Petani Hutan Di Bojonegoro Tak Boleh Pakai Pupuk Bersubsidi. LMDH Siap Gruduk Kantor Pemda

BOJONEGORO, BATARA.NEWS – Para petani penggarap lahan hutan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur gelisah, lantaran Dinas Pertanian setempat keluarkan surat himbauan supaya tidak menggunakan pupuk bersubsidi.

Dikatakan Eko Purwanto, Asisten Perhutani (Asper) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Clebung, Bojonegoro, pemasangan himbauan tersebut atas dasar surat edaran yang di berikan Dinas Pertanian Bojonegoro kepada Perhutani.

“Pemasangan himbuan ini ditujukan kepada Perhutani sendiri bahwa perhutani tidak boleh menggunakan pupuk bersubsidi untuk memupuk tanamannya . Kalau untuk petani memupuk tanaman pertaniannya, perhutani tidak pernah melarang . Kami berharap para pesanggem jangan salah persepsi. Kalau langkanya pupuk bersubsidi jangan yang disalahkan pihak perhutani.” ujarnya, Sabtu, 04 Maret 2023.

Menurut surat edaran yang di tandatangani oleh Kepala Dinas pertanian Helmy Elisabeth , Sp .MM. per tanggal 21 Nopember 2022 itu, lanjutnya, Bareskrim Polri menyampaikan bahwa lahan yang digarap petani, namun kepemilikan lahan bukan milik pribadi, maka tidak boleh diberikan pupuk bersubsidi.

“Karena tidak dapat di buat peta spasial lahannya, sehingga petani penggarap lahan Perhutani tidak dapat difasilitasi pupuk bersubsidi di tahun 2023. Meskipun petani penggarap tersebut memiliki perjanjian kerjasama.” terangnya,

Sementara itu, menurut salah satu perwakilan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Agung Mahfudhori, dengan tidak adanya fasilitas pupuk bersubsidi untuk petani hutan dapat memicu terjadinya kemiskinan ekstrim di wilayah Bojonegoro.

“Percuma punya APBD yang sangat besar kalau tidak bisa membuat Warganya sejahtera. Sebenarnya Kalau Bupatinya peduli kepada ” Wong Cilik ” rakyat kecil , APBD Bojonegoro bisa untuk membantu petani hutan untuk memberikan Pupuk bersubsidi.” cetusnya,

Bahkan, dengan tegas Agung Mahfudhori mengingatkan, hasil pertanian dari petani penggarap lahan kawan hutan merupakan salah satu penopang ketahanan pangan Nasional .

“Kalau dibiarkan terus seperti ini dan Bupati tidak merespon keluhan warga pinggiran hutan, kami LMDH se Bojonegoro akan lakukan aksi besar – besaran dan melakukan Demo di depan Pendopo Malowopati Bojonegoro.” ancamnya,

Mewakili LMDH dan Petani hutan se Kabupaten Bojonegoro, dirinya juga berharap kepada Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro jangan hanya diam saja.

”Sebagai wakil Kami yang ada di DPRD khususnya Komisi B jangan berdiam diri saja, dengarkan suara kami rakyat kecil yang telah memberikan amanah kepada saudara, bantu kami yang sedang gelisah untuk memperoleh pupuk besubsidi.” tandasnya.

/Alj

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *