BOJONEGORO – Batara.news || Program Makan Bergizi (MBG) kembali menuai sorotan serius setelah 11 orang dilaporkan tumbang usai mengkonsumsi makanan yang didistribusikan di SD Model Terpadu Desa Sukowati dan Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Rabu (15/4/2026).
Peristiwa terjadi sekitar pukul 09.00 WIB. Para korban mengalami gejala mual, muntah, pusing, hingga sakit perut tak lama setelah menyantap makanan yang dibagikan.
Data di lapangan menunjukkan, korban tidak hanya berasal dari kalangan siswa. Dua ibu hamil warga Desa Tikusan turut terdampak, yakni Nurida Indriani yang mengalami muntah hingga enam kali, serta Nurul Yulita dengan keluhan serupa.
Selain itu, sedikitnya tujuh anak dari jenjang PAUD hingga SD mengalami muntah berulang, disertai nyeri perut. Dua guru PAUD, Ibu Izza dan Ibu Fani, juga dilaporkan mengalami kondisi yang sama.
Seluruh korban telah mendapatkan penanganan dari Puskesmas Kapas dan dilaporkan dalam kondisi tertangani.
Makanan yang dikonsumsi berupa mi instan bercita rasa pedas, disuplai oleh Dapur SPPG Plesungan 2 yang dikelola Yayasan Pelita Gizi Makmur 2.
Namun, distribusi makanan yang tidak hanya menyasar lingkungan sekolah, melainkan juga menjangkau warga sekitar, memunculkan pertanyaan serius terkait sistem pengawasan dan alur distribusi program.
Di tengah minimnya keterbukaan, muncul pula dugaan lain yang tak kalah krusial.
Selain kualitas air yang digunakan dalam proses pengolahan, publik mulai mempertanyakan apakah makanan yang dibagikan benar-benar dalam kondisi segar, atau justru merupakan makanan restan (sisa produksi) yang didistribusikan ulang tanpa standar keamanan pangan yang memadai.
Apalagi, jenis makanan berupa mi instan sejatinya dikonsumsi dalam kondisi segar setelah dimasak. Jika terjadi jeda waktu distribusi tanpa pengelolaan suhu yang tepat, potensi kontaminasi menjadi sangat terbuka.
Pihak dapur menyebut menu disiapkan berdasarkan permintaan sekolah. Namun, pernyataan ini justru mempertegas dugaan lemahnya standar baku dalam penentuan menu, proses pengolahan, hingga distribusi makanan.
Minimnya transparansi dari pihak sekolah maupun pengelola dapur semakin memperkeruh situasi, di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Ninik Susmiati, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa pihaknya telah turun langsung melakukan penyelidikan.
“Dinkes sudah cek lokasi untuk melakukan penyelidikan epidemiologi dan mengambil sampel untuk diuji di laboratorium. Sampel meliputi makanan, air, dan peralatan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kewenangan penghentian program berada pada pihak terkait. Berdasarkan informasi di lapangan, kegiatan MBG disebut akan dihentikan sementara mulai esok hari.
Sementara itu, Nita selaku pengelola SPPG hingga berita ini ditayangkan belum memberikan keterangan resmi.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi pelaksanaan program makan bergizi. Tanpa pengawasan ketat, standar higienitas yang jelas, serta transparansi pengelolaan, program yang seharusnya meningkatkan kualitas gizi justru berpotensi membahayakan masyarakat.
Evaluasi menyeluruh kini menjadi keharusan—mulai dari sumber bahan baku, kualitas air, kemungkinan makanan restan, hingga sistem distribusi. Jika tidak, kejadian serupa sangat mungkin kembali terulang.
Penulis: Alisugiono
