Berita Daerah

• 

Batara.News,PATI_ Ini tanggapan langsung dari Pihak terkait dugaan penggelapan uang panitia Program PTSL Desa Guyangan kecamatan Winong kabupaten Pati, hari ini Kadus, Modin serta Kades menanggapi berita yang sebelumnya pernah terbit pada suatu pemberitaan. Pasalnya berita yang terbit dianggap kurang pas.

Program yang di jalankan di Desa Guyangan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah waktu itu bukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) namun Prona dan itu sudah klir, atau sudah selesai semua urusanya Pasalnya tidak ada komplain dari pemohon Prona.

Data yang dihimpun media ini, Kepala Dusun (Kadus) Guyangan Cipto mengatakan jika dulu memang saya meminjam uang pada pihak panitia sebesar Rp 80 juta namun itu sudah saya kembalikan ke pihak panitia Prona, pada tahun 2017 yang lalu, kemudian 1 tahun sudah jadi dan semua sudah selesai di bagikan kepada warga (pemohon),”kata Cipto.

Sementara Kasi pelayanan (Modin) Niti mengatakan, saya dulu meminjam uang untuk keperluan mendesak untuk biaya kuliah anak saya kepada pihak panitia sebesar Rp 12 juta namun itu sudah saya kembalikan dan sudah ada pertanggungjawaban kepada pihak panitia dan itu tidak ada problem sama sekali,”kata Niti.

Kepala Desa (Kades) Guyangan Jakem menambahkan, pada waktu 2017 lalu program yang kita jalankan bukan PTSL mas melainkan program Prona dan waktu itu pihak panitia mengalami kesulitan dari segi biaya, untuk itu pihak panitia sempat meminjam uang ke Koperasi melalui kesepakatan bersama untuk menutup kebutuhan yang akhirnya pengembalian dari Sucipto dan Niti digunakan untuk menutup Koprasi itu.

“Dengan adanya Prona bisa membantu masyarakat yang kurang mampu, karna jika mengajukan permohonan sertifikat secara individu pasti biayanya mahal, bisa berkali lipat daripada pengajuan sertifikat tanah lewat lewat Prona,”Tambah Kades.

/Red

• 

Batara.News,PATI_ Ini tanggapan langsung dari Pihak terkait dugaan penggelapan uang panitia Program PTSL Desa Guyangan kecamatan Winong kabupaten Pati, hari ini Kadus, Modin serta Kades menanggapi berita yang sebelumnya pernah terbit pada suatu pemberitaan. Pasalnya berita yang terbit dianggap kurang pas.

Program yang di jalankan di Desa Guyangan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah waktu itu bukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) namun Prona dan itu sudah klir, atau sudah selesai semua urusanya Pasalnya tidak ada komplain dari pemohon Prona.

Data yang dihimpun media ini, Kepala Dusun (Kadus) Guyangan Cipto mengatakan jika dulu memang saya meminjam uang pada pihak panitia sebesar Rp 80 juta namun itu sudah saya kembalikan ke pihak panitia Prona, pada tahun 2017 yang lalu, kemudian 1 tahun sudah jadi dan semua sudah selesai di bagikan kepada warga (pemohon),”kata Cipto.

Sementara Kasi pelayanan (Modin) Niti mengatakan, saya dulu meminjam uang untuk keperluan mendesak untuk biaya kuliah anak saya kepada pihak panitia sebesar Rp 12 juta namun itu sudah saya kembalikan dan sudah ada pertanggungjawaban kepada pihak panitia dan itu tidak ada problem sama sekali,”kata Niti.

Kepala Desa (Kades) Guyangan Jakem menambahkan, pada waktu 2017 lalu program yang kita jalankan bukan PTSL mas melainkan program Prona dan waktu itu pihak panitia mengalami kesulitan dari segi biaya, untuk itu pihak panitia sempat meminjam uang ke Koperasi melalui kesepakatan bersama untuk menutup kebutuhan yang akhirnya pengembalian dari Sucipto dan Niti digunakan untuk menutup Koprasi itu.

“Dengan adanya Prona bisa membantu masyarakat yang kurang mampu, karna jika mengajukan permohonan sertifikat secara individu pasti biayanya mahal, bisa berkali lipat daripada pengajuan sertifikat tanah lewat lewat Prona,”Tambah Kades.

/Red

• 

Batara.News,PATI_ Puluhan warga Banjarsari kecamatan Gabus, kabupaten Pati, emosi ramai-ramai datangi Kantor balai Desa Banjarsari, Warga merasa geram gregetan oleh keputusan sepihak penutupan akses jalan alternatif oleh pemerintah desa Banjarsari, Jalan alternatif menurut warga sudah dari dulu di pakai warga kini tiba-tiba di tutup oleh Pemdes setempat.

Menurut informasi Warga setempat penutupan Jalan sudah berjalan sekitar seminggu yang lalu, penutupan jalan alternatif itu di nilai oleh masyarakat setempat tidak benar, pasalnya warga tidak pernah di ajak berunding sama sekali tiba-tiba saja sepihak pemdes Banjarsari tutup akses jalan alternatif itu dengan Cor Betton.

Senin 17/01/22 warga Banjarsari rama-ramai mendatangi kantor Balai Desa mempertanyakan alasan pemerintah Desa menutup sepihak akses jalan itu dan menuntut membuka kembali jalan yang sudah di tutup paten dengan menggunakan Cor Betton oleh Pemdes Banjarsari.

• 

Masih dalam waktu dan tempat yang sama Kepala Desa Banjarsari “Sudiman”, Temui warga yang datang di Kantor balai Desa yang mempertanyakan kenapa akses Jalan alternatif itu di tutup, situasi di Balai Desa sempat memanas warga yang emosi saat pertanyakan permasalahan tersebut.

Dalam pertemuan warga dan pemerintah Desa tidak menemukan titik terang, dengan alasan Pemdes harus mempertimbangkan kembali jika memanggil keputusan kembali, dan perlu ada pertemuan beberapa pihak untuk di ajak kembali mengambil keputusan bersama.

Kepala Desa Banjarsari, “Sudiman”, tak mau berkomentar terkait permasalahan itu saat di tanya oleh beberapa awak media, ” saya tidak bisa komentar dulu takut tidak sesuwai jawabanya, dan perlu saya diskusikan lagi bersama dengan pihak terkait”, tegas Kades Banjarsari.

Menurut keterangan, Pak Lasiman saat di klarifikasi awak media 17/01/22, warga setempat pernah menghibahkan sebagian tanahnya untuk di gunakan akses jalan alternatif itu, dan di bantu pak Kastur, untuk perbaikan pengerasan jalan dan lampu penerangan, guna bisa di gunakan warga bersama dan akses jalan itu sudah dari dulu sudah di gunakan warga setempat.

Harapan warga secepatnya permasalahan ini bisa selesai Pemdes harus mau membuka kembali akses jalan itu seperti semula, dengan alasan ada sekitar 18 KK, jadi pemdes harus bisa memikirkan itu.

/Red.

• 

Batara.News,PATI_ Gadis belia dengan sapaan Hani nama panjang Nurhanikmah (25), warga Desa Mintomulyo Kecamatan Juana Kabupaten Pati, yang menjadi tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal 1 tahun lalu, kini harus meratapi nasibnya, karena kehilangan uang Rp 30 juta di tempatnya bekerja Rumah Sakit (RS) KSH Pati.

Perempuan yang terkenal santun dan pintar, dan hanya sebagai karyawan kontrak 1 tahun dibagian Administrasi, itu mengalami musibah kehilangan uang milik RS KSH Pati pada 10 Desember 2021, yang ditaruh di laci saat jam istirahat ketika dirinya meninggalkan ruangan untuk makan dan sholat.

Data yang dihimpun media, Saat itu Hani menaruh uangnya di laci tempat kerjanya, namun setelah kembali, dan membuka laci, uang yang ada didalamnya sudah raib sebesar Rp 30 juta.

Mengetahui hal itu, ia langsung menanyakan ke beberapa pegawai yang bertugas di bagian radiologi, yang ruangannya tidak jauh dari tempatnya bekerja, hanya saja dari penuturan para pegawai itu mengatakan bahwa ada orang yang masuk di ruangan hani, namun para pegawai radiologi tidak ada yang mengenal.

Dirinya yang panik langsung melaporkan hal itu ke atasannya Ari Erliana selaku manajer keuangan. Dari situ pihak manajer membukakan CCTV, dan terlihat perempuan memakai gaun warna biru dan masker warna pink serta celana panjang, rambut cepak masuk dalam ruangannya.

“Kalau sesuai dugaan, pegawai yang masuk dan terlihat di CCTV itu juga bekerja di RS KSH,” ujarnya.

Namun laporan yang disampaikan oleh Hani ke pimpinannya itu tidak membuahkan hasil, dirinya lalu mengadu ke pamannya, yang langsung menghubungi direktur RS KSH dr Calvin, namun siapa sangka nasib berkata lain, bukannya dari pihak RS KSH mengusut kasus pencurian uang tersebut, namun dari Manager keuangan justru menyuruh bertanggung jawab untuk mengembalikan uang yang hilang dengan cara mengangsur potong gaji, sebab dari RS sendiri menurutnya itu adalah kelalaian.

“Kontrak kerja saya yang seharusnya sudah selesai, kini diperpanjang lagi, karna saya diharuskan mengembalikan uang yang hilang tersebut sampai lunas, padahal seharusnya itu kan bisa diusut dengan mencari tahu pelaku pencurian melalui CCTV,” ungkap Hani sambil menangis.

Nurhanikmah yang saat ini hanya tinggal serumah bersama ibu dan adik laki-lakinya berharap kapada pihak RS KSH, kiranya membantu meringankan bebannya, karna ini bukan suatu perbuatan yang disengaja, melainkan pencurian yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai lainnya.

“Saya sudah koordinasi dengan pihak manajer, sudah sejauh mana prosesnya, namun pihak manajer mengaku bahwa belum dilaporkan ke polisi, dan masih diselesaikan secara internal, padahal sudah jelas, bukti ada di CCTV, namun belum ada penyelesaian,” keluhnya.

Menanggapi hal itu, sebelumnya beberapa wartawan mendatangi RS. KSH pada rabu, 12 Januari 2022, sekitar pukul. 14.27 wib, namun upaya itu gagal lantaran pihak RS melalui satpam dan manager hanya meminta identitas, dan tidak mau memberikan tanggapan.

Sementara pihak Humas RS KSH Frisca ketika dikonfirmasi melalui pesan whatsappnya tidak ada tanggapan sampai berita ini naik terbit.

/Red.

• 

Batara.News,MALANG_Sekira hari kamis, 6 Januari 2022 sekitar jam 4 sore terlihat dalam video yang beredar tampak 2 Anggota DPRD Kota Malang dari PAN, yaitu berinisial (P) serta (E) bersama dengan sejumlah Fungsionaris PAN Kota Malang.

Ruang Paripurna DPRD Kota Malang yang merupakan ruangan sakral yang biasa digunakan untuk memutuskan agenda-agenda penting dan strategis bagi Kota Malang, serta sakral secara tempat dan fungsi rupanya dianggap ruangan “biasa – biasa saja” untuk bersenang-senang bagi pengurus PAN Kota Malang yang baru saja melangsungkan acara di Ruangan tersebut.

Ini bisa mendapat penilean buruk di kalangan Masyarakat, bahwa Partai Politik dan anggota DPRD seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, bukan malah mempertontonkan hal-hal yang tidak patut, termasuk meremehkan kesakralan ruangan Paripurna DPRD Kota Malang yg seharusnya benar-benar dihormati.

Oknum dari PAN tidak menganggap ruang paripurna merupakan tempat yg sakral, dengan melakukan aktifitas karaoke di ruangan yg sakral tersebut. Terkesan pembiaran tidak adanya pengawasan dari Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD terhadap aktifitas yang seharusnya tidak patut dilakukan oleh Orang/organisasi politik/lembaga/organisasi masyarakat atau siapapun diluar ijin dari penggunaan ruangan tersebut.

Ada juga 2-3 anggota DPRD dari PAN yang bahkan ikut melakukan aktifitas yang tidak patut tersebut, sehingga seharusnya pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD dapat memberikan Sanksi dan teguran kepada Fraksi ataupun anggota DPRD yang bersangkutan.

” Dimana etika dan moral para oknum yang berkaraoke di tempat sakral ruangan DPRD beserta anggota DPRD ? ” ujar narasumber yg tidak mau diketahui identitasnya.

Ketika dikonfirmasi awak media SIGAP88 via whatsapp ” Woles aja mas bernyanyi bukan perbuatan hina yang nyanyi disitu bukan hanya PAN ” ujar inisial (P).

Awak media SIGAP88 juga sempat bertanya via whatsapp “apakah di ijinkan bernyanyi di ruang rapat sidang paripurna ? Siapa saja yang ikut bernyanyi diruang sidang selain PAN ?Santai yang dimaksud seperti apa ? Tidak ada jawaban.

/Red

• 

• 

Batara.News,PATI_Tahapan Proses hukum tindak pidana korupsi dugaan penyelewengan anggaran rehabilitas pembangunan pasar Desa Karaban, kecamatan Gabus, kabupaten Pati, yang sempat ramai di pemberitaan dan warga Desa dari persatuan masyarakat,Forum Masyarakat Karaban Peduli,(FOMAKALI) sempat berunjuk rasa di depan kantor kepala desa karaban.

• 

Perkara dugaan penyelewengan pasar Karaban tetap berjalan, Hal itu disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pati, Herry Setyawan, S.H.,M.H., kepada wartawan diruang kerjanya, Jum’at (14/1/2022).

” Kita tunggu saja tanggal mainya. Coming soon.” Ujar Harry Setyawan singkat

Sebelumnya beredar kabar adanya intervensi dari pihak pihak yang akan “peti es kan” kasus korupsi dugaan penyelewengan anggaran rehabilitas pembangunan pasar Desa Karaban yang nilainya ratusan juta rupiah.

Menanggapi hal tersebut, Ketua PBH Lidik Krimsus DPK Pati, Slamet Widodo yang juga Senopati Patriot Garuda Nusantara (PGN) Markas Komando Daerah (Makoda) Pati berharap, Kejaksaan sebagai Institusi penegak hukum bisa normatif dan independent.

” Saya sebagai warga asli Pati berharap Kejari Pati tetap independent dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi walau ada kemungkinan intervensi dari pihak pihak tertentu.” Harapnya

Bukan hanya itu, PBH Lidik Krimsus DPK Pati dan PGN Makoda Pati akan mengawasi kinerja Kejari Pati, karena selama ini dianggap masih tumpul dalam penangan kasus korupsi di kabupaten Pati.

” Kalau perlu, kita akan bentuk tim khusus guna mengawasi, memantau dan mengawal perkara yang ditangani Kejari Pati.” Pungkasnya

/Red.