KOTABARU, BATARA.NEWS – Adanya keluhan dari beberapa awak media terkait dengan judul berita tersebut, redaksi media pemberitaan BATARA.NEWS sebelumnya menyampaikan permohonan maaf bila mana ada yang merasa tersinggung.
Perlu dijelaskan, semua produk pemberitaan di Batara.news sepenuhnya tanggung jawab pihak redaksi.
Karena berdasarkan dokumen rekaman suara yang dihimpun wartawan BATARA.NEWS pada menit ke 5.37, Kadis PUPR Kotabaru jelas mengucapkan kalimat sesuai apa yang telah dikutip dalam pemberitaan.
Alasan mengapa redaksi BATARA.NEWS memberikan judul itu, karena konotasi dalam kalimat yang diucapkan Kadis PUPR Kotabaru menyangkut kata baku yaitu “semua pasti pernah ngerasain”.
Dan perlu diketahui pula, setelah menyimak dengan seksama rekaman suara tersebut, redaksi BATARA.NEWS menilai Kadis PUPR Kotabaru telah melakukan upaya ancaman terhadap sikologis wartawan dan juga merendahkan profesi wartawan.
Oleh sebab itu atas adanya statement tersebut REDAKSI BATARA.NEWS berharap Kadis PUPR benar-benar melayangkan surat ke Dewan Pers, seperti yang telah diucapkan.
Kalijati- Batara.news | Komandan Depo Pemeliharaan (Dandepohar) 90 Kolonel Tek Hendrison Syafril, S.T., beserta para pejabat Depohar 90 menyambut kedatangan Komandan Koharmatau Marsda TNI Bambang Triono, M.Tr.(Han)., di Mako Depohar 90 Lanud Suryadarma Kalijati. Rabu (25/1/2023). Kunjungan Dankoharmatau beserta rombongan ini dalam rangka rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Depohar jajaran Wilayah Barat.
Dalam kesempatan tersebut Dandepohar 90 menyampaikan ucapan selamat datang kepada Dankoharmatau beserta rombongan, disertai ucapan Terima Kasih yang setinggi–tingginya karena di tengah kesibukan tugas dan tanggung jawab selaku pimpinan Koharmatau, berkenan meluangkan waktu untuk mengunjungi Depohar 90.
Mudah–mudahan kunjungan ini dapat kita jadikan ajang silaturahmi dan membawa kebaikan bagi semua. Jelas Kolonel Hendrison Syafril.
Agenda kunjungan kerja diawali dengan paparan Dandepohar 90, kemudian Dankoharmatau melaksanakan peninjauan ke sejumlah satuan kerja dibawah Depohar 90 diantaranya peninjauan ke satuan pemeliharaan (Sathar) 92 dan Sathar 93.
Dankoharmatau menyampaikan rasa bangga dapat hadir dan bertatap muka dengan segenap personel Depohar 90 dan jajarannya. “Kedatangan saya dan rombongan adalah untuk melihat secara langsung kesiapan operasional Depohar 90. Kepada seluruh personel dijajaran Depohar 90 saya berpesan agar dalam melaksanakan tugas harus mengutamakan faktor keselamatan terbang dan kerja.” Tambahnya.
Karena safety merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar oleh seluruh personel. Salah satu indikator keberhasilan dalam pelaksanaan tugas adalah tidak adanya incident maupun accident.
Lebih lanjut Dankoharmatau mengatakan, terkait dengan masalah personel, Disiplin adalah mutlak dimiliki seluruh personel Depohar 90, dari disiplin itulah kita akan menghasilkan kinerja yang optimal, minimalis pelanggaran, baik itu narkoba, asusila dan tindakan yang melanggar peraturan lainnya, jelas Dankoharmatau.(Pen Koharmatau).
KOTABARU, BATARA.NEWS – Guna meningkatkan perekonomian masyarakat, Dinas Perikanan Kotabaru, Kalimatan Selatan, terus optimalkan penyaluran bantuan alat tangkap ikan kepada sejumlah kelompok nelayan lokal.
Disampaikan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru, melalui Toni, Kepala Bidang Pemberdayaan Penangkapan Ikan, tujuan progam bantuan tersebut digelontorkan Pemerintah Daerah supaya dapat menyejahterakan masyarakat khususnya nelayan.
“Mayoritas masyarakat Kotabaru ini mata pencahariannya nelayan, jadi sudah menjadi komitmen Pemkab dan kami untuk bisa menyejahterakan nelayan.” ujarnya, Rabu, 25 Januari 2023.
Tak hanya itu, agar tangkapan ikan nelayan lebih maksimal, lanjutnya, Dinas Perikanan Kotabaru saat ini telah berusaha mencarikan solusi supaya pasokan bahan bakar minyak untuk nelayan bisa tercukupi.
“Masalah BBM ini kerap menjadi kendala nelayan. Oleh sebab itu dalam waktu dekat kami berencana ingin mengajak diskusi stakeholder terkait supaya SPBU di Kotabaru dapat ditambah.” tandasnya.
KOTABARU, BATARA.NEWS – Salah satu kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dewan Perwakilan Cabang Kabupaten Kotabaru, pertanyakan status Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) atas nama Tajudiennor, S.E.
Pasalnya, berdasarkan surat keputusan yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Mega Wati Sukarno Putri, pada 19 Desember 2022, nama Tajudiennor, S.E. sudah dicoret dari keanggotaan partai.
“Kan sudah dipecat sebagai kader partai, kenapa sampai saat ini dia masih menjabat sebagai anggota DPRD aktif.” kata Vitta Yulanty Rossalim, rabu, 25 januari 2023.
Gambar Surat keputusan pemberhentian Taju dari kader PDI-P yang ditandatangi langsung oleh Ketua Umum Megawati Sukarno Putri
Tak hanya itu, menurut kader wanita partai berlambang kepala banteng tersebut, duduknya Tajudiennor, S.E. sebagai anggota legislatif DPRD Kotabaru, tak lepas dari adanya dugaan praktik konspirasi politik yang dilakukan saat Pilkada tahun 2019 silam.
“Awalnya saya inikan sama-sama dipartai PDI P, kemudian pada saat nyalek kemarin saya nomer urut 5 dan si Taju nomer urut 2. Trus sampai dititik penghitungan malam jam 2, suara saya ini masih diatas dari Taju, mungkin bedanya sekitar 50an suara. Setelah jam 2 saya sudah gak tahan lagi saya pulang istirat, jam 5 pengumuman KPU langsung nama Taju yang naik.” terangnya,
Lantaran ada yang janggal, lebih lanjut Vitta mengukapkan, kenapa pengumuman KPU dilakukan subuh, tidak pada waktu jam kerja ? Lantas membuat dirinya untuk berusaha mencari dokumen C1 di lokasi dapil pemilihannya.
“Pada malam itu semua sudah memberikan selamat kepada saya karena tau suara saya pemenangnya, dan gak mungkin selisih 50 suara itu akan terkejar. Siang harinya saya diberi tau kantor, buk suara sampean gak masuk yang masuk suara Taju, kaget saya dari dasar mana penghitungannya kok jadi suara taju yang masuk. Lalu saya ke TPS-TPS, pengawasnya kan masih ada waktu itu, kemudian saya minta pinjam C1 itu, walaupun ada yang tidak mau ngasih karena takut diancam Taju.” bebernya,
Benar saja, berdasarkan data rekapan C1 itu ternyata perolehan suara Vitta Yulanty Rossalim, masih unggul sekitar 50an dari suara Tajudiennor.
“Setelah saya hitung ternyata suara saya lebih unggul sekitar 50an dari suara Taju, karena yang jadi perbandingan penghitungan saya itu bukan dari rekapan partai saya, tapi dari partai-partai lain. Jadi suara saya itu sengaja dihilangkan.” paparnya dengan penuh kesal.
Karena merasa dikudeta dalam perebutan kursi anggota DPRD Kotabaru, kemudian Vitta Yulanty Rossalim, melaporkan peristiwa tersebut hingga sampai ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P.
“Saya kan orang baru jadi saya gak paham soal aturan, tapi bukti-bukti saya langkap. Kemudian saat itu Taju dipanggil oleh Ketua DPD untuk diajak komunikasi, yang akhirnya dia membuat surat kesepakan kalau bersedia berbagi jabatan dengan saya. Namun tiba-tiba surat kesepakan itu diingkari oleh Taju dengan alasan saat membuat surat kesepakan dalam keadaan tertekan. Sehingga setelah persoalan itu dilakukan persidangan di kantor DPP PDI Perjuangan Pusat, akhirnya diputuskan kalau Taju secara resmi telah dipecat dari keanggotaan partai.” Pungkasnya.
Rembang, Batara.News|| Ada sebanyak 600 lebih perangkat desa se-kabupaten Rembang yang ikut menggelar aksi yang di kemas dalam Silatnas ( Silaturahmi Nasional ) di Jakarta.
Seperti halnya perangkat dari Desa Nglojo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang 2 personil dari 9 perangkat desa yang ikut andil dalam aksi tersebut, yaitu terdiri dari sekretaris desa dan pembantu pelayanan umum,” ujar kepala desa nglojo Rokim saat di wawancarai awak media batara.news pagi tadi Rabu( 25/01/2023 ).
Dalam penuturannya, Rokim mengatakan,” Memang sudah menjadi kesepakatan bersama, bahwasanya ada perwakilan perangkat di tiap desa se-kabupaten Rembang, namun dalam hal ini jangan sampai mengganggu pelayanan kepada masyarakat tentunya.
“Alhamdulillah mas, pelayanan berjalan sebagaimana mestinya, sama sekali tidak terganggu,” ucapnya.
Dalam hal ini ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Rembang Abdul Afif menuturkan,” tidak semua perangkat desa ikut ke Jakarta, karena jumlah perangkat desa di Kabupaten Rembang yang mencapai 2.200 an orang, di takutkan nanti malah akan mengganggu pelayanan di desa,” ujarnya saat akan berangkat kemarin.
Ada 2 tuntutan yang akan di sampaikan, yaitu menolak pemberhentian perangkat desa non prosedural dan mendesak pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan nomor induk aparatur perangkat desa,” imbuhnya.
KOTABARU, BATARA.NEWS – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-TR) Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, akhirnya buka suara terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa tahun 2022.
Menurut Suprapti Tri Astuti, semua kegiatan yang menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kotabaru tahun 2022 hingga puluhan milyaran rupiah itu, telah dilaksanakan sesuai aturan dan tidak ada aksi kong kali kong atau permainan dengan pihak lain.
Bahkan dirinya tegas menepis dugaan adanya mark up anggaran terkait dengan pembelian beberapa armada truk dan excavator yang dilaksanakan melalui cara E-purchasing.
“Kalau misalnya ibu ini pelit nih tak pernah berbagi atau segala macam. Ada waktunya saya berbagi dan ada saatnya tidak. Semua pasti pernah ngerasain, saya kasih saya apa dan segala macam, saya kirimin saya transfer. Ada ini saya transfer, semua buktinya masih ada disaya, jadi jangan cari-cari masalah.” ucapnya. Selasa, 24 Januari 2023 kemarin.
Namun menurut, awak media Lintas Kalimantan, statement Kadis PUPR Kotabaru tersebut hanya bualan belaka yang bersifat merendahkan profesi wartawan.
“Yang pernah ditransfer itu siapa ? Kenapa gak dibuka sekalian siapa orangnya, jangan menjastisfikasi kalau wartawan itu suka minta-minta, apalagi membangun narasi pecah belah terhadap wartawan.” tegasnya,
Lantaran statement itu dianggap merendahkan profensi jurnalistik, lebih lanjut awak media Lintas Kalimantan mengatakan, gaya komunikasi Kadis PUPR Kotabaru tidak mencerminkan sebagai pejabat publik yang digaji menggunakan uang masyarakat.
“Mungkin Kadis ini lupa kalau dia itu pengguna dan penanggung jawab anggaran negara, sehingga cara komunikasinya masih menggunakan gaya pejabat jaman orde baru.” Pungkasnya.
Rembang, Batara.News|| Dengan menggunakan 15 Bus, yang terdiri dari 12 bus ukuran besar serta 3 bus berukuran sedang, perangkat se kabupaten Rembang berangkat menuju Jakarta untuk melakukan aksi tuntutan kepada pemerintah.
Dikatakan oleh Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Rembang Abdul Afif, ada sekitar 601an perangkat Desa se-Kabupaten Rembang ikut berangkat ke Jakarta guna menggelar aksi yang dikemas dalam silaturahmi nasional (Silatnas) Selasa,(24/01/2023) sore.
Dikatakan Afif,” tidak semua perangkat desa ikut ke Jakarta, karena jumlah perangkat desa di Kabupaten Rembang yang mencapai 2.200 an orang, di takutkan nanti malah akan mengganggu pelayanan di desa,” ujarnya.
Ada 2 tuntutan yang akan di sampaikan, yaitu menolak pemberhentian perangkat desa non prosedural dan mendesak pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan nomor induk aparatur perangkat desa.
Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Rembang, Abdul Afif menjelaskan,” pihaknya membawa dua tuntutan, yakni menolak pemberhentian perangkat desa non prosedural dan yang ke dua mendesak pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan nomor induk aparatur perangkat desa,” ucapnya.
Menyangkut arti penting Nomor Induk Aparatur Perangkat Desa, Afif membeberkan sejumlah alasan diantaranya agar dapat di ketahui secara pasti berapa jumlah perangkat Desa di Indonesia, sehingga mudah mengontrol ketika terjadi pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai prosedur.
Afif juga merupakan perangkat Desa Karas Kecamatan Sedan, membeberkan pada awalnya, pengurus pusat PPDI berencana menggelar aksi di depan Istana Negara Jakarta, namun entah karena alasan apa kegiatan nantinya dialihkan ke kawasan Parkir Timur Senayan, Gedung DPR RI.
Saat di singgung terkait isu viral bahwasanya masa jabatan perangkat Desa 9 tahun menyesuaikan pergantian kepala desa, ia menyebut tidak masuk dalam tuntutan, karena pihaknya meyakini masa jabatan tetap akan sesuai aturan sebelumnya, yakni maksimal usia 60 tahun,” imbuhnya.
Rombongan Bus berangkat dari depan stadion Krida Rembang sekitar pukul tiga sore untuk menuju Jakarta.
KOTABARU, BATARA.NEWS – Sekandal dugaan mark up anggaran negara tahun 2022 dalam kegiatan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, nampaknya akan berlangsung tambah seru.
Pasalnya, paska informasi itu mencuat kepublik, sang nahkoda Kantor DPU- PR, Suprapti Tri Astuti, langsung mengeluarkan statement merasa dirugikan atas adanya pemberitaan tersebut.
Bahkan dihadapan sejumlah pewarta, ia mengaku tak segan-segan akan melaporkan redaksi media pemberitaan ke dewan pers pusat.
“Proses kami sebenarnya sudah sampai tahap konsultasi dengan pakar-pakar hukum. Tadi kami juga komunikasi dengan kejaksaan. Sama, kawan-kawan kejaksaan juga menjawab laporkan ke dewan pers. Tapi saya juga kasian dengan kalian, kalau saat itu saya melaporkan, ke dewan pers, ya mungkin akan mencabut dan segala macam. Terus kelanjutan kalian nanti kayak apa, itu juga menjadi pemikiran kami,” ucapnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya. Selasa, 24 Januari 2023.
Tak hanya itu, pengguna dan penanggung jawab anggaran negara yang dialokasikan ke kantor DPU-PR Kotabaru tersebut, juga mengultimatum wartawan agar berhati-hati dalam menyampaikan pemberitaan.
“Kalau saya sampai laporkan media kalian ke dewan pers, kan kasian kalian. Karena ini juga mata pencaharian kalian. Saya hanya mau berbicara hati-hati kalau mau nurunin berita !!!,” ancamnya,
Perlu diketahui, sebelum pemberitaan dugaan mark up anggaran dalam kegiatan kantor DPU-PR Kotabaru dipublikasikan, redaksi media pemberitaan ini sudah berupaya meminta izin konfirmasi melalui sambungan pesan Whastapp dengan Kepala Dinas mengenai beberapa jenis kegiatan pengadaan barang dan jasa yang menghabiskan anggaran negara puluhan milyar rupiah.
Namun Kepala Dinas PUPR mengaku pernah memberikan informasi tersebut kepada salah satu organisasi wartawan yang ada di Kotabaru.
PATI, Batara.news | Ramai aratusan warga net berbondong-bondong menyerang Instagram resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) (@kpukabpati) dengan dugaan kecurangan dalam penerimaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Senin 23 Januari 2023.
Tak sedikit warga net yang bercuitan salah satunya warga net dengan akun @dian.puspitaningrum menuliskan adanya dugaan kerjasama antara KPU dengan perangkat desa. Sehingga banyak diantara PPS terpilih adalah perangkat desa.
“Hastagnya KPU melayani. Melayani perangkat desa? Atau melayani yang bayar,” keluhnya.
Hal senada juga dikemukakan akun @herupranoto14, ia dengan tegas meminta untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk turun tangan.
“Intinya masyarakat Pati memohon Bawaslu turun tangan meninjau seleksi penerimaan anggota. Karena banyak sekali keluhan masyarakat yang negatif,” harap akun @herupranoto14.
Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, ketua KPU Pati Imbang Setiawan mengatakan bahwa mekanisme penerimaan PPS sudah sesuai dengan prosedur.
Sehingga apapun keputusan panitia adalah keputusan final yang tidak dapat diganggu gugat.
“Proses sudah kita lakukan sesuai dengan tahapan. Mulai pendaftaran hingga ujian sudah sesuai prosedur,” jelas Imbang, Selasa 24 Januari 2023.
Namun, banyaknya perangkat desa yang tergabung dalam PPS tentu sangat disesalkan warga warga. Hal ini tentu saja membuat regenerasi melek politik dikalangan anak muda terganjal dengan hadirnya perangkat desa dalam keanggotaan PPS.
Rembang, Batara.News|| Demi menciptakan lingkungan yang bersih bebas dari sampah, Babinsa Koramil 13/Sedan Kodim 0720/Rembang Serda Heri Widjayanto bersama warga desa binaan melakukan gotong royong bersih-bersih sampah di sungai desa Gandrirojo Kecamatan Sedan.
Dengan mengenakan seragam lengkap, terlihat Serda Heri Widjayanto turun masuk ke sungai untuk membersihkan sampah yang berada di bantaran sungai desa Gadrirojo, Selasa (24/01/23)
Menurut Serda Heri Widjayanto tujuan dilaksanakan kegiatan pembersihan sampah di Sungai tersebut adalah agar aliran sungai menjadi lancar, karena jika adanya sampah plastik, ranting – ranting kayu dan bambu yang akan menghambat air mengalir dan dapat menyebabkan banjir.
Selain itu kata Babinsa kegiatan bersih-bersih sampah yang dilakukan juga dapat menghindarkan dari bau yang tidak sedap akibat sampah yang menumpuk dengan cara membakar sampah.
“Kami bersama warga bergotong royong bersama – sama membersihkan Sungai dari sampah dan ranting kayu atau bambu dengan harapan menciptakan lingkungan yang bersih, agar tehindar dari munculnya wabah penyakit dan mencegah banjir pada musim penghujan.
Masih ditempat yang sama, Serda Heri Widjayanto juga mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan adalah sebagai salah satu metode dalam menjalankan tugas sebagai Aparat Komando Kewilayahan (Apkowil) dalam rangka pembinaan teritorial kewilayahan, dan teladan bagi masyarakat, sehingga dapat menggugah kesadaran masyarakat akan indahnya kebersihan.
Kepala desa Gadrirojo Abdul Mutholib mengatakan sangat berterimakasih kepada Babinsa yang telah membantu warga dalam membersihkan sungai guna mencegah banjir
Dengan hadirnya Babinsa menambah kerja warga semakin semangat dan kompat dalam bergotong-royong di setiap pekerjaan, tutupnya.
