Berita Daerah

Tuban,Bataranews | Ribuan umat muslimin dan muslimat warga nahdlhiyin pekuwon berbondong bondong menghadiri pengajian umum Dalam rangka memperingati lahirnya NAHDLATUL ULAMA ke 97 di bumi wali Tuban Ranting MWC NU Rengel menggelar sholawat Akbar di Desa Pekuwon kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Jawa timur. Senin (30/01/2023).

Acara yang di gelar sangat meriah dan membludak memenuhi halaman ponpes Tarbiyatul ulum Desa Pekuwon kecamatan Rengel kabupaten Tuban yang di hadiri habaib Muhammad Mahdi bin abu bakar Assegaf,habib Muhammad bin Idrus Al Jufri,BPK Riyadi SH(wakil Bupati Tuban)kades pekuwon,para habib kyai dan umaro’ majelis sholawat jamaah parade rebana Tuban( JPRT)
Warga nahdlhiyin pekuwon dan sekitarnya.

Akhsin Kades pekuwon kecamatan Rengel Tuban saat di wawancara awak media menyampaikan”Rasa syukur Alhamdulillah dan terima kasih kepada segenap masyarakat pekuwon dalam Rangka memperingati harlah NU ke 97 ini penuh semangat mendukung terlaksana acara,

Sesuai tema harlah NU. “Men digdayakan NU menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru”haturnya.

Harapannya “warga pekuwon dalam menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru sehingga terwujud kedigdayaan NU menjadi Indonesia adidaya.”pungkasnya

Di akhir kata semoga niat ikhlas yang penuh semangat menjadi amal ibadah serta mendapat ridho dan syafaat nabi Muhammad Saw hingga Yaumil qiyamat kelak Amiiiin.

/Al

KOTABARU, BATARA.NEWS – 10 awak media pemberitaan di Bumi Sa Ijaan, dalam waktu dekat akan membawa ocehan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kabupaten Kotabaru keranah hukum.

Mereka yang tergabung dalam organisasi Jaringan Media Saiber Indonesia (JMSI) cabang Kotabaru, merasa tak terima atas ocehan dan ancaman Kadis PUPR yang dinilai sudah merendahkan profesi seorang jurnalis.

Masduki, Sekertaris JMSI cabang Kotabaru mengatakan, kedatangan 9 anggota JMSI ke kantor DPU-PR pada hari selasa, 24 januari 2023 kemarin, bukan dalam rangka wawancara biasa. Melainkan, hendak menanyakan secara akademis tentang implementasi kegiatan pengadaan barang dan jasa tahun 2022 yang dikerjakan oleh Dinas PUPR Kotabaru.

“Kami konfirmasi itu membawa dokumen kegiatan dinas tahun 2022, karena ada beberapa poin penting yang harus kami pertanyakan secara detail. Tapi setibanya di ruang kerja kadis, kami malah disuruh mendengarkan ceramah kadis yang isinya mengancam, membandingkan dan menghina profesi kami.” ujarnya, sabtu, 28 januari 2023.

Lantaran Tuti, Kadis PUPR mengucapkan kalimat “SEMUA PASTI PERNAH NGERASAIN, DIKIRIMI, DITRASFER” , lanjutnya, saat itu semua langsung syok dan kaget, karena merasa profesi sebagai pewarta telah dihina mentah-mentah oleh pejabat publik yang menerima gaji dari uang pajak rakyat.

“4 pilar negara itu ada kita (wartawan). Sejarah kemerdekaan ibu pertiwi juga tak lepas dari profesi kita. Seharusnya dia sebagai pejabat publik gak perlu beropini dan menghina profesi kami. Soalnya dia itu pengguna dan penanggung jawab uang masyarakat.” imbuhnya dengan semangat yang berkobar.

Tak hanya itu, karena sudah 2 kali ini Tuti, Kadis PUPR Kotabaru menghina profesi wartawan, ia dan 9 anggotanya berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut keranah konstitusi.

“2 kali ini kadis PU telah lecehkan profesi wartawan. Yang pertama cukup kami maafkan, tapi untuk kali ini kami tidak tinggal diam.” pungkasnya.

Perlu diketahui, sebelumnya Kadis PUPR Kotabaru ternyata pernah berseteru dengan para pewarta bumi sa ijaan, atas ucapannya yang mengatakan kalau wartawan sering melakukan historsi ketika menulis berita. Namun persoalan itu cukup selesai dengan kata maaf yang keluar dari mulut Tuti.

/Ari

KOTABARU, BATARA.NEWS – Camat Kelumpang Selatan, titip pesan kepada Dinas Pendidikan Kotabaru, Kalimantan Selatan, supaya dapat memanfaatkan potensi tenaga lokal dalam proses pembangunan infrastruktur sekolah.

Dituturkan Ahmad Mawardi, peristiwa rusaknya bangunan lantai SD Negeri 01 Pantai, merupakan suatu tamparan keras bagi dunia pendidikan di Kotabaru.

Pasalnya, proyek pembangunan tersebut terbilang masih anyar, lantaran baru selesai dikerjakan pada tahun 2020 melalui Dana Alokasi Kusus.

“Pendidikan yang baik dan sukses tentunya akan mengangkat semuanya. Karena background saya dari pendidikan, jadi kalau lihat pendidikan kurang baik, saya merasa terpukul rasanya.” tuturnya, jumat, 27 Desember 2023.

Peristiwa rusaknya lantai SD Negeri 01 Pantai, lanjutnya, merupakan suatu ironi kejadian yang mencoret nama baik dunia pendidikan di Bumi Sa Ijaan, sehingga tepat rasanya jika Aparat Penegak Hukum (APH) terpantik untuk melakukan penyelidikan.

Oleh sebab itu, dirinya berharap tidak ada lagi ajang bisnis dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Kotabaru.

“Kami berharap tidak ada lagi di Klumpang Selatan ini sekolahan yang dindingnya, lantainya pakai kayu atau papan. Pokoknya harus beton semua. Karena bagi kami pendidikan di Kelumpang selatan ini harus nomer satu.” tegasnya.

Tak hanya itu, Camat Kelumpang Selatan juga menyarankan Dinas Pendidikan Kotabaru untuk melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan fasilitas dibidang pendidikan.

“Beberapa tahun ini Dinas Pendidikan banyak menyalurkan pembangunannya dari dana DAK (Dana alokasi khusus). Dana DAK ini sungguh luar biasa dari Pemerintah Pusat menganggarkan ini supaya kuwalitas bangunan bagus.” imbuhnya,

Lantaran anggaran DAK tersebut masuk ke rekening sekolah, menurut Ahmad Mawardi, alangkah baiknya Dinas Pendidikan memberikan kesempatan kepada pihak sekolah untuk mencari tukang profesional sebelum proses pembangunan dilaksanakan.

“Dana itu langsung masuk ke rekening sekolah, dikelola oleh sekolah. Cuman, teknis pengerjaannya itu Dinas Pendidikan ini memberikan tawaran dulu ke sekolah, karena tanggung jawab ada di Kepala Sekolah.” paparnya,

Bahkan Camat Kelumpang Selatan juga memberikan analogi pemikiran nalar, seperti proses pembangunan infrastruktur di Desa melalui Dana Desa. Sama-sama sumber anggarannya dari APBN.

Adanya program Padat Karya Tunai (PKT) dalam kegiatan Dana Desa, bangunan yang dikerjakan secara swakelola kwalitasnya jauh lebih baik. Hal itu lantaran ada asas tanggung jawab dan rasa memiliki dari masyarakat lokal yang terlibat dalam proses kegiatan pembangunan.

“Selain dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, kegiatan pembangunan secara swakelola terbukti kwalitasnya lebih baik.” Pungkasnya.

/Red

KOTABARU, BATARA.NEWS – Statement penghinaan terhadap profesi wartawan yang keluar dari mulut seorang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotabaru,

Kalimantan Selatan, direspon serius Ketua LSM Komite Aksi Penyelamat Kotabaru (KAPAK) dan juga Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kotabaru.

Menurut Syhariansyah atau yang akrab dipanggil Inyiek, statemen Kadis PUPR tersebut sudah keterlaluan dan tidak pantas diucapkan pejabat publik.

“Sangat menyayangkan statement seorang Kadis PU Kotabaru seperti mengancam dan sangat tidak pantas. Untuk itu lebih baik kita buka semua biar terang benderang masalah transfer kewartawan,” ungkapnya, Jumat, 27 Januari 2023.

Tak hanya itu, dirinya menambahkan, lantaran Kepala Dinas PUPR merasa benar dalam menjalanlan kegiatan pengadaan barang dan jasa tahun 2022, dalam waktu dekat ini LSM KAPAK juga mengajak Kadis PUPR untuk adu data.

“Kita akan membuka data juga proyek-proyek mana yang kami duga telah dilakukan permainan dengan kontraktor.” Tandasnya.

/Ari

Bandung-Koharmatau. Untuk mempererat rasa kekeluargaan , sekaligus untuk kebugaran dan Kesehatan Komandan Koharmatau Marsda TNI Bambang Triono, M.Tr.(Han). Mengadakan gowes bersama para pejabat dan anggota Koharmatau dengan mengambil Start dan Finish di Teras deli kota baru Parahyangan Jumat (27/1/2023).

Turut hadir pada kegiatan tersebut Wadan Koharmatau Marsma TNI Joseph Rizki Prabowo, S.T.,M.I.Pol, Ir Koharmatau Marsma TNI Didik Bangun Rahardjo, S.Sos serta para pejabat Koharmatau.

Sebelum start dimulai, dilaksanakan pengecekan kesehatan oleh tim kesehatan Koharmatau dan dilanjutkan pemanasan. Kegiatan bersepeda ini bertujuan untuk meningkatkan kebugaran dan imunitas tubuh agar badan tetap sehat sehingga dapat melaksanakan tugas sehari-hari dengan baik.

Gowes ini merupakan olahraga bersepeda sambil menikmati indahnya pemandangan di pagi hari yang sejuk dan menyenangkan,” Dan Koharmatau Marsda TNI Bambang Triono berharap, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan jelasnyanya.

Kegiatan kebersamaan sambil berolahraga seperti ini akan terus kita laksanakan agar terbina kekompakan dan suasana kerja yang nyaman. Tegas Dankoharmatau (Pen Koharmatau).

/red

Rembang, Batara.News|| Biasanya setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan di lingkungan pemerintah baik pusat maupun daerah selalu menginformasikan kepada masyarakat terkait sumber anggaran, pelaksana kegiatan, volume kegiatan dan lain sebagainya. Dengan cara memasang papan informasi kegiatan atau papan proyek sebagai bentuk keterbukaannya kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik atau lebih dikenal UU KIP. Agar masyarakat dapat memantau terkait lajunya kegiatan tersebut baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Lain halnya, apa yang terjadi di Desa Bogoharjo Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang ketika ada pelaksanaan kegiatan pembangunan kantor kepala desa berdasarkan pantauan media Batara news (27/01/2023) nampak kegiatan tersebut sangat tidak transparan karena tidak memasang papan informasi proyek sehingga bermuculan nada negatif dari masyarakat luas. Seakan bertanya – tanya dari mana sumber keuangan dan berapa besaran anggarannya.

Menyikapi adanya persoalan tersebut, mencoba menggali informasi dengan mengklarifikasi kepala desa (Kades) Bogoharjo(Tasrep) menjawab,” bahwa kegiatan tersebut merupakan bersumber dari anggaran Bantuan Kabupaten (Bankab) perubahan tahun anggaran 2022 sebesar Rp 125 juta, hingga pengerjaan telah rampung tidak ditemukan papan informasi kegiatan tersebut,” Maaf ya papan proyeknya baru dipesankan mas,” ujarnya.

Dengan tidak adanya papan informasi kegiatan sudah memperlihatkan bentuk tidak transparan dalam melaksanakan pengerjaan proyek tersebut.

Kenapa demikian, selain sebagai bentuk keterbukaan toh anggaran yang digunakan adalah hasil pajak dari masyarakat. Jangan sampai ketika benar jadi salah dan ketika salah jadi benar akibat hal yang dinilai sepele, karena dalam RAB biasanya untuk papan informasi kegiatan proyek itu selalu dianggarkan.

Di Rembang dalam APBD perubahan pada tahun 2022 sebanyak 84 Desa menerima bantuan dari Kabupaten, sedangkan untuk kecamatan kaliori terdapat 4 Desa yang menerima, terdiri dari Desa Tambak Agung, Desa Dresikulon. Desa Bogoharjo, dan Desa Banyudono.

Untuk Kecamatan Rembang ada desa Tasik agung, desa Padaran, desa Gedangan, desa punjulharjo, desa gegunung wetan, Kedungrejo, dan mondoteko yang mendapatkan bantuan paling besar yaitu senilai 185juta, sedangkan Desa Bogoharjo dan Banyudono masing-masing 125jt untuk wilayah Kecamatan Kaliori.

/Moel/Syfdn

KOTABARU, BATARA.NEWS – Publik bumi sa ijaan banyak yang mengakui, semenjak Polres Kotabaru, Kalimantan Selatan, dikomandoi oleh AKBP M Gofur Aditya Siregar S.I.K, kompleksitas masalah Keamanan dan Ketertiban Mayaraka (Kantibmas) berangsur-angsur bisa teratasi dengan baik.

Seperti diungkapkan Om Azil, salah satu warga pendatang yang mengais rejeki di Kabupaten Kotabaru ini. Jika dibandingkan dengan 3 tahun lalu, tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat di Kotabaru sekarang jauh lebih baik .

“Kalau saya menilai semenjak Polres Kotabaru dipimpin pak Gofur, angka kejahatan menurun. Karena setiap ada peristiwa kriminalitas tak butuh waktu lama pelakunya cepat tertangkap,” kata pria asal Jawa Timur ini.

Bahkan dirinya juga mengapresiasi kinerja Kapolres beserta jajaran, lantaran tak canggung untuk berbaur langsung dengan masyarakat.

“Setau saya beliau dan jajarannya ini sering turun kelapangan sehingga dapat mengatasi persoalan Kantibmas dengan baik.” tandasnya.

Sementara itu, disampaikan AKBP M Gofur Aditya Siregar, Kapolres Kotabaru, dengan adanya kegiatan Jumat Curhat, ia beserta jajaran dapat mendengar langsung aspirasi dari masyarakat.

“Setelah mendengar keluhan masyarakat, langsung kita tindak lanjuti. Misalnya seperti kemarin ada taman yang dijadikan tempat mabuk-mabukan, saya langsung printahkan anggota untuk berpatroli di taman tersebut setiap malam.” Tutur Kapolres saat dikonfirmasi di ruang kerjannya, Jumat, 27 Januari 2023.

Selain itu, tak bosan-bosan Kapolres Kotabaru menghimbau, kepada seluruh warga masyarakat agar dapat bersama-sama menjaga Kantibmas untuk kemajuan Kabupaten Kotabaru.

/Ari

KOTABARU, BATARA.NEWS – Merasa tidak ada yang keliru dalam pengelolaan anggaran negara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, berikan penjelasan mengenai kegiatan pengadaan barang dan jasa tahun 2022.

Secara cetar membahana, Suprapti Tri Astuti, Kadis PUPR Kotabaru mengatakan, tidak ada mark up anggaran dalam pembelian sejumlah trukc dan alat berat, karena sistem pengadaannya melalui E-purchasing.

“Kami tidak memark up alat berat karena pengadaannya melalui E Katalog, purchasing itu artinya E Katalag, coba kalian pahami. E Kaltalog itu bagaimana mau kita mark up, itu sudah ada harganya tinggal klik klik klik, jadi kayak beli shopiy, yang online – online gimana mau dimark up.” ucapnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, selasa, 24 januari 2023, kemarin.

Lebih lanjut, ketika ditanya mengenai mengenai merek dan jenis spesifikasi, secara tegas dirinya menyarankan untuk membuka LPSE.

“Silahkan cek ke LPSE, semua ada disitu.” singkatnya,

Supaya dapat dilakukan perbandingan harga, tim redaksi media ini kemudian membuka Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tahun 2022 Dinas PU-PR Kotabaru. Namun hingga kabar ini disampaikan kepublik, kegiatan E-purchasing pengadaan sejumlah trukc dan alat berat tersebut tidak ditemukan dalam pencarian alias zonk.

“Yang bisa ambil salinan dokumen pembelian itu Aparat Penegak Hukum, kalau dicari di LPSE tidak mungkin bisa ketemu.” ujar Yasin, Sekertaris Muda Lembaga Barisan Patriot Peduli Indonesia. Kamis, 26 Januari 2023.

Akan tetapi menurut Kadis yang akrab dipanggil Tuti tersebut, pembelian beberapa alat berat (excavator) dan trukc yang menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 hingga puluhan milyar rupiah itu, semua bermerek Komatsu dan Hino.

Tak hanya itu, lebih lanjut Tuti menerangkan, terkait beberapa pekerjaan pembangunan tahun 2022 yang tidak dapat selesai tepat waktu, pihaknya mengaku sudah memberikan sanksi denda kepada rekanan.

“Perpanjangan waktu memang saya kasihkan beberapa kali pekerjaan berdasarkan asas manfaat. Apabila pekerjaan tersebut tidak bisa kita selesaikan maka kegiatan tersebut tidak bisa dimanfaatkan.

Contoh jembatan, kalau tidak diselesaikan orang tidak bisa lewat, padahal menurut perhitungan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pekerjaan tersebut bisa diselesaikan apabila ditambah waktunya ditahun anggaran, dan itu jelas dalam aturan diperbolehkan.

Perpres (Peraturan Presiden) Nomer 16 tahun 2018 dan diperbarui lagi Perpres Nomer 12 tahun 2021 itu mengatur perpanjangan pada tahun anggaran itu diperolehkan. Dengan denda !!! Kemudian dibayarkannya diperubahan tahun 2023 paling cepat, selama anggaran tadi tersedia.” Pungkasnya.

Perlu diketahui, sebelum memberikan penjelasan terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa tahun 2022, terlebih dahulu Kadis PUPR Kotabaru telah menyampaikan statement bernada merendahkan profesi wartawan, serta melakukan ancaman akan melaporkan media pemberitaan ke dewan pers.

/Ari

TUBAN, BATARA.NEWS – Maraknya aktifitas dan kegiatan penambangan jenis limestone atau batu kapur di wilayah Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, kembali menjadi sorotan publik.

Tak hanya berbicara tentang beberapa dampak lingkungan yang ditimbulkan, namun lebih jauh juga dibahas terkait dugaan upaya nakal dari para oknum pengusaha tambang yang sengaja melakukan beberapa langkah instant (pelanggaran).

Seperti halnya satu usaha tambang limestone yang dikelola oleh NRSM, meski telah memiliki badan usaha tetapi aktivitas yang dilakukan diduga banyak melakukan penyimpangan, salah satunya adalah luasan lahan yang digaruk diduga melebihi batas perizinan.

Selain itu, dikabarkan bahwa alat berat miliknya dalam beroperasi diduga menggunakan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar bersubsidi. Sedangkan diketahui bahwa aktifitas tambang tersebut dijalankan oleh satu badan usaha atau perusahaan.

Saat dikonfirmasi oleh awak media, NRSM membenarkan semua hal tersebut, Ia mengakui alat beratnya benar menggunakan BBM solar subsidi.

“Nggeh mas, nggeh benar mas, besok ke kantor ya, sebentar ini saya masih sibuk nunggu online transfer,” ucapnya sambil memutus percakapan melalui telepon WhatsApp, Kamis (26/01/2023).

Disisi lain, jika usaha tambang limestone milik NRSM telah memiliki izin pertambangan, apakah yang bersangkutan juga memiliki izin ekploitasinya.?

Hingga berita ini ditulis, berdasarkan penelusuran awak media dilokasi wilayah Kecamatan Rengel, tambang milik NRSM masih beroperasi dengan menggunakan dua alat berat.

(**Tim)