Ekonomi

 

 

LSM PAKAR Madina meminta Menteri pemberdayaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan RB) untuk membatalkan kelolosan honor Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK) di Mandailing Natal ( Madina), Sumut termasuk di kecamatan Siabu.

 

” Temuan kami dilapangan bersama tim khususnya di kecamatan Siabu banyak Honor PPPK yang diduga maladministrasi dan tidak pantas jadi PPPK. Belum jadi aparatur negara sudah menghalalkan segala cara” ujar Gomgom Tambunan ketua LSM PAKAR Madina, Jumat, (01/03/2024).

 

Dikatakannya, ada honor yang lolos PPPK di kecamatan Siabu yang sudah merantau bertahun-tahun namun lolos PPPK, jelas ini terduga maladministrasi, ini adanya di SDN 039 Huta Godang Muda.

 

” Pada absensi kehadirannya terhitung tahun lalu tidak ada lagi namanya. Ini berpotensi menyaratkan oknum-oknum kepala sekolah (kasek) yang ikut bekerja sama dalam hal penipuan berkas” lanjutnya

 

Seterusnya diterangkannya, ada juga honor terduga siluman bermotif pindah nota tugas. Sebelumnya honor PPPK yang lolos mengajar disekolah lain yang tidak linear dengan persyaratan masuk kategori peserta PPPK, namun masuk lolos PPPK di tempat tugas terbaru seperti di SDN 005 Sibaruang, SDN 026 Huraba dan lainnya.

 

” Tanda tanya bukan! siapa yang meminta nota tugas ( mengajar) ditempat lain, apakah si oknum sendiri atau langsung kadis pendidikan?. Nota tugas muncul menjelang seleksi PPPK” timpalnya

 

Dijelaskannya, sibuk sekali kadis pendidikan membuat nota tugas seorang pengajar dari sekian banyak menjelang seleksi PPPK.

 

” Diketahui bahwa kadis pendidikan dan bawahannya serta pimpinan badan kepegawaian Daerah ( BKD) dan bawahannya sudah ditetapkan tersangka dan diharapkan pihak lain juga diperiksa. Tidak mungkin hal penetapan tersangka hanya pimpinan saja, permainan dibawah juga harus diperiksa” jelas Gomgom

 

Kordinator wilayah ( Korwil) pendidikan Siabu pernah dikonfirmasi Tim dan menjawab tidak tahu-menahu tentang seleksi PPPK dan otoritas kasek untuk rekomendasi seorang honor.

 

” Banyak yang paling berhak mendapatkan PPPK dibeberapa sekolah namun diserobot oknum nakal peserta PPPK dari sekolah lain dengan motif nota tugas, ini suatu perbuatan yang keji dan wajib di blacklist” ujarnya

 

LSM PAKAR dan Tim sudah menyiapkan laporan lanjutan untuk honor Siluman di Madina termasuk di kecamatan Siabu.

 

*/Ali

 

 

BOJONEGORO- Untuk menandakan sebagai anggota baru,pramuka Bantara penegak pandega Satuan karya Bhayangkara Polsek Sumberrejo Bojonegoro jawatimur melaksanakan aksi jalan jauh atau yang sering disebut longmarch pada hari Jum’at (01/03/2024) pagi tadi sekira pukul 08.00 WIB.

 

 

Kegiatan rutin longmarch yang menempuh jarak 19 KM tersebut dilaksanakan dimulai dari Polsek Sumberrejo menuju Polsek Kedungadem yang dipimpin dan didampingi langsung Kanit Binmas Polsek Sumberrejo Aiptu Ngali.

 

Kepada media ini, Kanit Binmas Polsek Sumberrejo seusai upacara pemberangkatan anggota baru kegiatan longmarch mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan tradisi tahunan yang dilaksanakan oleh pramuka Saka Bhayangkara Polsek Sumberrejo sebagai penanda keanggotaan baru Saka Bhayangkara Polsek Sumberrejo. Kegiatan longmarch sendiri bertujuan sebagai upaya dalam membentuk mental kepribadian dan jiwa kepemimpinan yang tangguh kepada anak muda sebagai bekal dimasa depan agar memiliki karakter yang kuat.

 

 

“Kegiatan ini merupakan tradisi penerimaan sebagai anggota baru Saka Bhayangkara, dimana nantinya mereka yang sudah ikut longmarch akan diterima sebagai keluarga besar Saka Bhayangkara Polsek Sumberrejo”, ucap Kanit Binmas.

 

Selain mengadakan aksi longmarch, kegiatan juga dirangkai dengan mengadakan perkemahan selama 2 hari yang berlokasi di Mapolsek Kedungadem. Dalam kegiatan perkemahan, nantinya akan diisi dengan dengan kegiatan kepramukaan serta materi – materi Kesakaan baik gatur lantas maupun sar oleh senior – senior dari Saka Bhayangkara Polsek Sumberrejo dan Kanit Binmas Polsek Sumberrejo.

 

“Diperlukan kondisi fisik dan tenaga yang prima untuk mengikuti kegiatan ini, tapi Alhamdulillah semua peserta dapat mengikuti kegiatan dengan penuh semangat serta keikhlasan”, imbuh Kanit Binmas.

 

(**Red/Hum).

 

 

Batara.news || Pertambangan Emas Tanpa izin ( PETI) di Kotanopan kabupaten Mandailing Natal ( Madina), Sumut Main lagi ( beroperasi). Sungguh ironis pertambangan tanpa izin di Kotanopan telah diberi himbauan oleh pihak polres Mandailing Natal ternyata tidak dianggap serius oleh pihak pelaku tambang malah makin menjalar dan kian meluas.

 

Hal itu dikatakan Ahmad Rizal Nasution selaku ketua pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Mandailing Natal, Rabu, (28/02/2024).

 

Pihaknya Meminta dengan sangat serius kepada pihak Polres Mandailing Natal untuk mengusut tuntas permasalahan pertambangan ilegal menggunakan alat berat di Kotanopan.

 

“Dari sisi regulasi, PETI melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000-” bebernya

 

Perhatian PC PMII terhadap praktik penambangan ilegal ini tidak lain disebabkan karena banyaknya dampak negatif dari pengoperasian PETI di antaranya rusaknya lingkungan.

 

Ahmad Rizal Nasution mengatakan kenapa bisa beroperasi lagi? Ini mainan siapa?

 

” Siapakah aktor dan back-up kegiatan ilegal ini ” lanjutnya.

 

Menurutnya ada aturan hukum dalam pelanggaran pelaku PETI.

 

“1. Pasal 100 ayat (1) UUPPLH:

Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu

gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila

sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari

satu kali (Pasal 100 ayat (2) UUPPLH)

2. Pasal 101 UUPPLH: (sanksi pidana mengedarkan produk rekayasa genetik )

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media

lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin

lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar

rupiah).

3. Pasal 102 UUPPLH: (sanksi pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin)

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama

3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

4. Pasal 103 UUPPLH:

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan

paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

5. Pasal 104 UUPPLH: (sanksi pidana dumping limbah)

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup

tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama

3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

6. Pasal 105 UUPPLH

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling

sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua

belas miliar rupiah).

7. Pasal 106 UUPPLH

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling

sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)” terang Rizal

 

Rizal dan pihaknya meminta Polres Mandailing Natal pelaku PETI di Kotanopan segera di tangkap tidak sekadar dihentikan. Seperti yang sudah disampaikan kepada Kapolres sebelumnya.

 

*/Ali

 

Bojonegoro – Batara.news||

Aktivis sosial kontrol gelar deklarasi damai untuk jembatani warga masyarakat terdampak aktivitas pengeboran minyak mentah yang dilakukan perusahaan mitra Pertamina, di wilayah Dolok gede, Pelem, Bandungrejo, dan Kaliombo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

 

Dengan mengatasnamakan Persatuan Masyarakat Jambaran Tiung Biru ( PM-JTB) mereka mendeklarasikan diri siap menjadi fasilitator komunikasi antara warga masyarakat dengan pihak perusahaan.

 

Bertempat di gedung olah raga GOR Desa Dolok gede kecamatan Tambakrejo kegiatan deklarasi tersebut di gelar dengan khidmad.

 

Dalam sambutanya Ngari, Ketua Lembaga Persatuan Masyarakat Jambaran Tiung Biru mengatakan,

 

“bahwasanya kami sebagai lembaga kontrol sosial mendeklarasikan diri sebagai penyeimbang kebijakan siap mengawal dan membantu masyarakat dalam pemberdayaan dan ikut serta membantu program pemerintah sesuai visi misi:” ucapnya, selasa, 27 februari 2024.

 

Terwujudnya kesejahteraan, lanjutnya, pihak perusahaan wajib menyelenggarakan pemberdayaan dan jaminan sosial bagi masyarakat.

 

“Yakni mengembangkan potensi sumber kesejahteraan sosial, meningkatkan rasa nasionalisme dan kesetiaan kawanan sosial, mengawasi kebijakan sosial terkait kegiatan pemerintah terkait kesejahteraan sosial masyarakat.”Imbunya,

 

Selain mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pihak perusaan juga perlu meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif.

 

/Ali