Berita Terkini

 

TUBAN -Batara.news|| Proyek pembangunan tanggul sungai (Bronjong) Kalikening di wilayah Desa Selogabus, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban,Jawatimur disinyalir lemah pengawasan.

 

Bukan tanpa alasan, proyek yang sudah mulai berjalan beberapa hari tersebut, diketahui tidak memasang papan informasi pekerjaan di titik lokasi.

 

Tak hanya menjadi momok tersendiri bagi dinas satuan kerja yang membidangi, hal itu seakan sudah menjadi budaya pada saat pelaksanaan proyek di bumi Ronggolawe.

 

Tak hanya itu, rekanan pelaksana pekerjaan juga nampak mengabaikan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), sehingga berpotensi sangat membahayakan para pekerja.

 

Penerapan K3 memiliki beberapa dasar hukum pelaksanaan. Diantaranya ialah Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Permenaker No 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

 

Berdasarkan informasi yang diperoleh awak media, proyek tersebut dilaksanakan oleh CV Cahaya Muda, namun saat yang bersangkutan dikonfirmasi pihaknya tidak bersedia menjawab secara spesifik.

 

“Ya memang benar pak saya pemilik CV Cahaya Muda, tapi coba cek lagi itu bronjong yang mana,” ungkapnya melalui pesan suara id WhatsApp, Senin (29/07/2024).

 

Terpisah, Kepala Dinas PUPR PRKP Tuban, Agung Supriyadi saat dihubungi pewarta perihal diatas, pihaknya tidak menjawab.

 

Disisi lain, banyak kalangan mempertanyakan, bagaimana regulasi perihal KIP dan K3 yang selalu dilanggar oleh rekanan pelaksana pekerjaan. Sedangkan kedua hal tersebut sudah menjadi bagian kelengkapan dokumen untuk mendapatkan paket pekerjaan.

 

(Al/Red)

Bojonegoro,-Batara.news||

Publik Kota Ledre soroti konsep pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh beberapa Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

 

Kali ini, publik Bojonegoro dikagetkan dengan adanya dokumen 11 paket pekerjaan dengan sistem Pengadaan Langsung (PL) di 4 OPD yang bisa dikangkangi oleh satu nama bendera kontraktor yakni CV. PUJI AGUNG.

 

Menurut laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik, CV yang berdomisili di Desa Ngablak, Kecamatan Dander, Bojonegoro itu berhasil menguasai 11 proyek pembangunan di ;

 

1. Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga dan Tata ruang Kabupaten Bojonegoro.

2. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro.

3. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro.

4. Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

 

Dari 11 paket tersebut, mayoritas ialah pekerjaan proyek pembangunan infrastruktur.

 

Lantas, yang menjadi pertanyaan publik saat ini ialah, siapa orang hebat yang berada dibalik CV tersebut ?

 

Kemudian, apa alasan OPD sehingga berani menabrak Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2022 tentang pengadaan barang dan jasa supaya tidak terjadi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

 

Atas hal tersebut, kontraktor pelaksana secara terang dan jelas telah mendapatkan paket pekerjaan yang melampaui ketentuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) utamanya kualifikasi Sisa kemampuan paket (SKP).

 

Padahal dalam menentukan pemenang atau pelaksana penyedia barang dan jasa, OPD dan ULP (Unit Layanan Pengadaan) perlu melakukan tahapan verifikasi serta kualifikasi. Diantaranya memantau penetapan Sisa Kemampuan Paket (SKP).

 

Ironisnya tekait hal tersebut, Zamroni, Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro, justru tidak mengetahui persoalan itu.

 

“Langsung ke bidang – bidang (Red- sub bidang dinas PU) ya, sesuai daftar yang disampaikan. Saya ndak paham prosesnya.” singkat Zamroni ketika dikonfirmasi Media ini. Senin, 29 Juli 2024.

 

Sementara itu, dijelaskan Jhoni, Kepala Unit Layanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengatakan, untuk paket pekerjaan dengan metode Pengadaan Langsung semua evaluasi kualifikasi dan eksekusi ada ditangan Pejabat Pembuat Komitment (PPKom) di masing-masing OPD.

 

Menyinggung tentang SKP, sesuai ketentuan LKPP dan PP tentang pengadaan barang dan jasa, ketentuan dan syarat kualifikasi pelaku usaha skala kecil di batasi 5 Paket, sedangkan pelaku usaha non kecil / menengah, di batasi 6 paket pekerjaan, baik pengadaan langsung (PL) maupun lelang tender dalam kurun waktu bersamaan.

 

Dalam tahapan kualifikasi, Kelompok Kerja (Pokja) harus mensyaratkan kepada calon pelaksana untuk mencantumkan beberapa lampiran dokumentasi, diantaranya nama paket yang sedang dikerjakan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat atau telepon dari pemberi tugas (PPKom), nomor atau tanggal dan nilai kontrak, serta persentase progres menurut kontrak, dan prestasi kerja terakhir, sebagai parameter untuk menghitung Sisa Kemampuan Paket (SKP).

 

“Jika penyedia tidak melampirkan beberapa dokumen, khususnya lampiran paket pekerjaan yang sedang dikerjakan dan progresnya, berarti penyedia melakukan pembohongan, seolah-olah belum mendapatkan atau belum mendapat SPK, Pokja atau PPK harus memverifikasi mendetail, jika ditemukan lebih dari 5 SPK, maka salah satu harus mundur di batalkan” tegas Jhoni.

 

Bahkan menurut Jhoni, jika menghendaki mengerjakan atau mendapatkan tambahan paket, maka laporan progres salah satu pekerjaan yang sudah selesai harus di lampirkan.

 

“jika ditemukan lebih dari 5 paket, maka Kualifikasi oleh Pokja harus dibatalkan dan digugurkan.” pungkasnya.

 

(Al)

 

Madina,-Batara.news|| Singengu Kecamatan Kota Nopan Senin 29/07. Saluran Irigasi Persawahan Rusak akibat banjir bandang yang terjadi pada tahun 2019 yaitu 5 (Lima) tahun silam yang lalu .

 

Saluran Irigasi tersebut melintasi tiga desa yaitu desa Singengu Julu , desa Saba dolok dan desa Singengu jae Kecamatan Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal .

 

Syahnan Arifin Lubis kepala desa Saba dolok mengatakan ”

Perbaikan saluran irigasi menggunakan alat berat atas sumbangan suka rela dari seorang warga Putra daerah kota nopan yaitu Pawang lubis ”

Pungkas syahnan kepada awak media .

 

Ditempat yang sama Maraginda Hakim selaku Kepala desa Saba dolok mengatakan “Kita bertiga adalah desa yang saling berdekatan , berencana untuk melakukan pengrukan alhamdulillah , ada warga kita yang bersedia untuk menanggulangi segala dana pengerukan . Kami berharap kepada pemerintah kabupaten Mandailing Natal supaya Mengatensi surat permohonan kami segera di laksanakan perbaikan kembali saluran irigasi tersebut , supaya air persawahan warga tidak kekurangan lagi .

 

Hasanuddin selaku warga kota nopan mengucapkan terimakasih kepada bapak Pawang Lubis atas kerendahan hatinya untuk memperbaiki saluran irigasi persawahan , semoga niat baik saudara balas dengan Rahmat Tuhan yang maha esa.Tutup Hasan .

 

 

(Al/Lis)

 

Tuban,-Batara.news||

Rapat Paripurna gabungan seluruh komisi DPRD Tuban bersama eksekutif pemerintahan kabupaten ( Pemkab), dengan agenda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tampak sepi, dan membuat geram ketua DPRD Tuban, Miyadi. Pasalnya, rapat yang dilaksanakan pada, Sabtu (27/7/2024), hanya dihadiri 7 anggota dewan, dari 50 anggota keseluruhan.

 

 

Rapat gabungan dengan pembahasan KUA PPAS yang dilaksanakan di ruang paripurna DPRD Tuban merupakan agenda penting, sebab bertujuan untuk membuat kerangka dasar perumusan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), tahun 2025.

 

 

Dalam pantauan awak media, tampak yang hadir dalam rapat tersebut yaitu, Miyadi Sebagai ketua DPRD Tuban sekaligus pimpinan rapat, anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mokhamad Musa, Asep Nur Hidayatulloh, Mukaffi Makki. Kemudian, Tri Astutik anggota Fraksi Gerindra, Muhammad Ilmi Zada dari Fraksi Demokrat Keadilan Sejahtera, serta Mashadi anggota Fraksi Restorasi Amanat Pembangunan.

 

 

Kendati demikian, rapat gabungan dengan eksekutif yang membahas tentang nasib rakyat serta anggaran pembangunan Tuban tersebut, tetap dilangsungkan. meskipun dalam hal ini membuat miyadi geram.

 

 

“Kami sangat menyayangkan di rapat gabungan ini, dari Fraksi Golkar satupun tidak ada yang hadir. Saya tidak tau kenapa tidak hadir. Dia lebih mementingkan kunjungan kerjanya daripada rapat,” kata miyadi.

 

 

Merujuk pada agenda rapat gabungan, meskipun Fraksi PKB beroposisi dengan pemerintah, namun beliau mengatakan masih sangat proaktif dalam memperjuangkan nasib masyarakat, khususnya dalam pembahasan KUA-PPAS. Meskipun wakil rakyat yang dinahkodai oleh Mas Bupati, Aditya Halindra Faridzky tidak ada yang hadir.

 

“Saya di luar pemerintah sudah membantu proses ini, tapi Fraksi Golkar tidak membantu.”geramnya.

 

Disangkut pautkan dengan kunker, tingkat antusias dan perjuangan wakil rakyat dalam pembahasan KUA-PPAS berbanding terbalik. Dalam kunjungan kerja (Kunker) diluar kota, hampir semua anggota dewan tidak ada yang absen.

 

“Kalau agenda kunker ke luar kota semua datang, apalagi mereka yang tidak jadi (Gagal Caleg). kalau itu, saya memaklumi, karena kebutuhannya,” tuturnya.

 

Sampai berita ini diterbitkan, Fraksi Golkar belum melakukan klarifikasi terkait dengan tidak hadirnya seluruh anggotanya dalam rapat gabungan tersebut.

 

(Al/Lis)

Rembang, Batara.news- Relawan Ahmad Luthfi yang mengatas namakan relawan pasar mbrumbung dan Jangkar dampo awang bersatu, mengadakan pertemuan bersama tokoh masyarakat Rembang dukung Irjen Ahmad Luthfi maju Pilgub Jateng, bertempat di saung Matoh desa kemendung kecamatan Rembang, kabupaten Rembang.(26/07/2024).

 

Dalam kesempatan ini juga, Relawan yang mengatas namakan komunitas pasar mbrumbung dan Jangkar dampo awang bersatu ingin merapatkan barisan mendukung, serta mensosialisasikan Ahmad Luthfi maju dalam pilihan gubernur (PILGUB) Jawa tengah periode tahun 2024-2029.

Rachmad Gunawan selaku putra daerah asli kelahiran desa Banggi petak, kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang selaku pendana relawan pasar mbrumbung dan Jangkar Dampo Awang Bersatu berkata, Tak terasa sekarang sudah dipertengahan tahun 2024, Ini artinya kita harus semakin menguatkan barisan Relawan Ahmad Luthfi serta menggalang suara-suara baru melalui kegiatan sosial, terang pak Rachmad Gunawan.

 

 

Lebih lanjut Rachmad Gunawan juga berharap relawan pasar mbrumbung dan Jangkar dampo awang dapat menghantarkan Ahmad Luthfi sebagai calon gubernur Jawa Tengah Menurutnya, Ahmad Luthfi merupakan sosok yang kuat, profesional, pekerja keras dan bukan orang yang suka pencitraan. Tandasny.

 

/Mul

 

Rembang, Batara.news– Desa Labuhan kidul Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-121 tahun 2024. Untuk menyambut upacara pembukaan TMMD tersebut, sebelum acara pembukaan dimulai, diadakan gladi terlebih dahulu.

 

FKPPI (Forum Komumikasi Putra-Putri TNI Polri) Kabupaten Rembang juga mengikuti upacara pembukaan TMMD Reguler ke-121 Kodim 0720/Rembang upacara ini diikuti beberapa anggota FKPPI. Salah satunya ketua FKPPI, Rachmad Hidayat mengungkapkan beliau merasa senang bisa mengikuti kegiatan upacara pembukaan TMMD ini. Beliau merasakan apa yang dirasakan orang tua saat masih aktif berdinas

 

“Saya bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi pasukan upacara, apa yang dirasakan ayah dulu kini bisa saya rasakan, setidaknya saya bangga bisa mengganti ayah yang kini sudah purna tugas,” ucap Rachmad Hidayat, Rabu (24/07/2024).

 

Pihaknya menambahkan, bukti bahwa FKPPI Kabupaten Rembang sangat mendukung sepenuhnya dengan program TMMD Reguler ke 121 Kodim 0720/Rembang “Kegiatan yang sangat positif ini, semoga bisa membawa Rembang lebih baik,” tambahnya

 

/Mul

Pati, Batara.news || Kegiatan acara karnaval di Desa Ngepungrojo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati berujung pengeroyokan salah satu pemuda, hingga Riski Budi Sujito (korban) status mahasiswa harus dilarikan dan dirawat inap di RSUD Soewondo.

 

Mariati, ibu korban saat diwawancarai beberapa media terkait Kronologi ia menyampaikan, kejadian bermula Minggu  21-07-2024 diadakannya kegiatan Karnaval, tapi ditengah keramaian acara, ada pihak luar desa ingin nyawer, karena saweran tidak sesuai yang diharapkan pihak pemuda Desa Ngepungrojo inisial TT tiba-tiba memukul orang luar daerah.

 

“Setelah itu, Riski, anak saya yang melihat kejadian tersebut niatnya ingin melerai agar tidak terjadi kerusuhan tapi tiba-tiba korban di pukul pelaku TT dari belakang hingga sampai terjatuh,” jelasnya.

 

Masih berlanjut, setelah korban terjatuh kemudian ada beberapa pelaku menginjak-injak korban sampai hidung, mulut mengeluarkan darah dan wajahnya sampai lebam-lebam, hingga korban harus dirawat inap di RSUD Soewondo.

 

Usai terjadinya kericuhan sempat di mediasi di lingkup desa agar tidak menjadi perkara berkepanjangan, tapi justru dari pihak panitia yang datang ke rumah korban malah menantang untuk melaporkan aja.

 

 

Di lain sisi, Mariati, Ibu korban yang tidak menerima kan anaknya yang dikeroyok hingga sampai luka berat tanpa kesalahan yang jelas, hari ini Selasa 23-07-2024 melaporkan para pelaku pengeroyokan ke Polresta Pati untuk mencari keadilan.

 

“Saya berharap pihak kepolisian Polresta Pati agar dapat segera mengusut tuntas tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pelaku pengeroyokan dan agar para pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai dengan kesalahannya, sehingga menjadi efek jera bagi para pelaku,” tutupnya.

 

/Red

 

Bojonegoro,-Bataranews||

Puluhan wali murid gruduk Kepala Sekolah SDN 01 Setren Ngasem Bojonegoro, Jawa Timur, tolak agar salah satu guru tidak jadi dimutasi ke sekolah lain. Senin, 22 Juli 2024.

 

Penolakan atas dimutasinya salah satu guru atas nama Iing Irhamni, S.Pd. itu, dirasa para wali murid kurang pas, lantaran yang bersangkutan sudah mengabdikan diri di SDN 01 Setren secara baik dan menjadi Teladan panutan masyarakat.

 

Kendati demikian, Lugito, Kepala Sekolah SDN 01 Setren mengaku akan menyampaikan aspirasi para wali murid tersebut kepada pihak pimpinan. Pasalnya, surat perintah penugasan terhadap salah satu guru itu sudah dilayangkan oleh pihak Dinas Pendidikan Bojonegoro.

 

“Tentunya aspirasi wali murid ini akan kami sampaikan kepada pimpinan.” ucapnya,

 

Menurutnya, Surat Keputusan pemindahan guru tersebut sudah terbit per tanggal 08 Juli kemarin. Sehingga secara otomatis yang bersangkutan sudah tidak dinyatakan sebagai guru SDN 01 Setren.

 

“Mungkin pemahaman pak Iing beliau sudah tertera sebagai guru baru di sekolah yang disana. Jadi beliaunya juga bukan guru sini tho secara otomatis. Karena adanya SK itu pertanggal 08 Juli.” jelasnya,

 

Sementara menanggapi keterangan Kepala Sekolah, Suprapto Sari, salah satu wali murid menegaskan akan melakukan aksi ke dinas Pendidikan Bojonegoro kalau guru tersebut tidak dikembalikan bertugas di SDN 1 Setren.

 

“Intinya kami meminta dengan tegas agar Pak Iing dikembalikan mengajar ke SD ini, karena beliau ialah sosok guru yang baik dan menjadi panutan masyarakat.” tandasnya,

 

Adanya aksi audensi yang dilakukan para orang tua wali murid SDN 01 Setren terjadi setelah mencuatnya kabar ihwal adanya pemindahan tugas salah satu guru Teladan secara diam-diam yang dilakukan oleh pihak Sekolah.

 

Reporter:Alisugiono

 

BOJONEGORO, – Upaya untuk mencegah dan mengantisipasi Judi Online (Judol) dikalangan prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim, SE., MM., kembali melakukan Inspeksi Mendadak atau Sidak terhadap handphone secara acak dan menyeluruh di Makodim setempat, Senin (22/7/2024).

 

Dalam Sidak tersebut, handphone milik para Danramil jajaran Kodim 0813 Bojonegoro juga tak luput dari pengecekan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada prajurit maupun PNS yang terlibat dalam segala aktifitas Judol yang tidak hanya merusak moral tetapi juga melanggar hukum dan peraturan militer.

 

Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim, SE., MM., mengatakan bahwa tindakan preventif ini diambil tidak hanya untuk kepentingan individual, akan tetapi juga untuk menjaga nama baik Satuan atau Institusi TNI. “Kami akan terus melakukan pengawasan, dan tindakan tegas bagi siapa saja anggota yang terbukti melanggar,” ujarnya.

 

Judi online, menurut Dandim, merupakan ancaman serius yang bisa merusak integritas dan moral bagi prajurit. Sehingga, langkah tegas seperti pengecekan ponsel milik anggota jajaranya akan terus dilaksanakan secara berkala. Hal tersebut bukan untuk menghukum, akan tetapi lebih kepada upaya pembinaan personel. “Harapanya, setiap prajurit, PNS maupun keluarganya menjauhi hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga dan Satuan,” kata Letkol Czi Arief Rochman Hakim, SE., MM.

 

Ditambahkan oleh Dandim bahwa pihaknya tidak akan ragu untuk memberikan sanksi bagi para prajurit maupun PNS jajaran Kodim 0813 Bojonegoro yang terbukti terlibat dalam judi online. “Ini adalah tanggung jawab kami, untuk memastikan setiap anggota Kodim 0813 Bojonegoro bersih dari segala kegiatan yang melanggar hukum berikut sanksi tegasnya akan diberikan sebagai bentuk pembelajaran dan peringatan,” pungkas Letkol Czi Arief Rochman Hakim, SE., MM.

 

/Red