BATARA.NEWS

KOTABARU, BATARA.NEWS – Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu (Inflasi), yang melanda Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, ternyata tuai sorotan dari Pemerintah Pusat.

Hal itu dikatakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sekaligus Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mokhlis, paska gelar audensi bersama LSM Komite Aksi Penyelamat Kotabaru (Kapak).

“Rapat dengar pendapat kali ini, LSM Kapak menyampaikan terkait permasalah pembangunan jalan lontar menuju tanjung sloka.” Ujarnya, senin, 30 januari 2023 kemarin.

Dalam paparan RPD, lanjutnya, LSM Kapak meminta untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kotabaru, atas proyek pembangunan fasilitas publik yang tak
kunjung selesai hingga akhir bulan januari tahun 2023.

“Berdasarkan aspirasi yang disampaikan, bahwa proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai kurang lebih Rp 13 Milyar itu dikerjakan melampaui waktu dari yang ditentukan.” terangnya,

Lantaran tak ada satupun pejabat Dinas PUPR yang hadir, akhirnya Syairi bersama anggota DPRD lainnya memutuskan untuk menggelar RDP ulang.

”Karena yang bersangkutan berhalangan hadir, kami akan jadwalkan ulang RDP minggu depan.” tegasnya.

Tak hanya itu, Ketua DPRD yang dikenal tegas dalam membela kepentingan rakyat tersebut menilai, salah satu penyebab tingginya angka inflasi di Kotabaru yaitu, proses pembangunan fasilitas umum yang tidak tepat waktu.

“Tentu hal itu akan mengganggu perekonomian masyarakat. Pertama pergerakan orang dan barang pasti akan terlambat. Apa lagi Kotabaru sedang disoroti pemerintah pusat terkait angka inflasi yang masih tinggi.” pungkasnya.

/Ari

Malang, Batara.news | Depo Pemeliharaan (Depohar) 30 Malang berinovasi untuk memodifikasi kegiatan pengembangan kemampuan dan Pemeliharaan tingkat “Hot Section Inspection “(HSI) Auxiliary Power Unit (APU) assy pesawat Boeing 737 series TNI AU sebagai hasil pengembangan pemeliharaan APU pesawat C130 Hercules. Malang, Rabu (1/2/2003).

Dengan langkah awal melalui desain instalasi. Karena masih merupakan modifikasi awal, ujar Dandepohar 30 Kolonel Tek Dr. Tumpal Silitonga, S.Sos., M.M., CI QaR dan kegiatan ini baru yang pertama kali dilaksanakan oleh TNI AU dalam hal ini Koharmatau, maka besar harapan kita bahwa kegiatan modifikasi ini dapat terlaksana dengan sangat baik.

Saat ini, lanjut Tumpal yang merupakan alumni AAU 94 ini, Kajian secara paralel telah dilakukan, dan untuk tahap awal telah dilaksanakan uji coba fungsi (Preliminary Check) dan telah berhasil dengan baik yaitu tahap uji coba Motoring sampai dengan idle power test sebagai hasil unjuk kerja modifikasi instalasinya.

(Pen Koharmatau)

Malang, Batara.news | Depo Pemeliharaan (Depohar) 30 Malang berinovasi untuk memodifikasi kegiatan pengembangan kemampuan dan Pemeliharaan tingkat “Hot Section Inspection “(HSI) Auxiliary Power Unit (APU) assy pesawat Boeing 737 series TNI AU sebagai hasil pengembangan pemeliharaan APU pesawat C130 Hercules. Malang, Rabu (1/2/2003).

Dengan langkah awal melalui desain instalasi. Karena masih merupakan modifikasi awal, ujar Dandepohar 30 Kolonel Tek Dr. Tumpal Silitonga, S.Sos., M.M., CI QaR dan kegiatan ini baru yang pertama kali dilaksanakan oleh TNI AU dalam hal ini Koharmatau, maka besar harapan kita bahwa kegiatan modifikasi ini dapat terlaksana dengan sangat baik.

Saat ini, lanjut Tumpal yang merupakan alumni AAU 94 ini, Kajian secara paralel telah dilakukan, dan untuk tahap awal telah dilaksanakan uji coba fungsi (Preliminary Check) dan telah berhasil dengan baik yaitu tahap uji coba Motoring sampai dengan idle power test sebagai hasil unjuk kerja modifikasi instalasinya.

(Pen Koharmatau)

BOJONEGORO, BATARA.NEWS – Agenda serah terima jabatan dan penyampaian memory laporan pertanggung jawaban kinerja mantan Kepala Desa Pragelan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur berlangsung semrawut alias tak buahkan hasil.

Padahal Pemerintah Desa sudah merencanakan secara matang bahwa kegiatan yang dikemas dalam acara Rapat Pleno itu, akan berlangsung di kantor Desa pada, Selasa 31 Januari 2023.

Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat mimik wajah kesal bercampur jengkel diperlihatkan oleh, Rumiyati, Kepala Desa Pragelan saat ini, dan beberapa tamu undangan lainya. Hal itu lantaran rapat yang seharusnya berlangsung sekitar pukul 09.00 pagi, namun baru dimulai pada pukul 12.00 siang.

Ihwal lain yang memicu kekecewaan Kades Rumiyati dan warga, juga karena belum dibuatnya laporan pertanggung jawaban kinerja Pemdes selama tahun 2017 hingga 2022.

“Diduga lantaran saling lempar tanggung jawab antara eks kades penanggung jawab sepenuhnya dengan sekdes pembuat laporan administrasi.” ujar Rumiyati setelah mendapati agenda rapat pleno tak buahkan hasil.

Lucunya, Srw (72) salah satu warga yang hadir sampai keceplosan mengatakan dengan bahasa Jawa, “mas, lha yo bento kok di dudohno wong. (red- mas, lha iya bodoh kok di tunjukan ke orang).” saking kesalnya.

Lantaran acara tersebut berlangsung semrawut, banner Informasi kegiatan yang sudah terpasang tepaksa harus dilepas dan dilipat oleh salah satu aparatur pemerintah Desa Pragelan.

Karena, terjadi perubahan berita acara dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban kinerja mantan Kades Pragelan oleh Sekertaris Desa.

“Tolong segera di benahi secepatnya apabila ada kekurangan maupun pekerjaan fisik yang belum di selesaikan di bicarakan bersama saling koordinasi jangan sampai ada masalah kemudian.” Tegas M Yasir Camat Gondang.

Sementara itu, Marji, mantan Kades Pragelan dalam pemaparannya menyampaikan, batalnya Sertijab dan penyerahan memory laporan pertangung jawaban kepada Rumiyati Kades terpilih, mutlak kesalahan dari Sekdes.

“Sesuai Permendagri no 20 tahun 2018 pasal 5 yang membuat itu Sekdes, karena hampir dua bulan saya tidak di ajak koordinasi, jadi mutlak yang membuat laporan itu Sekdes. Oleh sebab itu, keterlambatan ini karena tidak adanya koordinasi antara saya dan Sekdes sebagai pembuat laporan administrasi.” ujarnya.

Namun statement mantan Kades itu langsung direspon Camat Gondang, dengan mengatakan,

“Adanya hal tersebut tidak serta merta tanggung jawab sekdes pembuat dokumen administrasi. Akan tetapi, pada prinsipnya tanggung jawab eks kades,” saut Camat.

Dikesempatan yang sama, Dwi, ketua BPD menegaskan, batalnya serah terima laporan pertanggung jawaban harus dijadwalkan kembali dan dipercepat dengan estimasi waktu sekurangnya tiga hari dari sekarang.

/(Al)

BOJONEGORO, BATARA.NEWS – Agenda serah terima jabatan dan penyampaian memory laporan pertanggung jawaban kinerja mantan Kepala Desa Pragelan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur berlangsung semrawut alias tak buahkan hasil.

Padahal Pemerintah Desa sudah merencanakan secara matang bahwa kegiatan yang dikemas dalam acara Rapat Pleno itu, akan berlangsung di kantor Desa pada, Selasa 31 Januari 2023.

Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat mimik wajah kesal bercampur jengkel diperlihatkan oleh, Rumiyati, Kepala Desa Pragelan saat ini, dan beberapa tamu undangan lainya. Hal itu lantaran rapat yang seharusnya berlangsung sekitar pukul 09.00 pagi, namun baru dimulai pada pukul 12.00 siang.

Ihwal lain yang memicu kekecewaan Kades Rumiyati dan warga, juga karena belum dibuatnya laporan pertanggung jawaban kinerja Pemdes selama tahun 2017 hingga 2022.

“Diduga lantaran saling lempar tanggung jawab antara eks kades penanggung jawab sepenuhnya dengan sekdes pembuat laporan administrasi.” ujar Rumiyati setelah mendapati agenda rapat pleno tak buahkan hasil.

Lucunya, Srw (72) salah satu warga yang hadir sampai keceplosan mengatakan dengan bahasa Jawa, “mas, lha yo bento kok di dudohno wong. (red- mas, lha iya bodoh kok di tunjukan ke orang).” saking kesalnya.

Lantaran acara tersebut berlangsung semrawut, banner Informasi kegiatan yang sudah terpasang tepaksa harus dilepas dan dilipat oleh salah satu aparatur pemerintah Desa Pragelan.

Karena, terjadi perubahan berita acara dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban kinerja mantan Kades Pragelan oleh Sekertaris Desa.

“Tolong segera di benahi secepatnya apabila ada kekurangan maupun pekerjaan fisik yang belum di selesaikan di bicarakan bersama saling koordinasi jangan sampai ada masalah kemudian.” Tegas M Yasir Camat Gondang.

Sementara itu, Marji, mantan Kades Pragelan dalam pemaparannya menyampaikan, batalnya Sertijab dan penyerahan memory laporan pertangung jawaban kepada Rumiyati Kades terpilih, mutlak kesalahan dari Sekdes.

“Sesuai Permendagri no 20 tahun 2018 pasal 5 yang membuat itu Sekdes, karena hampir dua bulan saya tidak di ajak koordinasi, jadi mutlak yang membuat laporan itu Sekdes. Oleh sebab itu, keterlambatan ini karena tidak adanya koordinasi antara saya dan Sekdes sebagai pembuat laporan administrasi.” ujarnya.

Namun statement mantan Kades itu langsung direspon Camat Gondang, dengan mengatakan,

“Adanya hal tersebut tidak serta merta tanggung jawab sekdes pembuat dokumen administrasi. Akan tetapi, pada prinsipnya tanggung jawab eks kades,” saut Camat.

Dikesempatan yang sama, Dwi, ketua BPD menegaskan, batalnya serah terima laporan pertanggung jawaban harus dijadwalkan kembali dan dipercepat dengan estimasi waktu sekurangnya tiga hari dari sekarang.

/(Al)

Bojonegoro, Batara.news | Dalam rangka penanggulangan gangguan Keamanan dan Ketertiban dalam Lapas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro menggelar tes urine bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Pelaksanaan tes urine dilakukan oleh tenaga Kesehatan dari Lapas kelas Kelas IIA Bojonegoro dan dikakukan secara acak, Selasa (31/01/2023).

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro Rony Kurnia menjelaskan, pelaksanaan tes urine bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ini bertujuan untuk mendeteksi dini guna mencegah peredaran narkotika dalam Lapas. Selain itu, kegiatan ini juga untuk mengantisipasi penggunaan Narkoba dan obat-obatan terlarang.

“Kegiatan tes urine ini untuk deteksi dini dan mencegah peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di dalam Lapas. Selain itu, juga untuk mencegah penggunaan Narkoba dan obat-obatan terlarang oleh WBP. Kegiatan ini dimaksud untuk membuktikan bahwa binaan Lapas terbebas dari Narkoba,” ucapnya.

Dari kegiatan tes urine, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas II A Bojonegoro dinyatakan negatif. Meski demikian, Rony Kurnia menekankan baik WBP maupun seluruh petugas Lapas.

“Giat ini dilakukan sebagai salah satu cara dalam memberantas narkoba dan memutus rantai jaringan narkotika yang mungkin saja melibatkan WBP,” imbuh Rony Kurnia.

Lapas Bojonegoro terus berupaya mencegah dan memberantas Narkotika. Hal ini sebagai komitmen untuk mewujudkan Zero Halinar (Handphone, Pungli dan Narkoba) dan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba).

/Al

Bojonegoro, Batara.news | Dalam rangka penanggulangan gangguan Keamanan dan Ketertiban dalam Lapas, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro menggelar tes urine bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Pelaksanaan tes urine dilakukan oleh tenaga Kesehatan dari Lapas kelas Kelas IIA Bojonegoro dan dikakukan secara acak, Selasa (31/01/2023).

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro Rony Kurnia menjelaskan, pelaksanaan tes urine bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ini bertujuan untuk mendeteksi dini guna mencegah peredaran narkotika dalam Lapas. Selain itu, kegiatan ini juga untuk mengantisipasi penggunaan Narkoba dan obat-obatan terlarang.

“Kegiatan tes urine ini untuk deteksi dini dan mencegah peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di dalam Lapas. Selain itu, juga untuk mencegah penggunaan Narkoba dan obat-obatan terlarang oleh WBP. Kegiatan ini dimaksud untuk membuktikan bahwa binaan Lapas terbebas dari Narkoba,” ucapnya.

Dari kegiatan tes urine, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas II A Bojonegoro dinyatakan negatif. Meski demikian, Rony Kurnia menekankan baik WBP maupun seluruh petugas Lapas.

“Giat ini dilakukan sebagai salah satu cara dalam memberantas narkoba dan memutus rantai jaringan narkotika yang mungkin saja melibatkan WBP,” imbuh Rony Kurnia.

Lapas Bojonegoro terus berupaya mencegah dan memberantas Narkotika. Hal ini sebagai komitmen untuk mewujudkan Zero Halinar (Handphone, Pungli dan Narkoba) dan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba).

/Al

Rembang, Batara.News|| Proyek pengerjaan pembangunan prasarana jalan desa Banyudono kecamatan kaliori kabupaten Rembang menjadi sorotan masyarakat, pasalnya pembangunan fisik pengaspalan jalan desa baru selesai di kerjakan kondisi jalannya sudah ada yang rusak.

Dari pantauan tim media Batara.News di lapangan proyek yang dikerjakan kepala desa Banyudono bersumber dari dana bankeu pemerintah kabupaten Rembang tahun anggaran 2022 sebesar 125juta dengan volume panjang 119meter, lebar 2,8meter pada titik satu, serta panjang 126meter, lebar 3meter pada titik kedua, diduga sarat ketimpangan.

Proyek yang anggaran bersumber dari Bankab dengan nilai cukup lumayan itu baru seumur jagung kondisi jalan sudah terdapat kerusakan dengan kondisi aspal mengelupas dan bergelombang sehingga pengerjaannya terkesan asal – asalan.

Berdasarkan informasi terhimpun oleh awak media, bahwa dana bantuan keuangan kabupaten cair pada pertengahan desember 2022 sehingga diperkirakan pekerjaan aspal selesai di kerjakan pertengahan januari 2023, namun terlihat secara fisik aspal rapuh dan jika dilewati kendaraan roda dua pada bagian agak pinggir bisa ambyar.

Saat awak media mencoba mengklarifikasi kepala desa setempat ternyata sedang tidak berada di kantor desa, dari pihak pelaksana kegiatan(PK) saat di hubungi maupun lewat pesan chat WhatsApp belum ada respon.

Hanya ada salah satu perangkat perempuan yang berhasil di temui awak media saat di kantor desa.

Ia mengatakan jika pak kepala desa sedang ada rapat di kecamatan,” maaf pak, kepala desa sedang rapat di kecamatan,” ujarnya.

/ Moel