BATARA.NEWS

Batara.News,PATI– Bupati Pati Haryanto meresmikan Proyek Pembangunan Kantor Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah Tahun Anggaran (TA) 2021 di Kantor Kecamatan Tlogowungu yang baru.

Data yang dihimpun media ini camat Tlogowungu, Jabir saat dikonfirmasi awak media menuturkan, Fasilitas yang ada ini harus dikelola dengan baik, Bupati tidak merekomendasikan yang tidak sesuai pokok dan fungsi, karena pembiayaan bangunan sangat mahal hingga milyaran rupiah.

“Kantor Kecamatan Tlogowungu yang kita tempati ini merupakan Tanah Desa Tlogorejo, yang sudah ditempati selama puluhan tahun,”ungkap Jabir, Sabtu (15/01/2022).

Acara peresmian hari ini bukan hanya meresmikan bangunan kantor kecamatan saja, namun sejumlah Proyek lainnya yang sudah selesai dari TA 2021 seperti Alun-alun Kembang Joyo, Alun alun Kecamatan Kayen, Stadiun Joyokusumo, Gedung Labkesda, Puskesmas Tayu II, Kolam tambat Kapal Juwana serta beberapa infrastruktur jalan termasuk jembatan pokoknya semua yang sudah dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Pati,”urainya Camat.

Alun-alun Kembang Joyo nantinya bisa digunakan untuk menampung PKL (Pedagang Kaki Lima) yang saat ini di alokasikan di TPK (Tempat Penumpukan Kayu) dukuh Balokan, Desa Puri, Kecamatan Pati, setelah di bersihkan dari simpang lima Pati,”tambahnya.

Saya juga meminta pada pak Bupati agar Diberikan lampu penerangan sepanjang jalan masuk ke kantor kecamatan yang baru dan lampu Penerangan Keliling Kantor yang Gede-jawa (Besar) biar tidak kelihatan Serem,”pintanya sambil tersenyum manis.

Acara tadi juga dihadiri oleh Semua Kepala OPD, Sekda Pati, Anggota Dewan, Forkopimda, semua Camat se Kabupaten Pati, Muspika Tlogowungu juga termasuk semua Kepala Desa se Kecamatan Tlogowungu,”Pungkasnya.

/Red.

Batara.News,PATI_ Kasus dugaan kakek mencabuli Wanita tuna Wicara hingga korban hamil enam bulan di Desa Tayu Kulon kecamatan Tayu Kabupaten Pati, kini mulai di tangani pihak kepolisian Polres Pati, selain itu mendapat sorotan kusus oleh kalangan Lembaga dan para advokad yang siap berikan pendampingan Hukum Probono untuk perkara ini.

Hari ini Polres Pati Unit IV PPA,14/01/22 memangil saksi dan korban untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan di bawa ke Rumah sakit Mitra Bangsa Pati, korban di Visum untuk proses pengembangan kasus perkara dugaan pencabulan yang di lakukan oleh seorang kakek-kakek di Desa tayu Kulon kecamatan Tayu kabupaten Pati.

Kuasa Hukum dari pihak korban IZZUDIN ARSALAN ,SH, MH, berikan keterangan kepada awak media 14/01/22, selepas dampingi korban di Visumkan di Rumah Sakit Mitra Bangsa, ” kasus ini sangat serius dan sudah menjadi sorotan lembaga kusus dan harus benar di usut tuntas”, tegas kuasa hukum korban.

Perkara ini juga di dampingi oleh Dinas Perlindungan Perempuan DAn anak (DPPA) Prov jateng dan Satuan Pelayanan Terpadu Prov Jateng dinsos PPA Pati, dan Yayasan Woman and Child Center (WCC).

/Red.

Batara.News,PATI – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Guyangan Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada 2017 lalu diduga menjadi praktek Pungli (pungutan liar). Pasalnya swadayanya tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-390-3167A tahun 2017, Nomor 34 tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis,peserta program PTSL dikenai biaya Rp 150 ribu.

Namun, Bupati Pati Haryanto telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup), sebagai tindak lanjut atas SKB tiga menteri, bahwa Pemerintah Desa (Pemdes) dapat mengenakan biaya tambahan maksimal Rp 250 ribu pada 2020 lalu.

Dengan demikian, biaya maksimal yang dapat dibebankan pada masyarakat peserta PTSL ialah Rp 400 rb. Jika lebih dari itu, dapat dianggap sebagai pungli, sementara pelaksanaan PTSL di Desa Guyangan sebelum Perbub terbit.

Data yang dihimpun media ini Desa Guyangan dalam prakteknya menerapkan program PTSL menabrak aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut nara sumber yang tidak mau disebut namanya mengatakan, PTSL di desa tersebut dilaksanakan tahun 2017 pada tahap pertama dengan peserta 225 bidang dan dilanjutkan tahap kedua 200 bidang, masing-masing bidang oleh panitia ditarik biaya sebesar Rp. 850 rb,- per bidang,”terangnya, Rabu (12/01/2022).

Ditambahkan perangkat Desa saat di konfirmasi tim menjawab, Setelah sekian lama berjalan program tersebut tidak menuai polemik namun beberapa hari terakhir ini mencuat polemik disebabkan karena bendahara PTSL waktu itu ditagih oleh Kepala Desa (Kades) setempat dan disodori surat pernyataan kesediaan untuk mengembalikan uang sejumlah 80 juta Rupiah, padahal menurut kesaksianya yang notabenenya adalah perangkat desa tersebut Uang sudah beres dan digunakan sesuai dengan pos-pos untuk pembayaran di waktu itu, namun karena tidak mau ribut akhirnya bendahara PTSL bersedia mengembalikan uang senilai 80 juta rupiah dengan bersusah payah menjual mobil Dump Truk kepunyaannya.

“Saya tidak tahu Mas, tahu-tahu saya disodori surat pernyataan untuk pengembalian uang delapan puluh juta rupiah terkait dengan PTSL yang bendaharanya saya waktu itu, di PTSL tahap pertama saya menangani 225 bidang selanjutnya tahap kedua 200 bidang Saya tidak mau ikut karena saya merasa harga yang dipatok terlalu tinggi berbeda dengan desa lainnya,”jawab perangkat Desa saat diwawancarai media.

Lanjutnya lagi, pembagian uang waktu itu sudah beres tidak ada masalah, kok tahu-tahu sudah berlalu beberapa tahun ada tagihan sebesar itu saya kaget sedangkan Pak Kades tidak menjelaskan itu uang untuk apa, jadi saya bingung tapi saya nggak mau ribut ya saya mau tanda tangan saja, dan segera saya membayarnya.

Waktu itu juga menggunakan jasa rekanan namanya Sapil untuk mengurus syarat administrasi dan semua juga sudah beres pembayarannya ke rekanan tersebut. Selain itu Kades juga menekan salah satu anggota pengurus PTSL waktu itu yang notabene adalah seorang perangkat juga. Saat didatangi awak media mengatakan kan hal senada.

“Saya juga tidak tahu Mas tahu-tahu ditagih uang dua belas juta terkait dengan PTSL padahal waktu itu sudah beres tidak ada masalah, Setelah sekian tahun ada tagihan sebesar itu saya juga tidak tahu itu uang apa tapi karena Pak Kades itu orangnya seperti itu ya sudah saya ikut saja daripada ramai,”jawabnya.

Sementara Kades Guyangan saat ditemui awak media mengatakan, dengan ditandatangani pernyataan pengembalian uang berarti dia mengakui telah menggunakan uang PTSL tersebut dan dia sudah membayarnya walaupun harus menjual Dump Truk untuk pembayarannya,”tegasnya pada Kamis (13/01/2022).

Kemudian uang PTSL yang masih di bawa mbah Modin (Kasi Pelayanan) menjawab, belum di kasih hingga saat ini, totalnya sekitar Rp. 15 jt rupiah dan itu masih menunggu berjualan pepohonan yang ada di ladangnya,”jawabnya.

Disinggung kenapa nomor awak media (R) diblokir menjawab, ya karena di sini (HP) tidak ada namanya dan wa ya tak masukkan ke spam,”alasannya.

Menurut Slamet Widodo, S.H., aktivis Pati, penarikan PTSL tersebut sudah melanggar aturan dan masuk kategori pungli, biaya yang dipatok sudah jauh diatas ketentuan, itu sudah termasuk pungli dan ada indikasi penyalahgunaan jabatan yakni jabatan sebagai Kades, mengintervensi bawahannya untuk mengembalikan sejumlah uang dengan tidak ada penjelasan apa-apa, seakan-akan menakut-nakuti sehingga bawahannya mau tidak mau harus mengembalikan sejumlah uang yang menurutnya, program yang sudah berlalu bertahun-tahun sudah tidak ada masalah dan sekarang kok dipermasalahkan Kades padahal menurutnya tidak ada selisih uang dalam hal pembagian hasil PTSL waktu itu, ini tidak bisa dibiarkan,”tegasnya.

Masalah pemblokiran nomor itu seharusnya tidak perlu di lakukan karena dia sebagai pejabat publik yang setiap saat bisa di mintai keterangan oleh Wartawan khususnya untuk keterbukaan informasi publik (KIP) bukannya memblokir namun harus bisa saling bersinergi,”tuturnya.

/Red.

Utusan dari PGN MAKODA Pati yang diwakili Senopati Selamet Widodo dan Ketua Supriyanto ikut serta Senopati Wilayah Pati Raya Gunawan EP diterima langsung Ketua PGN Makowil Bali Daniar dan beberap pengurus lainya di aulan Pondok Pesantren syfaul Qulup Soko Tunggal Denpasar Bali. Dalam kegiatan tersebut Daniar merasa senang dan Terimakasih dikunjungi pengurus PGN MAKODA Pati dan merupakan kebanggan tersendiri teman teman dari PGN MAKODA Pati bisa Silahturahmi di Bali ” Saya pribadi dan mewakili organisasi Terimakasih kepada sodaraku dari Pati dan Selamat datang di Bali ini merupakan kebanggan tersendiri dari kami dengan adanya kunjungan ini, dan memang sebelumnya saya mengundang PGN MAKODA Pati untuk datang di Bali bekaitan dengan Peresmian PGN News” Ujar Daniar

Setelah disambut di aula ponpes tim dari MAKODA Pati kemudian ke kantor PGN Makowil Bali Bertemu dengan sejumlah Pengurus diantaranya Humas PGN Bali Ajik, Di Kantor Ketua PGN Bali Menambahkan Kunjungan dari PGN Pati diharapkapkan bisa bersinergi dalam menjalin kerjasama untuk segala hal yang bersifat urgent dalam membesarkan Organisasi ” Saya berharap PGN Pati bisa bekerja sama dengan kami untuk kemajuan Organisasi baik kerjasama dalam usaha maupun tukar informasi karena kita akan mempunyai media sendiri PGN News” Tandas Daniar.

Dalam Kesempatan tersebut tim dari PGN Pati juga berkunjung di Kantor Hukum PGN Daniar associate untuk menjalin kerjasama dalam pengembangan Kantor hukum di wilayah Pati Raya.

/Red