BATARA.NEWS

KOTABARU, BATARA.NEWS – Ada yang janggal dalam proses pembangunan area landing paralayang dan gantole di Desa Sarangtiung Pal 09, Rt 09, Kecamatan Pulaulaut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Kejanggalan itu muncul setelah pihak pemenang tender penyedia barang dan jasa dari PT. Domas, berbeda keterangan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga Kabupaten Kotabaru, ihwal proges pembangunan tersebut.

Disampaikan Khairul Sani alias Ihai, penanggungjawab pekerjaan yang ditugaskan PT. Domas di lapangan mengungkapkan, proges pembangunan baru mencapai 75% dan pihaknya telah mendapatkan tambahan waktu 10 hari kerja sejak tanggal 19 Desember 2022 kemarin.

“Akhir pekerjaan itu tanggal 19 Desember, habis itu kita mengajukan perpanjang waktu 10 hari, dan ada denda pastinya. Sampai waktu 10 hari itu berapa selesainya itu yang dibayar.” terangnya,

Namun anehnya, penanggung jawab dan pengguna anggaran ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut justru menyampaikan statement yang jauh berbeda. Pasalnya, menurut Pelaksana Tugas (PLT) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) melalui Kepala Bidang Destinasi Wisata, Ronal, mengatakan, proges pembangunan area landing paralayang dan gantole yang menelan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 sebanyak Rp 5.481.754.557,67., itu sudah mencapai 85%, dan ditargetkan akan selesai diakhir tahun 2022.

“Pekerjaan itu berakhir pada 19 Desember, terus ada penambahan waktu, sejak dimulai pembangunan pada tanggal 21 Oktober. Saat ini proges pembangunan itu sekitar 85 %, karena terakhir laporan kemarin sudah 80%.” Ucapnya, selasa, 20 Desember 2022.

Lantaran berdasarkan laporan pengawasan sudah mencapai 80%, ia mengaku optimis bahwa proges pembangunan landing paralayang dan gantole itu akan selesai diakhir bulan Desember ini.

“Optimis aja sih, kalaupun ada hal buruk sampai tanggal 30.” katanya,

Lebih lanjut, menurut pejabat publik yang berdinas di Kantor Disparpora Kabupaten Kotabaru memaparkan, bahan material pembangunan fasilitas kepariwisataan itu sudah sesuai dengan kwalifikasi dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh pihak konsultan pengawasan.

“Kalau dari RAB (red- Rancana Anggaran Belanja) dari konsultan pengawasan sudah sesuai. Batuan jenis base course nanti baru dikasih tanah.” ucapnya,

Lantaran dalam proses pembanguan fasilitas publik itu menuai komplain dari masyarakat sekitar terkait dengan debu yang disebabkan oleh aktivitas kendaraan pengangkut matrial tambang, Ronal, menegaskan akan melakukan teguran kepada pihak kontraktor.

“Nanti kita tegur pelaksananya,” tandasnya,

Nah, dari sini pengakuan mereka mulai berbeda. Karena, ketika disinggung apakah perpanjangan waktu yang berikan kepada pihak rekanan (kontrakator) disertai dengan sangsi dalam bentuk denda atau pinalti ? Ronal mengaku, tidak mengenakan hal tersebut lantaran belum melebih batas waktu 50 hari kerja dari yang ditentukan.

Padahal pihak rekanan sebelumnya ketika diwawancarai sejumlah awak media mengakui, kalau sejak tanggal perpanjangan waktu ditentukan sudah mulai terhitung untuk melakukan pembayaran denda atau pinalti.

“Kalau denda belum, kecuali kalau sudah melebihi 50 hari itu baru. Kemarin itukan juga ada urgensifikasinya, seperi pasang surut air laut dan cuaca.” pungkas Ronal.

Sementara berdasarkan keterangan dari sumber akademisi yang enggan disebutkan namanya menuturkan, ada banyak kejanggalan terkait progres pembangunan landing paralayang dan gantole tersebut. Hal itu dapat dilihat dan dipahami secara teknis manajemen administrasi.

“Progres pembangunan itu terkesan dipakasakan. Kerena kalau dicermati sejak dimulainya perencanaan hingga proses penentuan pemenang lelang, jelas ada kejanggalan yang terlihat. Bahkan kalau mau didalami secara detail, saya pastikan ada permainan disektor teknis manajemen administrasi.” tegasnya,

Bersambung.

/Ari

Rembang, Batara.News|| Pemerintah tak henti- hentinya memberikan perhatian kepada petani. Setelah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada para buruh tani tembakau, kini ribuan petani mendapat subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Subsidi BBM berupa voucher itu diberikan kepada 1000 petani atau kelompok tani yang tersebar di 14 kecamatan. Kelompok tani yang mendapat voucher itu adalah mereka yang mempunyai Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dengan daya di bawah 8,5 pk.

Sub Koordinator Sarana Pertanian PSP.
Mochamad Setiarta menuturkan nominal voucher BBM tersebut sebesar Rp.200 ribu.
Voucher itu bisa digunakan untuk membeli BBM jenis solar ataupun pertalite di SPBU yang telah bekerjasama.

“Voucher dapat digunakan untuk melakukan pembelian BBM jenis solar ataupun pertalite sesuai dengan kebutuhan alsintan. Voucher sudah tersalurkan semua hari ini, ” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian Agus Iwan Haswanto mengatakan kebijakan penyaluran voucher BBM ini untuk membantu petani dalam mengoperasikan Alsintan. Momennya juga dinilai tepat, selain adanya pengurangan subsidi BBM dan mencegah terjadinya inflasi, saat ini petani juga memasuki Masa Tanam  pertama atau MT 1.

“Momentnya ini pas, petani kita sedang mengolah  lahan MT 1,  pemerintah  membantu subsidi bbm traktor, ” pungkasnya.
(Sumber Pemkab Rembang).

Moel/Syfdn

KOTABARU,BATARA.NEWS – Berkat amanah dalam mengemban tugas sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, anggota korps Bayangkara yang terlahir dari keluarga petani asal Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan ini akhirnya jabat Kapolsek di kampung halamannya.

Kisah inspiratif yang diangkat berdasarkan cerita fakta dari salah satu anggota Polres Kotabaru ini mungkin dapat dijadikan refrensi positif bagi para generasi dalam menggapai mimpi dan cita-cita.

Terbukti, berkat kejujuran dalam mengemban amanah, pria bernama asli Sidiq Martujet, yang lahir di Desa Pamukan Indah, Kecamatan Pamukan Utara, atau salah satu Desa terpencil eks transmigrasi di Kotabaru 34 tahun silam itu, karirnya terbilang moncer dijajaran Kepolisian.

“Pada bulan Juli 2022 saya diberi amanah menjabat sebagai Kapolsek Hampang, Polres Kotabaru hingga sekarang. Ini kabupaten tanah kelahiran, dan saya sangat bersyukur bisa bertugas di kampung halaman,” ucap Sidiq, Senin,19 Desember 2022, sore.

Bahkan di tahun 2018 lalu, dirinya mengaku, pernah mendapatkan Reward langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian, lantaran aksinya kala membantu bocah dari keluarga kurang mampu yang memakai sepatu tak layak alias bolong untuk pergi ke sekolah viral di media sosial.

“Karena aksi itu mendapatkan respon positif dari publik, oleh pak Kapolri Tito Karnavian, saya diganjar penghargaan pendidikan gratis ke Sekolah Calon Perwira (Secapa).” tuturnya,

Polisi berpangkat perwira satu tersebut mengungkapkan, karirnya dimulai pada tahun 2004 silam, kala itu ia mendaftar sebagai anggota polisi melalui jalur Bintara di Tanah Bumbu sebagai Kabupaten baru pemekaran dari Kabupaten Kotabaru.

“Setelah lulus dari pendidikan, setahun kemudian saya ditugaskan ke Mapolres Tanah Bumbu, dan pada tahun 2007, ditugaskan di Mapolsek Kuranji hingga tahun 2018 sebagai Bhabinkamtibmas Desa Ringkit Polsek Kuranji, Polres Tanah Bumbu.” Jelas Sidiq,

Paska lulus pendidikan perwira, lanjutnya, pada tahun 2019 ia ditugaskan di lingkup Mapolres Tanah Bumbu, dengan jabatan sebagai Kapolsek Karang Bintang. Kemudian pada tahun 2020, ia digeser masuk kandang dan bertugas menjadi Sat Intelkam Polres Tanah Bumbu.

“Akhirnya pada tahun 2022, saya kembali dipindah tugaskan sebagai Kapolsek subsektor, (Polsek persiapan di Kecamatan Kusan Tengah) Tanah Bumbu, dan merangkap sebagai Waka Polsek Kusan Hilir, kemudian hingga bulan juli 2022 saya diberi amanah menjabat sebagai Kapolsek Hampang, Polres Kotabaru ini.” tandasnya.

/Ari