Penulis: admin

KOTABARU, BATARA.NEWS – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, secara terang – terangan berani kebiri informasi keterbukaan publik tentang penggunaan anggaran negara yang berada bawah tanggung jawabnya.

Pasalnya, ketika hendak dikonfirmasi mengenai beberapa jenis kegiatan yang menelan anggaran negara hingga puluhan milyar rupiah itu, justru orang nomer satu di kantor DPU-PR tersebut malah mengeluarkan statement lucu yang tidak mencerminkan sebagai sosok pejabat publik.

Bagai mana tidak, sebagai nahkoda kantor yang membidangi tentang pekerjaan umum di bumi sa ijaan itu, secara gamblang mengatakan pernah menginformasikan terkait hal tersebut kepada organisasi awak media di Kotabaru.

“Kami sudah pernah menginfokan terkait hal ini dengan PWI dan intel Polres,” tulis Tri Suprapti Hastuti, Kepala DPU-PR Kotabaru, melalui sambungan pesan Whatsapp. Jumat 20 januari 2023.

Sangat ironi sekali, sebagai pejabat publik yang dibayar melalui uang rakyat, seharusnya Tri Suprapti Hastuti, Kepala DPU-PR dapat memberikan jawaban secara akademisi terkait dengan beberapa kegiatan yang berada dibawah kendalinya itu. Misalnya seperti ;

• Jasa konsltan dari berbagai jenis kegiatan.
• Pembangunan jembatan H Karmin.
• Pembangunan jembatan Swarga.
• Pengadaan langsung 19 titik Penerangan Jalan Umum.
• 2 kegiatan Pengadaan langsung bibit tanaman.
• E-purchasing pengadaan excavator.
• E-purchasing pengadaan excavator amphibi.
• E-purchasing pengadaan 2 excavator mini.
• E-purchasing pengadaan grader.
• Pengadaan langsung lampu LED.
• E-purchasing pengadaan truck.
• E-purchasing pengadaan truck tangki.
• E-purchasing pengadaan truck tangki sedot tinja.
• (DAK) Peningkatan jaringan irigasi DIR Bangun Rejo. (TENDER)
• (DAK) Peningkatan jaringan irigasi DIR Langadai. (TENDER)
• Peningkatan ruas jalan Lontar – Tanjung Seloka. (TENDER)
• Peningkatan ruas jalan Politek. (TENDER)
• Peningkatan ruas jalan Rampa Cengal. (TENDER)

1. Rehab rumah dinas bupati. (TENDER)
2. Rehab rumah dinas wakil bupati. (TENDER)
3. Rehab wisma sa ijaan dengan. (TENDER)

Sebagai informasi keterbukaan publik, perlu diketahui sepanjang tahun 2022 kemarin, Pemerintah Kabupaten Kotabaru telah menggelontrorkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak puluhan milyar rupiah untuk menunjang berbagai kegiatan yang berada dibawah kendali Dinas PUPR.

Namun hingga awal tahun 2023 ini, ada beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur yang belum rampung. Sehingga atas hal tersebut, publik menjadi bertanya-tanya mengenai tentang kwalitas dan kwantitas pejabat Kantor DPU-PR Kotabaru dalam hal pengelolaan manajemen birokrasi.

/Ari

Bandung, Batara.news | Komandan Koharmatau Marsda TNI Bambang Triono, M.Tr.(Han), menyampaikan rasa bangga dan memberikan apresiasi kepada seluruh personel Depohar 10 yang selama ini telah melaksanakan tugas dengan baik dan berhasil. Hal ini disampaikan Dankoharmatau saat melaksanakan kunjungan kerja ke Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara, Bandung, Kamis (19/1/2023).

Dankoharmatau beserta rombongan kembali melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Depo Pemeliharaan (Depohar) jajaran wilayah barat. Kali ini mengunjungi Depohar 10 yang sebelumnya telah melaksanakan Kunker ke Depohar 40 dan Depohar 70.

Lebih lanjut Marsda TNI Bambang Triono menyampaikan, tentunya ini merupakan buah dari hasil kerja yang penuh disiplin, dedikasi tinggi dan semangat juang tanpa pamrih dalam melaksanakan tugas.

Diutarakan juga bahwa kunjungan kerja di awal kepemimpinan Marsda TNI Bambang ini adalah suatu hal yang bernilai sangat penting, sebagai Dankoharmatau saya nilai sangat penting.

“Saya dapat mengetahui dan melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus bertatap muka guna memperoleh informasi dan masukan mengenai hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dan solusi tentang berbagai permasalahan yang dihadapi. Ujarnya.

Mengakiri sambutannya Komandan menyampaikan, dalam setiap pelaksanaan tugas mari kita kerja keras, kerja cerdas, kerja cepat dan tuntas serta ikhlas, saya yakin dan percaya bila yang saya sebutkan tadi dilaksanakan dengan baik, niscaya kita akan senantiasa berhasil melaksanakan seberat apapun tugas yang kita emban. Pungkasnya. (Pen Koharmatau)

/Red

KOTABARU, BATARA.NEWS – Diawal tahun 2023 ini ternyata masih banyak proyek pembangunan tahun 2022 yang di kerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, yang belum rampung.

Adanya ihwal tersebut, membuat publik Bumi Sa Ijaan mempertanyakan kualitas dan kuantitas kinerja akademis jajaran pejabat teras Pemerintah Kabupaten Kotabaru, khususnya yang bermarkas di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR).

Bagaimana tidak, anggaran negara yang seharusnya dapat diimplementasikan selesai diakhir tahun 2022, nampaknya hanya dijadikan bualan birokrasi eksekutif belaka.

Hal itu terbukti dengan banyaknya proyek pembangunan infrastruktur yang semestinya rampung di tahun 2022, namun hingga awal tahun 2023 ini belum juga selesai dikerjakan.

Misalnya seperti pekerjaan di Bidang Cipta Karya, dan beberapa kegiatan pembangunan jalan dan jembatan yang progresnya berada dibawah kedali Bidang Bina Marga, Kantor DPU-PR Kotabaru ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dilapangan, dari sekian kegiatan pembangunan yang belum rampung dikerjakan itu, ternyata dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Artinya menggunakan uang masyarakat Kotabaru.

Namun ironisnya, Tri Suprapti Hastuti, Kepala DPU-PR Kotabaru, yang kondang mempunyai penyakit alergi terhadap awak media itu, ketika hendak dimintai tanggapan mengenai hal tersebut mengaku tidak bisa karena mau ada rapat.

“tadi pas ketemu di halaman Kantor Bupati saya sudah minta izin untuk wawancara, tapi yang bersangkutan katanya mau rapat.” ujar salah satu pewarta, Kamis, 19 januari 2023.

Lebih lanjut, senada dengan sang Kepala Dinas, alasan sedang rapat juga dilontarkan Agus Tri Prasetiawan, Kepala Bidang Bina Marga, melalui resepsionis Kantor DPU-PR Kotabaru.

Nampaknya, bahasa rapat menjadi alasan krusial bagi pejabat publik DPU-PR Kotabaru untuk menghindari pertanyaan dari para juru warta yang bertugas di Bumi Sa Ijaan Kotabaru.

Bersambung…

/Ari

KOTABARU, BATARA.NEWS – Sudah menjadi persoalan klasik dalam tatanan birokrasi jika proyek pembangunan dianggaran perubahan acap kali tidak dapat selesai tepat waktu.

Misalnya seperti Rehab Wisma Sa Ijaan Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan ini. Proyek yang menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 sebanyak 1,5 milyar lebih itu, ternyata tidak dapat rampung sesuai progres.

Dikatakan Nelliy, Kepala Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPU-PR) Kabupaten Kotabaru, kontrak awal yang disepakati dengan pihak rekanan dari CV Aisyara Maju Bersaodara selama 70 hari kerja.

“Kontrak awal kurang lebih 70 hari sejak dimulai bulan november dan seharusnya selesai pada 29 Desember 2022.” ujarnya, Rabu, 18 Januari 2023.

Lantaran pekerjaan tersebut tidak selesai tepat waktu, lanjutnya, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penanggung jawab penuh dalam penggunaan anggaran, dirinya mengaku telah memberikan kesempatan waktu selama 50 hari kerja kepada pihak rekanan.

“Pemberian kesempatan maksimal 50 hari, dan pihak rekanan juga dikenakan saksi denda seper seribu dari nilai kontrak diluar pajak sekitar Rp 1.500.000., perharinya.” imbuhnya,

Tak hanya itu, jika sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata masih belum selesai, pihaknya mengaku hanya akan membayar sesuai dengan progres yang telah dikerjakan.

“Sebelum pemberian kesempatan waktu 50 hari kerja, kemarin tanggal 27 Desember dibayar sesuai progres,” terannya.

Lebih lanjut, dijelaskan Nelliy, kemoloran rehab Wisma Sa Ijaan terjadi lantaran tingkat kerumitan pekerjaan itu sendiri, dan juga adanya keterlambatan material.

“Pekerjaan interior memang harus detail, jadi memang selama 70 hari pelaksanaan pekerjaan itu terjadi keterlambatan material, karena HPL’nya dipesan dari Jawa,” tandasnya.

Sementara itu, berdasarkan penghitungan DPU-PR bidang Cipta Karya, progres rehab Wisma Sa Ijaan baru sekitar 45%. Dan pihak rekanan meyakini dapat selesai tepat waktu.

“Kemarin saya cek sekitar 45% dan mereka meyakini dari perpanjangan waktu 50 hari itu akan terkejar. ” pungkasnya.

/Ari