BATARA.NEWS

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas. Kalapas Bojonegoro: Berikan Pelayanan Terbaik kepada Masyarakat

Headline News|oleh

Bojonegoro, Batara.news | Jajaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bojonegoro Kemenkumham Jatim melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Rabu (25/1/2023).

Kegiatan diselenggarakan di aula Lapas Kelas IIA Bojonegoro diikuti pejabat struktural Lapas Bojonegoro serta seluruh pegawai Lapas Bojonegoro. Hal ini bertujuan untuk mengukuhkan komitmen bersama dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Lapas Kelas IIA Bojonegoro.

Pencanangan Pembangunan ZI dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Bojonegoro, Rony Kurnia. Kegiatan diawali dengan pembacaan doa, kemudian pelaksanaan prosesi penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan ZI, Pakta Integritas, serta Komitmen Bersama Pembangunan ZI Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Usai pelaksanaan penandatanganan, kegiatan dilanjutkan dengan arahan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro, Rony Kurnia. Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa pencanangan ini merupakan langkah awal untuk membangun Zona Integritas yang merupakan amanat langsung dari Kementerian Hukum dan Ham.

“Ada dua dimensi yang harus kita pahami pada pencanangan kali ini, pertama pencanangan zona integritas ini merupakan suatu perintah yang harus dilakukan berdasarkan Permenkumham Nomor 11 Tahun 2022, Kedua pencanangan ini menjadi suatu tanggung jawab moral kita untuk melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin,” jelasnya.

Rony Kurnia juga menambahkan bahwa upaya Pencanangan Pembangunan ZI yang baru saja dilakukan, bertujuan untuk mengimplementasikan 6 (enam) area perubahan, diantaranya area 1 Manajemen perubahan, Area 2 Penataan Tatalaksana, Area 3 Penataan Manajemen SDM, Area 4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Area 5 Penguatan Pengawasan, dan Area 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Kepala Lapas Kelas IIA Bojonegoro Kemenkumham Jatim, Rony Kurnia juga mengatakan, Harapan kita bersama, mudah-mudahan tahun 2023 ini Lapas Bojonegoro mampu berkompetisi secara sehat untuk mendapatkan predikat WBK sekaligus membuktikan kepada publik bahwa jajaran Lapas Bojonegoro mampu memberikan bukti nyata dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Mari bersama-sama kita mewujudkan Lapas Bojonegoro menuju WBK, tetap semangat, optimis, mudah-mudahan kinerja kita dapat terus menjadi yang terbaik dan mampu meraih predikat WBK” harapnya.

/Ali

Aneh !!! Sudah Dicoret Dari Kader Partai, Tapi Anggota DPRD Kotabaru Dari PDI-P Masih Aktif Ngantor

Berita Daerah, Headline News, Politik & Hukum|oleh

KOTABARU, BATARA.NEWS – Salah satu kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dewan Perwakilan Cabang Kabupaten Kotabaru, pertanyakan status Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) atas nama Tajudiennor, S.E.

Pasalnya, berdasarkan surat keputusan yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Mega Wati Sukarno Putri, pada 19 Desember 2022, nama Tajudiennor, S.E. sudah dicoret dari keanggotaan partai.

“Kan sudah dipecat sebagai kader partai, kenapa sampai saat ini dia masih menjabat sebagai anggota DPRD aktif.” kata Vitta Yulanty Rossalim, rabu, 25 januari 2023.

Gambar Surat keputusan pemberhentian Taju dari kader PDI-P yang ditandatangi langsung oleh Ketua Umum Megawati Sukarno Putri

Tak hanya itu, menurut kader wanita partai berlambang kepala banteng tersebut, duduknya Tajudiennor, S.E. sebagai anggota legislatif DPRD Kotabaru, tak lepas dari adanya dugaan praktik konspirasi politik yang dilakukan saat Pilkada tahun 2019 silam.

“Awalnya saya inikan sama-sama dipartai PDI P, kemudian pada saat nyalek kemarin saya nomer urut 5 dan si Taju nomer urut 2. Trus sampai dititik penghitungan malam jam 2, suara saya ini masih diatas dari Taju, mungkin bedanya sekitar 50an suara. Setelah jam 2 saya sudah gak tahan lagi saya pulang istirat, jam 5 pengumuman KPU langsung nama Taju yang naik.” terangnya,

Lantaran ada yang janggal, lebih lanjut Vitta mengukapkan, kenapa pengumuman KPU dilakukan subuh, tidak pada waktu jam kerja ? Lantas membuat dirinya untuk berusaha mencari dokumen C1 di lokasi dapil pemilihannya.

“Pada malam itu semua sudah memberikan selamat kepada saya karena tau suara saya pemenangnya, dan gak mungkin selisih 50 suara itu akan terkejar. Siang harinya saya diberi tau kantor, buk suara sampean gak masuk yang masuk suara Taju, kaget saya dari dasar mana penghitungannya kok jadi suara taju yang masuk. Lalu saya ke TPS-TPS, pengawasnya kan masih ada waktu itu, kemudian saya minta pinjam C1 itu, walaupun ada yang tidak mau ngasih karena takut diancam Taju.” bebernya,

Benar saja, berdasarkan data rekapan C1 itu ternyata perolehan suara Vitta Yulanty Rossalim, masih unggul sekitar 50an dari suara Tajudiennor.

“Setelah saya hitung ternyata suara saya lebih unggul sekitar 50an dari suara Taju, karena yang jadi perbandingan penghitungan saya itu bukan dari rekapan partai saya, tapi dari partai-partai lain. Jadi suara saya itu sengaja dihilangkan.” paparnya dengan penuh kesal.

Karena merasa dikudeta dalam perebutan kursi anggota DPRD Kotabaru, kemudian Vitta Yulanty Rossalim, melaporkan peristiwa tersebut hingga sampai ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P.

“Saya kan orang baru jadi saya gak paham soal aturan, tapi bukti-bukti saya langkap. Kemudian saat itu Taju dipanggil oleh Ketua DPD untuk diajak komunikasi, yang akhirnya dia membuat surat kesepakan kalau bersedia berbagi jabatan dengan saya. Namun tiba-tiba surat kesepakan itu diingkari oleh Taju dengan alasan saat membuat surat kesepakan dalam keadaan tertekan. Sehingga setelah persoalan itu dilakukan persidangan di kantor DPP PDI Perjuangan Pusat, akhirnya diputuskan kalau Taju secara resmi telah dipecat dari keanggotaan partai.” Pungkasnya.

Bersambung.

/Ari

Pelayanan Desa Tak Terganggu, Dengan Adanya Aksi Perangkat Desa ke Jakarta

Berita Daerah|oleh

Rembang, Batara.News|| Ada sebanyak 600 lebih perangkat desa se-kabupaten Rembang yang ikut menggelar aksi yang di kemas dalam Silatnas ( Silaturahmi Nasional ) di Jakarta.

Seperti halnya perangkat dari Desa Nglojo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang 2 personil dari 9 perangkat desa yang ikut andil dalam aksi tersebut, yaitu terdiri dari sekretaris desa dan pembantu pelayanan umum,” ujar kepala desa nglojo Rokim saat di wawancarai awak media batara.news pagi tadi Rabu( 25/01/2023 ).

Dalam penuturannya, Rokim mengatakan,” Memang sudah menjadi kesepakatan bersama, bahwasanya ada perwakilan perangkat di tiap desa se-kabupaten Rembang, namun dalam hal ini jangan sampai mengganggu pelayanan kepada masyarakat tentunya.

“Alhamdulillah mas, pelayanan berjalan sebagaimana mestinya, sama sekali tidak terganggu,” ucapnya.

Dalam hal ini ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Rembang Abdul Afif menuturkan,” tidak semua perangkat desa ikut ke Jakarta, karena jumlah perangkat desa di Kabupaten Rembang yang mencapai 2.200 an orang, di takutkan nanti malah akan mengganggu pelayanan di desa,” ujarnya saat akan berangkat kemarin.

Ada 2 tuntutan yang akan di sampaikan, yaitu menolak pemberhentian perangkat desa non prosedural dan mendesak pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan nomor induk aparatur perangkat desa,” imbuhnya.

/ Moel/Syfdn

Kadis PUPR Kotabaru Sebut Semua Perwarta Di Bumi Sa Ijaan Pernah Ditransfer

Berita Daerah|oleh

KOTABARU, BATARA.NEWS – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-TR) Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, akhirnya buka suara terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa tahun 2022.

Menurut Suprapti Tri Astuti, semua kegiatan yang menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kotabaru tahun 2022 hingga puluhan milyaran rupiah itu, telah dilaksanakan sesuai aturan dan tidak ada aksi kong kali kong atau permainan dengan pihak lain.

Bahkan dirinya tegas menepis dugaan adanya mark up anggaran terkait dengan pembelian beberapa armada truk dan excavator yang dilaksanakan melalui cara E-purchasing.

“Kalau misalnya ibu ini pelit nih tak pernah berbagi atau segala macam. Ada waktunya saya berbagi dan ada saatnya tidak. Semua pasti pernah ngerasain, saya kasih saya apa dan segala macam, saya kirimin saya transfer. Ada ini saya transfer, semua buktinya masih ada disaya, jadi jangan cari-cari masalah.” ucapnya. Selasa, 24 Januari 2023 kemarin.

Namun menurut, awak media Lintas Kalimantan, statement Kadis PUPR Kotabaru tersebut hanya bualan belaka yang bersifat merendahkan profesi wartawan.

“Yang pernah ditransfer itu siapa ? Kenapa gak dibuka sekalian siapa orangnya, jangan menjastisfikasi kalau wartawan itu suka minta-minta, apalagi membangun narasi pecah belah terhadap wartawan.” tegasnya,

Lantaran statement itu dianggap merendahkan profensi jurnalistik, lebih lanjut awak media Lintas Kalimantan mengatakan, gaya komunikasi Kadis PUPR Kotabaru tidak mencerminkan sebagai pejabat publik yang digaji menggunakan uang masyarakat.

“Mungkin Kadis ini lupa kalau dia itu pengguna dan penanggung jawab anggaran negara, sehingga cara komunikasinya masih menggunakan gaya pejabat jaman orde baru.” Pungkasnya.

BERSAMBUNG.

/Ari

Dengan Membawa 2 misi, Perangkat Desa se-Kabupaten Rembang Berangkat Menuju Jakarta

Berita Daerah|oleh

Rembang, Batara.News|| Dengan menggunakan 15 Bus, yang terdiri dari 12 bus ukuran besar serta 3 bus berukuran sedang, perangkat se kabupaten Rembang berangkat menuju Jakarta untuk melakukan aksi tuntutan kepada pemerintah.

Dikatakan oleh Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Rembang Abdul Afif, ada sekitar 601an perangkat Desa se-Kabupaten Rembang ikut berangkat ke Jakarta guna menggelar aksi yang dikemas dalam silaturahmi nasional (Silatnas) Selasa,(24/01/2023) sore.

Dikatakan Afif,” tidak semua perangkat desa ikut ke Jakarta, karena jumlah perangkat desa di Kabupaten Rembang yang mencapai 2.200 an orang, di takutkan nanti malah akan mengganggu pelayanan di desa,” ujarnya.

Ada 2 tuntutan yang akan di sampaikan, yaitu menolak pemberhentian perangkat desa non prosedural dan mendesak pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan nomor induk aparatur perangkat desa.

Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Rembang, Abdul Afif menjelaskan,” pihaknya membawa dua tuntutan, yakni menolak pemberhentian perangkat desa non prosedural dan yang ke dua mendesak pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan nomor induk aparatur perangkat desa,” ucapnya.

Menyangkut arti penting Nomor Induk Aparatur Perangkat Desa, Afif membeberkan sejumlah alasan diantaranya agar dapat di ketahui secara pasti berapa jumlah perangkat Desa di Indonesia, sehingga mudah mengontrol ketika terjadi pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai prosedur.

Afif juga merupakan perangkat Desa Karas Kecamatan Sedan, membeberkan pada awalnya, pengurus pusat PPDI berencana menggelar aksi di depan Istana Negara Jakarta, namun entah karena alasan apa kegiatan nantinya dialihkan ke kawasan Parkir Timur Senayan, Gedung DPR RI.

Saat di singgung terkait isu viral bahwasanya masa jabatan perangkat Desa 9 tahun menyesuaikan pergantian kepala desa, ia menyebut tidak masuk dalam tuntutan, karena pihaknya meyakini masa jabatan tetap akan sesuai aturan sebelumnya, yakni maksimal usia 60 tahun,” imbuhnya.

Rombongan Bus berangkat dari depan stadion Krida Rembang sekitar pukul tiga sore untuk menuju Jakarta.

/ Moel/Syfdn

Merasa Dirugikan Atas Pemberitaan, Kadis PUPR Kotabaru Ancam Pewarta

Berita Daerah|oleh

KOTABARU, BATARA.NEWS – Sekandal dugaan mark up anggaran negara tahun 2022 dalam kegiatan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, nampaknya akan berlangsung tambah seru.

Pasalnya, paska informasi itu mencuat kepublik, sang nahkoda Kantor DPU- PR, Suprapti Tri Astuti, langsung mengeluarkan statement merasa dirugikan atas adanya pemberitaan tersebut.

Bahkan dihadapan sejumlah pewarta, ia mengaku tak segan-segan akan melaporkan redaksi media pemberitaan ke dewan pers pusat.

“Proses kami sebenarnya sudah sampai tahap konsultasi dengan pakar-pakar hukum. Tadi kami juga komunikasi dengan kejaksaan. Sama, kawan-kawan kejaksaan juga menjawab laporkan ke dewan pers. Tapi saya juga kasian dengan kalian, kalau saat itu saya melaporkan, ke dewan pers, ya mungkin akan mencabut dan segala macam. Terus kelanjutan kalian nanti kayak apa, itu juga menjadi pemikiran kami,” ucapnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya. Selasa, 24 Januari 2023.

Tak hanya itu, pengguna dan penanggung jawab anggaran negara yang dialokasikan ke kantor DPU-PR Kotabaru tersebut, juga mengultimatum wartawan agar berhati-hati dalam menyampaikan pemberitaan.

“Kalau saya sampai laporkan media kalian ke dewan pers, kan kasian kalian. Karena ini juga mata pencaharian kalian. Saya hanya mau berbicara hati-hati kalau mau nurunin berita !!!,” ancamnya,

Perlu diketahui, sebelum pemberitaan dugaan mark up anggaran dalam kegiatan kantor DPU-PR Kotabaru dipublikasikan, redaksi media pemberitaan ini sudah berupaya meminta izin konfirmasi melalui sambungan pesan Whastapp dengan Kepala Dinas mengenai beberapa jenis kegiatan pengadaan barang dan jasa yang menghabiskan anggaran negara puluhan milyar rupiah.

Namun Kepala Dinas PUPR mengaku pernah memberikan informasi tersebut kepada salah satu organisasi wartawan yang ada di Kotabaru.

BERSAMBUNG.

/Ted

Diduga Penuh Pengondisian Rekrutmen PPS, Warganet Ramai-ramai Serang Akun Instagram @kpukabpati

Berita Daerah, Headline News, Politik & Hukum|oleh

PATI, Batara.news | Ramai aratusan warga net berbondong-bondong menyerang Instagram resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) (@kpukabpati) dengan dugaan kecurangan dalam penerimaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Senin 23 Januari 2023.

Tak sedikit warga net yang bercuitan salah satunya warga net dengan akun @dian.puspitaningrum menuliskan adanya dugaan kerjasama antara KPU dengan perangkat desa. Sehingga banyak diantara PPS terpilih adalah perangkat desa.

“Hastagnya KPU melayani. Melayani perangkat desa? Atau melayani yang bayar,” keluhnya.

Hal senada juga dikemukakan akun @herupranoto14, ia dengan tegas meminta untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk turun tangan.

“Intinya masyarakat Pati memohon Bawaslu turun tangan meninjau seleksi penerimaan anggota. Karena banyak sekali keluhan masyarakat yang negatif,” harap akun @herupranoto14.

Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, ketua KPU Pati Imbang Setiawan mengatakan bahwa mekanisme penerimaan PPS sudah sesuai dengan prosedur.

Sehingga apapun keputusan panitia adalah keputusan final yang tidak dapat diganggu gugat.

“Proses sudah kita lakukan sesuai dengan tahapan. Mulai pendaftaran hingga ujian sudah sesuai prosedur,” jelas Imbang, Selasa 24 Januari 2023.

Namun, banyaknya perangkat desa yang tergabung dalam PPS tentu sangat disesalkan warga warga. Hal ini tentu saja membuat regenerasi melek politik dikalangan anak muda terganjal dengan hadirnya perangkat desa dalam keanggotaan PPS.

/Red

Babinsa Datang, Sampahpun Hilang

Berita Daerah|oleh

Rembang, Batara.News|| Demi menciptakan lingkungan yang bersih bebas dari sampah, Babinsa Koramil 13/Sedan Kodim 0720/Rembang Serda Heri Widjayanto bersama warga desa binaan melakukan gotong royong bersih-bersih sampah di sungai desa Gandrirojo Kecamatan Sedan.

Dengan mengenakan seragam lengkap, terlihat Serda Heri Widjayanto turun masuk ke sungai untuk membersihkan sampah yang berada di bantaran sungai desa Gadrirojo, Selasa (24/01/23)

Menurut Serda Heri Widjayanto tujuan dilaksanakan kegiatan pembersihan sampah di Sungai tersebut adalah agar aliran sungai menjadi lancar, karena jika adanya sampah plastik, ranting – ranting kayu dan bambu yang akan menghambat air mengalir dan dapat menyebabkan banjir.

Selain itu kata Babinsa kegiatan bersih-bersih sampah yang dilakukan juga dapat menghindarkan dari bau yang tidak sedap akibat sampah yang menumpuk dengan cara membakar sampah.

“Kami bersama warga bergotong royong bersama – sama membersihkan Sungai dari sampah dan ranting kayu atau bambu dengan harapan menciptakan lingkungan yang bersih, agar tehindar dari munculnya wabah penyakit dan mencegah banjir pada musim penghujan.

Masih ditempat yang sama, Serda Heri Widjayanto juga mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan adalah sebagai salah satu metode dalam menjalankan tugas sebagai Aparat Komando Kewilayahan (Apkowil) dalam rangka pembinaan teritorial kewilayahan, dan teladan bagi masyarakat, sehingga dapat menggugah kesadaran masyarakat akan indahnya kebersihan.

Kepala desa Gadrirojo Abdul Mutholib mengatakan sangat berterimakasih kepada Babinsa yang telah membantu warga dalam membersihkan sungai guna mencegah banjir

Dengan hadirnya Babinsa menambah kerja warga semakin semangat dan kompat dalam bergotong-royong di setiap pekerjaan, tutupnya.

/ Moel/Syfdn

Babinsa Datang, Sampahpun Hilang

Berita Daerah|oleh

Rembang, Batara.News|| Demi menciptakan lingkungan yang bersih bebas dari sampah, Babinsa Koramil 13/Sedan Kodim 0720/Rembang Serda Heri Widjayanto bersama warga desa binaan melakukan gotong royong bersih-bersih sampah di sungai desa Gandrirojo Kecamatan Sedan.

Dengan mengenakan seragam lengkap, terlihat Serda Heri Widjayanto turun masuk ke sungai untuk membersihkan sampah yang berada di bantaran sungai desa Gadrirojo, Selasa (24/01/23)

Menurut Serda Heri Widjayanto tujuan dilaksanakan kegiatan pembersihan sampah di Sungai tersebut adalah agar aliran sungai menjadi lancar, karena jika adanya sampah plastik, ranting – ranting kayu dan bambu yang akan menghambat air mengalir dan dapat menyebabkan banjir.

Selain itu kata Babinsa kegiatan bersih-bersih sampah yang dilakukan juga dapat menghindarkan dari bau yang tidak sedap akibat sampah yang menumpuk dengan cara membakar sampah.

“Kami bersama warga bergotong royong bersama – sama membersihkan Sungai dari sampah dan ranting kayu atau bambu dengan harapan menciptakan lingkungan yang bersih, agar tehindar dari munculnya wabah penyakit dan mencegah banjir pada musim penghujan.

Masih ditempat yang sama, Serda Heri Widjayanto juga mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan adalah sebagai salah satu metode dalam menjalankan tugas sebagai Aparat Komando Kewilayahan (Apkowil) dalam rangka pembinaan teritorial kewilayahan, dan teladan bagi masyarakat, sehingga dapat menggugah kesadaran masyarakat akan indahnya kebersihan.

Kepala desa Gadrirojo Abdul Mutholib mengatakan sangat berterimakasih kepada Babinsa yang telah membantu warga dalam membersihkan sungai guna mencegah banjir

Dengan hadirnya Babinsa menambah kerja warga semakin semangat dan kompat dalam bergotong-royong di setiap pekerjaan, tutupnya.

/ Moel/Syfdn

Getol Tingkatkan Obyek Wisata Siring Laut, Pemkab Kotabaru Dinilai Kebiri Perda

Berita Daerah|oleh

KOTABARU,BATARA.NEWS – Sepanjang kurun waktu 3 tahun belakangan ini, puluhan milyar rupiah uang rakyat Kotabaru digelontorkan Pemerintah Daerah untuk mempercantik obyek wisata Siring Laut.

Tak tanggung-tanggung, demi terwujudnya suatu icon kota wisata nomer wahid se Kalimantan Selatan, dibawah komando Bupati Kotabaru, H. Sayed Jafar, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disalurkan secara jor-joran untuk meningkatkan fasilitas kepariwisataan.

Bahkan, guna menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), baru-baru ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru berencana akan meratakan dengan tanah markas para seniman di bumi sa ijaan untuk memperluas area parkir di obyek wisata siring laut.

Namun menurut Ketua Majelis Pertimbangan Dewan Kesenian Daerah (DKD) Kotabaru, Drs H Adi Sutomo, rencana tersebut menabrak Peraturan Daerah nomer 26 tahun 2014 pasal 18 dan 19 tentang perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian.

“Silahkan dibongkar asal ada penggantinya, kalau gedung ini jadi dibongkar sama juga telah melanggar Perda yang dibuat DPRD dan Pemda,”ujarnya, Sabtu, 21 Januari 2023.

Menanggapi wacana pembongkaran gedung DKD, Awalludin, salah satu wakil rakyat yang saat ini duduk dikursi komisi II DPRD Kotabaru pun tak tinggal diam. Pasalnya, kebijakan Pemkab itu dinilai tidak mengedepankan asas musyawarah.

“Komisi II membidangi soal pembangunan dan aset daerah, tapi tidak pernah diajak untuk membahas soal pembongkaran gedung DKD itu.” katanya,

Oleh sebab itu, lanjutnya, saat agenda dengar pendapat bersama anggota DPRD nanti, dirinya akan mempertanyakan konsep akademis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Disparpora) Kotabaru ihwal pembongkaran gedung DKD tersebut.

“Nanti kita pertanyakan terkait alasan pembongkaran itu. Kalau untuk meningkatkan PAD (Red- Pendapatan Asli Daerah) dari sektor pengelolaan parkir, kita mau tau seperti apa konsepnya.”pungkasnya.

/Ari

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.