BATARA.NEWS

Semarang, Batara.news – Yayak Gundul, tokoh masyarakat asal Pati, resmi melaporkan Supriyanto alias Bothok bersama sejumlah rekannya ke Polda Jawa Tengah atas dugaan tindak pidana provokasi. Laporan tersebut didampingi langsung oleh kuasa hukumnya, Fathurrahman, S.Ag, SH, MH, dari LBH Djuang Pati, pada Senin (15/9/2025).

 

Yayak Gundul menjelaskan, laporan ini berawal dari aktivitas donasi yang dilakukan kelompok terlapor dan dinilai mencurigakan serta berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.

 

“Sudah berkali-kali kita mengingatkan bahwa donasi yang mereka lakukan itu mencurigakan. Saat diminta berhenti, justru menantang agar dilaporkan. Maka hari ini kita buktikan dengan langkah hukum,” ungkap Yayak seusai membuat laporan.

 

Ia menegaskan, dirinya sebenarnya tidak menginginkan permasalahan ini berlanjut ke ranah hukum. Namun, lantaran adanya sikap menantang dan kesan kebal hukum dari terlapor, ia merasa perlu mengambil tindakan tegas.

 

Sementara itu, kuasa hukumnya, Fathurrahman, menuturkan bahwa laporan tersebut diajukan terhadap Supriyanto, Teguh, Mulyati, dan Kristiyono dengan dugaan provokasi yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

 

“Kami dari tim kuasa hukum LBH Djuang Pati melaporkan dugaan tindak pidana provokasi yang telah dilakukan pihak terlapor. Tindakan mereka berpotensi menimbulkan suasana tidak kondusif di Kabupaten Pati,” jelas Fathurrahman.

 

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, langkah hukum ini merupakan bentuk kepatuhan warga negara terhadap aturan yang berlaku.

 

Meski demikian, Yayak Gundul tetap membuka ruang perdamaian. Ia berharap, jika ada itikad baik dari pihak terlapor, penyelesaian bisa dilakukan secara kekeluargaan.

 

“Kalau memang Bothok CS ada inisiatif untuk berdamai, mari kita bicarakan secara baik-baik. Menjaga kondusifitas Pati lebih utama daripada saling melaporkan,” pungkasnya.

 

/Al

Bojonegoro, Batara.news || 14 September 2025 Anggota Komisi IV DPR RI Eko Wahyudi hadir dalam perayaan HUT ke-49 Koperasi Karyawan Redrying Bojonegoro (KAREB) dan menyoroti dampak kenaikan cukai Sigaret Kretek Tangan (SKT) terhadap petani tembakau dan industri rokok di daerah.

 

Dalam kesempatan itu, Eko Wahyudi menyampaikan apresiasi atas kebersamaan yang terjalin di tubuh koperasi dan menekankan pentingnya sinergi antar-elemen dalam menjaga keberlangsungan sektor pertembakauan.

 

Terkait rencana penyesuaian tarif cukai, Eko Wahyudi menilai kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan ulang karena dapat berdampak langsung pada petani tembakau dan industri rokok di daerah. “Kondisi daya beli masyarakat saat ini sedang menurun. Ini tentu berpengaruh terhadap industri,” ujarnya.

 

Eko Wahyudi juga menyoroti maraknya peredaran rokok ilegal yang tidak bercukai dan menekankan pentingnya penegakan aturan untuk mengatasi masalah ini. “Aturannya sudah ada, tinggal bagaimana penegakannya dijalankan secara serius,” tegasnya.

 

Dengan demikian, Eko Wahyudi menyerukan agar semua pihak, baik pemerintah, petani, maupun industri, bekerja sama untuk mencari jalan terbaik dalam menjaga keberlangsungan sektor pertembakauan di tengah tantangan ekonomi yang ada.

 

/Red

Surakarta, Batara.news -Lanud Smo. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Adi Soemarmo Kolonel Pnb Henri Ahmad Badawi,S.M., M.Han menutup Kejuaraan Internasional Paralayang Panglima TNI dan Telomoyo Cup IX 2025 di Gelora H Agus Salim Rowoboni Banyubiru Kabupaten Semarang. Selasa (9/9/2025).

 

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, S.E., M.Si dalam sambutannya yang di bacakan oleh Komandan Lanud Adi Soemarmo menyampaikan, penyelenggaraan kejuaraan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 TNI Tahun 2025, sebagai wujud nyata komitmen TNI dalam mendukung kemajuan olahraga nasional. Melalui kejuaraan ini, kita telah menyaksikan semangat juang yang tinggi, kerja sama tim yang solid, serta sportivitas luar biasa. Ini merupakan nilai-nilai dan karakter dasar seorang prajurit TNI yang harus selalu kita pupuk.

 

Lebih lanjut disampaikan bahwa, Kejuaraan ini juga menunjukkan bahwa TNI turut berperan aktif dalam pembinaan olahraga, baik melalui pembinaan internal maupun melalui dukungan terhadap event-event kompetitif yang sehat dan membangun.

 

Perlu di ketahui bersama bahwa kejuaraan ini di ikuti sebanyak 66 peserta dari 18 propinsi dan 3 orang peserta dari luar negeri antara lain dari Malaysia, Iran dan Swiss dengan mempertandingkan kategori lintas alam meliputi, perorangan overall, perorangan putri, perorangan U 26, beregu, sport class dan kategori ketepatan mendarat meliputi, TNI Polri, senior putra, senior putri, junior putra, junior putri, beregu mix atau senior dan junior.

 

(Pen Lanud Smo).

Bojonegoro, Batara.news – Kunjungan anggota DPRD Bojonegoro ke Jalan Pemuda, tepatnya di perbatasan Desa Ngrowo dan Desa Mojokampung pada Jumat, (12/9/2025), berlangsung memanas.

 

Peninjauan yang dipimpin Sukur Priyanto itu dilakukan untuk menindaklanjuti persoalan ganti rugi lahan warga terdampak pelebaran jalan.

 

Rombongan DPRD tiba sekitar pukul 09.30 WIB bersama sejumlah pihak terkait, di antaranya Sujono, Amin Tohari, Hendrik Alviano, Eko Prabowo, perwakilan BPN Anang, perwakilan Cipta Karya Zamrony, perwakilan Bina Marga Muhlisin, serta Lurah Ngrowo beserta perangkat, Camat Ngrowo dan staf, hingga 12 orang warga terdampak.

 

Di awal kegiatan, Sukur Priyanto meminta Lurah Ngrowo menunjukkan buku induk jalan. Namun, buku induk tersebut sudah dalam kondisi rusak.

 

 

Selanjutnya, perwakilan BPN, Anang Wahyudi meminta warga memperlihatkan bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat, bukan petok C maupun D. Di lokasi ditemukan sertifikat baru yang diterbitkan pada tahun 2008, setelah jalan dibangun dan batas tanah sudah bergeser. Kondisi itu memicu perdebatan, sehingga peninjauan bergeser sekitar 20 meter ke arah pemilik sertifikat lama. Di titik ini dilakukan pengukuran ulang dengan meteran.

 

Ketegangan memuncak saat Anang Wahyudi, perwakilan BPN, menyampaikan ganti rugi hanya berdasarkan sertifikat. Salah satu warga mempertanyakan ketidakadilan karena di jalur jalan yang sama ada bagian yang mendapat ganti rugi dan ada yang tidak.

 

“Aneh, satu jalur di jalan yang sama, kenapa sebelah barat dapat, sedangkan timurnya tidak? Padahal jalannya jelas,” sahut Sukur Priyanto di tengah peninjauan.

 

Situasi makin memanas ketika data yang dibawa BPN dinilai berubah-ubah hingga tiga kali. Anang menyebut dokumen yang dipegang warga dan DPRD tidak sah karena tidak ditandatangani pejabat BPN. Namun, data yang dibawa Anang sendiri ternyata juga tanpa tanda tangan.

 

Hal itu membuat anggota DPRD bereaksi keras. Amin Tohari menegaskan, “Data ini kita peroleh dari BPN pada rapat sebelumnya. Kalau Anda mengatakan hal tersebut, berarti Anda melecehkan DPRD.” tegas Amin Tohari.

 

Nada tinggi juga disampaikan Sujono. “Kalau ini bukan data asli, data resmi, kamu mau saya apakan? Kalau yang ini tidak kamu akui karena tidak ada tanda tangan, lalu yang kamu bawa itu tidak ada tanda tangan tapi kamu anggap sah, mari kita buktikan ini data sah atau tidak. Dengan syarat, kamu siap kami apakan kalau data ini sah,” ucapnya.

 

Setelah ketegangan di lapangan, rombongan melanjutkan kegiatan ke Kantor Kecamatan Kota. Suasana menjadi lebih kondusif. Dalam kesempatan itu, Sukur Priyanto kembali mempertanyakan konsistensi anggaran.

 

“Kenapa dianggarkan tetapi tidak disalurkan? Ini menjadi pertanyaan besar, ada apa?” kata Sukur.

 

Anang mengatakan bahwa data yang ia keluarkan berdasarkan pengajuan dari Dinas Bina Marga. Sementara itu, pihak Bina Marga menjelaskan bahwa jalan di lokasi memang kecil, tetapi saluran air di kanan-kirinya lebar karena masih berupa saluran terbuka.

 

Sukur pun menegaskan, “Bina Marga punya data awal atau tidak? Kalau punya data awal, permasalahan ini sebenarnya clear.”

 

Di sisi lain, warga menyampaikan kekecewaan. Mereka mengaku sudah pernah dikumpulkan oleh Cipta Karya dan Bina Marga bahkan diminta membuka rekening. Namun, karena hasil BPN menyatakan nol penggunaan lahan warga, mereka tidak menerima ganti rugi.

 

Di kantor kecamatan, Sujono menyampaikan permohonan maaf kepada perwakilan BPN.

 

“Ya mohon maaf Pak Anang kalau tadi kita menggunakan kata dengan nada tinggi, karena kita terpancing dengan perkataan Anda. Untunglah yang datang tadi para wanita. Kalau pria yang datang, pasti masalahnya tambah repot,” ujar Sujono yang disambut anggukan kepala Anang Wahyudi.

 

Sampai saat berita ini di terbitkan para pihak belum selesai membuat berita acara dari hasil kegiatan itu.

 

/Al

Bojonegoro,-Batara.news||

Ratusan karyawan Koperasi Kareb mempersembahkan kejutan ulang tahun yang luar biasa untuk Direktur Utama, Dr. H. Sriyadi Purnomo, yang ke-49. Senin, 8 September 2025, menjadi hari yang sangat spesial bagi beliau.

 

Kejutan ini tidak hanya terjadi di kantor pusat, tetapi juga di tiga pabrik Koperasi Kareb lainnya. Dengan persiapan yang rahasia dan penuh cinta, momen ini menjadi bukti nyata betapa kuatnya ikatan antara pimpinan dan karyawan.

 

“Pak Sriyadi sama sekali tidak tahu soal acara ini. Semua karyawan kompak menyiapkannya sebagai tanda cinta dan penghargaan kami kepada beliau,” kata Mia, salah satu karyawan yang penuh semangat.

 

Sriyadi Purnomo disambut dengan sorak-sorai dan tepuk tangan, menunjukkan betapa hangat dan harmonisnya hubungan antara pimpinan dan karyawan. “Pak Yadi tidak pernah menciptakan jarak antara atasan dan bawahan. Beliau merangkul semua pihak, itulah mengapa karyawan begitu mencintainya,” ungkap Widarko, sekertaris direksi

 

Dalam momen ini, Dr.H Sriyadi mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas kebersamaan dalam mewujudkan visi Koperasi Kareb. “Kebersamaan dalam mewujudkan MPS Sang Juara,” ucapnya.

 

Ia juga menitipkan pesan kepada karyawan dan karyawati di Kareb maupun di MPS untuk tetap menjaga sportivitas, kualitas, dan semangat dalam bekerja untuk membantu ekonomi keluarga.

 

,”Tetap jaga sportivitas, jaga kualitas dan semangat dalam bekerja untuk membantu ekonomi keluarga,” tandas direktur Kareb Sriyadi. Ucapan selamat pun datang silih berganti dalam perayaan ulang tahun Pak Sriyadi.

 

(Mas Al)

​​JAKARTA – Pemantau Keuangan Negara (PKN), sebuah organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi, telah mencatatkan prestasi gemilang dengan menerima tujuh piagam penghargaan dari berbagai lembaga negara. Demikian di sampaikan patar sihotang ketua umum pkn pada saat bertemu dengan para awak media di kantor pkn pusat jl caman raya no 7 jatibening bekasi dini hari rabu tanggal 10 09 2025 ..

 

Patar menjelaskan Penghargaan ini menjadi simbol pengakuan atas dedikasi dan kerja keras PKN dalam membantu aparat penegak hukum membongkar kasus-kasus korupsi di seluruh Indonesia.

 

​Piagam penghargaan yang diterima PKN berasal dari institusi penegak hukum, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Republik Indonesia (Kejari), serta pemerintah daerah.

 

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap laporan dugaan tindak pidana korupsi yang diajukan PKN, yang kemudian berhasil diproses hingga para pelakunya divonis bersalah.

 

​Prestasi ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi.

 

Kedua regulasi ini memberikan hak kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk melalui laporan dugaan korupsi.

 

​Ketujuh piagam penghargaan ini mencerminkan keberhasilan PKN dalam mengungkap berbagai kasus korupsi. Beberapa kasus yang berhasil diungkap berdasarkan laporan PKN antara lain:

​Dinas Pendidikan DKI JakartaKasus korupsi senilai Rp1,4 miliar yang berujung pada piagam penghargaan dari Kapolres Jakarta Utara.

​Dinas Kelautan dan Perikanan Pemkab Waropen, Papua: Kasus dengan kerugian negara sebesar Rp789 juta, dilaporkan dan mendapatkan piagam dari Kapolres Waropen.

​Pemkab Tuban, Jawa Timur, Kasus korupsi senilai Rp500 juta yang diapresiasi oleh Kapolres Tuban.

​Pemkab Bangkalan, Madura: Penghargaan dari Bupati Bangkalan atas peran PKN dalam pencegahan korupsi dan penertiban administrasi.

​Dana Desa di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat: Laporan PKN yang mendapatkan piagam dari Kapolres setempat.

​Pengadaan Motor Pemadam Kebakaran DKI Jakarta: Kasus senilai Rp5 miliar yang diungkap PKN dan mendapat piagam penghargaan dari Kejaksaan Agung.

 

​Dana Desa/Kampung di Kabupaten Supiori, Papua: Laporan dugaan korupsi yang mendapatkan piagam dari Kapolres Supiori.

​Komitmen dan Harapan ke Depan​ Ketua Umum PKN, Patar Sihotang, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa penghargaan ini adalah buah dari kerja keras tim yang solid.

“Ini adalah bukti bahwa PKN serius dalam menjalankan tugasnya sesuai doktrin ‘Cari, Temukan, Laporkan’,” ujarnya.

 

​Patar menjelaskan, seluruh kinerja PKN selalu terukur, terkonsep, dan memiliki target yang jelas, yaitu membawa pelaku korupsi ke meja hijau.

“Kami bekerja di atas rel konstitusi. Kami tidak hanya melaporkan, tetapi juga memastikan laporan kami diproses sampai tuntas,” tambahnya.

 

​Penghargaan ini, menurut Patar, sejalan dengan Pasal 13 PP No. 43 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa masyarakat yang berjasa dalam membantu pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi berhak mendapatkan penghargaan.

 

​“Penghargaan ini memotivasi kami untuk terus bergerak. Kami saat ini masih memiliki 10 laporan dugaan korupsi yang sedang dalam tahap penyidikan di berbagai Polda dan Kejaksaan Tinggi,” kata Patar.

 

Patar juga berharap, dalam waktu dekat, akan ada piagam penghargaan lain yang dapat kami raih sebagai bentuk pengakuan atas peran kami dalam membela negara melalui pemberantasan korupsi.

 

/Al