Nasional

JAKARTA – Sepanjang tahun 2024, Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil menangkap 16 buronan internasional yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Interpol. Penangkapan terakhir di tahun tersebut adalah YZ, anggota sindikat judi online asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Selain itu, berbagai kasus kejahatan lain seperti penipuan, pencucian uang, dan narkotika juga melibatkan warga negara asing yang ditangkap oleh Ditjen Imigrasi.

Pada tahun yang sama, Imigrasi menetapkan 130 warga negara asing (WNA) sebagai tersangka dalam tindak pidana keimigrasian. Jumlah ini melonjak tajam, naik 145,2% dibandingkan 53 tersangka pada tahun 2023. Selain itu, tindakan administratif keimigrasian (TAK) dikenakan kepada 5.434 WNA pada tahun 2024, naik signifikan sebesar 98,7% dibandingkan 2.734 orang pada tahun 2023. Sebanyak 10.583 orang ditangkal masuk ke Indonesia pada 2024, meningkat 58% dari angka 6.673 orang pada tahun sebelumnya.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto, menegaskan bahwa meningkatnya mobilitas warga asing memerlukan pengawasan yang lebih ketat.

“Meningkatnya mobilitas orang asing harus kami sikapi dengan kewaspadaan yang lebih tinggi terhadap aktivitas mereka. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban di Indonesia,” ujar Agus.

Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK)

Pejabat Imigrasi memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan terhadap WNA yang terbukti melanggar atau membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Bentuk TAK meliputi:

Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan.

Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal.

Deportasi, terutama bagi WNA yang melarikan diri dari ancaman hukum di negara asalnya.

Selain itu, perubahan Undang-Undang Keimigrasian yang disahkan pada 19 September 2024 memperkuat dasar hukum penegakan keimigrasian. Kini, WNA yang melakukan kejahatan di Indonesia dapat ditangkal masuk hingga 10 tahun atau bahkan seumur hidup. Perubahan ini juga memberikan kewenangan untuk mencegah WNA keluar dari Indonesia saat proses hukum berlangsung.

Pengawasan Skala Nasional

Direktorat Jenderal Imigrasi telah melaksanakan operasi pengawasan nasional secara berkala pada Mei, Juli, dan September 2024. Operasi ini bertujuan memastikan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA di seluruh Indonesia berjalan optimal.

Menteri Agus menutup dengan instruksi tegas untuk tahun 2025:

“Saya instruksikan kepada semua jajaran untuk menggiatkan operasi secara berkala dan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya. Jangan beri celah bagi orang asing untuk melakukan tindak kriminal di negara kita.”

/Red

akarta, 5 Desember 2024 – Pemantau Keuangan Negara (PKN) secara resmi melaporkan tiga komisioner Komisi Informasi Jakarta ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Laporan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PKN, Patar Sihotang, SH, MH, dalam konferensi pers yang digelar di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta, pada Kamis (5/12) pukul 11.20 WIB.

Menurut Patar, laporan ini berawal dari permohonan informasi terkait dokumen perjalanan dinas dan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa kepada 25 kepala dinas badan publik di jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Permohonan tersebut bertujuan mendukung misi PKN dalam memberantas korupsi. Namun, pihak dinas tidak memberikan informasi yang diminta, sehingga PKN mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Jakarta.

Pada 9 Oktober 2024, majelis Komisi Informasi yang terdiri dari Agus Wijayanto Nugroho (Ketua), Harry Ara Hutabarat, dan Luqman Hakim Arifin (anggota), memutuskan untuk menolak seluruh permohonan penyelesaian sengketa informasi untuk 25 register perkara.

Dugaan Pelanggaran Undang-Undang

Patar menegaskan bahwa penolakan ini melanggar beberapa ketentuan hukum, termasuk:

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi.

2. Pasal 28F UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi.

3. UU No. 9 Tahun 1999 tentang HAM, yang menyatakan bahwa setiap individu berhak memperoleh informasi untuk pengembangan diri dan lingkungan sosial.

Dugaan Balas Dendam dan Ketidakprofesionalan Majelis

Patar menduga bahwa penolakan terhadap 25 register perkara tersebut merupakan bentuk balas dendam atas laporan kode etik yang sebelumnya diajukan PKN terhadap anggota Komisi Informasi DKI Jakarta. Selain itu, PKN juga sempat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Komisi Informasi DKI, menuntut dilaksanakannya sidang kode etik.

Dalam persidangan 25 perkara tersebut, Patar menyoroti sikap arogan dari para komisioner serta dugaan ketidakpatuhan mereka terhadap tata acara persidangan yang diatur oleh PERKI 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Harapan kepada Komnas HAM

Patar berharap agar Komnas HAM segera memproses laporan ini sesuai dengan UU No. 9 Tahun 1999 tentang HAM. Ia juga meminta agar para komisioner Komisi Informasi lebih profesional, menjaga integritas, dan berkomitmen terhadap prinsip keterbukaan informasi.

“Sebagai lembaga yang lahir dari perjuangan reformasi, Komisi Informasi seharusnya menjadi pelopor transparansi demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” tegas Patar.

Laporan resmi beserta bukti pelanggaran telah disampaikan ke Komnas HAM untuk ditindaklanjuti. Patar menutup konferensi pers dengan menegaskan komitmen PKN dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

*/Red

Jakarta, Batara.news – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas) menyerahkan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi korban erupsi Gunung Lewotobi di Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau), Marsdya TNI Andyawan Martono, pada Senin, 25 November 2024, di Base Ops Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Bantuan ini akan dikirimkan menggunakan Pesawat Hercules milik TNI dan didistribusikan melalui Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Wilayah VII serta didukung oleh Divisi Imigrasi dan Divisi Pemasyarakatan NTT.

“Kami hadir untuk memberikan dukungan nyata kepada saudara-saudara kita yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi panggilan hati untuk bersama-sama melewati masa sulit ini,” ujar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam sambutannya saat membuka acara apel penyerahan bantuan.

Dampak Erupsi Gunung Lewotobi

Erupsi Gunung Lewotobi yang terjadi pada 4 November 2024 telah menimbulkan dampak signifikan, dengan ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Tercatat 10 orang meninggal dunia, mayoritas akibat lava panas dan reruntuhan bangunan, sementara 63 orang mengalami luka-luka. Sebanyak lebih dari 12.200 warga dari 14 desa terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman.

Pemerintah Kabupaten Lembata telah menetapkan status tanggap darurat hingga akhir Desember 2024, sementara Pos Pemantauan Gunung Api terus memantau ancaman lanjutan, termasuk potensi banjir lahar akibat curah hujan tinggi.

Bantuan Kemanusiaan

Sebagai bentuk respons cepat, Kementerian Imipas mengirimkan bantuan berupa kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan obat-obatan. Bantuan ini berasal dari donasi pegawai Kementerian Imipas, sebagai wujud kepedulian terhadap sesama.

“Hati kami bersama masyarakat Kabupaten Lembata. Bantuan ini adalah bagian kecil dari upaya kami untuk mendukung pemulihan mereka. Kami telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi,” tambah Menteri Agus.

Melalui sinergi lintas institusi, Kementerian Imipas berharap bantuan ini dapat segera diterima dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak erupsi.

/red