Pangdam III/Slw: Jadilah Pemimpin Yang Menjabarkan Loyalitas Menjadi Kecerdasan

Nasional|oleh

BATARA.NEWS

Bandung_: Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi Mayor Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo, S.I.P., membuka acara Rapat Pimpinan (Rapim) tahun 2022, berlangsung di Emte Highland Resort Ciwidey Bandung, Jawa Barat, Senin (21/3/2022). Kegiatan Rapim 2022 kali ini dengan mengusung tema “Prajurit Sejahtera Dan Profesional Sebagai Pilar Kodam III/Slw Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Struktural”.

Kegiatan Rapim tersebut sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Rapim TNI AD yang telah dilaksanakan pada Kamis, 3 Maret 2022 lalu, digelar di Gedung E Mabesad Jakarta.

“Jadilah pemimpin yang dapat menjabarkan Loyalitas menjadi kecerdasan dengan melakukan berbagai kreatifitas dan inovasi yang berguna bagi satuan serta masyarakat ditempat tugas masing-masing, dalam rangka pemulihan ekonomi saat ini,” hal itu disampaikan Pangdam III/Slw Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo, saat memberikan sambutan dalam acara Rapim di Emte Highland Resort Ciwidey Bandung.

Dengan demikian, bagi para peserta rapat pimpinan ini agar semua mau terus belajar. Karena tidak mudah menjadi seorang pemimpin, dengan belajar diharapkan akan terbentuknya kecerdasan, karakter dan gaya, sehingga mencapai nilai-nilai berawal tidak tahu akan menjadi tahu.

Peran pemimpin dalam organisasi merupakan penentu keberhasilan dan suksesnya tujuan yang hendak dicapai. Bermula dari ide-ide pemikiran, visi para pemimpin ditentukan arah perjalanan suatu organisasi. Walaupun bukan satu-satunya ukuran keberhasilan dari tingkat kinerja organisasi, akan tetapi kenyataan membuktikan tanpa kehadiran pemimpin, suatu organisasi akan bersifat statis dan cenderung berjalan tanpa arah.

Dalam memimpin mengajarkan untuk melatih pimpinan bawahan menjadi subjek bukan objek, caranya bukan menganggap bawahan saja tapi ajarkan bagaimana menjadi pemimpin, pemimpin harus bisa memberi wahana, media dan sarana prasarana serta memberikan kesempatan pada bawahannya menjadi pemimpin.

Selain itu, menjadi seorang pemimpin bijak tentu bukan hal yang mudah, tetapi bisa dilatih dan dikembangkan sehingga tumbuh menjadi seorang pemimpin yang hakiki. Semua orang dapat menjadi pemimpin. Namun, untuk pemimpin harus memiliki sifat-sifat, seperti dedikasi tinggi, rela berkorban dan bisa mengayomi bawahan. Pemimpin juga harus dapat memberikan contoh yang terbaik bagi anak buah yang dipimpinnya, bukan hanya sekedar memberi perintah.

Pangdam III/Slw Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo pun dalam sambutannya berharap, para peserta Rapim ini menjadi pemimpin untuk selalu mengayomi dan membimbing prajurit yang dipimpinnya menjadi sosok prajurit profesional di bidangnya.

Di akhir penutupan Rapim, Pangdam III/Slw Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo mengajak kepada semua peserta Rapim agar membangun komunikasi yang berproduktif dan bermanfaat. Disini belajar keilmuan yang lain dan diharapkan kedepan jangan ada korban medis, korban tempur bahkan korban administrasi, pesannya.

Hadir Kasdam III/Slw, Irdam III/Slw, para Danrem, Danrindam, para Sahli Kodam III/Slw, para Asisten Kasdam III/Slw, para Kabalakdam III/Slw, para Dandim, serta para Dansat jajaran Kodam III/Slw. (Pendam III/Siliwangi).

/Red

Tinjau Pasar Minggu, Kapolri Pastikan Stok Minyak Curah untuk Warga Aman

Nasional|oleh

BATARA.NEWS

Jakarta_: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (21/3/2022). Kedatangannya untuk memastikan ketersediaan minyak goreng curah dan harga penjualan kepada masyarakat sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan Pemerintah.

“Baru saja kita meninjau langsung terkait distribusi minyak curah di pasar dan hari ini kita melaksanakan pengecekan di Pasar Minggu untuk mengetahui apakah minyak curah tersedia,” kata Sigit usai meninjau Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Dari hasil pengecekannya dan interaksi langsung dengan beberapa pedagang pasar, Sigit menyatakan bahwa, proses distribusi minyak goreng curah dari distributor ke pasaran telah berjalan baik.

Dengan begitu, kata Sigit, stok minyak goreng curah untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari telah tersedia dan aman.

“Alhamdulillah tadi kita cek dan saya bertemu langsung dengan pedagang kebutuhan minyak curah di Pasar Minggu, beberapa hari ini agak jarang, tetapi hari ini sudah terisi,” ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Berdasarkan dialognya, kata Sigit, para pedagang menyebut bahwa pihak distributor menjual dengan harga Rp14.400, sedangkan para agen melepas dagangannya ke warga dengan harga Rp15.500.

“Masih untung atau tidak dan mereka sampaikan masih ada margin” ucap mantan Kapolda Banten itu.

Demi memastikan stok minyak goreng aman untuk warga, Sigit menegaskan bakal melakukan pengecekan ke pasar-pasar lainnya demi terjaminya proses distribusi dan harga penjualan minyak goreng.

“Kedepannya kita sama-sama ingin memastikan. Karena memang kemarin ada rapat dengan beberapa rekan-rekan distributor dan produsen untuk segera mengirim ke lapangan. Kita ingin pelaksanaaannya real. Harapan kita terkait beberapa penyampaian rekan-rekan pedagang terkait harga Rp15.500 tolong betul-betul bisa dijaga. Karena kita harapkan harga minyak curah sesuai HET yang sudah ditetapkan Pemerintah,” papar Sigit.

Selain meninjau, Sigit menyempatkan berbincang dengan Wartono, salah satu pedagang di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sigit berdialog soal ketersediaan dan harga penjualan kepada masyarakat.

/Red

Jurnalis Tidak Dapat Di Pidana Dalam Menjalankan Profesinya Ini Pemahamanya

Nasional|oleh


Batara.News,SEMARANG_: Bahwa Profesi Jurnalis adalah Profesi yang Mulia, di mana tugas utamanya adalah secara teratur melaksanakan kegiatan Jurnalistik yaitu Meliput, Mencari, memperoleh, Memiliki, Menyimpan, Mengolah dan Mentampaikan Informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang ada.

Selain tugas Jurnalis yang Mulia tersebut, lebih jauh lagi peran PERS di era masyarakat yang serba digital, serba cepat, kritis dan majemuk ini menuntut peran PERS juga sebagai Kontrol Sosial, dimana PERS dapat berperan sebagai berikut :

  1. Kontrol masyarakat terhadap Tindakan Tindakan Pemerintah
  2. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar
  3. Memperjuangkan keadilan dan kebenarandengan menjunjung kode etik Jurnalistik
  4. Memuat tulisan tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan atau wawasan
  5. Melakukan pengawasan, kritik,koreksi dan saran terhadap hal hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Bahwa dimana Tugas Mulia profesi Jurnalis dan peran PERS yang begitu besar dalam memberikan informasi baik informasi yang datangnya dari pemerintah untuk masyarakat ataupun sebaliknya untuk itu Negara memandang perlu untuk memberikan Kepastian hukum serta Perlindungan hukum Bagi profesi Jurnalis dan juga Pers itu sendiri.

Bahwa bentuk Negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi profesi Jurnalis dalam menjalankan profesinya yaitu di sahkannya undang undang NO. 40 Tahun 1999 Tentang PERS dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia dimana di dalam Pasal 8 UU PERS secara tegas dinyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya Jurnalis mendapatkan Perlindungan Hukum, Sepanjang seorang Jurnalis tersebut menjalankan tugasnya berdasarkan UU PERS, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan peraturan turunannya, maka terhadap Jurnalis tersebut tidak dapat di PIDANA.
Namun jangan di maknai profesi Jurnalis mempunyai imun yang kebal terhadap hukum, seseorang yang berprofesi sebagai Jurnalis juga harus tunduk dan patuh terhadap hukum, Meskipun Dalam memberikan Kepastian dan Perlindungan hukum terhadap Profesi Jurnalis UU PERS telah mengamanatkan bahwa Wartawan Tidak dapat Di Pidana.

Untuk dapat mengetahui seorang Jurnalis/Pers melakukan kesalahan ataupun tidak maka indikator pengukuranya adalah dengan menggunakan UU PERS dan Kode Etik Jurnalistik, dan jika di ketahui seorang Jurnalis/Pers tersebut melakukan kesalahan yang memang kesalahannya tidak di atur dalam UU PERS dan kode Etik Jurnlistik barulah Jurnalis/Pers tersebut dapat di kenakan sangsi/denda melalui mekanisme Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri

Dan penting untuk penulis pertegas bahwa apabila dalam menjalankan profesinya ternyata seorang Jurnalis tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Jurnalis sebagaiamana yang telah di atur dan ditetapkan, Terlebih berada di luar wilayah Pers, maka perbuatan tersebut bukanlah perbuatan sebagaimana di maksut UU PERS dan Kode Etik Jurnalistik oleh karenanya Tindakan tersebut tidak mendapat perlindungan UU PERS namun Tindakan tersebut masuk dalam katagori Pidana murni oleh karenanya dapat di jerat dengan KUHP.

Contoh :
Perbuatan Penipuan, Penggelapan dan atau Pemerasan ataupun perbuatan perbuatan lain yang bertentangangan dengan KUHP baik yang di lakukan oleh oknum Jurnalis ataupun siapa saja yang mengaku sebagai jurnalis maka atas perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang dapat di kenakan pasal pasal sebagaimana di maksut dalam KUHP

Sebagai salah satu unsur Penegak Hukum dan juga sebagai insan Pers tentunya Penulis berpandangan dan senantiasa menkampanyekan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum bagi Para Jurnalis yang sedang menjalankan tugas Jurnalistik di pandang perlu dan Penting UU No 40 Tahun 1999 tentang PERS di tetapkan sebagai UU khusus atau lex Specialis Derogate legi Generali, adalah salah satu penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (Lek specialist) mengkesampingkan hukum yang bersifat umum.

Dengan di nyatakannya UU No. 40 Tahun 1999 sebagai UU Lek Spesialist maka setiap perkara yang berkaitan dengan Pers dasar hukum yang adalah UU PERS dan bukan UU yang lain.

Penulis adalah :
Ketua Bidang Hukum : JJI (Jaringan Jurnalis Independen), PWO Jepara (Persatuan wartawan online), DPC PWRI Jepara (Persatua wartawan Republik Indonesia), ALMI Jepara (Aliansi Lintas Media Indonesia), Ketua Bidang Hukum di 12 Media Online Nasional, Kepala Law Office M Yusuf & Partners, Direktur LKBH Jepara (Lembaga Konsultasi dan bantuan Hukum), Ketua YPK BK (Yayasan Perlindungan Konsumen Bumi Kartini), Wakil Ketua PC LPBH NU (Lembaga Penyuluhan dan bantuan Hukum Nahdlotul ulama), Wakil Ketua APINDO Jepara (Asosiasi Pengusaha Indonesia) , Owner Yus Education Institute, Penyandang 9 Gelar dengan disiplin ilmu yang berbeda diantaranya : C.MJ (Certivicate Muslim Jurnalis), C.PW (Certivicate Profional Writer)

Berprofesi Sebagai :
Advokat, Mediator Non Hakim, Jurnalis, Writer, Master Traniner Of AR Learning Center Jogjakarta, Master Trainer Of Yus Education Institute.

/Red

Menteri Suharso Dampingi Presiden Pimpin Prosesi Penyatuan Tanah dan Air di IKN Nusantara

Nasional|oleh

Batara.News,Jakarta_: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menghadiri prosesi penyatuan tanah dan air nusantara di Titik Nol Ibu Kota Nusantara, Senin (14/3/2022)

Menteri Suharso merupakan salah satu Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir, mendampingi Presiden Joko Widodo dalam prosesi ini.

Prosesi ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia raya. Setelah itu, satu per satu Gubernur dari 34 Provinsi di Indonesia menyerahkan tanah dan air yang di ambil dari tempat-tempat sakral dan spesial di Provinsi masing-masing.

Penyerahan tanah dan air kepada Presiden Joko Widodo di awali oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, dan diakhiri oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.

Berdasarkan informasi yang diterima, gabungan tanah dan air dari 34 Provinsi tersebut menjadi simbol Indonesia yang merupakan negara besar dari ujung Barat Provinsi Aceh, sampai ujung Timur Provinsi Papua.

Kearifan lokal yang beragam disatukan oleh tanah dan air, sehingga jadilah tanah air Indonesia. Hal ini juga menandakan bahwa Ibu Kota Nusantara ini merupakan milik seluruh bangsa Indonesia.

Tanah dan airnya berasal dari 34 provinsi se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, menjadi Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota yang mewakili keseluruhan tanah air Indonesia.

Usai memimpin prosesi penyatuan tanah dan air, Presiden Joko Widodo memberikan sambutan di Titik Nol pembangunan Ibu Kota Nusantara.

“Pada hari ini, Senin, 14 Maret 2022, kita hadir bersama-sama disini dalam rangka sebuah cita-cita besar, dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara,” ujar Presiden.

Presiden menambahkan, selain dihadiri oleh 34 Gubernur dari 34 Provinsi, prosesi juga dihadiri oleh 15 tokoh masyarakat dari Kalimantan Timur

“Kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Swasta dan seluruh masyarakat dalam mendukung pembangunan Ibu Kota ini akan sangat membantu agar apa yang kita cita-citakan ini segera terwujud,” pungkas Presiden Joko Widodo.

Setelah memberikan sambutan, Presiden Joko Widodo berserta seluruh Gubernur melakukan penanaman pohon di lokasi tadi. Presiden menanam pohon meranti merah, sementara Ibu Negara menanam pohon kamper. Disamping itu, seluruh Gubernur dan Wakil Gubernur yang hadir menanam tanaman khas dari daearah masing-masing.

/Red

Asosiasi Komunitas Sopir Trenggalek Mendukung Aksi Solidaritas Di Surabaya

Nasional|oleh


Batara.News, Trenggalek_: Dinas Perhubungan Karangsosko Trenggalek khusunsnya di bagian Kir di datangi komunitas yang terdiri dari komunitas trans trenggalek,entrek munjungan, dan bersama TMT di dinas perhubungan karangsoko Kabupaten Trenggalek. Jumat (11/03/2022)

Ketua Komunitas Trans Trenggalek Heru Efendi mengatakan,bahwa mendatangi dinas perhubungan bagian Kir, bukan untuk demonstrasi dan hanya mewakili rekan-rekan kerja, dan rasa solidaritas yang berjuang di pusat.

“Mengenai penolakan RU tentang,kendaraan truk yang melebihi kapasitas muatan (ODOL). adapun pembahasanya pencerahan tata muatan truk dan pick up, yang menjadi keluhan para sopir tentang masalah muatan tinggi. dan bagaimana cara membayar, dan ada 3 komunitas yang turun serta,”ungkapnya

Indrawan Dwi Priyantoro sebagai Kepala Unit pelaksana teknis pengujian kendaraan bermotor dinas perhubungan menambahkan,bahwa hanya menampung dari rekan-rekan Asosiasi sopir bahwa, ingin ikut aksi solidaritas yang di laksanakan di surabaya,”imbuhnya

Sedangkan di sini hanya menitipkan kendaraanya saja, dan ikut mendukung aksi rekan-rekanya yang saat ini menyampaikan keluhanya di pemerintah pusat.dengan permintaan dari para sopir masih belum tahu, apa saja yang di tuntut di sana.dan hanya bisa menunggu keputusan dari pemerintah pusat jawa timur.

“Adapun terkait dengan ODOL ada 2 macam yaitu,Over dimensi, ketentuan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang di tentukan, dan Over Loading, terkait dengan kelebihan muatan.sedangkan kendaraan ODOL kemungkinan over lood, atau melebihi muatan dan masih akan di terapkan oleh pemerintah pusat,”tutupnya

/Red

Kapolri Siap Implementasikan Instruksi Presiden Jokowi Soal Pembangunan Nasional

Nasional|oleh

Batara.News, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa Polri siap mengimplementasikan dan mewujudkan seluruh pembangunan nasional menuju Indonesia Maju sebagaimana instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan tersebut disampaikan Sigit saat menutup Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2022 di Gedung Auditorium STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (2/3/2022).

“Selama dua hari kita melaksanakan kegiatan Rapim, yang pertama Rapim TNI-Polri yang kegiatannya dihadiri Presiden Jokowi. Beliau memberikan arahan, yang kami tindaklanjuti dengan melaksanakan implementasi arahan beliau khususnya terkait dengan agenda Polri yang Presisi dalam pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural serta mengamankan agenda Pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional menuju Indonesia Maju,” kata Sigit.

Dalam Rapim tersebut, Sigit menekankan bahwa seluruh jajaran kepolisian telah diinstruksikan untuk menjalankan seluruh agenda kebijakan pembangunan nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Sigit menyebut, pengamanan dan pengawalan akan dilakukan secara maksimal. Pasalnya Presiden Jokowi, kata Sigit, telah mengingatkan bahwa dinamika perkembangan global yang ada saat ini akan berdampak ke dalam negeri. Sehingga, segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan baik.

“Sebagaimana kita ketahui, saat ini kita menghadapi ketidakpastian akibat perkembangan global Pandemi Covid-19. Kelangkaan energi juga tentunya berdampak ke kebutuhan-kebutuhan bahan pokok. Perlu dan harus kita antisipasi dengan langkah-langkah di lapangan. Sehingga hal-hal tersebut bisa kita jaga dan ketersediaannya harus tetap ada,” ujar Sigit.

Lebih dalam, mantan Kabareskrim Polri itu juga menegaskan bahwa, seluruh jajaran Kepolisian di wilayah Indonesia harus menciptakan iklim investasi yang kondusif, aman dan damai.

“Kewajiban Polri untuk mengawal dan memastikan investasi baik dari PMDN maupun PMA seluruhnya bisa berjalan baik. Dan tentu peran Polri bagaimana membantu menyelesaikan proses yang ada sehingga berjalan dengan baik,” ucap eks Kapolda Banten itu.

Pada Rapim tersebut, Sigit juga mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk mengawal dan mengamankan agenda nasional dan internasional yang mana Indonesia akan menjadi tuan rumah, di tengah Pandemi Covid-19.

“Dan juga terkait event-event yang ada seperti event internasional yang akan kita hadapi yaitu Presidensi G-20 akan berlangsung selama setahun dan juga event-event yang lain . Perlu pengamanan yang dilakukan oleh TNI dan Polri.” tutur Sigit.

Tak hanya itu, Sigit meminta kepada seluruh personel Kepolisian untuk terus berada di garda terdepan dalam rangka pengendalian Pandemi Covid-19. Kemudian, Ia juga berharap, Polisi harus tanggap bencana untuk membantu meringankan beban dari masyarakat yang terdampak bencana alam.

“Kita harus pastikan aman di tengah Pandemi Covid-19 varian baru. Bagaimana kita bisa menjaga ini berjalan, namun laju Covid-19 kita bisa kendalikan,” tutup Sigit.

/Red

TNI Akan Introspeksi dan Evaluasi Internal Usai Ditegur Jokowi soal WAG

Nasional|oleh

Batara.News, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar WhatsApp Group (WAG) di kalangan TNI-Polri didisiplinkan. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, yang mewakili Jenderal Panglima TNI Andika Perkasa, menyebut ini sebagai teguran.
“Itu menjadi teguran maupun introspeksi kami TNI-Polri, khususnya TNI AL, AD, AU,” kata Yudo dalam jumpa pers, Selasa (1/3/2022).

Yudo menuturkan TNI akan melakukan introspeksi dan evaluasi. Selain itu, dia akan berusaha mengevaluasi percakapan di WAG internal TNI.

“Nanti akan kita tekankan lagi pada kita supaya tidak terjadi seperti itu. Menurut kami itu adalah teguran Presiden kepada kami untuk introspeksi untuk evaluasi ke dalam,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar WhatsApp Group (WAG) di kalangan TNI-Polri didisiplinkan. Hal itu disampaikan ke jajaran TNI-Polri.

Jokowi mewanti-wanti jika percakapan di WAG yang tak seturut disiplin TNI-Polri dibiarkan terus-menerus. Dia mencontohkan salah satu percakapan yang dimaksud adalah soal penolakan IKN.

“Kalau seperti itu diperbolehkan dan diteruskan, hati-hati. Misalnya berbicara mengenai IKN (ibu kota negara), ‘nggak setuju, IKN apa’. (Kepindahan IKN) itu sudah diputuskan oleh pemerintah dan sudah disetujui oleh DPR,” jelas Jokowi.

Jokowi berkali-kali menekankan soal disiplin pada jajaran TNI-Polri tak bisa diperdebatkan. Jokowi mengaku percakapan yang menyimpang dari disiplin TNI-Polri di WAG itu dibacanya.

“Kalau di dalam disiplin TNI dan Polri, sudah tidak bisa diperdebatkan. Kalau di sipil, silakan. Apalagi di WA group dibaca gampang, saya baca itu,” ungkap Jokowi.

Jokowi mengingatkan penyimpangan kecil, jika dibiarkan, berpotensi menjadi penyimpangan besar. Menurut Jokowi, hal itu mengakibatkan TNI-Polri kehilangan kedisiplinannya.

“Hati-hati dengan ini. Dimulai dari hal yang kecil, nanti membesar, dan kita akan kehilangan kedisiplinan TNI maupun Polri. Karena disiplin tentara dan disiplin polisi itu berbeda dengan sipil dan dibatasi oleh aturan oleh pimpinan, itu saya ingatkan,” tegas dia.

Jokowi menyampaikan kepolisian dan militer di seluruh dunia memiliki aturan disiplin sendiri. Aturan yang dimaksud semisal di kalangan militer, harus setia pada negara atau istilah yang dipakai Jokowi ‘tegak lurus’.

“Di seluruh dunia, yang namanya tentara itu harus punya yang namanya aturan sendiri. Kitab undang-undang hukum disiplin tentara, yang intinya, kalau kita lihat intinya, adalah kesetiaan tegak lurus. Saya baca-baca, ‘Ini apa sih intinya’, kesetiaan tegak lurus,” pungkas Jokowi.

di langsir dari detik.com

/Red

https://news.detik.com/berita/d-5963666/tni-akan-introspeksi-dan-evaluasi-internal-usai-ditegur-jokowi-soal-wag.

Jaksa Agung perintahkan pengguna narkoba tidak dipenjara, ini gantinya

Nasional|oleh


Batara.News, JAKARTA_ Babak baru dalam penanganan kasus narkotika dan obat-obatan (narkoba) terlarang di Indonesia. Pelaku penyalahgunaan narkoba tidak lagi dihukum di penjara, Penyalahgunaan narkoba akan direhabilitasi.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengeluarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Lewat pedoman tersebut, penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan. Senin, (28/2/2022).
Dalam Bab IV tentang Penuntutan dalam pedoman itu, tertulis jenis dan persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum, yaitu terdiri atas rehabilitasi medis dan sosial, Mereka yang bisa direhabilitasi yaitu tersangka yang melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika yang merupakan penyalah guna.
Kualifikasi sebagai penyalah guna terdiri atas penyalah guna narkotika (vide Pasal 1 angka 15 UU Narkotika), korban penyalahgunaan narkotika (vide penjelasan Pasal 54 UU Narkotika), atau pecandu narkotika (vide Pasal 1 angka 13 UU Narkotika).

Lebih lanjut, dalam pedoman itu tertuang enam persyaratan rehabilitasi bagi penyalah guna. Syarat tersebut, antara lain, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkotika.
Kemudian, berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode know your suspect, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir atau end user. Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari. 

Selain itu, tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga berwenang.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, Pedoman Jaksa Agung Nomor 18/2021 tersebut menjadi acuan bagi penuntut umum dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Pedoman tersebut mulai berlaku pada 1 November 2021.
“Latar belakang dikeluarkannya pedoman tersebut adalah memperhatikan sistem peradilan pidana saat ini cenderung punitif, yang tecermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas (overcrowding) dan sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana narkotika,” kata Leonard.
Sejak pedoman berlaku, maka penaunganan kasus penyalahgunaan narkotika yang perkaranya belum dilimpahkan ke pengadilan dapat mengacu pada Pedoman Nomor 18/2021.
Sementara itu diketemukan banyak kasus narkoba didaerah hingga ke desa yang mengalami peningkatan, berharap semua diproses dengan benar hingga berlanjut keproses rehabilitasi hingga pidana bukan diselesaikan secara kekeluargaan oleh oknum aparat penegak hukum dengan setali dua tali uang ini yang membuat pemakai bahkan pengedar tidak pernah jera.

/Red

Hati-hati Peredaran Minyak Goreng Palsu, Ini Yang Sudah Ketangkap Polisi

Nasional|oleh

Batara.News,SEMARANG_ Di tengah langkanya dan mahalnya minyak goreng, ternyata masih ada yang sengaja memanfaatkan keadaan seperti ini demi ke untungan pribadi tanpa memikirkan banyak kalangan yang di rugikan.

Polda Jawa Tengah menangkap dua orang di duga terlibat kejahatan pemalsuan minyak Goreng, Mereka diduga mengedarkan minyak goreng palsu di Kabupaten Kudus, tidak menutup ke mungkinan sudah merambah ke daerah lainya di Pati dan Jepara.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol M Iqbal Alqudusy mengatakan, kasus tersebut saat ini ditangani oleh Subdit Industri, Perdagangan dan Investasi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah.

“Dua pelaku sudah ditangkap. Saat ini masih pemeriksaan dan pengembangan,” ujar Iqbal di Semarang, Jumat (18/2/2022).

Dia belum menjelaskan secara detail peran serta identitas kedua pelaku. “Perkara tersebut akan segera dirilis dalam waktu dekat,” ucapnya.

Beredar Minyak Goreng Palsu, Pelaku Campurkan Air dengan Pewarna Kuning
Sebelumnya diberitakan, pengusaha kerupuk di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, tertipu setelah membeli minyak goreng yang diduga palsu.

Korban menyadari keberadaan minyak goreng palsu tersebut saat akan menggoreng kerupuk.

Minyak palsu yang mirip seperti air dengan campuran pewarna kuning itu dibeli dengan harga lebih murah daripada harga pasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah. di kutip dari inewsjateng.id

/Red.

Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurrohman Tinjau Langsung Kesigapan Penanganan Bencana di Pasaman Barat

Nasional|oleh

Batara.News, JAKARTA_Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, S.E.,M.M. meninjau kesigapan prajurit dalam membantu korban gempa berskala 6,1 Magnitudo yang terjadi Jumat lalu (25/2) di wilayah Nagari Kajai, Pasaman Barat.

Melalui kegiatan yang dilakukan pada Minggu (27/2/2022) tersebut, Kasad ingin melihat langsung dan memastikan bahwa para prajurit TNI AD yang tergabung dalam PRCPB (Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana) yang dibentuk Kodam I/BB telah melakukan respons cepat, mulai dari proses evakuasi, bantuan kesehatan hingga penyiapan posko darurat serta dapur lapangan.

Kepada para Prajurit TNI AD yang terlibat langsung dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana alam, Kasad Jenderal Dudung Abdurachman mengatakan bahwa TNI harus hadir di tengah-tengah rakyat, dan harus mampu mengatasi kesulitan rakyat sekecil apapun. Hal ini selaras dengan implementasi Delapan Wajib TNI dan 7 Perintah Harian Kasad.

Di samping itu, Kasad mengatakan bahwa kehadiran dirinya adalah untuk melihat prajuritnya secara langsung di lapangan dan memberikan motivasi sehingga diharapkan dapat menaikan moril prajuritnya dalam mengemban tugas kemanusiaan serta dapat mengetahui kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, sehingga penanganan terhadap masyarakat yang terdampak bencana dapat ditangani dengan baik.

“Intinya saya ingin melihat sejauhmana keterlibatan TNI AD setelah mendapat perintah dari Panglima TNI untuk membantu masyarakat yang terkena bencana alam, “ujar orang nomor satu di Angkatan Darat ini.

Kasad menilai proses evakuasi dan penanganan pengungsi sudah berjalan baik. Sehingga diharapkan akan menyusul perbaikan-perbaikan untuk perumahan termasuk kegiatan-kegiatan lainnya. Dirinya mengapresiasi para Kepala pemerintah daerah lainnya atas kepeduliannya membantu Pemkab Pasaman Barat serta juga BPBD setempat yang selalu memantau perkembangan kondisi pengungsi pasca gempa.

Kondisi hujan tidak menjadi penghalang untuk meninjau lokasi bencana, Kasad turun kelapangan untuk memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak langsung oleh bencana yang dilaksanakan di Nagari Kajai Pasaman Barat. Selain itu Kasad juga melaksanakan peninjauan ke Posko Tanggap Darurat, tempat pengungsi, dapur lapangan dan Pos kesehatan yang sudah tergelar dengan baik. Serta sempat berdialog dengan para pengungsi, menanyakan kesulitan-kesulitan yang dialami warga selama berada di pengungsian.

Pada kegiatan peninjauan tersebut, Kasad didampingi oleh beberapa pejabat utama Mabesad, Pangdam I/BB, Danrem 032/Wbr dan Forkopimda Kabupaten Pasaman Barat.

/Red