BATARA.NEWS

Rembang, Batara.News|| Biasanya setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan di lingkungan pemerintah baik pusat maupun daerah selalu menginformasikan kepada masyarakat terkait sumber anggaran, pelaksana kegiatan, volume kegiatan dan lain sebagainya. Dengan cara memasang papan informasi kegiatan atau papan proyek sebagai bentuk keterbukaannya kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik atau lebih dikenal UU KIP. Agar masyarakat dapat memantau terkait lajunya kegiatan tersebut baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Lain halnya, apa yang terjadi di Desa Bogoharjo Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang ketika ada pelaksanaan kegiatan pembangunan kantor kepala desa berdasarkan pantauan media Batara news (27/01/2023) nampak kegiatan tersebut sangat tidak transparan karena tidak memasang papan informasi proyek sehingga bermuculan nada negatif dari masyarakat luas. Seakan bertanya – tanya dari mana sumber keuangan dan berapa besaran anggarannya.

Menyikapi adanya persoalan tersebut, mencoba menggali informasi dengan mengklarifikasi kepala desa (Kades) Bogoharjo(Tasrep) menjawab,” bahwa kegiatan tersebut merupakan bersumber dari anggaran Bantuan Kabupaten (Bankab) perubahan tahun anggaran 2022 sebesar Rp 125 juta, hingga pengerjaan telah rampung tidak ditemukan papan informasi kegiatan tersebut,” Maaf ya papan proyeknya baru dipesankan mas,” ujarnya.

Dengan tidak adanya papan informasi kegiatan sudah memperlihatkan bentuk tidak transparan dalam melaksanakan pengerjaan proyek tersebut.

Kenapa demikian, selain sebagai bentuk keterbukaan toh anggaran yang digunakan adalah hasil pajak dari masyarakat. Jangan sampai ketika benar jadi salah dan ketika salah jadi benar akibat hal yang dinilai sepele, karena dalam RAB biasanya untuk papan informasi kegiatan proyek itu selalu dianggarkan.

Di Rembang dalam APBD perubahan pada tahun 2022 sebanyak 84 Desa menerima bantuan dari Kabupaten, sedangkan untuk kecamatan kaliori terdapat 4 Desa yang menerima, terdiri dari Desa Tambak Agung, Desa Dresikulon. Desa Bogoharjo, dan Desa Banyudono.

Untuk Kecamatan Rembang ada desa Tasik agung, desa Padaran, desa Gedangan, desa punjulharjo, desa gegunung wetan, Kedungrejo, dan mondoteko yang mendapatkan bantuan paling besar yaitu senilai 185juta, sedangkan Desa Bogoharjo dan Banyudono masing-masing 125jt untuk wilayah Kecamatan Kaliori.

/Moel/Syfdn

KOTABARU, BATARA.NEWS – Publik bumi sa ijaan banyak yang mengakui, semenjak Polres Kotabaru, Kalimantan Selatan, dikomandoi oleh AKBP M Gofur Aditya Siregar S.I.K, kompleksitas masalah Keamanan dan Ketertiban Mayaraka (Kantibmas) berangsur-angsur bisa teratasi dengan baik.

Seperti diungkapkan Om Azil, salah satu warga pendatang yang mengais rejeki di Kabupaten Kotabaru ini. Jika dibandingkan dengan 3 tahun lalu, tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat di Kotabaru sekarang jauh lebih baik .

“Kalau saya menilai semenjak Polres Kotabaru dipimpin pak Gofur, angka kejahatan menurun. Karena setiap ada peristiwa kriminalitas tak butuh waktu lama pelakunya cepat tertangkap,” kata pria asal Jawa Timur ini.

Bahkan dirinya juga mengapresiasi kinerja Kapolres beserta jajaran, lantaran tak canggung untuk berbaur langsung dengan masyarakat.

“Setau saya beliau dan jajarannya ini sering turun kelapangan sehingga dapat mengatasi persoalan Kantibmas dengan baik.” tandasnya.

Sementara itu, disampaikan AKBP M Gofur Aditya Siregar, Kapolres Kotabaru, dengan adanya kegiatan Jumat Curhat, ia beserta jajaran dapat mendengar langsung aspirasi dari masyarakat.

“Setelah mendengar keluhan masyarakat, langsung kita tindak lanjuti. Misalnya seperti kemarin ada taman yang dijadikan tempat mabuk-mabukan, saya langsung printahkan anggota untuk berpatroli di taman tersebut setiap malam.” Tutur Kapolres saat dikonfirmasi di ruang kerjannya, Jumat, 27 Januari 2023.

Selain itu, tak bosan-bosan Kapolres Kotabaru menghimbau, kepada seluruh warga masyarakat agar dapat bersama-sama menjaga Kantibmas untuk kemajuan Kabupaten Kotabaru.

/Ari

KOTABARU, BATARA.NEWS – Merasa tidak ada yang keliru dalam pengelolaan anggaran negara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, berikan penjelasan mengenai kegiatan pengadaan barang dan jasa tahun 2022.

Secara cetar membahana, Suprapti Tri Astuti, Kadis PUPR Kotabaru mengatakan, tidak ada mark up anggaran dalam pembelian sejumlah trukc dan alat berat, karena sistem pengadaannya melalui E-purchasing.

“Kami tidak memark up alat berat karena pengadaannya melalui E Katalog, purchasing itu artinya E Katalag, coba kalian pahami. E Kaltalog itu bagaimana mau kita mark up, itu sudah ada harganya tinggal klik klik klik, jadi kayak beli shopiy, yang online – online gimana mau dimark up.” ucapnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, selasa, 24 januari 2023, kemarin.

Lebih lanjut, ketika ditanya mengenai mengenai merek dan jenis spesifikasi, secara tegas dirinya menyarankan untuk membuka LPSE.

“Silahkan cek ke LPSE, semua ada disitu.” singkatnya,

Supaya dapat dilakukan perbandingan harga, tim redaksi media ini kemudian membuka Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tahun 2022 Dinas PU-PR Kotabaru. Namun hingga kabar ini disampaikan kepublik, kegiatan E-purchasing pengadaan sejumlah trukc dan alat berat tersebut tidak ditemukan dalam pencarian alias zonk.

“Yang bisa ambil salinan dokumen pembelian itu Aparat Penegak Hukum, kalau dicari di LPSE tidak mungkin bisa ketemu.” ujar Yasin, Sekertaris Muda Lembaga Barisan Patriot Peduli Indonesia. Kamis, 26 Januari 2023.

Akan tetapi menurut Kadis yang akrab dipanggil Tuti tersebut, pembelian beberapa alat berat (excavator) dan trukc yang menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 hingga puluhan milyar rupiah itu, semua bermerek Komatsu dan Hino.

Tak hanya itu, lebih lanjut Tuti menerangkan, terkait beberapa pekerjaan pembangunan tahun 2022 yang tidak dapat selesai tepat waktu, pihaknya mengaku sudah memberikan sanksi denda kepada rekanan.

“Perpanjangan waktu memang saya kasihkan beberapa kali pekerjaan berdasarkan asas manfaat. Apabila pekerjaan tersebut tidak bisa kita selesaikan maka kegiatan tersebut tidak bisa dimanfaatkan.

Contoh jembatan, kalau tidak diselesaikan orang tidak bisa lewat, padahal menurut perhitungan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pekerjaan tersebut bisa diselesaikan apabila ditambah waktunya ditahun anggaran, dan itu jelas dalam aturan diperbolehkan.

Perpres (Peraturan Presiden) Nomer 16 tahun 2018 dan diperbarui lagi Perpres Nomer 12 tahun 2021 itu mengatur perpanjangan pada tahun anggaran itu diperolehkan. Dengan denda !!! Kemudian dibayarkannya diperubahan tahun 2023 paling cepat, selama anggaran tadi tersedia.” Pungkasnya.

Perlu diketahui, sebelum memberikan penjelasan terkait dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa tahun 2022, terlebih dahulu Kadis PUPR Kotabaru telah menyampaikan statement bernada merendahkan profesi wartawan, serta melakukan ancaman akan melaporkan media pemberitaan ke dewan pers.

/Ari

TUBAN, BATARA.NEWS – Maraknya aktifitas dan kegiatan penambangan jenis limestone atau batu kapur di wilayah Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, kembali menjadi sorotan publik.

Tak hanya berbicara tentang beberapa dampak lingkungan yang ditimbulkan, namun lebih jauh juga dibahas terkait dugaan upaya nakal dari para oknum pengusaha tambang yang sengaja melakukan beberapa langkah instant (pelanggaran).

Seperti halnya satu usaha tambang limestone yang dikelola oleh NRSM, meski telah memiliki badan usaha tetapi aktivitas yang dilakukan diduga banyak melakukan penyimpangan, salah satunya adalah luasan lahan yang digaruk diduga melebihi batas perizinan.

Selain itu, dikabarkan bahwa alat berat miliknya dalam beroperasi diduga menggunakan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar bersubsidi. Sedangkan diketahui bahwa aktifitas tambang tersebut dijalankan oleh satu badan usaha atau perusahaan.

Saat dikonfirmasi oleh awak media, NRSM membenarkan semua hal tersebut, Ia mengakui alat beratnya benar menggunakan BBM solar subsidi.

“Nggeh mas, nggeh benar mas, besok ke kantor ya, sebentar ini saya masih sibuk nunggu online transfer,” ucapnya sambil memutus percakapan melalui telepon WhatsApp, Kamis (26/01/2023).

Disisi lain, jika usaha tambang limestone milik NRSM telah memiliki izin pertambangan, apakah yang bersangkutan juga memiliki izin ekploitasinya.?

Hingga berita ini ditulis, berdasarkan penelusuran awak media dilokasi wilayah Kecamatan Rengel, tambang milik NRSM masih beroperasi dengan menggunakan dua alat berat.

(**Tim)

Rembang, Batara.News|| Mapolsek Sedan Polres Rembang Kabupaten Rembang mendapat kunjungan dari kelompok belajar Cahaya Insani Desa Menoro Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, Kegiatan ini sebagai wujud kedekatan masyarakat kepada polisi dalam Program Polisi Sahabat Anak (POLSANAK), Kamis (26/01/2023).

Dalam kesempatan ini Kapolsek Sedan AKP MS Karim SH didamping para anggota menerima kunjungan dari anak-anak Kelompok belajar Cahaya Insani Desa Menoro Kecamatan Sedan, mengenalkan profesi dan ketugasan Kepolisian, sarana dan prasarana pendukung tugas Kepolisian serta tata cara berlalu lintas meliputi kendaran berpatroli baik mobil maupun motor.

Mapolsek Sedan dalam rangka penerimaan kunjungan dari kelompok belajar Cahaya Insani menyampaikan, “bahwa untuk para ibu guru agar tidak menakut nakuti anak didiknya/muridnya dengan Polisi serta dengan kata-kata seperti ini ” Awas kalau nakal tak panggilin polisi lho” karena Kepolisian sekarang bukanlah sebagai momok yang menakutkan, namun Kepolisian merupakan Sahabat Anak-anak serta sebagai pelindung, pengayom,serta pelayan masyarakat.

Polisi Sahabat Anak (POLSANAK) merupakan wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat khususnya pada anak-anak untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan, agar dapat membiasakan kepada anak-anak usia dini dan TK untuk tertib berlalu lintas serta berdisiplin.

Dalam acara kunjungan anak-anak Kelompok Belajar Cahaya Insani, menyampaikan pula bahwa, merubah sudut pandang agar kedepan anak-anak tidak lagi merasa takut kepada Polisi serta memperkenalkan tugas-tugas Kepolisian sejak dini diharapkan menjadi motifasi bagi anak-anak agar mematuhi dan memahami tentang bahayanya tidak menggunakan perlengkapan saat mengendarai kendaraan bermotor baik sebagai pengendara maupun sebagai pembonceng.

Anak-anak usia dini dan Taman Kanak-Kanak yakni 4 – 6 tahun merupakan masa keemasan bagi seseorang, karena masa inilah seluruh informasi dapat diserap dengan mudah dan cepat oleh anak. Masa anak-anak sering disebut juga dengan masa kritis untuk memperkenalkan dan menanamkan segala hal yang positif dan berguna bagi perkembangan anak dimasa selanjutnya.

Polisi Sahabat Anak ditujukan untuk memberikan proses pembelajaran terhadap keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai sahabat anak dan Kepolisian perlu dikenal sejak dini oleh anak-anak. Polisi tidak hanya sebagai mitra masyarakat dan juga Polisi merupakan sahabat bagi anak-anak sehingga Polisi menjadi contoh dan tauladan serta dicintai oleh anak-anak.

Pihak sekolah TK dan Kelompok belajar Cahaya Insani Desa Menoro menyampaikan bahwa anak-anak merasa senang sekali telah diperkenalkannya tentang ketugasan Kepolisian sehingga anak-anak nampak ceria dan tidak lagi merasa takut dengan kehadiran Polisi, apalagi saat penyampaian di selingi dengan bernyanyi,”

tandasnya.

/Syfdn

KOTABARU, BATARA.NEWS – Adanya keluhan dari beberapa awak media terkait dengan judul berita tersebut, redaksi media pemberitaan BATARA.NEWS sebelumnya menyampaikan permohonan maaf bila mana ada yang merasa tersinggung.

Perlu dijelaskan, semua produk pemberitaan di Batara.news sepenuhnya tanggung jawab pihak redaksi.

Karena berdasarkan dokumen rekaman suara yang dihimpun wartawan BATARA.NEWS pada menit ke 5.37, Kadis PUPR Kotabaru jelas mengucapkan kalimat sesuai apa yang telah dikutip dalam pemberitaan.

Alasan mengapa redaksi BATARA.NEWS memberikan judul itu, karena konotasi dalam kalimat yang diucapkan Kadis PUPR Kotabaru menyangkut kata baku yaitu “semua pasti pernah ngerasain”.

Dan perlu diketahui pula, setelah menyimak dengan seksama rekaman suara tersebut, redaksi BATARA.NEWS menilai Kadis PUPR Kotabaru telah melakukan upaya ancaman terhadap sikologis wartawan dan juga merendahkan profesi wartawan.

Oleh sebab itu atas adanya statement tersebut REDAKSI BATARA.NEWS berharap Kadis PUPR benar-benar melayangkan surat ke Dewan Pers, seperti yang telah diucapkan.

TTD
Dony Sugiarto Pimpinan redaksi Batara.news