BATARA.NEWS

Bandung, Batara.news | Komandan Koharmatau Marsda TNI Bambang Triono, M.Tr.(Han), menyampaikan rasa bangga dan memberikan apresiasi kepada seluruh personel Depohar 10 yang selama ini telah melaksanakan tugas dengan baik dan berhasil. Hal ini disampaikan Dankoharmatau saat melaksanakan kunjungan kerja ke Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara, Bandung, Kamis (19/1/2023).

Dankoharmatau beserta rombongan kembali melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Depo Pemeliharaan (Depohar) jajaran wilayah barat. Kali ini mengunjungi Depohar 10 yang sebelumnya telah melaksanakan Kunker ke Depohar 40 dan Depohar 70.

Lebih lanjut Marsda TNI Bambang Triono menyampaikan, tentunya ini merupakan buah dari hasil kerja yang penuh disiplin, dedikasi tinggi dan semangat juang tanpa pamrih dalam melaksanakan tugas.

Diutarakan juga bahwa kunjungan kerja di awal kepemimpinan Marsda TNI Bambang ini adalah suatu hal yang bernilai sangat penting, sebagai Dankoharmatau saya nilai sangat penting.

“Saya dapat mengetahui dan melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus bertatap muka guna memperoleh informasi dan masukan mengenai hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dan solusi tentang berbagai permasalahan yang dihadapi. Ujarnya.

Mengakiri sambutannya Komandan menyampaikan, dalam setiap pelaksanaan tugas mari kita kerja keras, kerja cerdas, kerja cepat dan tuntas serta ikhlas, saya yakin dan percaya bila yang saya sebutkan tadi dilaksanakan dengan baik, niscaya kita akan senantiasa berhasil melaksanakan seberat apapun tugas yang kita emban. Pungkasnya. (Pen Koharmatau)

/Red

KOTABARU, BATARA.NEWS – Diawal tahun 2023 ini ternyata masih banyak proyek pembangunan tahun 2022 yang di kerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, yang belum rampung.

Adanya ihwal tersebut, membuat publik Bumi Sa Ijaan mempertanyakan kualitas dan kuantitas kinerja akademis jajaran pejabat teras Pemerintah Kabupaten Kotabaru, khususnya yang bermarkas di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR).

Bagaimana tidak, anggaran negara yang seharusnya dapat diimplementasikan selesai diakhir tahun 2022, nampaknya hanya dijadikan bualan birokrasi eksekutif belaka.

Hal itu terbukti dengan banyaknya proyek pembangunan infrastruktur yang semestinya rampung di tahun 2022, namun hingga awal tahun 2023 ini belum juga selesai dikerjakan.

Misalnya seperti pekerjaan di Bidang Cipta Karya, dan beberapa kegiatan pembangunan jalan dan jembatan yang progresnya berada dibawah kedali Bidang Bina Marga, Kantor DPU-PR Kotabaru ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dilapangan, dari sekian kegiatan pembangunan yang belum rampung dikerjakan itu, ternyata dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Artinya menggunakan uang masyarakat Kotabaru.

Namun ironisnya, Tri Suprapti Hastuti, Kepala DPU-PR Kotabaru, yang kondang mempunyai penyakit alergi terhadap awak media itu, ketika hendak dimintai tanggapan mengenai hal tersebut mengaku tidak bisa karena mau ada rapat.

“tadi pas ketemu di halaman Kantor Bupati saya sudah minta izin untuk wawancara, tapi yang bersangkutan katanya mau rapat.” ujar salah satu pewarta, Kamis, 19 januari 2023.

Lebih lanjut, senada dengan sang Kepala Dinas, alasan sedang rapat juga dilontarkan Agus Tri Prasetiawan, Kepala Bidang Bina Marga, melalui resepsionis Kantor DPU-PR Kotabaru.

Nampaknya, bahasa rapat menjadi alasan krusial bagi pejabat publik DPU-PR Kotabaru untuk menghindari pertanyaan dari para juru warta yang bertugas di Bumi Sa Ijaan Kotabaru.

Bersambung…

/Ari

KOTABARU, BATARA.NEWS – Sudah menjadi persoalan klasik dalam tatanan birokrasi jika proyek pembangunan dianggaran perubahan acap kali tidak dapat selesai tepat waktu.

Misalnya seperti Rehab Wisma Sa Ijaan Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan ini. Proyek yang menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 sebanyak 1,5 milyar lebih itu, ternyata tidak dapat rampung sesuai progres.

Dikatakan Nelliy, Kepala Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPU-PR) Kabupaten Kotabaru, kontrak awal yang disepakati dengan pihak rekanan dari CV Aisyara Maju Bersaodara selama 70 hari kerja.

“Kontrak awal kurang lebih 70 hari sejak dimulai bulan november dan seharusnya selesai pada 29 Desember 2022.” ujarnya, Rabu, 18 Januari 2023.

Lantaran pekerjaan tersebut tidak selesai tepat waktu, lanjutnya, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penanggung jawab penuh dalam penggunaan anggaran, dirinya mengaku telah memberikan kesempatan waktu selama 50 hari kerja kepada pihak rekanan.

“Pemberian kesempatan maksimal 50 hari, dan pihak rekanan juga dikenakan saksi denda seper seribu dari nilai kontrak diluar pajak sekitar Rp 1.500.000., perharinya.” imbuhnya,

Tak hanya itu, jika sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata masih belum selesai, pihaknya mengaku hanya akan membayar sesuai dengan progres yang telah dikerjakan.

“Sebelum pemberian kesempatan waktu 50 hari kerja, kemarin tanggal 27 Desember dibayar sesuai progres,” terannya.

Lebih lanjut, dijelaskan Nelliy, kemoloran rehab Wisma Sa Ijaan terjadi lantaran tingkat kerumitan pekerjaan itu sendiri, dan juga adanya keterlambatan material.

“Pekerjaan interior memang harus detail, jadi memang selama 70 hari pelaksanaan pekerjaan itu terjadi keterlambatan material, karena HPL’nya dipesan dari Jawa,” tandasnya.

Sementara itu, berdasarkan penghitungan DPU-PR bidang Cipta Karya, progres rehab Wisma Sa Ijaan baru sekitar 45%. Dan pihak rekanan meyakini dapat selesai tepat waktu.

“Kemarin saya cek sekitar 45% dan mereka meyakini dari perpanjangan waktu 50 hari itu akan terkejar. ” pungkasnya.

/Ari

BOJONEGORO, BATARA.NEWS – Sebuah pekerjaan Drainase di Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro disinyalir dijadikan ajang bisnis para pelaksana dan oknum dari Pemerintah Desa.

Bagaimana tidak, program yang seharusnya bisa menjadi solusi pemberdayaan untuk memberikan pekerjaan sementara bagi masyarakat justru dinikmati segelintir orang saja.

Diketahui, proyek tersebut bersumber dari dana APBN tahun 2022 melalui program pengembangan padat karya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Meski telah terpasang papan informasi pekerjaan, namun kejanggalan yang muncul adalah besaran nilai pagu anggaran dan pelaksana proyek tidak dicantumkan.

Disisi lain, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, dalam proses pengerjaan drainase tersebut, tenaga kerja yang diserap tidaklah lebih dari 15 orang.

Sedangkan, di papan informasi tertulis sebanyak 40 orang setiap harinya, kondisi itu semakin menguatkan adanya dugaan markup anggaran dari item upah tenaga kerja.

Sementara itu, dikatakan Kepala Desa Trucuk, Sunoko, bahwa pihaknya tidak mengetahui banyak tentang proyek di desanya tersebut, dan justru mengarahkan ke salah satu perangkat desa jika ingin mencari informasi.

“Itu bukan padat karya mas, tetapi dikerjakan oleh CV dan tenaga kerja yang diambil dari masyarakat di lingkungan sekitar, coba nanti tak carikan CVnya mas. Kalau ingin jelas coba konfirmasi pak wo (Kepala Dusun), soalnya waktu itu pak wo tidak laporan ke saya,” terangnya.

Disisi lain, muncul pertanyaan sebenarnya proyek tersebut murni dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan atau Kelompok Masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat Desa, apa malah benar keterangan Kades kalau proyek tersebut dikerjakan oleh pihak kontraktor ???

Bersambung.

/Ali

BOJONEGORO, BATARA.NEWS – Sebuah pekerjaan Drainase di Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro disinyalir dijadikan ajang bisnis para pelaksana dan oknum dari Pemerintah Desa.

Bagaimana tidak, program yang seharusnya bisa menjadi solusi pemberdayaan untuk memberikan pekerjaan sementara bagi masyarakat justru dinikmati segelintir orang saja.

Diketahui, proyek tersebut bersumber dari dana APBN tahun 2022 melalui program pengembangan padat karya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Meski telah terpasang papan informasi pekerjaan, namun kejanggalan yang muncul adalah besaran nilai pagu anggaran dan pelaksana proyek tidak dicantumkan.

Disisi lain, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, dalam proses pengerjaan drainase tersebut, tenaga kerja yang diserap tidaklah lebih dari 15 orang.

Sedangkan, di papan informasi tertulis sebanyak 40 orang setiap harinya, kondisi itu semakin menguatkan adanya dugaan markup anggaran dari item upah tenaga kerja.

Sementara itu, dikatakan Kepala Desa Trucuk, Sunoko, bahwa pihaknya tidak mengetahui banyak tentang proyek di desanya tersebut, dan justru mengarahkan ke salah satu perangkat desa jika ingin mencari informasi.

“Itu bukan padat karya mas, tetapi dikerjakan oleh CV dan tenaga kerja yang diambil dari masyarakat di lingkungan sekitar, coba nanti tak carikan CVnya mas. Kalau ingin jelas coba konfirmasi pak wo (Kepala Dusun), soalnya waktu itu pak wo tidak laporan ke saya,” terangnya.

Disisi lain, muncul pertanyaan sebenarnya proyek tersebut murni dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan atau Kelompok Masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat Desa, apa malah benar keterangan Kades kalau proyek tersebut dikerjakan oleh pihak kontraktor ???

Bersambung.

/Ali