untuk pembangunan pavingisasi berujung adanya pelaporan dugaan pungli di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bogorame Kecamatan Sulang yang berujung pelaporan di Polres Rembang

 

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Rembang Sutrisno saat dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya mengatakan bahwa sekolah meminta sumbangan kepada orang tua wali murid tidak diperkenankan.

 

“Saya sudah mengeluarkan surat bahwa sekolah tidak di perkenankan untuk menarik sumbangan ke orang tua dengan daleh apapun. Berdasarkan surat yang saya buat itu. Sehingga kepala sekolah, ya harusnya mematuhi himbauan dari Dinas Pendidikan, tidak boleh menarik sumbangan,” terang Kadinas Dindikpora Sutrisno, Kamis ( 28/3/2024)

 

Menurut Sutrisno, bagi yang sudah terlanjur ya, harus sesuai dengan program dan sumbangannya dihentikan, tetapi pavingisasi silahkan diteruskan sebab sudah ada yang iuran dan itu, diteruskan diwujudkan sehingga ada Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

 

Lebih lanjut, Sutrisno berujar sekolah tidak boleh menarik sumbangan atau iuran, kalau orang tua mau menyumbang, ya monggo, orang tua yang membangunkan, yang melaksanakan, yang mengelola dan sekolah hanya menerima manfaatnya,

 

Dengan adanya laporan tersebut, saya kemarin sudah koordinasi dengan Kepala Bidang (Kabid) SD dan sudah memanggil kepala sekolahnya, saya juga sudah menelpon kepala sekolahnya, panjenengan itu ditugaskan menjadi kepala sekolah untuk menjadi pemimpin pembelajaran dan pembelajaran diperbaiki untuk meningkatkan mutu sebaik baiknya,” ungkapnya

 

Ia menambahkan untuk masalah Sarana dan Prasarana (Sapras) di Dinas Pendidikan ada bidangnya sendiri nanti diurus, tinggal mengajukan proposal dan menunggu.Kalau kerusakannya ringan bisa menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sudah saya tandatangani tetang penilaian tingkat kerusakan, agar bisa menjadi pedoman untuk merawat gedung gedung kita.

 

Semua ada programnya karena memang pemerintah daerah akan menyesuaikan dengan keuangan daerahnya kan, sekolah prioritas. Jadi seperti itu, kalau ada panggilan jenengan harus bertanggungjawab, kalau dipanggil datang dan mengungkapkan dengan penuh rasa tanggungjawab,” jelasnya

 

Dengan adanya penarikan sumbangan di SDN Bogorame Sulang, Dinas Pendidikan tidak tau sama sekali. Saya taunya dari media.

 

“Karena kepala sekolah tidak lapor ke dinas kalau mau narik iuran atau sumbangan. Tidak ada laporan, kalau ada laporan seperti itu, ya sudah stop tidak boleh,” terangnya.

 

Ia berharap, ini sebagai pembelajaran untuk rekan-rekan kepala sekolah, marilah kita bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kepala sekolah bertugas memberikan pembelajaran kita tingkatkan untuk Sarpras kita serahkan ke pemerintah daerah.

 

Seperti diketahui berdasarkan pemberitaan di salah satu media online pada tanggal ( 24 Maret 2024), bahwa disinyalir Iuran yang ditetapkan oleh pihak Sekolah Dasar Bogorame, Kecamatan Sulang Rembang itu dengan nominal Rp 350 ribu yang direncanakan untuk membeli paving sekolah.

 

Orang tua murid sudah membayar iuran pada waktu kenaikan kelas. Waktu pembayaran pada tahun 2023. Mulai dari kelas I sampai kelas VI.

 

/Red

 

Bojonegoro,-Batara.news|| Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab), pada Kamis, 28 Maret 2024, di Ruang Angkling Dharma, gedung Pemkab Bojonegoro.

 

Musrenbangkab digelar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045. Dan Agroindustri menjadi salah satu topik hangat terkait sektor unggulan Kabupaten Bojonegoro ke depan.

 

Hadir Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sekretaris Daerah, jajaran asisten dan staf ahli Bupati, kepala OPD, camat, BUMD, BUMN, perwakilan perguruan tinggi, tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya.

 

Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur Mohammad Yasin menjelaskan forum Musrenbangkab ini cukup strategis karena dihadiri banyak pihak. Yakni dalam rangka untuk membuat dokumen perencanaan selama 20 tahun ke depan.

 

“Bagaimana Bojonegoro ke depan apakah arahnya masih di sektor migas atau di industri lain,” ujarnya.

 

Hasil dari kegiatan, nantinya akan menjadi acuan bagi kepala daerah mendatang yang akan memimpin Bojonegoro, baik di 2025 maupun 20 tahun ke depan.

 

Pihaknya juga menyampaikan 6 arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam perencanaan dan pembangunan di daerah.

Pertama, perencanaan yang berintegritas dan menekankan efisiensi.

Kedua, pembangunan berorientasi hasil.

 

Ketiga, tingkatkan PAD untuk kemandirian fiskal.

 

Arahan keempat, mewujudkan pemerintahan yang ramah investasi.

 

Kelima, pendidikan dan kesehatan jalan menuju kesejahteraan.

 

Dan keenam, pelayanan publik untuk mewujudkan keadilan.

 

Masih dalam kesempatan sama, Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto menjelaskan tiga poin yang juga dapat menjadi masukan sekaligus menjadi catatan.

 

Pertama, terkait sinergi fiskal sehingga dapat mengarah pada kebijakan yang sama. Pihaknya juga berterima kasih atas dukungan dari Provinsi Jawa Timur.

 

“Ke depan kita perlu memikirkan sektor selain migas. Di 2023, pertumbuhan ekonomi di Bojonegoro positif. Sehingga salah satunya perlu fokus membangun berdasarkan potensi yang ada di Bojonegoro,” tuturnya.

 

Sebagian besar kawasan di Kabupaten Bojonegoro, lanjut Pj Bupati, meliputi kehutanan dan pertanian. Sehingga agroindustri menjadi penting dan kesempatan mengembangkannya sangat luas.

 

Kedua, di dalam menyusun rencana kegiatan, ada hal yang penting yaitu efisiensi belanja dan efektifitas kebijakan. Artinya harus terus evaluasi dari kebijakan tersebut, apakah sudah efektif utamanya menciptakan kesejahteraan masyarakat.

 

Ketiga, RPJPD termasuk RKPD penting untuk melihat segala potensi yang ada. Sehingga semua komunikasi setiap komponen masyarakat menjadi penting. Melalui musrenbangkab didialogkan sehingga dipahami dan mendapat hasil yang baik.

 

“Musrenbang sangat partisipatif. Mudah-mudahan dapat memberikan masukan yang jauh lebih berkualitas,” pungkasnya.

 

[Al/lis]

 

Rembang, Batara.news || Dugaan Intervensi terhadap saksi kasus Pungli Seolah Dasar Negeri di Desa Bogorame mulai dirasakan oleh para saksi, diduga intervensi dilakukan terlapor ingin selamat dari jeratan hukum.

 

Menurut pengakuan Pelapor Joko Mulyono ada saksi yang saat ini mendapat tekanan intervensi, seperti yang dialami alami oleh salah satu wali murid yang kebetulan juga sebagai guru TK (Taman Kanak-kanak) hari Rabu pagi kurang lebih jam 10 pagi ia tiba-tiba di panggil oleh kepala sekolah dan ditekan untuk tidak lagi melanjutkan kasus dugaan pungli SD Bogorame, sedangkan sudah jelas saksi bukanlah pelapor.

 

“Ya intervensi itu saya yakin benar adanya, saya punya buktinya, bahkan ada yang sengaja menyerang pribadi saya dengan fitnah yang gak jelas” pungkasnya.

 

Tidak cukup disitu, sebelumnya juga dari pihak kepala sekolah SD Bogorame dan Komite memanggil para wali murid untuk memberi pernyataan setuju adanya pungutan yang telah di minta oleh pihak SD Bogorame, dengan dugaan maksud tujuan kesannya tidak keberatan dan para wali murid setuju dan tidak ada yang keberatan terkait adanya pungutan tersebut.

 

Namun upaya tersebut sepertinya sudah kedaluwarsa dikarenakan hal tersebut dilakukan setelah adanya aduan di Polres Rembang, baru mereka seolah-olah ingin mencari selamat dari jeratan hukum.

 

Di sisi lain pihak kepala sekolah TK Bogorame sampai hari ini tidak memberikan hak jawab saat di konfirmasi dari Redaksi media Batara.news, hingga sampai berita ini terbit terhitung sudah dua hari tidak ada tanggapan dan respon sama sekali.

 

/Red

 

Pati, Batara.news || Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama mengatakan, operasi tersebut pihaknya mendapat target Polda Jateng. Meliputi, miras 10 target, perjudian tiga, petasan satu, dan perzinahan delapan target.

 

Lanjut dia, pihaknya sudah melebihi target yang ditetapkan tersebut. Target miras ada 292 kasus, petasan 1 kasus, perzinahan 98, premanisme ada sembilan, dan narkoba ada delapan.”Total kassus yang terungkap dalam operasi candi ini ada 319 kasus. Dari itu, 426 pelaku ditangkap,” terangnya.

 

Dia menambahkan, dari 426 pelaku setidaknya ada 395 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, pelaku perzinahan ada yang dibina atau tak dilanjutkan ke ranah hukum.

Di samping itu, pihaknya telah mengamankan beberapa barang bukti (BB). Di antaranya, handphone, catatan togel, hingga ratusan botol miras.

 

”Kami tunjukan barang bukti pelanggaran tindak pidananya. Mulai dari handphone, catatan perjudian jenis togel, dan senjata tajam. Kemudian ratusan botel miras berbagai merek dan ukuran,” tandasnya.

 

Selain itu, pada 11 kasus perjudian dengan 18 tersangka, pihaknya membawa barang bukti uang Rp 3.949.000, 11 handphone, 20 lembar rekap judi dan 3 kartu remi.

Penjualan Miras tanpa izin ada 292 kasus, terdapat  292 tersangka, dengan barang bukti 1.140 miras dan 894 miras oplosan total 2.034 botol. Motifnya penjualan miras tanpa izin.

 

Petasan 1 kasus dengan 1 tersangka, barang bukti 6 ons bubuk mercon, 1 petasan panjang 14 centimeter diameter 6 centimeter, motif membawa bubuk mercon.

 

”Narkoba ada enam kasus dengan tersangka 9 laki-laki 1 perempuan. Barang bukti 2,62 gram sabu. Motif memiliki atau menyimpan sabu. Empat di antaranya direhab,” tuturnya.

 

/Red

Rembang,Batara.News– Polres Rembang mengungkap 21 kasus selama pelaksanan operasi pekat candi. Dari 21 kasus ini total ada 9 tersangka yang diamankan beserta barang bukti.

 

Operasi penyakit masyarakat atau pekat polres Rembang digelar mulai 4 hingga 17 maret 2024. Dalam operasi pekat ini,  perjudian, petasan, minuman keras, prostitusi, narkoba, dan kejahatan jalanan lainnya menjadi target operasi petugas

 

 

Dalam pres rilis hasil operasi di Mapolres Rembang, Kamis (27/03/2024), minuman keras masih mendominasi dalam pengungkapan kasus. Dalam kasus ini polisi mengamankan minuman keras berbagai merk dengan 2 pelaku. Selain minuman keras, polisi juga mengamankan pelaku perjudian serta prostitusi.

 

Kapolres Rembang, AKBP Suryadi menjelaskan, operasi pekat ini dilakukan untuk menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif selama bulan puasa dan menjelang lebaran nanti.

 

“Minuman keras, narkoba dan street crime menjadi sasaran kami dalam operasi pekat kali ini,” Katanya.

 

Dari pengungkapan kasus dalam operasi pekat kali ini,  petugas kepolisian akan terus berupaya melakukan tindakan dan menekan angka kriminalitas di Kabupaten Rembang.

 

/Red

 

Rembang, Batara.News|| Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Sluke bersama Kepala Desa dan perangkatnya melaksanakan tanam pohon Ketapang Kencana guna penghijaun di Desa Sluke, Kecamatan Sluke kabupaten Rembang (26/03/2024)

 

Turut hadir kegiatan tersebut Camat Sluke bapak Akhmad Ansori, Danramil Kapten Cba Yuli Eko Triono, Kapolsek AKP Marjito, Kepala BPP Kecamatan Sluke, Ketua paguyuban Kepala Desa Kecamatan Sluke bapak Jubaidi Beserta Perangkat dan masyarakat

 

Danramil 08/Sluke Kapten Cba Juli Eko Triono mengatakan Penanaman pohon dilakukan untuk meminimalisir atau mengurangi dampak dari pemanasan global, dan meningkatkan kualitas oksigen.

 

“Karena pohon yang kita tanam berjenis pohon menahun yang bisa menyerap karbondioksida,” tuturnya

 

Selain itu, lanjut dia, pohon penghijauan tersebut juga dapat menyerap dan menampung debit air. Sehingga bisa mengurangi banjir dan tanah longsor. “Diharapkan, pohon yang sudah kita tanam ini terus kita rawat, agar bisa tumbuh berkembang dengan baik,” tandasnya.

 

 

Camat Sluke Akhmad Ansori mengatakan mengaku sangat mendukung upaya penghijauan dan penanaman tersebut.

 

“Ini adalah giat positif, yang terpenting bukan hanya menanam, namun juga merawatnya hingga benar-benar bisa tumbuh subur dan bermanfaat untuk lingkungan sekitar,” pungkasnya.

 

/Mul

 

Rembang, Batara news || Masih dalam pengembangan kasus dugaan pungli di SD Bogorame yang mana penanggung jawab yakni kepala sekolah dan Komite sekolah SD Bogorame.

 

Dalam laporan hasil pemeriksaan kepolisian Polres Rembang kasus tersebut sudah dalam tahap SP2 HP ke- 3, kini pengembangan kasus dugaan pungli akan melibatkan Inspektorat Rembang, guna pemeriksaan lebih lanjut.

 

Dalam proses penanganan perkara tersebut Satreskrim Polres Rembang telah memanggil beberapa saksi dan meminta (LPJ) pavingisasi SD Bogorame kecamatan Sulang kabupaten Rembang.

Disisi lain Mulyono Pelapor perkara tersebut masih sangat yakin adanya dugaan kuat pungli, mengingat adanya beberapa bukti otentik dan saksi-saksi dari wali murid yang menyatakan keberatan, dan pada akhirnya wali murid banyak yang mengeluh,

 

“Sementara saya percaya dengan pihak kepolisian akan memproses perkara ini dengan baik dan sesuai prosedural yang ada, dan juga dari pihak Inspektorat nanti juga tidak berpihak dengan terlapor”, ujarnya.

 

Harapannya hal ini dapat menjadi pelajaran untuk sekolah lainnya agar tidak melakukan pungli dan memberatkan bagi wali murid kususnya bagi kalangan menengah kebawah, imbuhnya.

 

 

/Red

Bojonegoro,-Batara.news|| Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, nampaknya tak main-main dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun 2022 yang dialokasikan untuk pengadaan mobil siaga untuk 384 Desa.

 

Usut punya usut, Kejaksaan Negeri Bojonegoro kabarnya telah melakukan pemanggilan yang kedua kalinya terhadap PT UMC Basuki Rahmat selaku pihak penyedia barang dan jasa mobil siaga Desa, setelah dipanggilan pertama pihaknya kedapatan mangkir.

 

Bahkan Kejaksaan Negeri Bojonegoro juga telah meningkatkan status penyelidikan terhadap penanganan perkara skandal korupsi pengadaan mobil siaga Desa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 tersebut sejak tanggal 24 januari 2024.

 

Dituturkan Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, melalui Kasi Intel, Reza Aditya Wardhana, pihaknya mengaku telah melakukan pemanggilan terhadap dua orang dari perusahaan PT UMC Basuki Rahmat Surabaya selaku pihak penyedia barang dan jasa pengadaan mobil siaga Desa.

 

“Ini merupakan panggilan kedua, setelah pada pemanggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir,” jelasnya, dikutip dari Kabarpasti.com

 

Reza menambahkan, pemanggilan dua orang dari pihak PT UMC Basuki Rahmat tersebut masih terkait tindak lanjut pemeriksaan dugaan perkara tindak pidana korupsi BKKD pengadaan mobil siaga Desa.

 

“Namun dari dua orang yang dipanggil, hanya satu orang yang datang yakni sebagai branch manager, dan satunya lagi tidak hadir dikarenakan sakit,” imbuhnya,

 

Dikatakan pula, setelah melakukan pemeriksaan pihak PT UMC Basuki Rahmat, Kejaksaan Negeri Bojonegoro dalam waktu dekat ini juga berencana akan melakukan pemanggilan kepada Desa.

 

“Ya untuk besok kita panggil Desa, semoga hadir dalam pemeriksaan”. tandasnya.

 

Tak lupa pula, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Bojonegoro juga meminta doa dan dukungan dari warga masyarakat dalam pengungkapan perkara ngutil uang Rakyat tersebut agar berjalan lancar tanpa kendala.

 

Perlu diketahui, pekan lalu tercatat ada sejumlah Desa penerima BKKD yang menyerahkan uang cash back mobil siaga ke pihak Kejari Bojonegoro hingga mencapai sekitar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

 

 

 

 

Reporter : Ali sugiono

Editorial :Wibowo