Bojonegoro – Batara.news||
Paska dihantam isu tak sedap tentang mahalnya biaya pendidikan, kini Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Bojonegoro, Jawa Timur, ambil sikap tegas dengan membebaskan uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Uang Gedung bagi pelajar yang memiliki surat keterangan tidak mampu dari pemerintah Desa setempat.
Langkah obyektif tersebut buntut dari banyaknya orang tua wali murid yang menggerutu ihwal adanya iuran bertajuk kesepakatan dan sukarela yang dihimpun melalui Komite SMK N 3 Bojonegoro.
“Sebenarnya kami sudah membebaskan biaya apapun bagi siswa yang memiliki surat keterangan tidak mampu dari Desa. Hanya saja mungkin hal itu belum tersosialisasikan dengan baik. Sehingga hal ini saya tegaskan kembali.” ucap Cipto, Kepala Sekolah SMK N 3 Bojonegoro. Sabtu, 15 Juni 2024.
Lantaran SMK N 3 Bojonegoro merupakan sarana pendidikan yang banyak menelurkan siswa dan siswi berprestasi, lebih lanjut Cipto menjelaskan, tidak menutup kemungkinan ketika ada kegiatan ekstra kurikuler yang sifatnya untuk menunjang prestasi anak didik pihak Komite sekolah akan melakukan musyawarah bersama orang tua wali murid.
“Jika ada kegiatan edukasi untuk menunjang prestasi siswa tidak menutup kemungkinan pihak komite akan melakukan musyawarah bersama orang tua wali murid.” imbuhnya,
Sementara itu, jelang penerimaan siswa baru Pihak SMK N 3 Bojonegoro juga akan mengedepankan asas sosial ekonomi masyarakat dalam menentukan kebutuhan anak didik yang tidak dapat dicover oleh pemerintah.
“Yang pasti kedepan kami akan mengedepankan musyawarah dalam hal anggaran. Sikap fleksibel dalam memberikan keterangan logis saat musyawarah akan kami utamakan, supaya tidak ada lagi orang tua wali murid yang merasa keberatan atas keputusan yang sudah disepakati.” Jlentrehnya,
Tak hanya itu, Cipto juga menegaskan dalam menjalankan tugas sebagai orang nomer satu di SMK N 3 Bojonegoro akan bepegang teguh dengan norma aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah.
“Bahkan dari beberapa guru membuat kegiatan patungan untuk uang saku siswa yatim dan tidak mampu, serta ada program orang tua asuh, setiap satu guru menopang keperluan 2 siswa, serta sebulan sekali dari dharma wanita sekolahan, keliling ke rumah siswa yang dalam tanggungan pihak sekolah, bentuk evaluasi perkembangan kondisi dan ekonomi keluarga siswa .” tandasnya.
(Al)
