Polri Keluarkan Aturan Optimalkan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui ETLE dan Tiadakan Razia

Berita Terkini, Headline News, Nasional, Politik & Hukum|oleh

 

Batara.news | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menerbitkan aturan terkait pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas. Dalam surat telegram bernomor ST/1044/V/HUK.6.2/2023 tertanggal 16 Mei 2023, yang ditandatangani Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Firman Shantyabudi, para jajaran polisi lalu lintas (Polantas) untuk mengoptimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas secara humanis dengan pemanfaatan Electronic Traffic Low Enforcement atau ETLE.

 

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, aturan dalam surat telegram tersebut jajaran polisi lalu lintas dilarang untuk melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas secara stasioner atau razia.

 

“Para Dirlantas untuk memerintahkan jajarannya untuk tak melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas secara stasioner atau razia,” kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, (19/5/2023).

 

Sandi menuturkan, jajaran Dirlantas juga diminta mengoptimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan ETLE yang ada di wilayah masing-masing, serta meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan Pemda dan stakeholders lain untuk pengadaan sistem perangkat ETLE di wilayah masing-masing.

 

Lebih lanjut, Sandi mengatakan, untuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang belum tercakup dalam sistem ETLE dan pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dengan fatalitas tinggi, seperti berkendara di bawah umur, berboncengan lebih dari dua orang,

menggunakan ponsel saat berkendara, menerobos traffic light, tidak menggunakan helm, melawan arus, melebihi batas kecepatan, berkendara di bawah pengaruh alkohol, kelengkapan kendaraan tidak sesuai standar dan menggunakan pelat nomor palsu, serta kendaraan overload dan over dimensi, dilakukan penindakan oleh tim khusus yang sudah memiliki surat perintah dan bersertifikasi petugas penindakan pelanggaran lalu lintas.

 

“Aturan ini dikeluarkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal dan meminimalisir pelanggaran yang dilakukan anggota saat di lapangan,” kata Sandi.

 

Jika dalam prakteknya ada anggota di lapangan melakukan pelanggaran dan penyimpangan, kata Sandi, akan diberikan sanksi tegas mulai dari sanksi disiplin, sanksi kode etik hingga pidana.

 

“Para jajaran Dirlantas juga diminta menyosialisasikan tentang cara penyelesaian tilang elektronik atau ETLE yang mempermudah masyarakat,” ujarnya.

 

/Red

Ganjar di Sambut Dengan Hangat Saat Sowan di Rumah Tuan Guru Syaifuddin Zuhri, Banjarmasin

Berita Daerah, Ekonomi, Nasional|oleh

Batara.news

BANJARMASIN – Di sambut Pelukan hangat, diberikan oleh Tuan Guru Syaifuddin Zuhri kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat Ganjar sowan ke rumahnya di Jl Banjar Indah, Pemurus Dalam, Kota Banjarmasin, Rabu (12/10). Wajah Tuan Guru Syaifuddin Zuhri nampak sumringah, saat mencium pipi kanan kiri Ganjar dan menggandengnya untuk duduk di ruang tamu.

“Mari pak Ganjar duduk di sini. Ini ada Soto Banjar dan ini namanya kalau orang sini menyebutnya makanan Gogodoh,” kata Tuan Guru.

Ganjar pun mencicipi makanan Gogodoh yang disajikan. Sambil tersenyum, Ganjar mengatakan bahwa camilan itu adalah pisang goreng.

“Ini kalau di tempat kami, abah, namanya pisang goreng. Lha ini soto Banjar yang terkenal itu ya. Rasanya enak sekali,” ucap Ganjar sambil menyeruput kuah soto Banjar yang ada di hadapannya.

Gambar Ganjar Sowan di Rumah Tuan Guru Syaifudin Zuhri Banjarmasin

Obrolan panjang Ganjar dengan Tuan Guru Syaifuddin Zuhri yang juga keturunan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari ini berlangsung sangat gayeng. Ulama yang dikenal dengan sebutan Tuan Guru Banjar Indah itu bercerita tentang sejarah nenek moyangnya saat menyebarkan agama Islam pada Ganjar.

“Ayah saya itu selain guru ngaji juga tentara pak Ganjar. Beliau itu dekat sekali dengan almarhum Gus Dur,” kata Tuan Guru.

Selain berbincang dan bercerita, Tuan Guru Banjar Indah juga berdiskusi terkait banyak hal dengan Ganjar. Sejumlah wejangan diberikan Tuan Guru pada Ganjar.

Ganjar juga diberi kehormatan memegang tongkat milik Tuan Guru Banjar Indah. Tongkat itu merupakan warisan dari nenek moyangnya yang diwariskan turun temurun. Tongkat berwarna coklat itu dipegang dan dicium Ganjar.

“Ini tongkat dari abah saya, abah saya dari abahnya dan seterusnya. Ini warisan turun temurun, pak,” kata Tuan Guru Banjar Indah.

Usai ngobrol bersama, Tuan Guru Banjar Indah kemudian mendoakan Ganjar. Ia juga sempat mengusap punggung Ganjar setelah doa selesai. Ganjar kemudian berpamitan sambil kembali mencium tangan Tuan Guru.

“Iya tadi beliau lebih banyak cerita soal sejarah, cerita banyak hal yang sifatnya lucu sehingga memberikan nilai-nilai kesejukan dalam relasi sosial, keagamaan, membawa sejarah yang sangat panjang sekali. Dan ternyata bapaknya tentara, jadi ada disiplin yang sangat luar biasa,” katanya.

Ganjar juga mengagumi Tuan Guru Banjar Indah ini. Menurutnya, Tuan Guru Banjar Indah adalah sosok ulama yang berilmu dan selalu memberikan kesejukan.

“Beliau ini berilmu, jadi ngajinya juga di banyak tempat, menjadi santri di banyak tempat. Dan tentu saja ya, sebagai orang tua sekaligus guru mengajarkan kebaikan-kebaikan. Nadanya sejuk, enak, nyaman dan tidak ada kemudian yang sesuatu berbeda itu ditabrak-tabrakkan,” pungkasnya.

/Red

Kabar Gembira, 3.% Dana Desa Untuk Operasional Pemerintah Desa

Nasional|oleh

Batara.news

Jakarta | kepala Desa kini diperbolehkan menggunakan dana Desa untuk kebutuhan operasional pemerintahan Desa, tentu ini menjadi kabar gembira untuk kepala Desa dalam menjalankan tugasnya.

Di mulai tahun 2023 sebanyak tiga persen alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sudah dapat dipergunakan untuk operasional pemerintah desa.

Hal itu disampaikan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar saat menerima kunjungan Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan M Daud (HRD), di ruang kerjanya Kantor Kemendes PDTT, Jakarta Selatan, Rabu 31 Agustus 2022 sore.

Disebutkan Abdul Halim dan HRD, dana operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

Biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

Kemudian biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan, kesusahan, musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga atau masyarakat.

Biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan.

Sementara itu HRD menambahkan, dirinya berharap agar penggunaan tiga persen dana desa yang bersumber dari APBN tersebut dapat digunakan secara Lump sum oleh pemerintah desa.

Lump sum adalah salah satu metode pembayaran untuk memudahkan transaksi dalam jumlah besar.

“Alhamdulillah kabar gembira ini dapat dirasakan oleh Keuchik dan perangkat desa di seluruh Indonesia, khususnya Aceh,” kata Bupati Bireuen Periode 2012-2017.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Bireuen Aceh ini, terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh. Baik aspirasi kepala desa maupun masyarakat desa.


“Alhamdulillah berkat doa dan dukungan masyarakat dan pemerintah desa, insyaAllah semua aspirasi masyarakat dapat kita perjuangkan dan terealisasikan,” pungkas HRD.
Informasi di langsir dari Detikacehnews.id

/Red

Kabar Gembira, 3.% Dana Desa Untuk Operasional Pemerintah Desa

Nasional|oleh

Batara.news

Jakarta | kepala Desa kini diperbolehkan menggunakan dana Desa untuk kebutuhan operasional pemerintahan Desa, tentu ini menjadi kabar gembira untuk kepala Desa dalam menjalankan tugasnya.

Di mulai tahun 2023 sebanyak tiga persen alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sudah dapat dipergunakan untuk operasional pemerintah desa.

Hal itu disampaikan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar saat menerima kunjungan Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan M Daud (HRD), di ruang kerjanya Kantor Kemendes PDTT, Jakarta Selatan, Rabu 31 Agustus 2022 sore.

Disebutkan Abdul Halim dan HRD, dana operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

Biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

Kemudian biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan, kesusahan, musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga atau masyarakat.

Biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan.

Sementara itu HRD menambahkan, dirinya berharap agar penggunaan tiga persen dana desa yang bersumber dari APBN tersebut dapat digunakan secara Lump sum oleh pemerintah desa.

Lump sum adalah salah satu metode pembayaran untuk memudahkan transaksi dalam jumlah besar.

“Alhamdulillah kabar gembira ini dapat dirasakan oleh Keuchik dan perangkat desa di seluruh Indonesia, khususnya Aceh,” kata Bupati Bireuen Periode 2012-2017.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Bireuen Aceh ini, terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh. Baik aspirasi kepala desa maupun masyarakat desa.


“Alhamdulillah berkat doa dan dukungan masyarakat dan pemerintah desa, insyaAllah semua aspirasi masyarakat dapat kita perjuangkan dan terealisasikan,” pungkas HRD.
Informasi di langsir dari Detikacehnews.id

/Red

Kepala Dinas Pendidikan Tanggapi Adanya kabar Iuran Dengan Dalih Sukarela 800 Ribu di SMPN-2 Tayu

Berita Daerah, Nasional|oleh

Batara.news

Pati,Batara.news | Kepala Dinas Pendidikan Tanggapi adanya kabar Iuran Dengan Dalih Sukarela 800 Ribu di SMPN-2 Tayu, hal ini sangat bertolak belakang dengan dengan himbuan Gubernur Jawatengah Ganjar Pranowo yang mengatakan Sekolah Gratis-tis tidak ada alasan pungututan iuran dengan alasan bentuk apapun.

Adanya kabar Iuran 800 Permurid yang sempat di beritakan di beberapa media, prihal Sekolahan SMPN-2 Tayu yang notabennya di nilai membebani para walimurid SMPN-2 Tayu dengan dalih Sukarela namun dalam poinya pihak sekolahan SMPN-2 Tayu membuat bajet angka 800 ribu terendah 600 ribu.

SMPN-2 Tayu

Kepala dinas pendidikan Pati Winarto memberi tanggapan 9/9/2022 melalui sambungan telefon seluler saat di konfirmasi Awak media, prihal adanya Sekolahan SMPN-2 Tayu yang menjalan kegiatan itu, menurut Kadisdik Pati Winarto, Tidak menjadi masalah jika benar itu hanya sifatnya suka rela dan tidak ada tarjet batasan yang di tentukan, dan bagi yang tidak mampu tidak membayar juga tidak apa-apa.

” SMPN-2 Tayu sudah ada rekomendasi dari dinas, dan sepanjang dengan catatan sukarela tidak ada paksaan tidak apa-apa boleh-boleh saja ” jelas Winarto Kadisdik Pati.

Namun pihak sekolah SMPN-2 Tayu harus jelas dalam memberikan sosialisasi kepada Walimurid, dan dapat bertanggung jawab secara jelas regulasinya. Imbuh Winarto Kadisdik Pati.

Sementara di ketahui data yang dihimpun oleh awak media Kegiatan di SMPN-2 Tayu banyak melenceng dengan pernyataan Gubernur Jawatengah Ganjar Pranowo dan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Pati Winarto, hanya sebagian kecil saja yang di perbolehkan.

Sementara pihak Dinas Pendidikan kabupaten dan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut agar dapat di ketahui secara jelas, adanya dugaan penyimpangan iuran berdalih sukarela di SMPN-2 Tayu.

/Red

Bertemu Para Pimpinan Lembaga Negara, Presiden Jokowi Bahas Krisis Global

Nasional|oleh

Batara.News

Batara.news_l Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan para pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 12 Agustus 2022. Dalam keterangannya selepas pertemuan, Presiden menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas tentang krisis global yang sedang terjadi di beberapa negara di dunia, mulai dari krisis pangan, krisis energi, hingga krisis keuangan.

“Kita berbicara mengenai krisis global yang berkaitan dengan krisis pangan, krisis energi, dan juga krisis keuangan. Kita berbagi, sharing mengenai hal-hal yang berkaitan dengan domestik kita, baik yang berkaitan dengan pangan, yang berkaitan dengan energi, dan juga yang berkaitan dengan keuangan,” ujar Presiden.

Selain itu, Kepala Negara menuturkan bahwa pertemuan tersebut juga membahas tentang subsidi pemerintah dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga energi. Presiden menyebut, saat ini Indonesia telah memberikan jumlah subsidi yang cukup besar dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Cari negara yang subsidinya sampai Rp502 triliun karena kita harus menahan harga Pertalite, gas, listrik, termasuk Pertamax, gede sekali. Tapi apakah angka Rp502 triliun ini masih terus kuat bisa kita pertahankan?” tutur Kepala Negara.

Presiden Jokowi pun meminta jajarannya untuk terus waspada apabila APBN tidak lagi kuat untuk memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara terus menerus sehingga terjadi kenaikan harga di masyarakat. Bahkan menurut Presiden, saat ini kenaikan harga BBM sudah terjadi di banyak negara di dunia.

“Ya kalau bisa ya alhamdulillah baik, artinya rakyat tidak terbebani. Tapi kalau memang APBN tidak kuat bagaimana? Kan negara lain harga BBM-nya sudah Rp17 ribu, Rp18 ribu, sudah naik dua kali lipat semuanya. Ya memang harga ekonominya seperti itu,” ucap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut menyampaikan informasi terkait kondisi perekonomian nasional saat ini, termasuk anggaran dan pendapatan negara.

“Tadi kami menyampaikan kepada beliau-beliau mengenai fakta-fakta itu, angka-angka itu. Kalau kita masih ada income negara dari komoditi, dari komoditas itu masih baik ya kita jalani, tapi kalau enggak?” ujar Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sedangkan para pimpinan lembaga negara yang hadir adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, Ketua BPK Isma Yatun, Ketua MK Anwar Usman, Ketua KY Mukti Fajar Nur Dewata, serta Ketua MA M. Syarifuddin.

(*/Red)

Bangunan Proyek Embung PDAM di Desa Kasihan Ambrol, Kurun Waktu Satu Minggu 2 Kali Ambrol

Berita Daerah, Berita Terkini, Headline News, Kesehatan, Nasional, Olahraga, Otomatif, Pendidikan, Politik, Politik & Hukum, Teknologi|oleh
Lokasi Proyek Embung PDAM Desa Kasihan

Batara.News

PATI Batara.news_l Bangunan Proyek Embung Desa Kasihan kecamatan Sukolilo 80% kocar-kacir, Ambrol bangunan kurang lebih mencapai 300 meter keliling bangunan, apakah dikarenakan Spek bangunan yang tidak bagus atau dari faktor alam.

 

Proyek Embung dengan Kapasitas luas 5 Hektar yang nantinya mampu menyuplai 4000 Saluran Air bersih untuk masyarakat sekitar wilayah Kecamatan Sukolilo,Kayen, dan Gabus dengan anggaran dana besar dari Pemerintah pusat berkisar 25 Milyar lebih masih dalam proses Pengerjaan Oleh PT.MUTIARA ELWAN PERKASA ambrol kocar-kacir.

 

Ambrolnya bangunan Proyek embung PDAM di Desa Kasihan kecamatan sukolilo dalam kurun waktu Satu Minggu 2 kali mengalami ambrol bangunan Embung tersebut, sehingga terjadi Rusak parah pada bangunan Proyek Embung tersebut, di perkirakan Longsor proyek mencapai 80% sehingga sempat menjadi gejolak oleh warga setempat yang Lahanya berbatasan dengan Badan jalan Proyek Embung,

 

Ambrolnya Bangunan Proyek Embung menyebabkan tergesernya badan jalan Proyek sehingga Pelaksana Proyek mengalihkan akses jalan di Tanah sodara Bejo Warga Desa Kasihan, yang sebelumnya menurut Bejo pihak Pelaksana Menggunakan Lahanya Tanpa konfirmasi sehingga sempat menjadi konflik, namun pada akhirnya pertanggal 9/8/2022 kedua belah pihak menyelesaikan konflik secara baik-baik.

 

Menurut keterangan Nanang Pelaksana Proyek Embung menjelaskan saat di konfirmasi Awak media Batara.news di Lokasi Embung PDAM 9/8/2022, ” Ambrolnya Bangunan Embung di sebabkan adanya cuaca hujan, dan kemungkinan besar karena tanah di sini memang bekas Rawa sehingga mudah Ambrol seperti ini”, Ucap Nanang Pelaksana Proyek .

 

Sementara sebagian puing-puing bangunan sudah di keruk kembali karena tidak dapat di fungsikan lagi sehingga menjadi puing-puing saja, Namun masih ada Bangunan cor di perkirakan panjang mencapai 50 meter yang masih utuh tetapi bangunan Cor tersebut mengalami pergeseran fisik dikarenakan dampak Ambrolnya bangunan.

 

Secara kualitas bangunan pihak Pelaksana proyek secara lesan menjelaskan pengerjaan proyek masih sesuai Spek, hanya saja di karenakan faktor cuaca dan faktor tanah tersebut adalah tanah gerak, keterangan tersebut di jelaskan secara Lesan oleh pihak pelaksana Proyek bukan acuan RAB Proyek.

/Red

Usai di culik Dan di Cabuli Selama 4 Bulan, Gadis di Bawah Umur di Temukan Dalam Kondisi Tak Berdaya

Berita Terkini, Nasional|oleh

Batara.News

Pati,Batara.bews_l Seorang bocah sekolah menengah pertama (SMP) inisal N berusia 14 tahun di Pati, Jawa Tengah diduga menjadi korban budak seks. Saat ini, kondisi korban kritis dan tengah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif.

Hilang selama 4 bulan, N, gadis berusia 15 tahun ditemukan di Desa Alasdowo, Kecamatan Dukuhseti, Pati, Jawa Tengah. Saat ditemukan kondisi korban sangat memprihatinkan. Akibat aksi bejat yang dilakukan oleh orang yang tak bertanggung jawab tersebut, kondisi korban saat ini sedang hamil 4 bulan, mengalami depresi berat, gizi buruk dan alat vital mengalami infeksi.

Sari, ibu korban menceritakan, awalnya anak kedua dari tiga bersaudara itu hilang dari rumah sejak awal Mei 2022 lalu. Antara pelaku dengan inisial PH alias Banyak dan korban N berkenalan saat bertemu di Juwana.

Setelah dilakukan pencarian, sepekan yang lalu N yang juga siswi salah satu SMP Negeri di Kota Pati itu ditemukan dalam kondisi memprihatinkan di Desa Alasdowo, Kecamatan Dukuhseti. Karena kondisi ekonomi, kini N hanya dirawat di rumah orang tuanya di Desa Keboromo, Kecamatan Tayu.

Sari juga menambahkan, selain diculik, anaknya juga diduga diperkosa dan disekap selama 4 bulan. Selama disekap korban mengalami pemerkosaan, penyiksaan fisik dan psikis termasuk tidak diberi makan.

Melihat kondisi korban, Kapolsek Tayu, Iptu Aris Pristianto segera melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait. Bersama Dinas Sosial dan P3AKB Pati, korban segera dirujuk ke RSUD Soewondo Pati guna mendapatkan perawatan yang intensif.

Ditambahkan, sangat butuh aksi cepat dari pihak terkait agar korban segera mendapatkan rehabilitasi medis dan psiko sosial agar nyawa korban beserta bayinya bisa diselamatkan.

Saat ini, kasus pencabulan anak dibawah umur sedang ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Pati. Sementara, pelaku PH alias Banyak warga Alasdowo masih dalam pengejaran petugas, karena saat ditemukan, pelaku sedang tidak berada di rumah.

/Red

Presiden Jokowi Lakukan Pertemuan Bilateral dengan PM Li Keqiang

Nasional|oleh

Batara.News


 
Batara.news _l Mengawali agenda kunjungan kerjanya di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri RRT (Premier) Li Keqiang di Villa 5, Diaoyutai State Guesthouse, Beijing, Selasa sore, 26 Juli 2022.
 
Saat tiba, Presiden Jokowi disambut oleh Premier Li dan langsung melaksanakan foto bersama. Setelahnya, Presiden Jokowi dan Premier Li beserta masing-masing delegasi bersama-sama menuju ruang pertemuan.


 
Dalam sambutan pengantarnya, Presiden Jokowi menyampaikan RRT adalah mitra strategis Indonesia dan kedua negara telah berhasil mengisi kemitraan tersebut dengan kerja sama yang saling menguntungkan.
 

Baca Juga: https://batara.news/2022/07/25/konsep-otomatisnaas-pengendara-brio-kuning-bukan-karena-mabok/


“Dalam pertemuan dengan Premier Li saya berharap kita dapat membahas berbagai kerja kerja sama khususnya di bidang perdagangan, investasi, infrastruktur, keuangan, pendanaan, serta maritim,” ucap Presiden Jokowi.
 


Presiden menambahkan, nilai perdagangan antara Indonesia dan RRT terus meningkat dan sudah melampaui USD100 miliar. Presiden Jokowi berharap kerja sama tersebut dapat terus ditingkatkan.
 
“Peluang untuk meningkatkan angka perdagangan sangat besar,” ujar Presiden Jokowi.
 


Dalam pertemuan tersebut pihak RRT menyampaikan komitmen untuk menambah impor CPO 1 juta ton dari Indonesia. Selain itu, RRT prioritaskan impor produk pertanian dari Indonesia. Kedua pemimpin juga bahas kerja sama pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, kunjungan Presiden Jokowi ke Beijing merupakan kunjungan pertama pemimpin dunia yang dilakukan setelah Olimpiade Musim Dingin di Beijing pada awal 2022. “Fokus utama pertemuan kedua pemimpin adalah meningkatkan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan,” jelas Menlu.
 


Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Li yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Duta Besar RI Beijing Djauhari Oratmangun.

/Red

TNI dan DPRI Komisi 1 Rapatkan Anggaran tambahan TNI 2023

Nasional|oleh

Batara.News

Jakarta, Batara.news _l TNI dan DPRI Komisi 1 Rapatkan Anggaran tambahan TNI 2023 sebesar 31 triliun, komisi 1 DPR RI setujui usulan anggaran untuk TNI sebesar 31 triliun.

Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal TNI Andika Perkasa melakukan rapat pembahasan anggaran tahun 2023, dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid.

Turut hadir juga oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra, Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Dudung Abdurachman,

Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana Yudo Margono dan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (WAKASAU) Marsekal Madya A Gustaf Brugman.

Rapat tersebut membahas realisasi dan evaluasi pelaksanaan APBN untuk TNI di 2021 hingga pagu anggaran di 2023. Usai rapat tertutup yang berlangsung cukup lama,

Baca juga: https://batara.news/2022/07/26/konsep-otomatistabrak-lari-karyawan-pabrik-tas-mayong/

komisi 1 DPR RI memutuskan menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2023 TNI, 31 triliun., dan Panglima TNI optimis penyerapan anggaran TNI tahun 2023, mencapai 100%.

/Red