BATARA.NEWS

Miris !!! 8 Milyar Lebih Uang Rakyat Habis Untuk Makan Dan Minum Dinas Pendidikan Bojonegoro

Berita Daerah, Pendidikan|oleh

Bojonegoro, Batara.news – Bojonegoro merupakan wilayah penghasil Minyak Gas Bumi yang bisa menciptakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) terbesar nomer dua se Provinsi Jawa Timur.

 

Bahkan di Tahun 2024 ini, APBD mencapai 8,7 Triliun rupiah sudah hampir purna pelaksanaannya. Pastinya, anggaran sebesar itu sudah mampu untuk menunjang program peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dibidang perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan pembangunan insfrastruktur.

 

Dari besaran anggaran diatas, ternyata ada uang rakyat sebasar 8 milyar rupiah lebih yang ludes hanya untuk acara makan dan minum Dinas Pendidikan Bojonegoro.

 

Hal tersebut terungkap berdasarkan laman input Rencana Umum Pengadaan dan Pembiayaan Dinas Pendidikan Bojonegoro yang terintegrasi dengan Kementerian Keuangan.

 

Dalam laman tersebut terhimpun dokumen item belanja Makan dan Minum untuk kegiatan rapat pada Dinas Pendidikan Bojonegoro sebesar 8 milyar lebih.

 

“Pada platform aplikasi didapati beberapa belanja makan dan minum, tercatat sejumlah 37 item belanja dari Kode Rencana Umum Pengadaan Nomor 46680064 sampai Kode 53384168, menyerap anggaran terakumulasi kurang lebih Rp 8.246.473.200 untuk satu tahun anggaran 2024.” terang Ahsin aktivis informasi Publik Bojonegoro. Rabu, 11 Desember 2024.

 

Masih dari laman yang sama, lanjutnya, berbeda halnya pada penyerapan di tahun anggaran 2023, Dinas Pendidikan hanya menginput pada aplikasi dengan beberapa item belanja Makan dan Minum sekitar 40 item dengan nilai akumulasi Rp 3.166.645.000.

 

“Parahnya, pada Kode Rencana Umum Pengadaan dan Pembiayaan pada Nomor 52807135, anggaran yang diajukan Dinas Pendidikan hanya senilai Rp 1200 Rupiah, tentunya sangat tidak rasional angka sekecil itu dapat dibelanjakan, semua terkesan hanya konspirasi menghabiskan anggaran saja untuk foya foya.” terangnya,

 

Bahkan menurutnya, belanja pada tahun anggaran 2023 dengan 2024 terdapat perbedaan yang sangat signifikan.

 

“Patut diindikasi adanya konspirasi pada keluarga internal dinas pendidikan.” pungkasnya.

Rabu(11/12/2024)

Sementara itu, seringkali dikabarkan dalam media Online, banyaknya lembaga pendidikan yang masih memerlukan biaya operasional tambahan dengan memungut dana swadaya dari wali murid, tentunya perlu menjadi perhatian pemerintah.

 

Dari itu, alokasi anggaran yang digelontorkan untuk dinas pendidikan, tentunya sudah mampu mencukupi kebutuhan dalam operasional lembaga pendidikan, namun secara azas manfaat dalam anggaran yang diserap pendidikan, terkesan mubazir jika hanya habis untuk biaya belanja makan dan minum rapat dinas.

 

Atas informasi diatas redaksi media ini masih berupaya untuk meminta penjelasan kepada Dinas Pendidikan Bojonegoro.

 

Bersambung…

 

/Al

 

 

 

 

Agenda Gugatan CV Lisa VS Lima Media Bakal Berlangsung Panas

Berita Daerah, Pendidikan|oleh

BOJONEGORO -Batara.news|| Sidang gugatan Perkara penulisan jurnalis sejumlah media tentang pemberitaan tambang galian oleh penggugat saudara Rofi’udin selaku empunya CV. Lillahi Samawati Wal Ardhi yang merasa dirugikan, melalui kuasa hukumnya dengan nomor 39/Pdt.G/2024/PN Bjn, hari ini Rabu tanggal 11 Desember 2024 resmi digelar di Ruang Sidang Kartika dengan agenda sidang melengkapi berkas legalitas standing secara administrasi.

 

 

Tampak usai pengecekan kehadiran para pihak oleh penunjukan Hakim Mediator, sidang kemudian di buka oleh Hakim Ketua Ida Zulfamazidah, didampingi oleh Hakim Anggota 1. Acmhad Fachurrozi dan Hakim Anggota 2. Ima Fatimah Djufri serta dua Panitera Pengganti yakni Panitera 1. Tri Wahyuni dan Panitera 2. Sarworini, S.H. dan kemudian dilajutkan dengan penyerahan kelengkapan Pemberkasan legal standing secara administrasi antara pihak Penggugat dan pihak ke 5 Tergugat yakni :

 

 

1. Media Online InfoKitanews.com

2. Media Online Penarealita.com

3. Media Online Kupaskriminal.com

4. Media Online mediahumaspolri.com

5. Media Online kabarreskrim.net

 

 

Terlihat masing-masing kuasa hukum kedua belah pihak saat dipanggil oleh ketua hakim bergantian menyerahkan sejumlah berkas legalitas masing-masing.

 

 

Dipenyampaiannya, A.Imam Santoso, S.H., M.H.,Kuasa Hukum terggugat 1. 2. 3. 4 dan 5, ketika dipanggil Ketua Hakim untuk menyerahkan legalitas berkas para tergugat, dirinya maju dan nyerahkan kelima berkas tersebut, dan diterima oleh Hakim Ketua Ida Zulfamazidah, namun Kuasa Hukum terggugat diberi penjelasan agar berkas yang belum lengkap kemudian bisa segera dilengkapi, karena salah satunya ada tanda tangan yang pakai scan dan harus asli.

 

 

Terkait hal kelengkapan legalitas, pihak Kuasa Hukum penggugat dikesempatannya, sempat menyampaikan dan menanyakan kepada Hakim Ketua, tentang legalitas hukum para tergugat terkait ijin PT media dan meminta pada Hakim Ketua agar seluruh berkasnya harus legal standing atau asli.

 

 

Dengan jawaban oleh Hakim Ketua, bahwa tadi sudah saya sampaikan pada Kuasa Hukum tergugat agar yang belum lengkap segera dilengkapi, dan dijawab siap akan melengkapi.

 

 

Ditempat yang sama, Kuasa Hukum tergugat kepada sejumlah awak media menyampaikan bahwa Agenda sidang hari ini melengkapi berkas Legal Standing dari para pihak. Untuk pihak penggugat menyerahkan Copy dari legalitas CV sedangkan untuk Para Tergugat juga menyerahkan berkas Kuasa dan lainya kemudian Hakim memutuskan untuk menerima legal standing kedua belah pihak. Kata Kuasa Hukum tergugat.

 

 

 

Berlanjut kemudian tadi Hakim juga menyatakan agar prosedur selanjutnya dilaksanakan yakni sesuai perma nomor 1 tahun 2016 dengan agenda mediasi. Ungkapnya. (*/Al)

 

 

Jelang Peringatan Hari Juang TNI Angkatan Darat, Kodim Bojonegoro Ziarah dan Tabur Bunga ke TMP Kusuma Bangsa

Berita Daerah|oleh

BOJONEGORO, Batara.news – Dalam rangka memperingati Hari Juang TNI Angkatan Darat ke- 79 tahun 2024, Komando Distrik Militer (Kodim) 0813 Bojonegoro, pada hari ini Kamis (12/12/2024) pagi, menggelar Upacara Ziarah dan Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusuma Bangsa Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

 

Upacara ziarah dan tabur bunga yang mengusung tema ‘TNI Angkatan Darat Berjuang Bersama Rakyat’ tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staf (Kasdim) Mayor Inf Bambang Riyanto, yang bertindak selaku Inspektur Upacara (Irup). Sedangkan yang bertindak sebagai Perwira Upacara, adalah Pasi Pers Kodim 0813 Bojonegoro Kapten Cku Parjan.

 

Kegiatan upacara ziarah dan tabur bunga tersebut diikuti oleh para Perwira, Bintara dan Tamtama, serta anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS) jajaran Kodim 0813 Bojonegoro dan Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXVIII Dim 0813 Koorcabrem 082 PD V Brawijaya.

 

Upacara diawali dengan Penghormatan kepada arwah para pahlawan, kemudian Mengheningkan Cipta untuk mendoakan para arwah pahlawan, serta dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga kehormatan di Tugu TMP, dan tabur bunga ke makam pahlawan. Kegiatan tersebut, diikuti oleh seluruh peserta upacara.

 

Kegiatan ini dilakukan sebagai manifestasi rasa hormat, dan wujud penghargaan kepada para pendahulu yang dengan segenap jiwa serta raganya rela berkorban demi mempertahankan dan menjaga tegaknya NKRI. Nilai-nilai tersebut, dapat menjadi inspirasi dan bahan perenungan bagi para generasi penerus agar senantiasa selalu mengabdi kepada bangsa dan negara.

 

Ditemui usai pelaksanaan kegiatan, Kasdim 0813 Bojonegoro Mayor Inf Bambang Riyanto, menyampaikan, kegiatan diselenggarakan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita yang sudah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga, kita semua ini sebagai generasi penerus bangsa sudah sewajarnya memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya.

 

“Terutama bagi generasi muda kedepan ini, agar mewarisi nilai-nilai perjuangan 1945. Sehingga, kita tidak boleh melupakan sejarah karena kita hidup dengan sejarah,” ujarnya.

 

Berdirinya Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini, menurut Kasdim 0813 Bojonegoro, tidak lepas dari perjuangan dan pengorbanan para pendahulu, para pejuang yang sudah rela mengorbankan harta jiwa dan raganya untuk kemerdekaan NKRI.

 

Maka kita sebagai TNI, sebagai benteng terakhir bangsa ini harus betul-betul membangkitkan dan mewarisi kembali semangat-semangat perjuangan 1945. Melalui momentum ini, Kasdim juga berharap kepada generasi penerus bangsa, untuk menjaga nilai patriotik serta meneruskan cita-cita perjuangan para pahlawan dan sekaligus menjadi warisan leluhur kepada anak-anak cucu bangsa Indonesia.

 

”Kegiatan ziarah dan tabur bunga ini diharapkan dapat membangkitkan semangat kebangsaan, menumbuhkembangkan nilai-nilai kepahlawanan serta meningkatkan kecintaan kepada tanah air kita dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, (NKRI),” pungkas Mayor Inf Bambang Riyanto.

 

/Al

Kodim 0718/Pati Gandeng Disdukcapil Gelar Baksos Pembuatan Akte Kelahiran Gratis

Berita Daerah|oleh

PATI, Batara.news || – Masih dalam rangka memperingati Hari Juang ke-79 TNI AD tahun 2024, Kodim 0718/Pati menggelar kegiatan bakti sosial (Baksos) pembuatan akte kelahiran dengan menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pati. Rabu, (11/12/2024).

 

Kegiatan baksos tersebut bertujuan membantu masyarakat yang belum memiliki akte kelahiran agar lebih mudah dalam pengurusan serta pembuatan akte.

 

Untuk menjaring animo masyarakat di seluruh wilayah kabupaten Pati, Kodim 0718/Pati mengerahkan para Babinsa yang tersebar di seluruh wilayah untuk melaksanakan sosialisasi serta berkoordinasi dengan Pemdes serta pihak terkait dan juga langsung kepada masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut.

 

Dandim 0718/Pati Letkol Inf Jon Young Saragi, S.Sos., M.I.P menyampaikan bahwa kegiatan baksos pembuatan akte kelahiran ini baru dilaksanakan pada tahun ini. “Pelayanan seperti ini baru kami laksanakan pertama kalinya. Sebelumnya belum pernah dilaksanakan,” kata Dandim.

 

Dandim berharap, baksos yang dilaksanakan Kodim Pati dapat membantu meringankan masyarakat. “Kami pangkas birokrasi pengurusan dan pembuatan akte kelahiran, agar prosesnya lebih simpel. Teman-teman dari Disdukcapil stanby di Kodim dan langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Daftar, proses, langsung jadi dan gratis,” terang Dandim.

 

“Namun tentunya prosedur dan juga persyaratan yang dibutuhkan harus dipenuhi oleh masyarakat,” tandas Dandim.

 

Salah satu warga desa Jetak Wedarijaksa Selamet Budi Pradana yang saat itu mengikuti pembuatan akte kelahiran untuk anaknya yang sudah berusia 2 tahun menyampaikan apresiasi serta terimakasih kepada Kodim Pati. “Terimakasih kami ucapkan kepada Kodim Pati, karena dibantu dalam pembuatan akte untuk anak saya. Hari ini begitu daftar, proses dan langsung jadi,” ungkapnya.

 

Dalam kegiatan baksos tersebut, sebanyak kurang lebih 500 orang warga masyarakat mendaftar. Dalam pelayanan yang dibuka selama 2 hari hingga hari Kamis 12 Desember 2024, Diharapkan seluruhnya dapat terlayani semuanya.

 

/Red

20 HektarTanah Pertanian Desa karangsari Di kelola Orang Tidak Jelas Pemdes Tidak Mengetahui

Berita Daerah|oleh

Pati, Batara.news || Lahan Pertanian Desa Karangsari sepertinya masih tak mendapatkan ujung pangkal penyelesaian antara pihak PT RSA dengan Gapoktan Desa Karangsari lagi-lagi timbulkan problem baru meski problem lama tidak pernah terselesaikan, patut diduga cara kerja pihak PT RSA dan Gapoktan selalu memicu pertikaian warga masyarakat Desa Karangsari.

 

Dalam Pantauan awak media dilapangan 11/12/2024 di kejutkan dengan pengakuan pekerja lapangan yang mengatasnamakan dari PT CMP dengan kegiatannya dilapan membuat batasan tanah seluas kurang lebihnya 20 hektar untuk di kelola, nampak ada keanehan dan kejanggalan dalam proses kinerja mereka, tanpa adanya bukti kepemilikan hal kelola semerta-merta langsung membuat batasan lahan yang telah di akui kelola mereka,

 

Pelaksana kerja yang mengaku dari pihak PT. CMP tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya pihaknya sudah di bulan Agustus 2024 kemarin untuk ditugaskan mengelola namun dilapangan masih ada tanaman warga dan menunggu habis masa panen dulu,

 

Saat di singgung siapa pengelola pihak saat ini yang berwenang mengelola menurutnya bukan PT akan tetapi perorangan, saat di tanya siap nama pemilik pelaksana kerja dilapangan tidak berani menyebutkan namanya,

 

“Saya tidak berani menyebutkan namanya kalau masalah legalitas bisa tanya sama Pak Rekowarno sebagai Notarisnya” Tegasnya.

 

Disisi lain Kepala Desa karangsari tidak pernah mengetahui adanya kegiatan tersebut saat di konfirmasi awak media, termasuk rencana adanya kabar permohonan ijin sumur Bur yang akan di pakai oleh pihak pengelola tersebut,

 

“Sampai saat ini saya tidak pernah tahu adanya kegiatan tersebut, dan tidak pernah melalui saya termasuk ijin untuk pembuatan sumur Bur belum ada sampai ke saya” Tegas kepala desa karangsari.

 

Kesimpulannya jika di urai secara runtut perkara sengit Gapoktan dan pihak PT RSA selalu bentrok dengan Pemuda Peduli Karangsari, PT RSA terkesan berkali-kali memainkan trik seolah PT. RSA yang saat ini saham telah di ambil sepenuhnya boleh PT Tjandi Tinggal Wedari namun kenyataanya PT RSA masih terlihat bermain di belakang layar,

 

dalam kenyataannya Andi Nurul Huda Direktur PT. RSA adalah kunci utama dari semua kekisruhan di Desa karangsari, namun hingga saat ini ia masih selalau memakai orang-orang Gapoktan dan masih menyewakan lahan bahkan yang terbaru ada pelimpahan kerjasama dengan PT baru tersebut.

 

 

/red

31 Tahun Pengabdian, Reuni Alumni Ikatan Bintara Polri 1993/1994 Polres Bojonegoro

Berita Daerah, Politik & Hukum|oleh

BOJONEGORO   – Alumni Ikatan Bintara Polri 1993/1994 Polres Bojonegoro menggelar Reuni dan Syukuran 31 tahun pengabdian di Kepolisian Republik Indonesia. Reuni Akbar ini dihadiri oleh seluruh anggota ASP Bintara Polri, pada minggu 8/12/ 2024, di rumah IPTU Zakaria , di Desa Prayungan Sumberjo, Bojonegoro.

 

Reuni Akbar 31 tahun pengabdian, mengusung tema “Menjadikan kebersamaan sebagai semangat melayani dan bertindak untuk melindungi menuju Polisi yang modern  di era Digitalisasi”.

 

Dalam sambutannya IPTU Zakaria mengajak seluruh anggota agar selalu menjaga kekompakan.

 

“Melalui reuni tiga dekade ini, mari kita tingkatkan persaudaraan dan silaturahmi, kita dukung program Kapolri serta menjaga marwah atau citra Polri dengan dasar Satya Haprabu,” ujar IPTU Zakaria.

 

Sementara itu, Anggota ASP Polda Jawa Timur IPTU Zakaria berharap seluruh anggota agar tetap semangat dalam melaksanakan tugas dan menjaga nama baik angkatan.

 

Pada kesempatan yang sama, anggota alumni Bintara itu, menjelaskan bahwa perhelatan Kegiatan ini untuk memupuk kebersamaan dan kekompakan sesama alumni yang sudah terpisahkan karena tugas dengan lokasi tugas yang berbeda, karena para anggota banyak yang sudah tersebar di beberapa Polres – Polres di wilayah Jatim bahkan di Polda.

 

“Akan tetapi, kebersamaan terasa begitu familiar di telinga kita, khususnya bagi mereka yang tergabung di alumni itu. Mengapa rasa kebersamaan begitu penting dalam sebuah organisasi Polri, ikatan, group atau komunitas? Sebab kata “Kebersamaan” memiliki makna sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan/persaudaraan, lebih dari sekedar bekerja sama atau hubungan profesional biasa. Walau terkadang secara individu ada yang mengabaikan tapi kami selalu kompak,” tukas IPTU Zakaria saat diwawancarai.

 

Lebih lanjut Rondonuwu menjelaskan bahwa Kebersamaan memiliki empat unsur yang harus diciptakan dan dijaga oleh setiap individu yang tergabung didalamnya untuk semakin mempereratkan Kebersamaan itu sendiri, yaitu :

 

• SATU VISI/SATU TUJUAN

 

• TIDAK MEMIKIRKAN DIRI SENDIRI ATAU EGOIS

 

• MEMILIKI KERENDAHAN HATI

 

• RELA BERKORBAN UNTUK TEMAN

 

“Sehingga, kami anggota  tetap menggelorakan semangat untuk melayani dan bertindak untuk Melindungi,” tegas Zakaria.

Kegiatan ini berlangsung dengan penuh keakraban, kebersamaan dan suasana penuh kekeluargaan. Tak ketinggalan pula sesi foto bersama seluruh alumni.

 

(Red)

Kodim Bojonegoro Siap Dukung Program Makan Sehat Bergizi bagi Anak Sekolah

Berita Daerah|oleh

BOJONEGORO, – Sebagai wujud komitmen dalam mendukung program pemenuhan gizi nasional, Kodim 0813 Bojonegoro menggelar kegiatan penandatanganan surat perjanjian kerjasama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Taman Rajekwesi Bojonegoro dengan pihak penerima sasaran makan sehat bergizi bagi anak sekolah diwilayah Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur.

 

Kegiatan yang berlangsung pada hari ini Jum’at (6/12/2024), di Gedung Ahmad Yani Markas Kodim 0813 Bojonegoro tersebut dihadiri Kasdim 0813 Bojonegoro Mayor Inf Bambang Riyanto, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Bojonegoro, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Kepala Kantor Kemenag Bojonegoro, Ketua DPC Persatuan Ahli Gizi Bojonegoro, serta Kepala Sekolah/Lembaga penerima sasaran makan sehat bergizi, Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), para Danramil dan Perwira Staf jajaran Kodim 0813 Bojonegoro.

 

Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim, SE., MM., dalam sambutanya yang dibacakan oleh Kasdim menyampaikan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi serta mendukung penuh kegiatan program makan siang sehat dan bergizi bagi anak sekolah yang dicanangkan oleh pemerintah.

 

“Karena hal ini sangat penting dalam mendukung tumbuh kembang anak-anak, serta meningkatkan daya tahan tubuh dalam mendukung proses belajar mereka di sekolah maupun dirumah. Sehingga, mereka bisa lebih fokus dan produktif kedepannya,” ujarnya.

 

Kesehatan, masih menurut Dandim dalam sambutannya, adalah fondasi utama bagi kemajuan bangsa. Tentunya dengan memastikan bahwa generasi muda kita mendapatkan gizi yang cukup dan layak. Diharapkan, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan berbagai pihak yang terlibat dalam program ini merupakan langkah konkret untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu anak-anak yang sehat dan cerdas.

 

Diakhir sambutanya Dandim 0813 Bojonegoro berharap, melalui penandatanganan perjanjian kerjasama ini akan memberikan dampak positif bagi seluruh anak-anak sekolah kedepanya. Pihaknya juga mengajak semua pihak untuk saling bergotong-royong, agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik, didukung dengan asupan gizi yang optimal.

 

“Terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkontribusi, serta membantu terlaksananya program makan bergizi bagi anak sekolah. Semoga kerjasama ini dapat memberi manfaat besar bagi generasi-generasi penerus bangsa kita,” tutur Letkol Czi Arief Rochman Hakim, SE., MM.

 

Sementara itu, Ketua DPC Persatuan Ahli Gizi (PERSAGI) Kabupaten Bojonegoro, Erni Ernawati, menyatakan bahwa pihaknya juga mendukung program yang sangat memberikan kontribusi untuk perbaikan kualitas bagi generasi muda kedepanya. Disampaikan juga bahwasanya kegiatan tersebut tidak serta merta tanpa adanya pertimbangan. Menurutnya, program makan sehat dan bergizi merupakan suatu komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemenuhan gizi khususnya bagi anak-anak sekolah.

 

“Karena makan sehat dan bergizi ini merupakan energi utama bagi otak anak-anak, agar memiliki daya kosentrasi lebih tinggi dari pada anak-anak yang dibebaskan makan dimanapun dia berada. Anak-anak yang memiliki daya konsentrasi lebih tinggi, tentunya sangat berpengaruh bagi akademiknya,” ucapnya.

Pemantau Keuangan Negara (PKN) Laporkan Tiga Komisioner Komisi Informasi Jakarta ke Komnas HAM atas Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Berita Daerah, Nasional|oleh

akarta, 5 Desember 2024 – Pemantau Keuangan Negara (PKN) secara resmi melaporkan tiga komisioner Komisi Informasi Jakarta ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Laporan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PKN, Patar Sihotang, SH, MH, dalam konferensi pers yang digelar di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta, pada Kamis (5/12) pukul 11.20 WIB.

 

Menurut Patar, laporan ini berawal dari permohonan informasi terkait dokumen perjalanan dinas dan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa kepada 25 kepala dinas badan publik di jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Permohonan tersebut bertujuan mendukung misi PKN dalam memberantas korupsi. Namun, pihak dinas tidak memberikan informasi yang diminta, sehingga PKN mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Jakarta.

 

Pada 9 Oktober 2024, majelis Komisi Informasi yang terdiri dari Agus Wijayanto Nugroho (Ketua), Harry Ara Hutabarat, dan Luqman Hakim Arifin (anggota), memutuskan untuk menolak seluruh permohonan penyelesaian sengketa informasi untuk 25 register perkara.

 

Dugaan Pelanggaran Undang-Undang

Patar menegaskan bahwa penolakan ini melanggar beberapa ketentuan hukum, termasuk:

 

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi.

 

 

2. Pasal 28F UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi.

 

 

3. UU No. 9 Tahun 1999 tentang HAM, yang menyatakan bahwa setiap individu berhak memperoleh informasi untuk pengembangan diri dan lingkungan sosial.

 

 

 

Dugaan Balas Dendam dan Ketidakprofesionalan Majelis

Patar menduga bahwa penolakan terhadap 25 register perkara tersebut merupakan bentuk balas dendam atas laporan kode etik yang sebelumnya diajukan PKN terhadap anggota Komisi Informasi DKI Jakarta. Selain itu, PKN juga sempat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Komisi Informasi DKI, menuntut dilaksanakannya sidang kode etik.

 

Dalam persidangan 25 perkara tersebut, Patar menyoroti sikap arogan dari para komisioner serta dugaan ketidakpatuhan mereka terhadap tata acara persidangan yang diatur oleh PERKI 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

 

Harapan kepada Komnas HAM

Patar berharap agar Komnas HAM segera memproses laporan ini sesuai dengan UU No. 9 Tahun 1999 tentang HAM. Ia juga meminta agar para komisioner Komisi Informasi lebih profesional, menjaga integritas, dan berkomitmen terhadap prinsip keterbukaan informasi.

 

“Sebagai lembaga yang lahir dari perjuangan reformasi, Komisi Informasi seharusnya menjadi pelopor transparansi demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” tegas Patar.

 

Laporan resmi beserta bukti pelanggaran telah disampaikan ke Komnas HAM untuk ditindaklanjuti. Patar menutup konferensi pers dengan menegaskan komitmen PKN dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

 

*/Red

 

 

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati Sampaikan Data Statistik Dan Sederet Pencapaiannya Tahun 2020-2024

Berita Daerah, Politik & Hukum|oleh

Pati, Batara.news || Desember 2024 – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati merilis data statistik terkait pelayanan keimigrasian selama periode 2020-2024. Statistik tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dalam penerbitan paspor dan realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), mencerminkan komitmen Kantor Imigrasi Pati dalam menghadirkan layanan berkualitas kepada masyarakat.

 

Statistik Penerbitan Paspor 2020-2024

 

1. Paspor 24 Halaman untuk Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)

 

2022: 559 paspor

 

2023: 397 paspor

 

2024: 1.188 paspor (hingga November)

 

 

Menurut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati, Ahmad Zaini, lonjakan signifikan pada tahun 2024 dipengaruhi oleh pembukaan program kerja magang ke luar negeri, termasuk Jepang dan Korea Selatan, dengan Malaysia sebagai negara tujuan utama.

 

2. Paspor Reguler (48 Halaman)

 

2022: 38.953 paspor

 

2023: 51.093 paspor

 

2024: 33.360 paspor

 

 

Penurunan penerbitan paspor reguler pada 2024 disebabkan oleh peralihan menuju paspor elektronik (e-paspor). Data menunjukkan penerbitan e-paspor meningkat dari 705 pada 2023 menjadi 8.685 pada 2024.

 

Profil Pemohon Paspor

 

Sebanyak 80% pemohon paspor berasal dari masyarakat yang akan melaksanakan ibadah umrah. Sementara itu, kebutuhan untuk wisata umum dan perjalanan bisnis relatif lebih kecil.

 

Kunjungan Orang Asing

Kunjungan warga negara asing ke wilayah kerja Kantor Imigrasi Pati juga menunjukkan fluktuasi:

 

2022: 332 kunjungan

 

2023: 400 kunjungan

 

2024: 312 kunjungan (hingga November)

 

 

Sebagian besar kunjungan terkait pariwisata di destinasi seperti Karimunjawa, sementara lainnya berhubungan dengan investasi di wilayah.

 

Pengawasan dan Penindakan

 

Pada 2024, Kantor Imigrasi Pati melakukan deportasi terhadap 6 warga negara asing (WNA) dari China, India, dan Malaysia atas pelanggaran keimigrasian. Selain itu, 70 permohonan paspor ditunda karena indikasi pelanggaran prosedur terkait keberangkatan pekerja migran.

 

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

 

Hingga November 2024, PNBP Kantor Imigrasi Pati mencapai Rp 22 miliar, melebihi target awal sebesar Rp 10,5 miliar. Peningkatan ini didukung oleh optimalisasi layanan paspor elektronik dan inovasi pelayanan lainnya.

 

> “Pendapatan ini digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana, seperti ruang tunggu yang lebih nyaman dan fasilitas layanan yang lebih modern,” ungkap Ahmad Zaini.

 

 

 

Inovasi Layanan pada 2025

 

Kantor Imigrasi Pati berencana meluncurkan layanan pengiriman paspor melalui kurir pada 2025. Inovasi ini ditujukan untuk mempermudah masyarakat di wilayah kerja yang luas, seperti Blora, Rembang, Kudus, Grobogan, dan Demak.

 

> “Langkah ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dan meningkatkan kepuasan terhadap layanan kami,” tambah Ahmad Zaini.

 

 

 

Komitmen Terhadap Pelayanan Berstandar Internasional

 

Dengan data dan pencapaian yang diraih, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati terus berkomitmen memberikan pelayanan yang lebih responsif dan inovatif, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan standar internasional.

 

 

/red

 

Kantor Imigrasi Pati Sosialisasikan Era Baru Paspor Elektronik

Berita Daerah, Politik & Hukum|oleh

Pati, Batara.news || Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati menggelar sosialisasi pelayanan keimigrasian kepada masyarakat 5/12/2924, khususnya Warga Negara Indonesia (WNI). Acara yang berlangsung di aula Kantor Imigrasi Pati ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk biro perjalanan umrah, perusahaan wisata, dan agen travel.

 

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan kebijakan baru terkait penggunaan paspor elektronik (e-paspor) yang akan berlaku penuh mulai Februari 2025. Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Joko Surono, mengapresiasi langkah responsif Kantor Imigrasi Pati dalam menyampaikan informasi kebijakan terbaru kepada masyarakat.

 

> “Saya beri apresiasi untuk Imigrasi Pati yang responsif. Apa pun masukan dari masyarakat langsung direspons, baik dalam hal pelayanan, sarana prasarana, maupun kebijakan yang diterapkan,” ujar Joko Surono.

 

 

 

Transisi Menuju Era Paspor Elektronik

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati, Ahmad Zaini, menegaskan bahwa tujuan utama sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat dan prosedur e-paspor.

 

> “Mulai 1 Februari 2025, seluruh pelayanan paspor akan menggunakan e-paspor, meskipun paspor non-elektronik yang sudah diterbitkan tetap berlaku. Kami ingin masyarakat memahami peralihan ini demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan mereka,” jelas Ahmad Zaini.

 

 

 

E-paspor dilengkapi dengan chip yang menyimpan data pemohon secara aman, menjadikannya lebih sulit dipalsukan dibandingkan paspor non-elektronik. Ahmad Zaini juga memastikan bahwa informasi tentang persyaratan, proses, dan tarif pembuatan e-paspor akan disampaikan secara transparan kepada masyarakat.

 

Pelayanan Keimigrasian yang Lebih Responsif

Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya Kantor Imigrasi Pati untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Ahmad Zaini menyebutkan bahwa media sosial dan platform digital lainnya juga dimanfaatkan untuk menjawab pertanyaan masyarakat terkait e-paspor.

 

Dengan kebijakan baru ini, Kantor Imigrasi Pati berkomitmen memberikan pelayanan keimigrasian yang lebih cepat, aman, dan sesuai dengan standar internasional. Sosialisasi ini diharapkan dapat mempermudah proses transisi dan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat.

 

Tentang Paspor Elektronik

E-paspor merupakan dokumen perjalanan dengan fitur keamanan tinggi, seperti chip yang sulit dipalsukan. Transisi ke e-paspor menjadi langkah strategis untuk meningkatkan integritas data pemohon sekaligus memudahkan perjalanan internasional.

 

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati melalui kanal resmi atau mengunjungi media sosial kantor imigrasi tersebut.

 

/red

 

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.