Nasional

Bojonegoro,-Batara.news||

Seorang warga Desa Sumberarum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa timur dibuat resah dengan adanya kabel WiFi yang kendor atau terjuntai hingga menyentuh tanah.

Dikatakan LK (50), pemilik lahan yang dilintasi kabel tersebut mengaku terganggu dengan adanya kabel yang menjuntai ke tanah hingga menghalangi dirinya ketika akan melintasi jalan tersebut.

“Kalau seperti ini bagaimana pertanggung jawaban penyedianya, biar bagaimana supaya segera ada penertiban. Intine saya minta pertanggung jawaban trus mengenai penertiban kabel wifi ini.” tegasnya,

Berdasarkan informasi, pihak penyedia atau pemasang kabel tersebut bernama Selo. Namun, saat di konfirmasi ihwal perijinan dan estetika keindahan lingkungan dirinya memilih bungkam alias tak ada tanggapan.

Lantaran keberadaan kabel tersebut dapat mengancam keselamatan jiwa, masyarakat berharap hal itu segera ditertibkan oleh pihak pemerintah daerah.

/Ali

Bojonegoro,-Batara.news|| Jelang perhelatan pesta demokrasi yang akan berlangsung pada 14 Februari 2023, jajaran TNI Kodim 0813 Bojonegoro, Jawa Timur, nyatakan siap membantu Pemerintah dan Kepolisian untuk mengamankan proses Kontestasi Pemilihan Umum.

Kesiapan pengamanan baik secara personel maupun materiil tersebut dikomitmenkan saat Apel Gelar Pasukan yang berlangsung di Lapangan Markas Kodim pagi tadi, Sabtu,10 Februari 2024. lalu dilanjutkan dengan patroli kewilayahan diseputaran Bojonegoro Kota.

Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim, SE., MM., menyatakan bahwa untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, prajurit TNI Kodim 0813 Bojonegoro beserta jajaranya siap memberikan bantuan kepada Pemerintah dan Polri untuk pengamanan Pemilu 2024.

Kepada para Babinsa, Dandim 0813 Bojonegoro berharap agar lebih aktif lagi memantau perkembangan wilayahnya masing-masing. Sehingga, potensi konflik yang memicu menganggu jalannya kelancaran pesta demokrasi dapat ditindaklanjuti dan diminimalisir.

“Tingkatkan komunikasi dan kerja sama yang baik dengan unsur tiga pilar diwilayah, Kepala Desa, Bhabinkamtibmas untuk bersama-sama memonitor perkembangan diwilayah,” pinta Letkol Czi Arief Rochman Hakim, SE., MM.

Pada kesempatan itu juga, Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim, SE., MM., menegaskan kepada seluruh prajurit Kodim 0813 Bojonegoro apa yang menjadi penekanan pimpinan TNI untuk tetap menjunjung tinggi Netralitas dan loyalitas terhadap konstitusi dan pemerintah.

“Selaku aparat teritorial, kami menghimbau semua masyarakat untuk tidak golput saat Pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Gunakan hak suara dengan baik, memilih Presiden dan Wakil Presiden maupun anggota Legislatif,” pungkasnya Letkol Czi Arief Rochman Hakim, SE.,MM.

(Al/Lis)

Satgas DPD IPK Sumut Gelar Deklarasi Pemilu Damai 2024 Ajak masyarakat tidak Golput

*Sumatera Utara, Batara.news|| Satuan Tugas Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Pemuda Karya Sumatera Utara (Satgas DPD IPK Sumut) menggelar deklarasi Pemilihan Umum (Pemilu) damai tahun 2024.

Deklarasi yang dihadiri oleh Satgas Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IPK tersebut dilaksanakan di Kantor Satgas DPP IPK, Jalan Sriwijaya Ujung No. 10, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Jumat (09/02/2024) pagi.

Wakil Ketua Satgas DPP IPK, Agus Andre, SH, dihadapan seluruh kader mengatakan deklarasi tersebut dilakukan dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai ke bhinneka tunggal eka Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di wilayah Sumatera Utara menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

“DPD Ikatan Pemuda Karya Sumatera Utara dipandang perlu memberikan pernyataan sikap untuk mendukung penuh terselenggaranya Pemilu Damai 2024 dan menyerukan sikap menolak segala bentuk tindakan yang mengganggu Kamtibmas,” ucap Agus.

Adapun pernyataan sikap Satgas DPD IPK Sumut yang dipimpin langsung oleh Agus adalah:

1. Mengajak seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk sukseskan Pemilu 2024 yang aman dan damai.

2. Menolak segala bentuk politik identitas dan upaya provokasi yang dapat memecah belah persaudaraan serta tindakan yang mencederai pesta demokrasi.

3. Bersama-sama menangkal berita hoaks dan ujaran kebencian yang dapat mengganggu jalannya Pemilu 2024.

4. Masyarakat yang mempunyai hak pilih agar gunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani dan tidak golput serta harus menghargai perbedaan pilihan setiap orang.

5. Bersama kita jaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Sumatera Utara menjelang dan setelah pelaksanaan Pemilu 2024.

Ditemui usai pembacaan pernyataan sikap, kepada Wartawan, Agus mengatakan pihaknya berharap Pemilu 2024 berjalan dengan damai, aman dan tentram tanpa perpecahan ditengah masyarakat.

“Kita menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar menjaga keamanan dan ketertiban pada saat tanggal 14 Februari 2024, supaya berjalan dengan lancar dan damai. Kemudian, kepada masyarakat juga kita meminta jangan ada yang golput,” kata Wakil Ketua Satgas DPP IPK itu.

Sementara, Sekertaris Satgas DPP IPK, Rukun Sembiring, SE, meminta seluruh kader IPK untuk menjaga kedamaian dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan baik pada saat menjelang hari hak Pemilu maupun setelah Pemilu.

“Kami kader IPK seluruh Indonesia tetap taat pada aturan yang berlaku, inilah kami jajaran pengurus siap memonitoring pada seluruh TPS. Apabila ada mengganggu yang tidak baik dan menyebarkan berita-berita hoax yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk membuat Pemilu tidak bagus, maka kami seluruh kader IPK akan menjadi garda terdepan untuk melawan dan menolak,” tegas Rukun Sembiring.

Diketahui, usai deklarasi, Satgas DPD IPK Sumut bersama Satgas DPP IPK turun kejalan membagikan brosur pernyataan sikap dukung Pemilu damai 2024 kepada masyarakat, dengan tujuan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk saling bergandengan tangan menjaga kekondusifan penyelenggaraan Pemilu.

Hadir pada deklarasi tersebut, Wakil Ketua Satgas DPP IPK, Agus Andre, SH, Wakil Ketua Satgas DPP IPK, Eddy Sinaga, Sekertaris Satgas DPP IPK, Rukun Sembiring, SE, Ketua Harian Satgas DPP IPK, Nampat Ginting, Komandan Provos Satgas DPP IPK, Dedi Kusniadi, Ketua Satgas DPD IPK Sumut, Sartoto Barus, dan Sekertaris Satgas DPD IPK Sumut, Agus Salim, beserta ratusan kader IPK.

*/(Gion/Lis/Rizky Zulianda)*

Bojonegoro -Batara.news|| Pengajian rutin Muslimat Fatayat Nu se Kecamatan Dander, Bojonegoro, Jatim yang digelar di halaman Taman Doeloer 7 Rumah Makan Harisa, pada Kamis, 08 Februari berlangsung meriah dan penuh makna.

Saking meriahnya, bahkan orang nomer satu di Kantor Kejaksaan Negeri Provinsi Banten juga turut menghadiri pengajian tersebut dan rela berbaur ditengah-tengah warga masyarakat .

Sembari meneriakkan yel yel khas NU, KH. Alamul Huda pengasuh pondok pesantren Al Rosyid Kendal Ngumpakdalem Kecamatan Dander sekaligus penceramah dalam pengajian tersebut mengatakan, Muslimat Nu penyemangat pemersatu bangsa.

“muslimat Joss., muslimat mantap.,Indonesia Jaya., NKRI harga mati. Sebagai organisasi umat muslim terbesar di Indonesia, kader muslimat NU mempunyai peran penting dalam terciptanya kesatuan dan perdamaian di negara tercinta ini.” Tutur Kyai karismatik yang akrab dipanggil Gushuda,

Ditengah mauidhohnya Gus Huda, juga membacakan beberapa kata-kata mutiara dan beberapa puisi untuk seluruh anggota pengurus Muslimat Fatayat NU se-kecamatan Dander, termasuk didalamnya do’a dan harapan untuk para calon pemimpin Negeri agar lebih baik dan jujur guna menyambut kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dijaman keemasan.

Di sela-sela kegiatan Didik Farhan, SH., MH, Kajati Banten mengaku tak dapat berkomentar banyak selain terpukau setelah melihat antusias warga masyarakat Bojonegoro ihwal mengikuti pengajian tersebut.

“Saya tidak memberikan banyak komentar, singkat saja yang pasti saya terpukau melihat antusias warga masyarakat. Sebagai tamu yang kebetulan usai menghadiri takziyah di Bojonegoro, saya mengucapkan banyak terimakasih kepada panitia dan warga masyarakat yang telah menerima saya dengan baik.”tandasnya.(Al)

Reporter:Ali sugiono

Editor :Ari wibowo

BOJONEGORO, -Batarra.news||

Hati nurani Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, akhirnya tergugah setelah perkara pencurian ayam milik Kepala Desa Pandantoyo, Siti Kholifah yang dilakukan oleh terdakwa Suyatno (58) warga Dukuh Krajan, Desa Pandantoyo, Kecamatan Temayang, Bojonegoro, Jatim, digelar.

Bagaimana tidak, Perkara yang sempat menuai sorotan oleh warga net tersebut, akhirnya dikandaskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan memutus bebas terdakwa Suyatno.

Majelis hakim Mahendra Prabowo Kusumo Putro, menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa telah dapat membuktikan eksepsi surat dakwaan jaksa penuntut umum yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, maka oleh karenanya berdasarkan hukum keberatan penasihat hukum tersebut haruslah diterima.

“Menimbang, bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa diterima, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan,” katanya. Rabu, 07 Februari 2024.

Lantaran terdakwa berada dalam tahanan, majelis hakim juga memerintahkan agar segera dibebaskan dan biaya perkara tersebut dibebankan oleh negara.

Berdasarkan surat dakwaan penuntut umum Nomer Reg. Perkara PDM-03/M.5.16.3/Eoh.2/1/2024 tanggal 18 Januari 2024 dinyatakan batal demi hukum. Dan keberatan penasehat hukum terdakwa diterima.

“Memerintahkan kepada panitera mengembalikan berkas perkara ini kepada penuntut umum,” imbuhnya,

Menanggapi putusan tersebut, penasehat hukum terdakwa Muhammad Hanafi, mengaku lega atas diterimanya eksepsi pada sidang oleh mejelis hakim. Terlebih dalam putusan, majelis hakim memutuskan telah menerima eksepsi terdakwa dan menolak dakwaan JPU.

“Alhamdulillah, pada sidang saat ini putusan majelis hakim, klein kami dibebaskan tanpa syarat,” pungkasnya.

Sementara itu, menyoal tentang putus bebas tersebut, Kades Pandantoyo selaku orang yang memenjarakan Suyatno hanya gegara dituding mencuri ayam kesayangannya hanya memberikan caption senyum 😊😊😊😊.(Al / Red)

Reporter : Ari wibowo

BOJONEGORO -Batara.news||

2 Kepala Dinas, 1 Kepala Bidang, dan 1 Kepala Penegak Perda di Bojonegoro, Jawa Timur, terkesan mlempem ketika diminta tanggapan secara akademis ihwal pembangunan menara tower telekomunikasi di Desa Turi, Kecamatan Tambakrejo, yang disinyalir belum memiliki dokumen perizinan lengkap.

Mereka ialah, Kepala Dinas Pekerjaan umum, Kepala Bidang Tata Ruang, dan Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Kepala Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Setelah diberitakan sebelumnya mengenai keberadaan menara tower telekomunikasi di Desa Turi yang dikatakan Yusnita, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) belum berizin, hingga sampai saat ini ke 4 pejabat publik tersebut memilih bungkam ketika ditanya mengenai tindak lanjut persoalan tersebut.

Padahal berdasarkan aturan, ke 4 pejabat tersebut memilik peran penting dalam hal regulasi peizinan hingga pengawasan terhadap proses pembangunan menara tower yang ada di daerah.

Namun, bukannya seirama dalam berkoordinasi mereka malah terkesan ngeles atau lempar tanggung jawab dan memilih mencari pembenaran masing-masing.

Misalnya seperti keterangan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Bojonegoro, Taufik Isnanto ST.Mm, secara langsung dirinya mengatakan yang mempunyai kewenangan memberikan sanksi atas proyek pembangunan menara tower di Desa Turi ialah DPMPTSP. Hal itu lantaran pihaknya hanya berperan sebagai pemberi informasi seputar tata ruang saja.

Selanjutnya, ketika informasi mengenai persoalan tersebut disampaikan kepada Kepala Satpol PP Bojonegoro, pihaknya mengaku akan melakukan koordinasi dengan pihak perizinan (DPMPTSP). Namun selang beberapa hari dikonfirmasi kembali tentang hasil koordinasi itu, dirinya malah memilih bungkam.

Padahal Satpol PP memiliki peran melekat yakni melakukan penindakan dalam proses pelanggaran Peraturan Daerah. Lantas ada apa dibalik berdirinya menara tower telekomunikasi di Desa Turi yang jelas dikatakan DPMPTSP Bojonegoro belum berizin itu ? ? ?

Atas bungkamnya ke 4 pejabat negara itu sontak mematik perspektif minor ditengah kasak kusuk perbincangan para aktivis sosial kontrol di Bojonegoro, banyak yang menilai dan mencurigai diamnya 4 pejabat teras Pemkab Bojonegoro tersebut karena sudah terkena Bumbu Cuan alias dikondisikan dengan uang.

“Tower itu berdiri diatas tanah kades, dan kabarnya belum dibayar lunas. Artinya kalau hal itu ditindak Pemkab, secara otomatis akan mengganggu pencairan yang akan diterima si Kades. Sehingga berbagai upaya akan dilakukan supaya dapat mengondisikan para pejabat penting tersebut agar tetap duduk manis dibalik meja kerjanya sembari menunggu cuan mengalir melalui nomer cantik masing-masing.” cetus Heriyanto Ketua PGN Makoda Bojonegoro.

/Ali