Pati, Batara.news | Tempat Karaoke KOPLAK DUA BIDADARA di Gruduk Ratusan warga Untuk Tupup, Warga Desa Ngawen tempat tersebut menjadi pemicu terjadinya konflik kedua Desa Antara Desa Ngawen dan Dukuh Tarukan Margorejo, yang sebelumnya terjadi perkelahian di Tempat hiburan Karaoke Tersebut.
Ratusan warga Desa Ngawen Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Sengaja Mendatangi Tempat Hiburan Karaoke KOPLAK Dua Bidadara 14/9/2022 menuntut Untuk di tutup,
alasan Warga Desa Ngawen menuntut Pemilik tempat hiburan untuk dapat menyelesaikan Konflik terjadinya insiden perkelahian yang melibatkan warga Desa Ngawen dan juga pihak keluarga pemilik Tempat hiburan Karaoke KOPLAK Dua Bidadara.
Gambar di Depan Tempat Karaoke KOPLAK Dua Bidadara
Menurut keterangan Warga Ngawen Agus Mulyono, saat di wawancarai oleh beberapa media 14/9/2022 ” kami meminta Tempat karaoke ini untuk di Tutup karena ini telah menjadi pemicu konflik bentroknya kedua Desa Antara Desa Ngawen dan Dukuh Tarukan Margorejo, sampai selesai perkaranya baru boleh di buka ” Ucap Agus Mulyono Warga Desa Ngawen.
Sementara kejadian tersebut segera dapat di relai oleh pihak kepolisian polres Pati, setelah permintaan warga Desa Ngawen di turuti oleh pihak Aparat kepolisian menutup dan Memasang Garis Polislend.
Rembang, Batara.News| Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang telah menanam 2.000 batang tabebuya di sepanjang jalan lingkar dari pertigaan Tireman-perempatan Galonan sampai perempatan Pentungan pada tahun 2021 lalu.
Berjalan satu tahun dari penanaman, DLH ternyata rutin melakukan perawatan untuk memastikan pertumbuhan pohon yang ditanam untuk mempercantik wajah kota.
Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Rembang Taufik Darmawan menceritakan pada tahun lalu Bupati Rembang berkeinginan membuat jalur lingkar menjadi teduh. Kemudian di bulan Oktober 2021 penghijauan dimulai dengan menanam pohon tabebuya rosea.
Pihaknya bekerjasama dengan PT. Djarum untuk melakukan penghijauan jalur lingkar sepanjang kurang lebih 6 kilometer itu. Penghijauan sepanjang jalan lingkar membutuhkan 2000 pohon dengan jarak tanam 6 sampai 7 meter.
Pemilihan tabebuya selain cocok di daerah panas seperti di Kabupaten Rembang, tanaman ini juga menambah daya tarik tersendiri karena bunga dan daunnya rimbun.
“Tabebuya rosea kita pilih karena bisa jadi peneduh, daun dan cabangnya bisa untuk peneduh dan indah karena berbunga ungu dan putih.”
Taufik mengatakan setelah satu tahunan ditanam, tabebuya mampu tumbuh dengan baik. Rata- rata tingginya sudah 3 kali lipat dari tinggi waktu ditanam atau sekitar 2 sampai 3 meter.
“Perawatan intensif, pertama memang kontrol harus benar- benar dilakukan. Hampir setiap pagi kita turun mengontrol, supaya kita tau kondisi ter-update tanaman kita dan disirami setiap hari,” ungkapnya.
Di musim kemarau seperti sekarang ini, penyimaran rutin dilakukan mulai pukul 02.00 WIB. Pihaknya juga mengawasi pertumbuhan pohon tersebut, mengingat ada jaringan kabel baru di atasnya. Ketika pohonnya melengkung maka petugas akan mengikatnya dengan bambu agar tetap berdiri tegak.
“Untuk saat ini kita memakai ajir dari bambu Jepang. Kita tancapkan dekat pohon dan kita tali,” terangnya.
Dari penanaman sampai pemeliharaan tabebuya di sepanjang jalan lingkar ditangani oleh Tim Garangan 1 yang terdiri dari tiga personel. Taufiq menambahkan, keberhasilan membuat teduh jalan lingkar ini tak bisa bergantung pada pemkab saja, tetapi butuh peran serta dari masyarakat.
“Peran serta masyarakat untuk menjaga yang telah kita tanam. Sehingga tabebuya rosea ini benar-benar dapat memperindah dan meneduhkan kota Rembang,” pungkasnya.
Rembang, Batara.News| Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rembang telah menanam 2.000 batang tabebuya di sepanjang jalan lingkar dari pertigaan Tireman-perempatan Galonan sampai perempatan Pentungan pada tahun 2021 lalu.
Berjalan satu tahun dari penanaman, DLH ternyata rutin melakukan perawatan untuk memastikan pertumbuhan pohon yang ditanam untuk mempercantik wajah kota.
Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Rembang Taufik Darmawan menceritakan pada tahun lalu Bupati Rembang berkeinginan membuat jalur lingkar menjadi teduh. Kemudian di bulan Oktober 2021 penghijauan dimulai dengan menanam pohon tabebuya rosea.
Pihaknya bekerjasama dengan PT. Djarum untuk melakukan penghijauan jalur lingkar sepanjang kurang lebih 6 kilometer itu. Penghijauan sepanjang jalan lingkar membutuhkan 2000 pohon dengan jarak tanam 6 sampai 7 meter.
Pemilihan tabebuya selain cocok di daerah panas seperti di Kabupaten Rembang, tanaman ini juga menambah daya tarik tersendiri karena bunga dan daunnya rimbun.
“Tabebuya rosea kita pilih karena bisa jadi peneduh, daun dan cabangnya bisa untuk peneduh dan indah karena berbunga ungu dan putih.”
Taufik mengatakan setelah satu tahunan ditanam, tabebuya mampu tumbuh dengan baik. Rata- rata tingginya sudah 3 kali lipat dari tinggi waktu ditanam atau sekitar 2 sampai 3 meter.
“Perawatan intensif, pertama memang kontrol harus benar- benar dilakukan. Hampir setiap pagi kita turun mengontrol, supaya kita tau kondisi ter-update tanaman kita dan disirami setiap hari,” ungkapnya.
Di musim kemarau seperti sekarang ini, penyimaran rutin dilakukan mulai pukul 02.00 WIB. Pihaknya juga mengawasi pertumbuhan pohon tersebut, mengingat ada jaringan kabel baru di atasnya. Ketika pohonnya melengkung maka petugas akan mengikatnya dengan bambu agar tetap berdiri tegak.
“Untuk saat ini kita memakai ajir dari bambu Jepang. Kita tancapkan dekat pohon dan kita tali,” terangnya.
Dari penanaman sampai pemeliharaan tabebuya di sepanjang jalan lingkar ditangani oleh Tim Garangan 1 yang terdiri dari tiga personel. Taufiq menambahkan, keberhasilan membuat teduh jalan lingkar ini tak bisa bergantung pada pemkab saja, tetapi butuh peran serta dari masyarakat.
“Peran serta masyarakat untuk menjaga yang telah kita tanam. Sehingga tabebuya rosea ini benar-benar dapat memperindah dan meneduhkan kota Rembang,” pungkasnya.
Banyumas, Batara.news | Hal tersebut ditegaskan Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Yudha Airlangga, S.E., didepan segenap prajurit dan PNS baik Makorem 071/Wijayakusuma maupun Balak Aju Kodam IV/Diponegoro pada Jam Komandannya, Selasa (13/9/2022) di Gedung Pertemuan A.Yani Makorem 071/Wijayakusuma, Sokaraja, Banyumas.
Dalam Jam Komandannya, Kolonel Yudha mengatakan menilik perkembangan situasi yang sedang berkembang saat ini, segenap prajurit dan PNS harus tetap menjaga loyalitas tegak lurus dan sesuai rantai komando disetiap satuan.
“Setiap prajurit dan PNS tidak boleh ada yang bertindak sendiri-sendiri, kita harus tegak kokohkan loyalitas tegak lurus dan satu komando dalam setiap melaksanakan tugas maupun dalam beraktifitas diluar dinas”, jelasnya.
“Loyalitas dan soliditas sebagai Prajurit TNI AD harus selalu dijaga, serta menumbuhkan semangat dalam menyatukan dan memahami perbedaan sehingga menjadi kesatuan yang lebih kuat”, tegasnya.
Dijelaskan Kolonel Yudha, TNI berdasarkan UU No. 29 thn 1954 tentang pertahanan negara, Presiden ialah Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia.
Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Panglima TNI , Kasad , Kasal dan Kasau. Dalam penjabaranya adalah loyalitas tegak lurus kepada Presiden, Panglima TNI, Kasad, Pangdam dan Danrem. “TNI adalah alat pemersatu bangsa, sebagai Komandan Satuan ataupun Kepala Bagian yang ada disetiap satuan, harus bertanggung jawab terhadap kondisi moril prajurit yang berada dibawah komandonya”, terangnya.
“Satuan dilingkungan Korem, sejatinya memiliki asas satu kesatuan komando, dalam penggunaan kekuatan, yakni loyal kepada Bapak Panglima TNI dan dalam pembinaan kekuatan loyal kepada Bapak Kasad”, tegasnya.
Dikatakan Danrem, Korem 071/Wijayakusuma, dalam melaksanakan tugasnya untuk mendukung tugas-tugas Kodam IV/Diponegoro dalam menjalankan fungsi penggunaan kekuatan dan pembinaan kekuatan sehingga asas kesatuan komando sangat penting.
Pada kesempatan yang sama, Danrem memerintahkan segenap prajurit dan PNS untuk tidak terpancing isu-isu negatif perkembangan situasi saat ini.
Dan selalu bijak bermedia sosial, hal ini mengingat isu-isu tersebut sudah banyak diplintirkan dan diedit kata-katanya sehingga dapat membakar perasaan seseorang serta dapat memperkeruh keadaan, dan berakibat akan memprovokasi. “Hati-hati dengan media sosial, karena kadang-kadang media sosial mengangkat isu-isu yang sudah diplintir, diedit kata-katanya, sehingga membakar perasaan memprovokasi kita untuk berbuat hal lain atau berbuat negatif.
Saya berharap, kita tidak terpengaruh. Kita harus solid, kita harus tetap loyal kepada Panglima TNI sebagai pembina kekuatan dan Kasad sebagai pembina kekuatan”, pungkasnya.
Pati,Batara.news| Dinas Pendidikan menyatakan Tidak ada Dugaan Pungli atau iuran dengan dalih Sukarela di sekolah SMPN-2 Tayu sebesar 800 ribu Permurid, pasalnya pihak Dinas Pendidikan Pati susah memintai keterangan kepada kepala Sekolah SMPN-2 Tayu.
Sejak di terbitkan dugaan pungli di SMPN -2 Tayu terkait adanya dugaan Pungli pertanggal 8/9/2022 oleh media Batara.news , pihak di as pendidikan merespon dan menindak lanjuti adanya kebenaran tersebut,
SMPN-2 Tayu
Menurut hasil koreksi yang di lakukan oleh Dinas pendidikan Pati saat di konfirmasi Awak media melalui sambungan telefon, Fauzin Sarpras SMP dinas pendidikan Pati menjelaskan hasil koreksinya di SMPN -2 Tayu.
” Saya sudah konfirmasi dengan kepala sekolahnya bilangnya nggak ada, masalah pungli kalau komitenya ya gak tau”, Tegas Fauzin Sarpras Dinas Pendidikan Pati.
Sementara pihak sekolah SMPN-2 Tayu di konfirmasi melalui sambungan telefon dan Chat WA tidak ada jawaban , sebelumnya kepala sekolah SMPN-2 Tayu Fajar Setyo N , mengakui adanya iuran tersebut saat di temua dan di wawancarai oleh awak media,
Dalam upaya pembinaan Dinas Pendidikan kepada pihak sekolah SMPN-2 Tayu hanya sebatas menanyai saja tak ada tak ada upaya keras untuk menggali kebenaran adanya pungli tersebut, jika tak dinas pendidikan perlu bukti untuk menindak lanjuti adanya dugaan pungli di SMPN-2 Tayu, dari awak media siap membantu memberikan bukti-bukti adanya dugaan Pungli tersebut.
Pati,Batara.news| Dinas Pendidikan menyatakan Tidak ada Dugaan Pungli atau iuran dengan dalih Sukarela di sekolah SMPN-2 Tayu sebesar 800 ribu Permurid, pasalnya pihak Dinas Pendidikan Pati susah memintai keterangan kepada kepala Sekolah SMPN-2 Tayu.
Sejak di terbitkan dugaan pungli di SMPN -2 Tayu terkait adanya dugaan Pungli pertanggal 8/9/2022 oleh media Batara.news , pihak di as pendidikan merespon dan menindak lanjuti adanya kebenaran tersebut,
SMPN-2 Tayu
Menurut hasil koreksi yang di lakukan oleh Dinas pendidikan Pati saat di konfirmasi Awak media melalui sambungan telefon, Fauzin Sarpras SMP dinas pendidikan Pati menjelaskan hasil koreksinya di SMPN -2 Tayu.
” Saya sudah konfirmasi dengan kepala sekolahnya bilangnya nggak ada, masalah pungli kalau komitenya ya gak tau”, Tegas Fauzin Sarpras Dinas Pendidikan Pati.
Sementara pihak sekolah SMPN-2 Tayu di konfirmasi melalui sambungan telefon dan Chat WA tidak ada jawaban , sebelumnya kepala sekolah SMPN-2 Tayu Fajar Setyo N , mengakui adanya iuran tersebut saat di temua dan di wawancarai oleh awak media,
Dalam upaya pembinaan Dinas Pendidikan kepada pihak sekolah SMPN-2 Tayu hanya sebatas menanyai saja tak ada tak ada upaya keras untuk menggali kebenaran adanya pungli tersebut, jika tak dinas pendidikan perlu bukti untuk menindak lanjuti adanya dugaan pungli di SMPN-2 Tayu, dari awak media siap membantu memberikan bukti-bukti adanya dugaan Pungli tersebut.
Rembang, Batara.News| Beberapa hari yang lalu Pemerintah Kabupaten Rembang menggelar Forum Grub Discussion (FGD) tentang antisipasi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) termasuk mencegah inflasi.
Setelah satu minggu diberlakukannya harga baru 3 jenis BBM, solar, pertalite dan pertamax situasi di Kabupaten Rembang kondusif, tak ada gejolak. Namun hari minggu puluhan petani melakukan protes dengan membawa traktor ke SPBU di Kecamatan Kragan karena kesulitan membeli BBM bersubsidi dengan menggunakan derigen.
Hal tersebut kemudian direspon oleh Bupati Rembang Abdul Hafidz dengan menggelar rapat koordinasi dalam rangka menyamakan kebijakan BBM dan LPG bersubsidi untuk para nelayan, petani dan pelaku UMKM pada hari ini di aula lantai 4 kantor Bupati.
Rakor dihadiri oleh pihak Pertamina, para pengelola SPBU, perwakilan nelayan, petani dan pelaku UMKM.
Bupati Hafidz menjelaskan kepada awak BBM bersubsidi diperuntukkan untuk orang kecil, jangan sampai mereka dipersulit untuk membelinya. Sehingga rakor ini menjelaskan secara detail antara Pertamina, pengusaha SPBU dan agen elpiji.
“Pemahaman bersama ini agar semuanya tidak saling melempar kesalahan, tidak ada yang bilang saya tidak tahu, pokoknya begini dan ini harus kita hindari, semua harus terbuka.”
Bupati menyayangkan jika ada SPBU yang menolak petani membeli solar untuk traktor dan kepentingan memompa air di sawah. Iapun tak ingin ada nelayan yang kapalnya di bawah 5 Gross Ton (GT) yang kesulitan membeli BBM bersubsidi.
“Semua permasalahan bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Seperti rakor pada hari ini cara untuk mencari solusi , jika seperti di kragan kemarin sama- sama rugi, ” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu Abi koordinator BBM dan Elpiji wilayah Rembang dan Blora dari Pertamina regional jawa bagian tengah menjelaskan menurut Peraturan Presiden (Perpres) nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa petani yang ingin membeli BBM solar bersubsidi harus membawa surat rekomendasi minimal dari Kepala Desa. Namun untuk pembelian pertalite petani harus meminta surat rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Pangan.
“Kalau perikanan nelayan dengan kapal kurang dari atau sama dengan 30 GT yang terdaftar di kementrian kelautan dan perikanan, terverifikasi dan rekomendasi SKPD (Dinas terkait-red) dan pembudidaya ikan juga dengan rekomendasi dari SKPD.”
Sedangkan untuk pelaku UMKM pembelian BBM bersubsidi juga membawa surat rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Herry Martono Sub Koordinator Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Dinlutkan meminta adanya kesepahaman antara pengelola SPBU dengan operator tentang aturan pembelian BBM bersubsidi. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelayanan kepada masyarakat.
Rembang, Batara.News| Beberapa hari yang lalu Pemerintah Kabupaten Rembang menggelar Forum Grub Discussion (FGD) tentang antisipasi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) termasuk mencegah inflasi.
Setelah satu minggu diberlakukannya harga baru 3 jenis BBM, solar, pertalite dan pertamax situasi di Kabupaten Rembang kondusif, tak ada gejolak. Namun hari minggu puluhan petani melakukan protes dengan membawa traktor ke SPBU di Kecamatan Kragan karena kesulitan membeli BBM bersubsidi dengan menggunakan derigen.
Hal tersebut kemudian direspon oleh Bupati Rembang Abdul Hafidz dengan menggelar rapat koordinasi dalam rangka menyamakan kebijakan BBM dan LPG bersubsidi untuk para nelayan, petani dan pelaku UMKM pada hari ini di aula lantai 4 kantor Bupati.
Rakor dihadiri oleh pihak Pertamina, para pengelola SPBU, perwakilan nelayan, petani dan pelaku UMKM.
Bupati Hafidz menjelaskan kepada awak BBM bersubsidi diperuntukkan untuk orang kecil, jangan sampai mereka dipersulit untuk membelinya. Sehingga rakor ini menjelaskan secara detail antara Pertamina, pengusaha SPBU dan agen elpiji.
“Pemahaman bersama ini agar semuanya tidak saling melempar kesalahan, tidak ada yang bilang saya tidak tahu, pokoknya begini dan ini harus kita hindari, semua harus terbuka.”
Bupati menyayangkan jika ada SPBU yang menolak petani membeli solar untuk traktor dan kepentingan memompa air di sawah. Iapun tak ingin ada nelayan yang kapalnya di bawah 5 Gross Ton (GT) yang kesulitan membeli BBM bersubsidi.
“Semua permasalahan bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Seperti rakor pada hari ini cara untuk mencari solusi , jika seperti di kragan kemarin sama- sama rugi, ” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu Abi koordinator BBM dan Elpiji wilayah Rembang dan Blora dari Pertamina regional jawa bagian tengah menjelaskan menurut Peraturan Presiden (Perpres) nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa petani yang ingin membeli BBM solar bersubsidi harus membawa surat rekomendasi minimal dari Kepala Desa. Namun untuk pembelian pertalite petani harus meminta surat rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Pangan.
“Kalau perikanan nelayan dengan kapal kurang dari atau sama dengan 30 GT yang terdaftar di kementrian kelautan dan perikanan, terverifikasi dan rekomendasi SKPD (Dinas terkait-red) dan pembudidaya ikan juga dengan rekomendasi dari SKPD.”
Sedangkan untuk pelaku UMKM pembelian BBM bersubsidi juga membawa surat rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Herry Martono Sub Koordinator Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Dinlutkan meminta adanya kesepahaman antara pengelola SPBU dengan operator tentang aturan pembelian BBM bersubsidi. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelayanan kepada masyarakat.
Pati, Batara.news | Dian Dwi Budiyanto, Manajer Persipa Pati berharap para penonton taat pada regulasi yang ada. Mengingat sejumlah regulasi di Liga 2 berbeda jauh dengan regulasi saat di Liga 3 lalu.
Ia mengatakan pada Liga 2 ini sejumlah peraturan memang terasa lebih ketat dari sebelumnya. Seperti keberadaan regulasi tidak boleh merekamnya penonton di dalam Stadion saat pertandingan berlangsung.
Menurutnya adanya live atau siaran langsung sudah menjadi regulasi yang diatur oleh penyelenggara Liga. PT LIB sebagai penyelenggara memang tidak mengizinkan adanya siaran langsung selain dari Emtek maupun dari LIB sendir.
“Kalau di luar itu terbukti ada foto ataupun video nanti yang terkena sangsi persipa Pati, ” terangnya.
Aturan yang sama juga terkait kapasitas penjualan tiket. Menurutnya banyaknya tiket yang beredar yang ada di Stadion Joyo Kusumo didasarkan pada kapasitas. Dimana kapasitas Stadion Joyo Kusumo hanya mampu menampung jumlah penonton hingga 5 ribu saja untuk saat ini.
“Jumlah atau kapasitas di stadion juga sudah dijatah oleh LIB, bila mana lebih dari kapasitas dan dihitung oleh LIB lebih, kita juga akan didenda. Jadi itu yang kita sikapi bareng-bareng, ” terangnya.
Sehingga ia berharap masyarakat lebih tertib dalam hal ini. Ia juga berharap para suporter untuk membeli tiket jauh-jauh hari agar tidak kehabisan.
Selain menjawab siaran live maupun penjualan tiket, Dia juga mengapresiasi para suporter Persipa Pati karena tidak menyalakan flare maupun melakukan pelemparan botol. Ia memuji atas sikap itu suporter Pati cukup dewasa dalam laga home pertama mereka.
Akan tetapi ia juga berharap kedepannya sikap ini ditunjukkan terus oleh suporter. Pasalnya jika terjadi adanya pelemparan botol maupun flare Persipa Pati akan terancam sanksi berapa denda.
Apalagi hal ini terjadi tentu akan memberi kerugian bagi Persipa sendiri. Dian sendiri menjelaskan 1 pelemparan botol maupun flare sebanyak Rp 25 juta.
Kita tidak ingin seperti ada PSCS Cilacap juga kena sangsi berupa denda. Kalau banyak denda ke Persipa Pati juga berat untuk membayar. Karena kita sendiri masih secara finansial kita masih kekurangan,” ujarnya.
Pati, Batara.news | Dian Dwi Budiyanto, Manajer Persipa Pati berharap para penonton taat pada regulasi yang ada. Mengingat sejumlah regulasi di Liga 2 berbeda jauh dengan regulasi saat di Liga 3 lalu.
Ia mengatakan pada Liga 2 ini sejumlah peraturan memang terasa lebih ketat dari sebelumnya. Seperti keberadaan regulasi tidak boleh merekamnya penonton di dalam Stadion saat pertandingan berlangsung.
Menurutnya adanya live atau siaran langsung sudah menjadi regulasi yang diatur oleh penyelenggara Liga. PT LIB sebagai penyelenggara memang tidak mengizinkan adanya siaran langsung selain dari Emtek maupun dari LIB sendir.
“Kalau di luar itu terbukti ada foto ataupun video nanti yang terkena sangsi persipa Pati, ” terangnya.
Aturan yang sama juga terkait kapasitas penjualan tiket. Menurutnya banyaknya tiket yang beredar yang ada di Stadion Joyo Kusumo didasarkan pada kapasitas. Dimana kapasitas Stadion Joyo Kusumo hanya mampu menampung jumlah penonton hingga 5 ribu saja untuk saat ini.
“Jumlah atau kapasitas di stadion juga sudah dijatah oleh LIB, bila mana lebih dari kapasitas dan dihitung oleh LIB lebih, kita juga akan didenda. Jadi itu yang kita sikapi bareng-bareng, ” terangnya.
Sehingga ia berharap masyarakat lebih tertib dalam hal ini. Ia juga berharap para suporter untuk membeli tiket jauh-jauh hari agar tidak kehabisan.
Selain menjawab siaran live maupun penjualan tiket, Dia juga mengapresiasi para suporter Persipa Pati karena tidak menyalakan flare maupun melakukan pelemparan botol. Ia memuji atas sikap itu suporter Pati cukup dewasa dalam laga home pertama mereka.
Akan tetapi ia juga berharap kedepannya sikap ini ditunjukkan terus oleh suporter. Pasalnya jika terjadi adanya pelemparan botol maupun flare Persipa Pati akan terancam sanksi berapa denda.
Apalagi hal ini terjadi tentu akan memberi kerugian bagi Persipa sendiri. Dian sendiri menjelaskan 1 pelemparan botol maupun flare sebanyak Rp 25 juta.
Kita tidak ingin seperti ada PSCS Cilacap juga kena sangsi berupa denda. Kalau banyak denda ke Persipa Pati juga berat untuk membayar. Karena kita sendiri masih secara finansial kita masih kekurangan,” ujarnya.
