BATARA.NEWS

Bojonegoro,-Batara.news Pemdes Purworejo Kecamatan padangan Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Ujian tes tulis perangkat Desa formasi Kasun Wonogiri, yang diselenggarakan di Madrasah Aliah (MA) Miftahul Huda,terjadi dilematik, usai dilaksanakan dan pengumuman nilai hasil peserta telah resmi di sahkan.jum’at(24/03/2023).

Pasalnya Panitia penjaringan Perades yang bekerja sama dengan pihak ketiga UNIRA telah selesai menjalankan tugas sesuai Perda dan tata tertib yang berlaku, dengan mengumumkan nilai hasil ujian tes tulis pada tgl 13 Maret 2023 lalu secara sah.

Selang dua jam Pengumuman nilai peserta telah ditandatangani bersama oleh semua pihak, dari panitia dan peserta serta saksi-saksi, bahkan hasil rekap yang tertuang nilai tiap peserta,telah diketahui secara umum dan sudah menjadi konsumsi publik,

Tentu Hal ini sesuai aturan Tata tertib penjaringan telah selesai, dan panitia berhak mengajukan pemberkasan kepada Kepala Desa berdasarkan pengumuman tersebut.

Tetapi Setelah verifikasi dan koreksi di tetapkan dari hasil nilai para peserta telah di uraikan secara berurutan berdasarkan nilai tertinggi dengan rincian sebagai berikut :
1.Siti Nuryati dengan nilai 59
2.Sudarmono dengan nilai 28
3.M Ali muchtarom dengan nilai 54
4.Choirul afrizal afif dengan nilai 73

Semua berkas dokumen hasil nilai yang tertuang dalam berita acara, telah ditandatangani dari semua pihak,tenggang waktu dua jam kemudian, muncul dinamika konflik atas protesnya salah satu peserta, yang mempermasalahkan hasil rekap nilai, karena merasa di rugikan dengan di temukannya kejanggalan hasil penilaian dalam koreksi.

Lantas ia protes kepada panitia dalam hal ini sekdes yang masuk dalam kepanitiaan lalu di koordinasikan ke pihak kades,tentang protes M. ali muhtarom,

selanjutnya kades menghubungi sekdes kembali dan menyampaikan ponselnya ke ketua panitia yaitu aji martono,yang juga merangkap kasipem,dalam percakapan tersebut kades mengatakan,”ungkap aji martono yang saat itu bersikeras tidak mau mengoreksi ulang karena sudah di tandatangani semua pihak dan di sahkan,namun karena ia merasa di bawah kewenangan kades bahwa kades mengatakan,” iki di buka rame gak di buka rame”red (jawa)via phone majas inilah yg membuat aji martono membuka soal tersebut,” ungkap aji yang tidak secara langsung di perintahkan kades.

Akan tetapi ia juga menawarkan kepada peserta apakah setuju jika di koreksi ulang.jadi di mana ada pihak pihak yang merasa di rugikan di antaranya. Choirul afrizal afif yang awalnya nilai tertinggi yang sudah di sahkan dan M Ali muhtarom yang protes karena merasa janggal.apakah kejanggalan karena soal dan tehnik presisi dalam pembuatan soal dan kunci jawaban yang berbeda dengan spasi kunci jawaban dan soal ataukah ada perbedaan soal dan kunci terkait tata letak spasi pembuat soal dalam hal ini pihak ketiga yang sangat memahami yaitu universitas madura.bila ada kejanggalan dalam pembuatan soal tersebut.dengan pergeseran spasi soal dan kunci jawaban di salah satu peserta.

Sementara dari data yang di telisik awak media yang jadi pertanyaan atas dasar apakah kades mengatakan,”iki di buka rame gak di buka yo rame,”yang bakal memantik persoalan sedangkan hasil sah sudah di umumkan ada indikasi apakah?
Apakah akan di gunakannya hak prerogatif kades untuk menentukan yang ia kehendaki?
Atau ada maksud yang pantas di tafsirkan masyarakat yang jadi isu isu miring?

Sedangkan M. Ali Muchtarom sebelumnya tercatat mendapat nilai 54, namun dalam dokumen berita acara, ia merasa tidak diikutsertakan dalam penandatanganan namun sudah ada kesepakatan untuk di wakilkan salah satu peserta dan panitia yang bertanda tangan,ia tetap saja protes karena dalam benaknya tidak maksimal atas nilai yang diperolehnya, ia meminta dan memprotes panitia untuk melakukan koreksi ulang. Upaya koreksi ulang dus jam kemudian dilaksanakan di sekertariat kantor Desa, dengan nilai hasil koreksi di dapatkan angka 89.

/ Ali

 

Tuban,-Batara.news Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban telah melakukan upaya pengembangan digitalisasi secara menyeluruh, dengan tujuan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat disentralisasi by digital.

 

Pasalnya kapasitas, volume, atau kuota dari sebuah jaringan internet yang dipakai untuk mengirim dan menerima data per detiknya di keluhkan sangat mahal dan lemot Karena itulah satuan bandwidth pengguna bps (bits per second)di pertanyakan.jumat(24/03/2023).

 

Beberapa langkah pendukung upaya tersebut juga telah dilakukan, diantaranya pembuatan website sebagai media pelayanan publik, manajemen informasi, penyajian profil, maupun mempublikasikan potensi suatu icon desa, sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai kebutuhan informasi.

 

Sebagai sarana penunjang website desa, pemerintah juga menyediakan dan menyelenggarakan jaringan internet desa, dengan target dapat memberikan kemudahan dalam segala bentuk layanan seperti distribusi surat, mempermudah pengelolaan arsip surat dan dokumen, serta layanan tandatangan elektronik.

 

Namun pelaksanaan program yang selanjutnya menjadi biaya belanja melalui APBDes tersebut dinilai belum maksimal, dan justru membuat pemerintah desa merasa terbebani karena harus mengeluarkan biaya bulanan untuk layanan koneksi internet yang mahal dan lemot.

 

Bahkan sebagian bentuk target program dalam pelaksanaanya terkesan menyisakan kekecewaan dari beberapa pengguna, baik itu para staf pegawai desa yang bekerja meggunakan internet maupun masyarakat yang dikatakan terfasilitasi internet (wifi) umum desa. Mereka mengeluhkan kualitas sambungan internet yang lemot (lelet).

 

“Kecepatannya lemot mas, kalah dengan wifi warkop, padahal biaya bulanan internet desa dianggarkan Rp 2 juta dari APBDesa. Sedangkan warkop biaya abunemennya lebih murah, rata-rata hanya Rp 400 ribu tetapi kuat digunakan streaming pelanggan seabrek di warung,” terang Prayit, salah satu BPD di wilayah Kecamatan Soko.

 

Selain itu, Prayit juga menyampaikan, bahwa keluhan leletnya kecepatan jaringan internet ini perlu penanganan serius, dan diharapkan dapat disosialisaikan secara keseluruhan, siapa penyedia kuota, kendalanya apa, solusinya bagaimana, karena biayanya terhitung sangat mahal.

 

Sementara itu, keluhan dari desa lain juga bermunculan, seperti yang diungkapkan oleh tehnisi amatir yang enggan di sebutkan namanya di wilayah Kecamatan Soko, Ia menceritakan sempat melakukan reset download searching internet dengan harapannya dapat menggunakan jaringan dengan kecepatan maksimal, namun selang beberapa hari petugas dari Kabupaten datang untuk melakukan setting ulang dan justru melambatkan kecepatan internet.

 

Disisi lain, menyinggung jumlah kuota yang diberikan oleh Pemkab kepada pemerintah desa, Ahmad Ridwan Kades Gunung anyar menyatakan,” bahwa pihaknya tidak tau karena semua sudah di setting petugas dari Kabupaten Tuban, namun tidak sesuai dengan biaya yang harus dibayarkan.

 

Terpisah,M.Bahrul Ulum Saat di konfirmasi via Whatsapp, Kades Mojoagung Kecamatan Soko ini menjelaskan, “Program internet desa sudah di tetapkan Pemkab, kuota bandwith dan sarana perlengkapannya kita tidak tau, ketika Dana Desa ada pencairan, kita langsung mengalokasikan pembayaran program tsersebut, rata-rata biaya Abunemen dalam satu bulan mencapai 2jt atau totanya 24jt untuk satu tahun anggaran, harapan kami tidak terlalu berlebihan, yang penting sinyalnya lancar tidak lemot”, papar Kades Mojoagung.

 

/Ali

 

Tuban,-Bataranews
Seorang oknum petugas KSP ABDI JAYA an HQ cara penagihan nya sudah melebihi batas kewajaran,dengan melakukan tindakan kurang menyenangkan dan tidak memberikan toleransi meskipun pembayaran tepat waktu peminjam, pihak peminjam yang ber inisial UAR warga jegulo kecamatan Soko di bikin tak nyaman dan di permalukan saat sholat jumat.

 

Kelakuan petugas KSP ABDI JAYA yang cara penagihan nya dengan mengirimkan caption stiker porno dan, tidak hanya dengan cara seperti itu yang di lakukan oleh oknum petugas KSP, terkadang sampai mau di cari meski keberadaan si peminjam lagi diluar yang jauh dari kampung halamannya membuat tidak nyamanan nasabah padahal selalu tepat waktu dalam pembayaran.

 

Tidak cukup hanya tindakan seperti itu , sempat oknum petugas KSP tersebut kirim stiker porno
dan menagih saat jam ibadah ungkap nasabah UAR jegulo ini. Jum’at(24/03/2023).

 

HQ saat di konfirmasi awak media mengungkapkan kalau pengiriman stiker tersebut,beralibi salah kirim ,”ungkapnya

Ibu yang ber inisial UAR selaku peminjam dana KSP merasa tidak nyaman dan di permalukan saat petugas KSP tersebut mengirimkan caption porno apalagi kalo situasi nya belum waktu setor ujarnya.

 

Dengan adanya kejadian tersebut awak media meminta agar pemerintah diskoperindag segera bertindak turun ke lapangan untuk mengurus oknum KSP tersebut sebagai mana mestinya menurut peraturan per koperasi an
Atas kejadian tersebut ada tindakan ketidak nyamanan membuat resah yang beralamat dusun Gumeng desa Banjar agung kecamatan Rengel kabupaten Tuban jawa timur.

 

Dari data yang di himpun awak media di duga KSP yang bersekertariat di dusun Gumeng desa banjar agung kecamatan Rengel belum kantongi ijin bahkan papan nama yang tidak terpasang di simpan dalam gudang, ketika awak media menanyakan kejelasanya tampak papan nama beralamat di jalan plumpang compreng no 71 Rt 03 Rw 03 desa Tanggungan kecamatan Plumpang,Tuban.

 

Camat Rengel eko saat di konfirmasi awak media terkait keberadaan KSP simpan pinjam ABDIJAYA yang ada di banjar agung di wilayah kecamatan Rengel mengatakan,”tidak ada tembusan dan pemberitahuan dan mengatakan terima kasih atas infonya akan kami selidiki,”Pungkasnya.

 

/Ali