RS Onkologi Tinggal Nama — Perencanaan Tergesa, SDM Absen, Anggaran Menggantung

Bojonegoro,-Batara.news||

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali memamerkan mimpi besarnya di bidang kesehatan: membangun rumah sakit khusus onkologi. Namun, hasil video conference antara Kepala Dinas Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan justru menyingkap kenyataan pahit: rencana itu dikecilkan. RSUD Kalitidu yang semula digadang sebagai rumah sakit spesialis kanker, kini hanya akan menjadi rumah sakit tipe D/C dengan layanan unggulan onkologi.

 

Perubahan arah ini menimbulkan pertanyaan: apakah sejak awal rencana RS onkologi hanyalah jargon ambisius tanpa perhitungan matang? Ataukah pemerintah baru menyadari bahwa membangun rumah sakit spesialis tidak cukup hanya menggelontorkan anggaran, tetapi juga menyiapkan SDM yang kompeten serta fasilitas berstandar tinggi?

 

Ironisnya, Pemkab Bojonegoro tampak punya dana untuk membangun gedung, tetapi belum mampu menghadirkan dokter onkologi, perawat terlatih, maupun tenaga medis pendukung. Dalam dunia kesehatan, bangunan tanpa SDM hanyalah panggung megah tanpa pemain: mustahil ada pertunjukan.

 

Mengecilkan skala rumah sakit onkologi menjadi tipe D/C mungkin tampak realistis di atas kertas. Namun, bagi masyarakat yang sudah menaruh harapan, ini seperti menjanjikan gedung teater lalu hanya membuka warung kopi di dalamnya. Publik merasa dikhianati ketika mimpi yang dijual ternyata hanya setengah hati.

 

Jika pola ini terus berulang—membuat proyek besar lalu menguranginya di tengah jalan—Bojonegoro hanya akan dikenal sebagai daerah yang pandai bermimpi, tapi gagap mengeksekusi. Lebih baik sejak awal merancang sesuai kapasitas nyata daripada membangun ekspektasi tinggi yang pada akhirnya runtuh di lapangan.

 

Kami memahami, tantangan terbesar memang ada pada sumber daya manusia. Kepala Dinas Kesehatan sendiri mengakui bahwa penyiapan SDM, pelatihan, dan pengembangan kompetensi medis menjadi hambatan besar. Tidak heran jika Kemenkes mendorong prioritas ke RSUD Temayang, yang SDM-nya lebih siap, sementara RSUD Kalitidu diposisikan di urutan kedua.

 

Namun, apakah jawaban “SDM sulit dipersiapkan” cukup untuk menutup mimpi onkologi warga Bojonegoro? Bukankah justru di situlah tantangan sesungguhnya: berani menyiapkan tenaga ahli, berinvestasi pada pendidikan dokter spesialis, dan tidak sekadar bangga dengan bangunan fisik?

 

Sangat disayangkan, rumah sakit khusus onkologi kini tinggal nama. Harapan warga untuk memiliki fasilitas kesehatan kanker yang representatif harus kembali disimpan dalam laci mimpi.

 

Bojonegoro butuh perencanaan yang matang, bukan sekadar jargon. Butuh keberanian mengakui keterbatasan, sekaligus konsistensi membangun kesehatan berbasis SDM, bukan hanya beton dan tembok.

 

(Penulis: Alisugiono

 

 

Bojonegoro Menghadapi Tantangan Pengelolaan Limbah B3 yang Mendesak

Bojonegoro,-Batara.news||

Kabupaten Bojonegoro dihadapkan pada persoalan serius terkait pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Rabo(27/08/2025)

 

Menurut data Dinas Lingkungan Hidup (DLH), timbulan limbah B3 di Bojonegoro mencapai 22.365,99 ton per tahun, yang berasal dari berbagai sektor seperti industri pengolahan, migas, fasilitas kesehatan, dan lain-lain.

 

Namun

Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu Belum Tergarap

Dengan asumsi biaya jasa pengolahan Rp10.000 per kilogram, total biaya yang harus dikeluarkan pelaku usaha untuk mengelola limbah tersebut mencapai sekitar Rp223,6 miliar per tahun. Namun, biaya besar ini terserap keluar daerah karena Bojonegoro belum memiliki fasilitas pengolahan B3 sendiri. Jika pemerintah daerah respek dan serius membangun fasilitas pengolahan limbah, potensi dana tersebut bisa dialihkan menjadi sumber PAD sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

 

Adapun

Manfaat Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 itu juga bisa

Memperpendek Rantai Pengelolaan. Dengan adanya fasilitas pengolahan limbah B3 di Bojonegoro, rantai pengelolaan limbah dapat diperpendek sehingga lebih efisien.

 

Meningkatkan Efisiensi Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan limbah dan mengurangi biaya yang dikeluarkan.

Dan juga Membuka Lapangan Kerja Lokal.

 

Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 juga dapat membuka lapangan kerja lokal bagi masyarakat Bojonegoro.

Memberi Rasa Aman terhadap Dampak Lingkungan Dengan pengelolaan limbah B3 yang tepat, masyarakat dapat merasa aman dari dampak lingkungan yang negatif.

 

Membuka Sektor Bisnis Baru Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 juga dapat membuka sektor bisnis baru di bidang pengolahan limbah

 

 

Kunci keberhasilan program pengelolaan limbah B3 terletak pada sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dibutuhkan regulasi yang kuat, pengawasan ketat, dan transparansi dalam pengelolaan agar proyek tidak berubah menjadi ladang bisnis segelintir pihak.

 

Dengan data yang ada, Bojonegoro sebenarnya memiliki modal besar untuk tampil sebagai pionir pengelolaan limbah B3 di Jawa Timur. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah konkret untuk mengelola limbah B3 dan memanfaatkan potensi PAD yang ada.

 

Penulis:Alisugiono.

Bea Cukai Musnahkan 8,51 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Rp12,65 Miliar

Bojonegoro,-Batara.news||

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Tipe Madya Pabean C Bojonegoro memusnahkan sebanyak 8,51 juta batang rokok ilegal dengan nilai taksiran mencapai Rp12,65 miliar.

 

Pemusnahan ini merupakan hasil dari 30 kali penindakan yang dilakukan Bea Cukai Bojonegoro sepanjang periode Januari hingga Juli 2025.

 

Kepala KPBC Bojonegoro menegaskan, kegiatan tersebut menjadi bukti komitmen Bea Cukai dalam menjaga penerimaan negara serta melindungi masyarakat dari peredaran barang kena cukai ilegal.

 

“Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) turut mendukung kegiatan penegakan hukum, termasuk pemberantasan rokok ilegal yang juga menjadi kewenangan pemerintah daerah,” jelasnya.

 

Bea Cukai mengimbau masyarakat untuk tidak membeli rokok ilegal serta berperan aktif melaporkan jika menemukan peredarannya. “Penindakan rokok ilegal memiliki kaitan erat dengan penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau,” tambahnya.

 

Adapun pemusnahan dilaksanakan di dua lokasi, yakni di halaman KPBC Bojonegoro dan di fasilitas pengelolaan limbah PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) Tuban. Proses pemusnahan dilakukan dengan menerapkan prinsip go green yang ramah lingkungan.

 

(Red/Lis

 

 

DPRD Bojonegoro Soroti Praktik Migas Ilegal di Sumur Tua Wonocolo

Bojonegoro, – Batara.news ||

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menyoroti aktivitas migas di wilayah sumur tua Wonocolo. Praktik pembelian dan pengolahan minyak mentah di luar jalur resmi dinilai merugikan daerah sekaligus membahayakan keselamatan warga. (Selasa, 26/08/2025).

 

Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atyasasmi, menegaskan bahwa penyulingan di wilayah tersebut tidak terstandar dan mengabaikan aspek keselamatan.

 

> “Penyulingan di sana bukan penyulingan resmi. Sesuai aturan, yang berhak membeli hasil sumur tua hanya PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS). Jadi aktivitas pengolahan di luar itu jelas tidak memiliki izin,” ujarnya.

 

Sally menambahkan, aparat penegak hukum (APH) sebenarnya sudah mengumpulkan data terkait aktivitas ilegal tersebut, namun tindak lanjutnya perlu dibicarakan bersama.

 

> “Ranahnya bukan hanya perda, tapi bisa masuk ke ranah pidana,” jelasnya.

 

 

 

Menurutnya, jika seluruh hasil produksi masuk ke BBS sesuai kontrak, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat signifikan. Namun, praktik jual beli di luar mekanisme resmi justru lebih menguntungkan pengepul yang legalitasnya diragukan.

 

PT BBS Gagal Capai Target

 

Sebagai mitra resmi Pertamina, PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) disebut gagal mencapai target pendapatan. Hal itu lantaran minyak mentah hasil penambangan dijual ke pengepul dengan harga lebih tinggi dibandingkan ke BBS.

 

Selain merugikan daerah, praktik pengepulan ilegal ini juga dinilai membahayakan keselamatan warga karena proses pengolahan minyak dilakukan tanpa standar keamanan.

 

Langkah DPRD

 

Komisi B DPRD Bojonegoro berencana menggelar rapat koordinasi dengan penambang, BBS, Pertamina, serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindaklanjuti persoalan ini.

 

Fokus utama DPRD adalah memastikan tata kelola sumur tua berjalan sesuai aturan, sekaligus menutup celah kerugian daerah di masa mendatang.

 

> “DPRD akan memastikan pengelolaan migas hanya boleh dilakukan oleh koperasi, BUMDes, atau BUMD yang mengantongi izin resmi,” tegas Sally.

 

 

/Al

 

“Media dan Polres Bojonegoro Bersatu, Menjaga Keamanan dan Kemitraan”

Bojonegoro,-Batara.news||

Polres Bojonegoro menggelar kegiatan Cangkrukan Kamtibmas dan Piramida (Ngopi Bareng Awak Media) di Rumah Makan Coffee Gunung, Desa Mojoranu, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro.Selasa(26/08/2025)

 

 

Agenda ini bertujuan memperkuat silaturahmi dengan insan pers dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).

 

Menurut Kapolres Bojonegoro, AKBP Afrian Satya Permadi, “Pentingnya keterbukaan dan kerja sama berkesinambungan dengan jurnalis sebagai mitra strategis kepolisian dalam menyampaikan informasi yang benar ke masyarakat.”ungkap Kapolres Pujakesuma itu

 

Sementara itu, perwakilan awak media, Sasmito Anggoro, menyampaikan apresiasi atas teladan yang ditunjukkan jajaran kepolisian. Ia menekankan “perbedaan mendasar antara wartawan dan pembuat konten media sosial.yang harus selalu berpedoman dengan kaedah jurnalistik yaitu 5w 1h dan mengedepankan konfirmasi sebagai azaz praduga tak bersalah,ibarat kata kita salah memberitakan diantara neraka dan jika benar memberitakan surga,”ungkapnya

 

Kegiatan ini dihadiri pejabat utama Polres Bojonegoro dan puluhan awak media dari berbagai organisasi dan redaksi lokal. Isu penting yang dibahas antara lain kasus debt collector yang nekat menarik kendaraan di jalanan dan maraknya kasus narkoba yang menjadi perhatian serius aparat kepolisian.

 

/red

Pengolahan Limbah B3: Peluang Baru bagi Bojonegoro

Bojonegoro,-Batara.news||

Bojonegoro memiliki potensi besar dalam mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dengan membangun fasilitas pengolahan sendiri.Selasa(26/08/2025)

 

Dengan demikian, biaya yang selama ini terserap keluar dapat dialihkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

Adapun Manfaat Pembangunan Fasilitas Pengolahan B3

Dapat Memperpendek rantai pengelolaan,Meningkatkan efisiensi,Membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal,Meningkatkan rasa aman bagi masyarakat,Membuka peluang bisnis baru

 

Di lain pihak ada

Peluang Ekonomi dan Lingkungan,Pembangunan fasilitas pengolahan B3 dapat menjadi sumber PAD baru yang berkelanjutan,Mengubah tantangan menjadi peluang ekonomi,Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro

 

Perlu adanya Sinergi dan Dukungan dari

Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu bersinergi mendukung rencana pembangunan fasilitas pengolahan B3

 

Dengan pengelolaan yang tepat, limbah B3 dapat menjadi sumber PAD baru yang berkelanjutan bagi Bojonegoro.

 

Dengan demikian, Bojonegoro dapat menjadi pionir pengelolaan B3 di Jawa Timur dan meningkatkan posisi sebagai daerah yang peduli keberlanjutan lingkungan.

 

Editorial:Redaksi.

SMPN 2 Gabus Bantah Dugaan Jual Seragam Sekolah: “Kami Justru Bagikan Gratis” Apakah Benar-benar Gratis? 

Pati, Batara.news – Pihak Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Gabus, Kabupaten Pati, membantah adanya dugaan penjualan kain seragam sekolah melalui koperasi sekolah.

 

Wakil Kepala Sekolah SMPN 2 Gabus, Mashadi, menegaskan bahwa sekolah justru memberikan seragam gratis kepada siswa baru. Bantuan tersebut sudah berlangsung sejak 2018, bersumber dari iuran para guru yang telah menerima sertifikasi.

 

“Sejak tahun 2018, kami tidak pernah membebani orang tua. Seragam itu hasil iuran guru-guru. Untuk tahun ajaran 2025/2026, sekitar 150 siswa baru mendapatkan dua stel seragam gratis, yakni putih biru dan pramuka,” jelas Mashadi, Senin (25/8/2025).

 

Terkait beredarnya kwitansi pembelian seragam dari Koperasi SMPN 2 Gabus, Mashadi menyebut hal itu hanya sebatas penawaran. “Kami tidak pernah mewajibkan orang tua membeli di koperasi. Koperasi hanya menyediakan, jika memang ada orang tua yang menginginkan,” ujarnya.

 

Mengenai isu perubahan harga seragam dari Rp750 ribu menjadi Rp1 juta, Mashadi menegaskan pihak sekolah tidak mengetahui hal tersebut. “Itu ranah koperasi, bukan sekolah. Kami hanya fokus pada penerimaan siswa baru,” tambahnya.

 

Sebagai informasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran bernomor T/154/400.3.5 tertanggal 12 Juni 2025 yang melarang penjualan seragam sekolah.

 

Sementara itu, koperasi sekolah berada di bawah bimbingan pihak sekolah. Koperasi ini didirikan di lingkungan sekolah dan umumnya dikelola siswa dengan pendampingan guru, khususnya pengampu mata pelajaran ekonomi atau koperasi.

 

Hingga berita ini diturunkan, pihak Disdikbud Kabupaten Pati belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan penjualan seragam maupun mekanisme distribusi seragam gratis bagi siswa baru tahun ajaran 2025/2026.

 

 

/red

 

 

Klarifikasi Dinas Pendidikan Bojonegoro Terkait Pengadaan Chromebook

Bojonegoro, – batara.news|| Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro memberikan klarifikasi terkait pengadaan Chromebook tahun 2024 yang sempat menuai sorotan publik.Senin(25/08/2025)

 

Melalui Kasi Sarpras, Zaenal Arifin, Dinas Pendidikan Bojonegoro menegaskan bahwa pengadaan Chromebook tipe C4321-1Y bukan sebanyak 60 unit, melainkan 68 unit. “Pengadaan Chromebook ini dilakukan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN dan semuanya sudah sesuai dengan harga di bawah kontrak payung LKPP untuk pengadaan tahun 2024,” jelas Zaenal.

 

Ia menambahkan, untuk pengadaan tahun 2025 pihaknya belum dapat memberikan keterangan. “Terkait pengadaan tahun 2025, itu wewenang Kabid Zamroni. Saya hanya menyampaikan data sesuai realisasi tahun 2024,” ujarnya.

 

Kabid Sarpras Dinas Pendidikan Bojonegoro, Zainal Arifin, menjelaskan bahwa pengadaan Chromebook tahun 2024 mencapai nilai Rp7,8 miliar, dengan total 1.560 unit yang disalurkan ke 104 satuan pendidikan. Dari jumlah tersebut, 100 sekolah mendapat bantuan dari APBD masing-masing 15 unit, sementara 4 sekolah lainnya menerima dari APBN dengan jumlah 17 unit.

 

“Awalnya semua sekolah direncanakan mendapat 15 unit. Namun, karena ada sisa anggaran, daripada dikembalikan, kami gunakan untuk menambah 2 unit di empat sekolah. Jadi totalnya 17 unit. Ini bukan banyak, hanya 4 sekolah saja yang dapat tambahan,” jelas Zainal.

 

Menurutnya, langkah optimalisasi anggaran ini dilakukan agar tidak ada dana yang terbuang sia-sia dan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. “Intinya, anggaran dimaksimalkan untuk kebutuhan sekolah agar berdampak langsung pada kualitas pembelajaran,” tambahnya.

 

Meski sempat muncul dugaan selisih harga, pihak Dinas Pendidikan menegaskan bahwa semua proses pengadaan sudah sesuai aturan. “Harga yang kami gunakan berada di bawah kontrak payung tahun 2024. Dugaan adanya kelebihan anggaran masih perlu diluruskan agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru,” tegas Zaenal.

 

Zainal Arifin menekankan, Dinas Pendidikan Bojonegoro berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran. Lebih dari itu, program pengadaan Chromebook diharapkan mampu mempercepat transformasi digital di sekolah-sekolah Bojonegoro.

 

“Dengan Chromebook ini, guru dan siswa bisa lebih mudah beradaptasi dengan teknologi, mengakses materi digital, hingga mendukung asesmen berbasis komputer. Harapannya mutu pendidikan di Bojonegoro terus meningkat dan mampu bersaing di era digital,” pungkasnya.

 

Penulis:Alisugiono

“Virus” Cinta Damai Menyebar, Emak-Emak Pati Utara Bagikan Ribuan Nasi Kotak

Pati, Batara.news – Virus cinta kedamaian menyebar ke berbagai penjuru Kabupaten Pati hingga wilayah Pati utara, pasca terjadinya kerusuhan yang terjadi pada 13 Agustus 2025 lalu.

 

Puluhan masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Emak-Emak Pati Utara Cinta Damai melakukan aksi berbagi ribuan nasi kotak di alun-alun Tayu, Minggu (24/8/2025). Sebelumnya, aksi yang sama juga berlangsung di alun-alun Simpang Lima Pati.

 

Koordinator Gerakan Emak-Emak Pati Utara Cinta Damai Nisrina Maharani mengatakan, kegiatan ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan para emak-emak di Pati utara atas apa yang terjadi di Kabupaten Pati akhir-akhir ini.

 

“Kami emak-emak merasa prihatin dan miris melihat kondisi Pati belakangan ini. Melalui kegiatan ini kami ingin menyampaikan pesan agar masyarakat Pati menjunjung tinggi cinta damai dan siatuasai di tanah kelahiran kami selalu kondusif dan damai,” katanya di sela-sela pembagian nasi.

 

Ajak Masyarakat untuk Tidak Terprovokasi dan Ciptakan Suasana Damai serta Kondusif

 

Pihaknya menjelaskan, ada sekitar 2000 nasi kota yang disiapkan. Dengan kebersamaan dan penuh rasa cinta damai, emak-emak ini menyiapkan nasi kotak dan membagikan langsung kepada masyarakat yang melintas.

 

“Melalui kegiatan ini, kami berharap agar masyarakat bersatu dan solid bersama-sama menciptakan Kabupaten Pati yang cinta damai dan kondusif. Tidak terprovokasi dengan berita-berita yang tidak benar dan cenderung memecahbelah masyarakat Pati,” harapnya.

 

Dapat Respon Positif Warga

Aksi yang berlangsung tersebut mendapat respon positif masyarakat yang melintas di alun-alun Tayu. Mereka merasa senang dengan adanya kegiatan positif yang langsung menyentuh masyarakat kalangan bawah.

 

“Senang ada kegiatan seperti ini. Meski kegiatan sederhana, namun menggugah semangat masyarakat untuk bersatu dan menciptakan situasi kondusif. Semoga ke depan ada lagi. Mungkin ada pasar murah malah bagus banget. Karena benar-benar menyentuh kalangan masyarakat bawah,” harap salah satu warga yang melintas alun-alun Tayu, Sumarni.

 

(redaksi)

Istighosah dan Doa Bersama Masyarakat Sukolilo Gelar Aksi Damai, Dukung Pembangunan Berkelanjutan Bupati Sudewo

Pati, Batara.news – Ratusan warga dari 16 desa di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, menggelar aksi damai bertajuk “Pati Cinta Damai” pada Minggu (24/8/2025). Bertempat di Lapangan Desa Gadudero, masyarakat menyerukan dukungan terhadap keberlanjutan pembangunan yang saat ini tengah digencarkan oleh Bupati Sudewo.

 

Dengan membawa spanduk dukungan, warga menyatakan sikap agar Sudewo tetap melanjutkan kepemimpinannya, meski sebelumnya sempat mendapat aksi penolakan.

 

Supriyono, koordinator aksi, menegaskan bahwa masyarakat Sukolilo merasakan langsung hasil pembangunan dalam enam bulan kepemimpinan Sudewo.

 

“Kami menilai Pak Sudewo sebagai bupati pembangunan. Baru enam bulan menjabat saja, sudah banyak jalan yang diperbaiki. Mulai dari Sukolilo–Prawoto, Tompegunung, Misik–Porangparing hingga Pakem sudah dibangun,” jelasnya.

Ia menambahkan, aksi ini lahir murni dari inisiatif warga tanpa dukungan dana pihak manapun.

 

“Kegiatan ini tidak ada penggalangan dana sama sekali. Semata-mata murni aspirasi warga Sukolilo yang ingin Bupati Sudewo melanjutkan pembangunan untuk Pati yang lebih baik di periode 2025–2030,” tambahnya.

 

Di penghujung kegiatan, warga menggelar doa bersama dan istigasah sebagai wujud kepedulian serta harapan agar situasi di Kabupaten Pati tetap kondusif dan penuh kedamaian.

 

 

/Red