Politik & Hukum

Rembang, Batara.News-Kepala Desa Mojorembun, Suyanto, resmi dilaporkan ke Polres Rembang oleh tim kuasa hukum Kasbullah, warga yang merasa dirugikan dalam pengurusan sertifikat tanah warisan. Pelaporan ini dilakukan setelah somasi yang dilayangkan sebelumnya tak mendapat respons dari pihak kepala desa.

Kuasa hukum Kasbullah dari CBP Law, Bagas Pamenang, mengatakan laporan polisi ini diajukan siang tadi karena tidak adanya klarifikasi maupun tanggapan dari pihak Kepala Desa Mojorembun atas somasi yang dilayangkan pada 15 Juni lalu.

“Hari ini kami resmi melaporkan Kepala Desa Mojorembun ke Polres Rembang. Ini terkait dugaan penyalahgunaan wewenang sebagaimana Pasal 421 KUHP, serta indikasi pungli dan penipuan yang merugikan klien kami,” ujar Bagas kepada wartawan, Senin (21/7/2025)

Menurut Bagas, kliennya dipaksa membayar sejumlah uang atas dasar utang yang tidak pernah ada. “Tidak ada dasar hukum maupun bukti utang piutang antara almarhum ayah klien kami dan pihak yang mengaku sebagai kreditur. Tapi klien kami tetap diminta membayar uang Rp50 juta, dan ini tentu menimbulkan kerugian materiil,” tegasnya.

Selain itu, Bagas juga menyoroti sikap kepala desa yang dinilai berbelit-belit saat dimintai surat keterangan ahli waris. Padahal, menurutnya, permintaan itu didasari hak dan penetapan pengadilan

“Sampai hari ini surat itu tidak dikeluarkan, dengan alasan yang berubah-ubah. Awalnya minta uang lagi, lalu menyebut ada masalah lain. Tapi semua itu tidak pernah dijelaskan secara konkret. Kami menilai ini bentuk penyalahgunaan kewenangan,” ujarnya.

Bagas menambahkan, laporan yang mereka buat memuat dugaan pelanggaran pidana yang mencakup Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat, Pasal 368 tentang pemerasan, dan Pasal 378 tentang penipuan.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Desa Mojorembun, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, dilaporkan warganya sendiri karena diduga melakukan pungutan liar (pungli), penyalahgunaan wewenang, hingga penipuan. Kasus ini mencuat setelah seorang warga bernama Kasbullah mengaku dimintai uang saat mengurus sertifikat tanah warisan orang tuanya.

Kuasa hukum Kasbullah, Bagas Pamenang, menyampaikan bahwa persoalan bermula saat kliennya hendak memperbarui sertifikat tanah milik almarhum ayahnya. Saat datang ke kantor desa, Kasbullah justru diminta membayar uang sebesar Rp200 juta oleh dua orang yang mengaku pernah memberi pinjaman kepada sang ayah. tandas Bagas.

/Mul

REMBANG, Batara.news || Tim kuasa hukum Rahmad Hidayat dari pelapor dalam perkara sebidang Tanah yang dikuasai sepihak oleh Parpol PDI-P DPC Rembang, yang saat ini tengah ditangani Polres Rembang menyampaikan apresiasi atas respon cepat jajaran kepolisian Rembang dalam menindaklanjuti laporan yang telah diajukan.

Dalam pernyataan resminya, 16/7/25 Bagas Pamenang N.SH.MH. perwakilan kuasa hukum menyampaikan rasa terima kasih secara khusus kepada jajaran tim Polres Kembang.

“Menurut kami, ini sangat tepat sekali untuk menanggapi laporan serta aduan yang kami sampaikan. Dalam waktu kurang dari dua minggu, atau sekitar 10 hari sejak aduan kami masuk, pihak Polres langsung menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Ketetapan Dimulainya Penyelidikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, langkah tersebut menjadi dasar untuk masuk ke tahap klarifikasi dan pengumpulan keterangan dari saksi-saksi, termasuk saksi korban. Tim kuasa hukum juga mengaku telah menyiapkan sejumlah dokumen otentik yang selama ini belum diserahkan, karena menunggu tahapan Pemeriksaan Awal Polisi (PAP) terlebih dahulu.

Lebih lanjut, mereka menjelaskan bahwa undangan klarifikasi terhadap klien mereka, Rahmat Hidayat, telah diterima pada hari Sabtu. Klarifikasi dijadwalkan berlangsung pada Senin mendatang.

“Hari ini kami belum bisa hadir karena saya beserta klien sedang berada di luar kota. Namun kami pastikan akan hadir memenuhi undangan klarifikasi pada hari Senin,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, pihak kuasa hukum juga menegaskan kesiapan mereka untuk memberikan keterangan tambahan yang diperlukan dalam proses penyelidikan.

Harapan dari pihak pelapor, pihak terlapor minggu depan di Polres Rembang mereka dapat membawa minimal satu alat bukti kepemilikan tanah tersebut, jika memang pihak terlapor ada hak atas tanah yang di maksud, dikarenakan pihak terlapor merasa mempunyai hak tanah tersebut,

“Maka pihak mereka harus dapat menunjukkan buktinya” Imbuhnya.

/Mul

Rembang, Batara.News — Dugaan praktik mafia tanah menyeret dua institusi penting di Kabupaten Rembang. Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Rembang dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rembang resmi dilaporkan ke Polres Rembang oleh tim kuasa hukum dari CBP LAW atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyerobotan lahan hibah.

Laporan hukum tersebut diajukan pada Sabtu, 28 Juni 2025, dengan Nomor STLP/214/VI/2025/Jateng/Res Rembang. Pihak pelapor adalah Rahmad Hidayat, selaku penerima hibah tanah dari ahli waris almarhum Karyono. Kuasa hukum yang mewakili adalah Bagas Pamenang Nugroho, S.H., M.H., Selamet Widodo, S.H., dan Raharjo, S.H. dari CBP LAW yang beralamat di Jalan Untung Suropati AH 2 No. 58 Pacar, Rembang.

Dalam keterangannya, Bagas Pamenang menyebut bahwa kliennya telah memenuhi seluruh syarat administratif untuk pengajuan sertifikat tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Ngotet, Kecamatan Rembang. Namun, proses tersebut terhambat oleh penolakan sepihak dari ATR/BPN Rembang yang mengaku menerima sanggahan dari DPC PDIP Rembang.

“Padahal secara legal formal, klien kami adalah penerima hibah sah dari keluarga almarhum Karyono atas lahan yang kini justru ditempati oleh DPC PDIP Rembang. Penolakan berkas oleh BPN Rembang dengan dalih adanya sanggahan, kami nilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat,” tegas Bagas Pamenang.

Karena tidak tercapai titik temu dalam proses administrasi tersebut, pihak CBP LAW menempuh jalur hukum pidana dengan melaporkan ATR/BPN dan DPC PDIP Rembang atas dugaan melanggar sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Kami adukan mereka karena diduga menghambat hak masyarakat dan menyalahgunakan jabatan untuk melindungi mafia tanah. Ini mengacu pada pasal 421, 423, 55, dan 56 KUHP. Selain itu, kami juga melaporkan dugaan penyerobotan tanah berdasarkan pasal 167, 385 KUHP dan UU No. 51/Prp/1960,” ujar Bagas.

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses hukum ini. “Jika Polres Rembang tidak menindaklanjuti laporan ini, kami tidak akan ragu membawa perkara ini ke tingkat yang lebih tinggi,” tutupnya.

/Mol

Batara.news Pati, Jawa Tengah – Sengketa lahan di Desa Karangsari, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kembali memanas dan berujung pada tindak kekerasan. Insiden adu fisik antara Kelompok Tani (Gapoktan) dan Komunitas Pemuda Peduli Masyarakat Karangsari (KPPMK) menyebabkan salah satu anggota KPPMK, Edi Cahyono, mengalami penganiayaan dan harus dirawat inap.

Menurut Edi, peristiwa ini bukan pertama kalinya terjadi, namun kali ini merupakan yang paling fatal karena melibatkan preman bayaran. “Saya dianiaya oleh salah satu anggota Gapoktan dan seorang pria yang diduga preman bayarannya, sehingga saya mengalami luka pada bagian mata dan tubuh lainnya,” kata Edi.

Edi menambahkan bahwa sebelumnya, KPPMK telah mencoba menyelesaikan masalah melalui mediasi di tingkat desa hingga kepolisian sektor, namun mediasi tersebut belum membuahkan hasil karena Gapoktan selalu menolak untuk hadir. “Pihak Gapoktan terus melakukan tindakan sepihak untuk menguasai lahan tanpa proses dialog yang transparan dan berbasis data terlebih dahulu,” tambah Edi.

Akhirnya, Edi memutuskan untuk melaporkan peristiwa ini ke Kepolisian Resort Kota (Polresta) Pati dengan harapan kasus ini dapat diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia dan konflik yang sudah berlangsung lama dapat segera diselesaikan secara adil.

“Dengan laporan ini, saya berharap semuanya nanti bisa menjadi jelas dan tidak terlalu berlarut-larut. Sengketa antar kedua belah pihak harus segera berakhir untuk kedamaian antar sesama warga Desa Karangsari,” harap Edi.

/Red

Pati, Batara.news || Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Kabupaten Pati berlangsung penuh makna dengan pesan mendalam dari kepolisian dan wartawan senior. Acara yang digelar di Gedung Korpri pada Kamis (27/2/2025) ini menjadi momentum bagi insan pers untuk terus meningkatkan profesionalisme dan berkontribusi bagi bangsa.

Kapolresta Pati, Kombes Pol. Andhika Bayu Adhittama, yang diwakili oleh Kompol Catur Kusuma Adhi, menegaskan pentingnya sinergi antara pers dan kepolisian. Ia menyampaikan bahwa media memiliki peran strategis dalam penyebaran informasi serta sebagai kontrol sosial yang konstruktif.

“Pers merupakan mitra penting bagi Polri, baik dalam hal penyampaian informasi maupun fungsi kontrol sosial. Kami berharap rekan-rekan media terus bersinergi dalam menyampaikan berita yang membangun. Kritik yang disampaikan hendaknya bersifat membangun demi kemajuan bersama,” ujar Kompol Catur.

Ia juga menekankan bahwa di era digital ini, informasi menyebar sangat cepat, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam menyampaikan berita. “Harapan kami, pers dapat terus berkarya dan berperan aktif dalam mendukung berbagai program, termasuk dalam menjaga ketahanan pangan demi kemandirian bangsa,” tambahnya.

Kompol Catur juga mengajak seluruh elemen pers untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan nasional dengan menyebarkan informasi yang bijak dan bertanggung jawab.

Wartawan Harus Profesional dan Berorganisasi

Sementara itu, wartawan senior Always Alaydrus, atau yang akrab disapa Bib Cuk, memberikan pandangan mendalam mengenai peran wartawan di era modern. Ia menekankan bahwa wartawan harus terus meningkatkan kapasitas diri agar tidak tertinggal dalam perkembangan zaman.

“Wartawan harus terus belajar dan memahami perkembangan negara. Saya sendiri sudah mengikuti Lemhannas sejak 2003, karena saya percaya bahwa profesi ini menuntut kesiapan dan keahlian yang terus berkembang,” ujar Bib Cuk.

Ia juga menyoroti pentingnya membedakan antara kegiatan jurnalistik dengan sekadar bermain media sosial. “Ketika Anda melaksanakan tugas jurnalistik, Anda dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Namun, jika sekadar bermain media sosial tanpa memahami aturan, maka Anda bisa berhadapan dengan hukum, seperti Undang-Undang ITE,” jelasnya.

Selain itu, Bib Cuk mendorong wartawan untuk aktif dalam organisasi profesi. Menurutnya, organisasi wartawan sangat penting untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak insan pers.

“Salah satu ciri wartawan adalah profesionalisme. Profesi ini menuntut perencanaan yang matang dalam mencari dan menyajikan berita. Jangan keluar rumah untuk hunting berita tanpa memahami apa yang ingin didapatkan, karena itu hanya akan menghasilkan berita yang kurang berkualitas,” pungkasnya.

Peringatan HPN 2025 ini menjadi momentum bagi insan pers di Pati untuk terus meningkatkan profesionalisme, menjaga integritas, dan berkontribusi dalam membangun bangsa melalui informasi yang akurat dan bertanggung jawab.

/Redaksi/