Politik & Hukum

Bojonegoro, -Batara.news|| Setelah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilayangkan CV LSWA kepada 5 portal media pemberitaan di PN Bojonegoro, Jawa Timur, beberapa waktu lalu dinyatakan dicabut, kini kembali tersiar kabar bakal ada gugatan jilid 2.

 

Bahkan kabar tersebut sudah dingembar gemborkan oleh kuasa hukum pengusaha tambang berdalih pengolahan lahan pertanian atas nama CV LSWA di beberapa portal media pemberitaan Online setempat yang kerap unggah kegiatan seremonial.

 

Kelima portal media publik yang turut digugat ialah Media Info Kita News, kemudian Peneralita.com, Kupaskriminal.com, Kabareskrim.net, dan Mediahumaspolri.com

Dimana, awal mula persoalan itu terjadi lantaran pelaku usaha pertambangan ilegal berdalih pengolahan lahan pertanian di Desa Sumberejo, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro, atas nama CV LSWA, merasa tak terima dan dirugikan atas pemberitaan yang sebelumnya pernah dipublikasi.

 

Padahal, sudah dijelaskan pada pemberitaan sebelumnya kalau narasi yang disampaikan kepada publik tersebut berdasarkan dari hasil wawancara dengan sejumlah pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, seperti Kepala Dinas Pertanian, Penataan Ruang, dan Perizinan.

 

Menyoal atas gugatan jilid 2 yang dilayangkan tersebut, Joko Sutrisno S.H, Komisaris Utama portal media pemberitaan ini menegaskan bakal meladeni sampai kemana pun perkara akan dibawa.

 

“Kita mengabarkan berdasarkan hasil konfirmasi semua pihak. Dan berdasarkan fakta di lapangan kegiatan itu bukanlah pengolahan lahan pertanian, tapi pertambangan. Jadi KBLI pengolahan lahan pertanian yang dimiliki CV LSWA itu dimanfaatkan untuk berbisnis tambang ilegal.” ucapnya, Senin, 20 Januari 2025.

 

Karena dalam kegiatan tersebut ada praktik menjual tanah dari lokasi yang didalihkan CV LSWA merupakan kegiatan pengolahan lahan pertanian, Mbah Joko sebutan akrabnya, menghimbau kepada para pemangku kebijakan dan Aparat Penegak Hukum di Bojonegoro agar lebih jeli dalam melihat suata permasalahan.

 

“Kalau mengolah lahan yang semula tandus menjadi subur itu kegiatan baik, tapi kalau dijual tanahnya itu sama saja bisnis pertambangan, kalau tak ingin kegiatan itu dikatakan ilegal harusnya mereka bisa menunjukkan dokumen Izin Usaha Pertambangan yang legal.” imbuhnya.

 

Lagi pula, lanjut Mbah Joko, pihak Dinas Pertanian, Perizinan dan Penataan Ruang Bojonegoro juga mengaku kepada media kalau tidak pernah memberikan rekomendasi atau izin atas kegiatan yang dimainkan oleh CV LSWA.

 

“Jadi pada intinya gugatan itu tak mendasar, sehingga tegas saya katakan gugatan tersebut tak akan membuat kendor mental idealis pewarta media ini.” tegasnya.

 

Diakhir perbincangan, Advokat Muda yang pernah bertarung akademis di Meja Mahkamah Konstitusi itu berpesan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jatim dan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, untuk segera melakukan audit atas kerugiaan Negara yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan berdalih pengolahan lahan pertanian yang dilakukan oleh CV LSWA.

 

Sementara itu, Imam Santoso S.H Kuasa Hukum dari para pewarta dan pemimpin Redaksi serta Kabiro media pemberitaan yang digugat menyatakan, dinamika tersebut bentuk narasi bergeming posisi CV LSWA agar bisa terhindar dari proses hukum Galian C Ilegal.

 

“Para pewarta sudah mengantongi bukti secara jelas, serta dokumen pernyataan statement dari semua narasumber, juga adanya dokumentasi kegiatan pengerukan tanah urug dan bukti pembayaran SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Bojonegoro CV LSWA.” Ucapnya.

 

Sehingga menurut Imam, gugatan yang diajukan CV LSWA hanya dijadikan bantalan untuk menghindari proses penegakan hukum atas dugaan aktivitas tambang ilegal.

 

“Pada intinya untuk mengaburkan kegiatan usahanya sebagai pengelolaan lahan pertanian padahal jelas galian C berupa tanah urug” pungkasnya.

 

/Al

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakarta, 21 Desember 2024 – Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara (PKN), Patar Sihotang, SH, MH, resmi melaporkan Ketua dan Sekretaris DPRD DKI Jakarta kepada Presiden Republik Indonesia, Jenderal Purn. Prabowo Subianto. Laporan ini menyoroti dugaan pelanggaran hak masyarakat atas informasi publik terkait Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Perjalanan Dinas dan dana reses pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 dan 2021.

 

Patar menyatakan bahwa meskipun terdapat putusan hukum yang mengikat, DPRD DKI Jakarta tidak menyerahkan dokumen LPJ secara lengkap. Hal ini melanggar Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0003/II/KIPDKI-PS-M-A/2023 dan Penetapan Eksekusi PTUN Jakarta Nomor 0003/H/KIP-DKI/PS-M-A/2023.

 

Dalam laporan yang disampaikan, Patar memaparkan kronologi kasus sebagai berikut:

 

1. Informasi Awal Dugaan Korupsi

PKN menerima laporan masyarakat terkait potensi penyimpangan dana perjalanan dinas dan reses DPRD Jakarta selama pandemi. Untuk menginvestigasi, PKN meminta dokumen pendukung, namun tidak memperoleh dokumen lengkap.

 

 

2. Putusan Hukum yang Tidak Dijalankan

Meski Komisi Informasi dan PTUN telah memutuskan bahwa dokumen harus diserahkan, DPRD hanya memberikan 5 persen dari dokumen yang diminta.

 

 

3. Aksi Protes Masyarakat

PKN telah dua kali menggelar unjuk rasa pada 5 Agustus dan 5 November 2024, menuntut transparansi dari DPRD. Aksi kedua diwarnai pembakaran ban bekas sebagai bentuk simbolis kekecewaan.

 

 

4. Rencana Demo Akbar

PKN berencana menggelar aksi besar-besaran pada 15 Januari 2025 dengan melibatkan mahasiswa, aktivis, dan masyarakat dari berbagai daerah.

 

 

 

Patar mendesak Presiden untuk:

 

Memerintahkan DPRD menyerahkan dokumen sesuai putusan hukum.

 

Mencegah potensi eskalasi konflik akibat ketidakpuasan masyarakat.

 

Menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran bagi pejabat publik agar menghormati prinsip keterbukaan informasi.

 

 

“Upaya kami selalu sesuai hukum dan prosedur. Namun, jika sikap arogan pejabat publik terus terjadi, masyarakat akan menggunakan haknya untuk menyampaikan aspirasi di lapangan,” ujar Patar.

 

Hingga berita ini diterbitkan, DPRD DKI Jakarta belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan ini. Kasus ini menjadi ujian bagi pemerintah dalam menjunjung keterbukaan informasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.

 

 

*/red

 

 

PATI, Batara.news| Dalam rangka persiapan Operasi Lilin Candi 2024, Polresta Pati melaksanakan Apel Gelar Pasukan yang bertujuan untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif selama perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Apel tersebut digelar di halaman Mapolresta Pati pada hari ini, Jumat (20/12/2024).

 

Apel Gelar Pasukan ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama dan dihadiri oleh seluruh anggota Polresta Pati serta unsur terkait lainnya, seperti TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta instansi pemerintahan lainnya.

 

Dalam sambutannya, Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama membacakan amanat dari Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Apel Gelar Pasukan ini merupakan bentuk komitmen tugas untuk mengecek kesiapan personel maupun sarpras dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, sehingga seluruhnya dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

 

“Sebagaimana penekanan Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam Apel Kasatwil Polri bahwa, “Nataru di depan mata. Saudara akan sibuk, Saudara akan capek, jadi laksanakan tugas pengamanan dengan baik”. Untuk itu, kita harus mempersiapkan seluruh rangkaian pengamanan dengan sebaik-baiknya. Terlebih lagi pengamanan Nataru kali ini bersamaan dengan pengamanan sisa tahapan Pilkada Serentak, sehingga perlu diantisipasi adanya potensi gangguan lainnya yang dapat terjadi”, ungkapnya.

 

Lebih lanjut, juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri, TNI, dan seluruh pihak terkait dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Ia berharap agar semua petugas yang terlibat dalam operasi ini tetap menjaga disiplin dan kewaspadaan.

 

Operasi Lilin 2024 akan berlangsung selama 13 hari, mulai dari 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025, dengan fokus pada pengamanan objek vital dan pengaturan lalu lintas, serta peningkatan patroli di daerah-daerah yang dianggap rawan kejahatan dan kecelakaan.

 

Kapolresta juga menghimbau kepada masyarakat untuk turut serta dalam menciptakan situasi yang aman dan tertib dengan selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak melakukan aktivitas yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

 

Dengan dilaksanakannya Apel Gelar Pasukan ini, diharapkan dapat terwujudnya kelancaran dan keamanan selama perayaan Natal dan Tahun Baru, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan.

 

 

Rdk/Hms

Bojonegoro, Batara.news – Agenda sidang ke tiga gugatan pengusaha yang bergerak di bidang pengolahan lahan pertanian CV lillahi samawati wal ardhi atas pengelolaan tambang galian C kepada lima pimpinan redaksi media online memasuki agenda mediasi.

Rabu(18/12/2024)

 

Menurut kuasa hukum CV lillahi samawati wal ardhi, Hamim, mediasi kali ini dianggap gagal, dirinya merasa obyek yang duduk pada mediasi tersebut atau dianggap statusnya masih diragukan.

 

“Mereka pun masih keberatan dengan resume yang kita sampaikan kaitannya dengan usulan-usulan damai kami mereka tolak, dan kita anggap mediasi gagal.”jelasnya.

 

Sementara itu, menanggapi hal diatas, Imam Santoso SH. MH, kuasa hukum yang berkarakter lemah lembut dari kelima media online tersebut menyampaikan,

 

 

“Intinya kami dari Para Kuasa Tergugat menyampaikan dan mewakili Para Tergugat tetap konsisten pada penulisan pemberitaan sebab sudah menurut investigasi, fakta atau kaedah jurnalistik.,”Tegasnya.

 

Akan tetapi, dikatakan Pimpinan Hakim mediator Haryo Purwo Hantoro. SH, sidang mediasi yang dilaksanakan di ruang pengadilan Negeri Kelas 1B Jalan Hayam Wuruk no 131, Karang Pacar, Bojonegoro, itu tidak menemukan titik temu.

 

“Hasil mediasi gagal, tapi tadi setelah mediasi dinyatakan gagal dan dilakukan persidangan kembali pihak penggugat mencabut gugatannya,”Terang Humas pengadilan negeri Bojonegoro.

 

/Al

Pati, Batara.news – Polemik berkepanjangan terkait pengelolaan lahan pertanian di Desa Karangsari, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, belum menemukan titik terang. Konflik antara PT Rumpun Sari Antan (PT RSA) dan pihak kedua, Edi Cahyono selaku Ketua Pemuda Peduli Karangsari, semakin meruncing di tengah dugaan praktik yang tidak transparan.

 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, permasalahan ini bermula dari kerja sama antara PT RSA yang dipimpin Direktur Utama Andi Hidayat dan Edi Cahyono. Awalnya, kerja sama terkait pengelolaan lahan tersebut berjalan baik. Namun, mendekati berakhirnya masa sewa lahan, muncul dugaan bahwa Andi Nurul Huda melakukan langkah-langkah yang menguntungkan dirinya sendiri.

 

Menurut Edi Cahyono, ia merasa sangat dirugikan karena telah banyak menginvestasikan modal dalam kerja sama tersebut. Kerugian yang dialami diperkirakan mencapai lebih dari Rp 1 miliar. “Itu salah satu akal busuk untuk menghindar dari tanggung jawab. Dia tetap mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan gapoktan dan beberapa pihak lain. Tapi saya yakin, kebenaran akan terungkap pada waktunya,” ujar Edi dengan tegas.

 

Dugaan Rekayasa dan Ketidakhadiran dalam Mediasi

 

Upaya mediasi telah dilakukan beberapa kali, termasuk di kantor Polsek Cluwak yang melibatkan pihak kecamatan, kepala desa, dan Koramil Cluwak. Namun, pihak gapoktan yang disebut-sebut sebagai bagian dari konflik ini tidak pernah hadir dalam mediasi.

 

Dalam mediasi tersebut, pihak PT RSA menyatakan bahwa saham mereka kini sepenuhnya telah diambil alih oleh PT Djandi Tunggal Wedari. Namun, berdasarkan data yang ada, PT Djandi hanya memiliki 5% saham dalam kerja sama tersebut, menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi peralihan kuasa.

 

Penyewaan Lahan oleh Pihak Lain

 

Kejanggalan semakin terlihat ketika PT RSA diketahui menyewakan lahan tersebut kepada PT CMP. Pertanyaan muncul: jika PT Djandi benar memegang kuasa penuh, mengapa bukan PT Djandi Tunggal Wedari yang menjalankan sewa lahan.

Konflik antara PT Rumpun Sari Antan (PT RSA) dan pihak kedua, Edi Cahyono selaku Ketua Pemuda Peduli Karangsari, semakin meruncing di tengah dugaan praktik yang tidak transparan.

 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, permasalahan ini bermula dari kerja sama antara PT RSA yang dipimpin Direktur Utama Andi Nurulhuda dan Edi Cahyono. Awalnya, kerja sama terkait pengelolaan lahan tersebut berjalan baik. Namun, mendekati berakhirnya masa sewa lahan, muncul dugaan bahwa Andi Nurul Huda melakukan langkah-langkah yang menguntungkan dirinya sendiri.

 

Menurut Edi Cahyono, ia merasa sangat dirugikan karena telah banyak menginvestasikan modal dalam kerja sama tersebut. Kerugian yang dialami diperkirakan mencapai lebih dari Rp 1 miliar. “Itu salah satu akal busuk untuk menghindar dari tanggung jawab. Dia tetap mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan gapoktan dan beberapa pihak lain. Tapi saya yakin, kebenaran akan terungkap pada waktunya,” ujar Edi dengan tegas.

 

Dugaan Rekayasa dan Ketidakhadiran dalam Mediasi

 

Upaya mediasi telah dilakukan beberapa kali, termasuk di kantor Polsek Cluwak yang melibatkan pihak kecamatan, kepala desa, dan Koramil Cluwak. Namun, pihak gapoktan yang disebut-sebut sebagai bagian dari konflik ini tidak pernah hadir dalam mediasi.

 

Dalam mediasi tersebut, pihak PT RSA menyatakan bahwa saham mereka kini sepenuhnya telah diambil alih oleh PT Djandi Tunggal Wedari Namun, berdasarkan data yang ada, PT Djandi Tinggal Wedari hanya memiliki 5% saham dalam kerja sama tersebut, menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi peralihan kuasa.

 

Penyewaan Lahan oleh Pihak Lain

 

Kejanggalan semakin terlihat ketika PT RSA diketahui menyewakan lahan tersebut kepada PT CMP. Pertanyaan muncul: jika PT Djandi benar memegang kuasa penuh, mengapa bukan PT Djandi yang menyewakan lahan tersebut? Informasi terbaru menyebutkan bahwa lahan tersebut kini dikelola oleh pihak perseorangan yang melibatkan oknum dari satuan TNI. Bahkan, pihak yang mengaku berasal dari PT CMP telah mendirikan bangunan semi permanen dan membatasi klaim lahan seluas 20 hektar.

 

Harapan Penyelesaian Konflik

 

Hingga saat ini, konflik lahan pertanian di Desa Karangsari belum menemukan solusi, menyebabkan masyarakat setempat tidak dapat memanfaatkan lahan tersebut secara optimal. Situasi ini memicu keresahan dan ketidakpastian bagi warga desa.

 

Masyarakat berharap pemerintah, termasuk Presiden Prabowo, Kementerian Agraria, dan Kementerian Pertanian, dapat turun tangan untuk memberikan keadilan dan menyelesaikan konflik yang telah berlangsung bertahun-tahun. “Kami ingin masalah ini segera selesai dan lahan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar salah satu warga Desa Karangsari.

 

 

/red

BOJONEGORO   – Alumni Ikatan Bintara Polri 1993/1994 Polres Bojonegoro menggelar Reuni dan Syukuran 31 tahun pengabdian di Kepolisian Republik Indonesia. Reuni Akbar ini dihadiri oleh seluruh anggota ASP Bintara Polri, pada minggu 8/12/ 2024, di rumah IPTU Zakaria , di Desa Prayungan Sumberjo, Bojonegoro.

 

Reuni Akbar 31 tahun pengabdian, mengusung tema “Menjadikan kebersamaan sebagai semangat melayani dan bertindak untuk melindungi menuju Polisi yang modern  di era Digitalisasi”.

 

Dalam sambutannya IPTU Zakaria mengajak seluruh anggota agar selalu menjaga kekompakan.

 

“Melalui reuni tiga dekade ini, mari kita tingkatkan persaudaraan dan silaturahmi, kita dukung program Kapolri serta menjaga marwah atau citra Polri dengan dasar Satya Haprabu,” ujar IPTU Zakaria.

 

Sementara itu, Anggota ASP Polda Jawa Timur IPTU Zakaria berharap seluruh anggota agar tetap semangat dalam melaksanakan tugas dan menjaga nama baik angkatan.

 

Pada kesempatan yang sama, anggota alumni Bintara itu, menjelaskan bahwa perhelatan Kegiatan ini untuk memupuk kebersamaan dan kekompakan sesama alumni yang sudah terpisahkan karena tugas dengan lokasi tugas yang berbeda, karena para anggota banyak yang sudah tersebar di beberapa Polres – Polres di wilayah Jatim bahkan di Polda.

 

“Akan tetapi, kebersamaan terasa begitu familiar di telinga kita, khususnya bagi mereka yang tergabung di alumni itu. Mengapa rasa kebersamaan begitu penting dalam sebuah organisasi Polri, ikatan, group atau komunitas? Sebab kata “Kebersamaan” memiliki makna sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan/persaudaraan, lebih dari sekedar bekerja sama atau hubungan profesional biasa. Walau terkadang secara individu ada yang mengabaikan tapi kami selalu kompak,” tukas IPTU Zakaria saat diwawancarai.

 

Lebih lanjut Rondonuwu menjelaskan bahwa Kebersamaan memiliki empat unsur yang harus diciptakan dan dijaga oleh setiap individu yang tergabung didalamnya untuk semakin mempereratkan Kebersamaan itu sendiri, yaitu :

 

• SATU VISI/SATU TUJUAN

 

• TIDAK MEMIKIRKAN DIRI SENDIRI ATAU EGOIS

 

• MEMILIKI KERENDAHAN HATI

 

• RELA BERKORBAN UNTUK TEMAN

 

“Sehingga, kami anggota  tetap menggelorakan semangat untuk melayani dan bertindak untuk Melindungi,” tegas Zakaria.

Kegiatan ini berlangsung dengan penuh keakraban, kebersamaan dan suasana penuh kekeluargaan. Tak ketinggalan pula sesi foto bersama seluruh alumni.

 

(Red)

Pati, Batara.news || Desember 2024 – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati merilis data statistik terkait pelayanan keimigrasian selama periode 2020-2024. Statistik tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dalam penerbitan paspor dan realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), mencerminkan komitmen Kantor Imigrasi Pati dalam menghadirkan layanan berkualitas kepada masyarakat.

 

Statistik Penerbitan Paspor 2020-2024

 

1. Paspor 24 Halaman untuk Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)

 

2022: 559 paspor

 

2023: 397 paspor

 

2024: 1.188 paspor (hingga November)

 

 

Menurut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati, Ahmad Zaini, lonjakan signifikan pada tahun 2024 dipengaruhi oleh pembukaan program kerja magang ke luar negeri, termasuk Jepang dan Korea Selatan, dengan Malaysia sebagai negara tujuan utama.

 

2. Paspor Reguler (48 Halaman)

 

2022: 38.953 paspor

 

2023: 51.093 paspor

 

2024: 33.360 paspor

 

 

Penurunan penerbitan paspor reguler pada 2024 disebabkan oleh peralihan menuju paspor elektronik (e-paspor). Data menunjukkan penerbitan e-paspor meningkat dari 705 pada 2023 menjadi 8.685 pada 2024.

 

Profil Pemohon Paspor

 

Sebanyak 80% pemohon paspor berasal dari masyarakat yang akan melaksanakan ibadah umrah. Sementara itu, kebutuhan untuk wisata umum dan perjalanan bisnis relatif lebih kecil.

 

Kunjungan Orang Asing

Kunjungan warga negara asing ke wilayah kerja Kantor Imigrasi Pati juga menunjukkan fluktuasi:

 

2022: 332 kunjungan

 

2023: 400 kunjungan

 

2024: 312 kunjungan (hingga November)

 

 

Sebagian besar kunjungan terkait pariwisata di destinasi seperti Karimunjawa, sementara lainnya berhubungan dengan investasi di wilayah.

 

Pengawasan dan Penindakan

 

Pada 2024, Kantor Imigrasi Pati melakukan deportasi terhadap 6 warga negara asing (WNA) dari China, India, dan Malaysia atas pelanggaran keimigrasian. Selain itu, 70 permohonan paspor ditunda karena indikasi pelanggaran prosedur terkait keberangkatan pekerja migran.

 

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

 

Hingga November 2024, PNBP Kantor Imigrasi Pati mencapai Rp 22 miliar, melebihi target awal sebesar Rp 10,5 miliar. Peningkatan ini didukung oleh optimalisasi layanan paspor elektronik dan inovasi pelayanan lainnya.

 

> “Pendapatan ini digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana, seperti ruang tunggu yang lebih nyaman dan fasilitas layanan yang lebih modern,” ungkap Ahmad Zaini.

 

 

 

Inovasi Layanan pada 2025

 

Kantor Imigrasi Pati berencana meluncurkan layanan pengiriman paspor melalui kurir pada 2025. Inovasi ini ditujukan untuk mempermudah masyarakat di wilayah kerja yang luas, seperti Blora, Rembang, Kudus, Grobogan, dan Demak.

 

> “Langkah ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dan meningkatkan kepuasan terhadap layanan kami,” tambah Ahmad Zaini.

 

 

 

Komitmen Terhadap Pelayanan Berstandar Internasional

 

Dengan data dan pencapaian yang diraih, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati terus berkomitmen memberikan pelayanan yang lebih responsif dan inovatif, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan standar internasional.

 

 

/red

 

Pati, Batara.news || Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati menggelar sosialisasi pelayanan keimigrasian kepada masyarakat 5/12/2924, khususnya Warga Negara Indonesia (WNI). Acara yang berlangsung di aula Kantor Imigrasi Pati ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk biro perjalanan umrah, perusahaan wisata, dan agen travel.

 

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan kebijakan baru terkait penggunaan paspor elektronik (e-paspor) yang akan berlaku penuh mulai Februari 2025. Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Joko Surono, mengapresiasi langkah responsif Kantor Imigrasi Pati dalam menyampaikan informasi kebijakan terbaru kepada masyarakat.

 

> “Saya beri apresiasi untuk Imigrasi Pati yang responsif. Apa pun masukan dari masyarakat langsung direspons, baik dalam hal pelayanan, sarana prasarana, maupun kebijakan yang diterapkan,” ujar Joko Surono.

 

 

 

Transisi Menuju Era Paspor Elektronik

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati, Ahmad Zaini, menegaskan bahwa tujuan utama sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat dan prosedur e-paspor.

 

> “Mulai 1 Februari 2025, seluruh pelayanan paspor akan menggunakan e-paspor, meskipun paspor non-elektronik yang sudah diterbitkan tetap berlaku. Kami ingin masyarakat memahami peralihan ini demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan mereka,” jelas Ahmad Zaini.

 

 

 

E-paspor dilengkapi dengan chip yang menyimpan data pemohon secara aman, menjadikannya lebih sulit dipalsukan dibandingkan paspor non-elektronik. Ahmad Zaini juga memastikan bahwa informasi tentang persyaratan, proses, dan tarif pembuatan e-paspor akan disampaikan secara transparan kepada masyarakat.

 

Pelayanan Keimigrasian yang Lebih Responsif

Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya Kantor Imigrasi Pati untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Ahmad Zaini menyebutkan bahwa media sosial dan platform digital lainnya juga dimanfaatkan untuk menjawab pertanyaan masyarakat terkait e-paspor.

 

Dengan kebijakan baru ini, Kantor Imigrasi Pati berkomitmen memberikan pelayanan keimigrasian yang lebih cepat, aman, dan sesuai dengan standar internasional. Sosialisasi ini diharapkan dapat mempermudah proses transisi dan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat.

 

Tentang Paspor Elektronik

E-paspor merupakan dokumen perjalanan dengan fitur keamanan tinggi, seperti chip yang sulit dipalsukan. Transisi ke e-paspor menjadi langkah strategis untuk meningkatkan integritas data pemohon sekaligus memudahkan perjalanan internasional.

 

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati melalui kanal resmi atau mengunjungi media sosial kantor imigrasi tersebut.

 

/red