BATARA.NEWS

Semarang, Batara.News- Kegagalan penyelenggaraan lomba tari Trophy Gubernur Jateng di Taman Indonesia Kaya (TIK) Semarang pada 20 Desember 2024 lalu terus jadi pembahasan.

Event tersebut diinisiasi oleh Semarang Economy Creative (SEC) yang berkolaborasi dengan Apmikimmdo dalam rangkaian Festival SEC.

Lukman Muhadjir selaku kuasa hukum mengatakan bahwa Ketua SEC sekaligus ketua panitia adalah korban fitnah.

“Yang terjadi saat ini klien kami Bu Mei Sulistyoningsih (Ketua SEC) jadi korban karena dibully, namanya dicemarkan, kredibilitasnya menurun, dan bahkan SEC yang dipimpinnya hancur nama baiknya serta membuat anggota di dalamnya bingung,” bebernya.

Lukman mengatakan pihaknya akan melakukan upaya hukum agar membuat pelaku pencemaran nama baik dan laporan palsu tersebut menjadi jera.

“Mereka tidak boleh sembarangan main sosmed yang merugikan warga negara, dalam hal ini adalah klien kami. Ini sudah diatur dalam UU ITE,” tuturnya.

Maka kemudian, Lukman sebagai pihak yang merasa dirugikan akan melakukan upaya-upaya hukum.

“Kami akan melapor ke Polda Jateng baik di Krimum ataupun di Siber jika nantinya ditemukan adanya dugaan tindak pidana sebagaimana dalam ketentuan Pidana Umum maupun Pidana Khusus yang ada kaitannya dengan UU ITE,” tandasnya.

“Klien kami adalah korban pencemaran nama baik dan laporan palsu,” tegasnya.

*/mul

BOJONEGORO – Pj Bupati Bojonegoro hadiri Press Realese Akhir Tahun 2024 di Mapolres Bojonegoro, Selasa (31/12/2024). Dalam kesempatan tersebut Adriyanto menyampaikan ucapan terimakasih atas sinergitas dan dukungan Polres Bojonegoro dalam menjaga stabilitas di masyarakat, baik di sektor politik, sosial dan ekonomi.

Acara yang di selenggarakan di Gedung AP 1 Rawi Polres Bojonegoro, dihadiri oleh jajaran Forkopimda, tokoh Organisasi Kemasyarakatan, serta media partner.

Pj Bupati Bojonegoro menyampaikan, bahwa upaya pemerintah dalam menjaga ketertiban membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Hal tersebut sebagai salah satu langkah dalam meningkatkan perekonomian daerah khususnya masyarakat.

“PAD Bojonegoro tahun 2025 mengalami kenaikan, harapannya ini menjadi pendorong perekonomian masyarakat melalui program pembangunan dan penurunan angka kemiskinan serta pengangguran,” kata Adriyanto.

Berbagai capaian Polres Bojonegoro sepanjang tahun 2024 memperoleh prestasi dan penghargaan baik tingkat daerah maupun nasional.

Kapolres Bojonegoro, AKBP Mario Prahatinto menjelaskan, 9 Program Prioritas Polres Bojonegoro mengacu pada program Prioritas Polri dan Polda. Ia menyampaikan, kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Bojonegoro cukup kondusif. Hal tersebut didukung oleh semua stakeholder serta sinergitas dengan Forkopimda yang terjalin baik.

“Kami mengupayakan pencegahan tindak kejahatan di masyarakat, beberapa upaya kita jalankan salah satunya Program Birunya Bojonegoro untuk menjaga keamanan di Bojonegoro. Kami juga mengucapkan terimakasih atas sinergitas dari Forkopimda, seluruh stakeholder yang membersamai polres,” ucapnya.

Pihaknya juga menyadari, bahwa masih jauh dari kesempurnaan, atas nama Kapolres Bojonegoro dan seluruh keluarga besar Polres Bojonegoro, dari lubuk hati yang paling dalam, dirinya mohon maaf apabila masih terdapat pelaksanaan tugas Polri yang masih belum memenuhi harapan masyarakat.

“Kami mohon doa, dukungan dan pengawasan dari seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro atas komitmen kami untuk melayani terus melayani masyarakat,” pungkas Kapolres Bojonegoro menutup sambutannya. (*/Al)

Bojonegoro, || Sidang perdana penjabat antar waktu (PAW) anggota DPRD Bojonegoro dari politisi fraksi partai Gerindra yang baru di Lantik periode 2024- 2029 berlangsung di Pengadilan Negeri PN kelas 1B Bojonegoro jalan Hayam Wuruk no. 131 Karang pacar Bojonegoro jawatimur.

Sidang perkara No.42/pdt.sus-parpol/2024/PN Bjn, di mulai lebih awal dari yang di jadwalkan pukul 10 00 Wib di Ruang Sidang Kartika. Selasa(31/12/2024).

Agenda sidang pemeriksaan legalitas yang di pimpin hakim Majelis Hakim ketua ibu ida Zulfamazidah, S.H., M.H. hakim anggota ima fatimah Djufri, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H

Hadir dalam persidangan perdana, pihak ke satu selaku penggugat M Hafiz Saputra di dampingi Pendamping hukum Nursamsi S.H M.H.

Di dalam sidang Perdana tergugat selaku prinsipal tidak hadir yakni, Majelis Kehormatan Pimpinan pusat(MKP) Partai Gerakan Indonesia Raya dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang(DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Bojonegoro di wakili kuasa hukumnya Moh Ihwan S.H dan Jul Raehan SH M.H

Materi sidang perkara pemberhentian Politisi Partai Gerindra, M Hafiz Saputra, dari kursi DPRD Bojonegoro tersebut akhirnya membuka babak baru kemelut para elit politik di Kota bertajuk Bumi Angkling Darma.

Dalam sidang

Pemberhentian anggota DPRD Fraksi Gerindra M Hafiz Saputra tersebut pihaknya merasa keberatan atas pemberhentian dirinya sebagai anggota partai Gerindra dan keberatan atas PAW yang di ajukan oleh DPC padahal pihaknya sangat mengidolakan dan mendukung presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih

Bahkan ia masih ingin aktif dan berkiprah di partai Gerindra,di sisi lain atas pemberhentian tersebut pihaknya juga tidak tahu salahnya di mana? dan pihaknya juga tidak pernah di panggil dan di sidang dewan kehormatan meskipun sebagai anggota dewan yang baru merasa di berhentikan secara sepihak.

Tergugat melalui kuasa hukum

Jhol Raehan

Saat di wawancara menyampaikan.proses yang pernah di lakukan sidang gugatan di jakarta bahwa

Alasan pemecatannya penggugat karena tidak mengikuti arahan pada saat kaderisasi pemilihan caleg dan tidak mengikuti pemasangan apk dan mungkin ada kecurangan kecurangan katanya.ucap jhol

Pasalnya, tindakan pemecatannya tidak mengikuti arahan pada saat kaderisasi pemilihan caleg dan tidak mengikuti pemasangan APK (alat peraga kampanyenya) dan mungkin ada kecurangan katanya.

“Surat keputusan Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra Nomer 97/003/Kpts/MKP.GERINDRA/2024 Tanggal 19 Juli 2924, surat Majelis kehormatan DPP Partai Gerakan Indonesia Raya surat Nomor 19-953/AMVIGERNORWE tanggal 10 Oktober 2024 tentang rekomendasi Pergantian Antar waktu anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro fraksi Partai Gerindra atas nama M. Hafiz Saputra, keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 16/0596/Kpts/DPP-GERINDRA Tanggal 14 Oktober 2024 tentang pemberhentian sebagai anggota Partai Gerindra, Surat DPP Partai Gerindra No.10/0418/A/DPP-GERINDRA/2024 tentang PAW anggota DPRD Kab Bojonegoro atas nama M.Hafidz Saputra dan surat permohonan pergantian antar waktu nomer 3/30/2/85/B/DPC-GERINDRA/2024, Tertanggal 09 Desember 2026 yang diajukan oleh tergugat II, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum” Jlentrehnya.

*/Al

Bojonegoro,-Batara.news||Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir sampah(TPA) Di Desa Megale Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Jawatimur mangkrak dua tahun di sinyalir Mark up anggaran rugikan kerugian negara.

Pasalnya anggaran pengelolaan di tahun 2022 pada item pembangunan bak sampah hingga saat ini tak di fungsikan.

Suraji Kepala Desa Megale saat di konfirmasi di ruang kerjanya perihal bangunan tersebut menjelaskan, pembangunan TPA yang menyerap anggaran 80 juta, sebelumnya direncanakan meliputi pemasangan atap bak sampah, namun adanya kendala lain, tidak dapat di laksanakan sampai tuntas, lantaran hal tersebut anggaran yang sudah di plot untuk TPA, di alihkan untuk belanja pembangunan jembatan.senin(30/12/2024)

“Jalan menuju lokasi TPA melewati sungai, kesulitan untuk langsir material, akhirnya di alihkan untuk membuat jembatan dahulu, pengalihan anggaran belanja yang semula untuk TPA berubah digunakan membangun jembatan, semua sudah di sepakati elemen Pemdes, baik dari perangkat desa dan BPD” jelas Suraji.

Secara detail, anggaran 80 juta di gunakan untuk membiayai pengerjaan TPA dan Jembatan.

“Intinya Kesulitan langsir material, diperlukan pembangunan jembatan dahulu, anggarannya digunakan untuk dua paket pekerjaan tersebut” tambahnya.

Sementara itu terpisah, A (inisial) salah satu dari elemen masyarakat setempat, saat di konfirmasi melalui sambungan Whatsapp menanggapi hal tersebut, ia menampik atas penjelasan Kades, pasalnya dalam belanja APBDes 2022 terdapat beberapa item belanja, pekerjaan pembangunan TPA ada Rekening sendiri, juga pembangunan jembatan ada rekening nya sendiri.

“Itu tidak benar mas, Jembatan ada anggaranya sendiri, kalau tidak salah sekitar 122 juta, sepertinya sengaja untuk tidak menyelesaikan TPA” ungkapnya.

Ia menambahkan Karena keterbatasan anggaran tahun itu membuat bak sampah dan rencana tahun berikutnya kontainer dan motor operasional tapi dalam perjalanannya baknya tidak di selesaikan dan kontainernya pun tidak di agendakan sampai saat ini kita sebagai bpd sudah mengingatkan dan mengajak membuat Perdes tentang lingkungan dan kades tidak merespon sama sekali,”pungkasnya.

*/al

BOJONEGORO, –

maraknya penipuan terhadap masyarakat dan pelaku usaha katering yang mengatasnamakan pejabat dilingkungan Kodim 0813 Bojonegoro dengan modus bukti transfer fiktif, recruitment relawan/karyawan Badan Gizi Nasional (BGN) dan supplier bahan kebutuhan pokok.

Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim, SE., MM., memberikan respeck reaksi tanggap cepat dengan maraknya modus penipuan bukti tranfer fiktif tersebut.

Menurut Komandan Distrik militer 0813,

apabila belum pernah bertransaksi,apalagi mengenal atau bertatap muka sebelumnya dengan pejabat dilingkungan Kodim 0813 Bojonegoro, dapat dipastikan bahwa komunikasi tersebut adalah bentuk penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

“Kami menghimbau kepada masyarakat, atau pelaku usaha agar dapat berhati-hati dan waspada terhadap modus penipuan pesanan fiktif yang mencatut nama pejabat instansi Kodim 0813 Bojonegoro, serta tidak menanggapi pesanan tersebut. Jika diperlukan, segera lapor ke Polisi,” ujar Letkol Czi Arief Rochman Hakim, SE., MM., Senin (30/12/2024).

Disampaikan juga oleh Dandim 0813 Bojonegoro, bahwa program makan sehat dan bergizi merupakan inisiatif dari pemerintah yang dirancang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini, bukan untuk dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pihaknya berkomitmen mendukung penuh terhadap program yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat tersebut.

“Tolong kedepannya agar masyarakat lebih waspada, dan tidak mudah percaya terhadap praktik penipuan yang mengatasnamakan pejabat Kodim 0813 Bojonegoro. Apapun itu, program pemerintah selalu melalui prosedur resmi, jika ada penawaran yang mencurigakan, silahkan konfirmasi langsung ke Kodim, dan jangan pernah memberikan sesuatu dalam bentuk Apapun. ,” pungkas Dandim asli Bojonegoro ini.

*/Al

BOJONEGORO – Dalam perencanaan pembangunan Nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.

Sesuai dengan pasal 88 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Untuk mewujudkan hak tersebut, Pemerintah telah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Kebijakan Upah Minimum Kabupaten (UMK) merupakan salah satu instrumen pendukung yang mempengaruhi peningkatan produktivitas dalam mewujudkan penghidupan yang layak bagi para pekerja/buruh di daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, mengumumkan sekaligus mensosialisasikan besaran UMK Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 yang telah ditetapakan oleh keputusan Pj Gubernur Jawa Timur bertempat di Aula Adelia Cafe.

“Adapun besaran kenaikan UMK Provinsi Jatim khusus di Bojonegoro tahun 2025 yaitu sebesar 6,5 %, dimana pada tahun sebelumnya tahun 2024 sebesar Rp. 2.371.600,” terang Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonegoro Wely Fitrama saat memberikan laporan, Senin (30/12/2024).

Menurut Wely, di tahun 2024 ini untuk tahun 2025 ada dua yang semestinya ditetapkan, yaitu Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK). Namun Kabupaten Bojonegoro tidak mengusulkan UMSK dikarenakan masih mencari format yang pas dan baku, karena UMSK ini diterapkan kepada pekerja yang memang memiliki resiko yang tinggi dalam pekerjaannya.

“UMK ini diperuntukkan bagi pekerja/buruh yang masa kerjanya kurang dari satu tahun, sementara yang lebih dari satu tahun ada struktur dan skala upah, sehingga pekerja/buruh yang masa kerjanya lebih dari satu tahun, perusahaan wajib membuat struktur dan skala upah,” jelasnya.

Kemudian lanjut Wely, terkait UMK ini hanya diberlakukan kepada perusahaan dengan skala usaha menengah dan besar. Sedangkan bagi perusahaan dengan skala usahanya masuk mikro/menengah, ketentuan pengupahan minimum 50 % dari konsumsi rata-rata masyarakat di tingkat Provinsi Jatim dengan nilai upah paling sedikit 25 % diatas garis kemiskinan Provinsi Jatim.

“Tadi sudah kami hitung bagi usaha skala mikro/kecil itu nanti upah minimalnya Rp 670.000,” jelas Wely.

Pada kesempatan yang sama, Penjabat Sekda Kabupaten Bojonegoro Djoko Lukito menyampaikan, UMK itu merupakan instrumen kebijakan yang sangat strategis dalam memastikan keseimbangan antara kebutuhan hidup layak bagi para pekerja dan keberlangsungan usaha bagi para pelaku usaha.

Penetapan UMK tidak hanya sekedar angka yang ditetapkan setiap tahun, namun hasil dari proses yang panjang dengan melibatkan berbagai pihak termasuk Pemerintah, Dewan Pengupahan, Serikat Pekerja, dan Asosiasi Pengusaha.

“Dimana untuk Kabupaten Bojonegoro di tahun 2025, UMK ditetapkan sebesar Rp 2.525.132,-, dan sudah merupakan kesepakatan bersama, dan harapan kami kepada Bpk/Ibu pengusaha kiranya bisa memenuhi, namun kalau tidak bisa memenuhi tentu ada beberapa syarat yang harus ditempuh sebagaimana peraturan/perundangan yang berlaku. UMK ini bukan hanya juklak hukum yang harus ditaati, juga merupakan tanggung jawab moral untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan berkeadilan,” ungkap Djoko Lukito.

Turut hadir Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah Bojonegoro dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jatim Endang Ramis, Pengusaha, Pekerja/Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta Insan Media.

(*/red)

Bojonegoro, -Batara.news|| Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Kabupaten Bojonegoro gerak cepat setelah mendapatkan laporan dari warga Desa Megale, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro,

terkait adanya kejadian tanah longsor diarea Bendungan atau Cek Dam. Sabtu, 28 Desember 2024.

Awalnya, warga menyampaikan informasi tersebut kepada awak media, media ini dengan mengirim pesan Whatsapp berupa vidio kejadian longsor dibawah Cek Dam yang sedang dibangun atas upaya swadaya masyarakat.

Kemudian secepatnya informasi tersebut dilaporkan oleh awak media ini kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan caption “Bondo cupet ati karep ya ALLAH semoga BPBD segera turun tangan”.

Setelah informasi bencana itu disampaikan, tak butuh waktu lama pihak BPBD melalui kepala pelaksana badan Penanggulangan bencana Laila nor Aeny SE mm , langsung mendistribusikan bantuan untuk penanganan longsor.

Adapun bantuan yang diberikan ialah ;

1. Sesek : 20 Lembar

2. Terpal : 5 lembar

3. Karung zak : 100 lembar

dan langsung diterima oleh Perangkat Desa Megale.

Kepala Desa Megale, Suraji,melalui sekdes Diah ayu puji Astuti dan kasipem didampingi anggota BPD, Abdullah, sekaligus sebagai ketua pelaksana pembangunan swadaya Cek Dam tersebut mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan oleh BPBD Bojonegoro.

(Al)