Berita Daerah

Bojonegoro,-Batara.news|| Forum Sekretaris Desa (Forsekdes) Kabupaten Bojonegoro menggelar acara Halal Bihalal yang dihadiri ratusan Sekretaris Desa se-Bojonegoro. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Bojonegoro ini menekankan pentingnya sinergitas dan kolaborasi dalam membangun desa yang berkelanjutan.

 

Acara yang bertema “Sinergitas Sekretaris Desa untuk Pembangunan Desa yang Berkelanjutan Dalam Bingkai Kerukunan dan Persatuan, Mewujudkan Bojonegoro yang Bahagia, makmur dan Membanggakan” dihadiri oleh 419 Sekretaris Desa.

 

Kehadiran sejumlah pejabat penting semakin menyemarakkan acara ini. Di antaranya Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Wahyuni, Wakil Ketua Komisi D, Sukur Priyanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bojonegoro Mahmuddin, Dan tokoh Nahdlatul Ulama Bojonegoro Hanafi.

 

Dalam sambutannya, Ketua Forsekdes Bojonegoro, Setyo Pribowo, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan. Ia menekankan pentingnya peran Sekretaris Desa sebagai ujung tombak pembangunan di tingkat desa.

 

“Halal Bihalal ini diharapkan dapat memperkuat tali silaturahmi dan sinergitas antar Sekretaris Desa, sekaligus membangun komitmen bersama untuk mewujudkan Bojonegoro yang lebih maju dan sejahtera,” terang Mas Bowo sapaan akrab sekertaris Desa Tikusan itu.

 

Halal Bihalal FORSEKDES Bojonegoro 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi antar Sekretaris Desa dalam membangun desa yang berkelanjutan.

 

Kehadiran para pejabat penting menunjukkan dukungan penuh terhadap peran vital Sekretaris Desa dalam pembangunan daerah. Semoga semangat kebersamaan dan sinergitas ini terus terjaga untuk kemajuan Bojonegoro.

(Al)

Batara.news || Ketua umum relawan Jokowi Plat K Aan Rochayanto, ST secara tegas mendukung Jokowi untuk menempuh jalur hukum.

 

“Sebagai anak bangsa, yang juga sebagai relawan Jokowi tentu sangat menyayangkan fitnah ini terus bergulir, mereka tanpa melihat fakta yang benar, seharusnya cukup mereka lihat saat proses transparan dalam verifikasi saat Jokowi mencalonkan diri sebagai calon Walikota, calon Gubenur, dan calon presiden, tentu ada verifikasi data identitas dan pendidikan tentunya, disitu pasti di cek dong ijazahnya… Buktinya kan lolos dan SAH,” ujarnya.

 

Sebagai relawan Jokowi, Aan Rochayanto menyarankan agar persoalan ini dapat dilihat secara cerdas dan mendalam, bukan ada indikasi politik semata.

 

“Pak Jokowi ini presiden yang juga pemimpin bangsa yang mempunyai torehan jasa dan prestasi untuk bangsa ini,” tegasnya.

 

“Kita berharap agar lebih Substantif dalam melihat persoalan, apa hubungannya Ijazah Jokowi yang benar-benar ada buktinya, dengan persoalan hukum yang mereka arahkan dan tuju ke pak Jokowi,” ungkapnya.

 

Pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo atau Jokowi, lulus dari Fakultas Kehutanan pada 1985. Adapun ijazahnya ada pada Jokowi.

 

Wakil Rektor UGM Prof Wening Udasmoro menyampaikan hal itu setelah menerima tiga orang perwakilan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang meminta klarifikasi soal keaslian ijazah Jokowi. Ketiganya adalah Roy Suryo, Rismon Hasiholan, dan Tifauziyah. Sementara Amien Rais merupakan salah satu tokoh dalam massa TPUA yang ikut aksi bersama massa emak-emak.

 

Wening menegaskan UGM bukan dalam posisi membela salah satu pihak. Kampus hadir dalam kapasitas menjelaskan jika Jokowi merupakan lulusan UGM tahun 1985 sesuai dengan dokumen yang dimiliki kampus.

 

“Jadi di dalam konteks ini, ini bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen, ini mahasiswa kami dulu atau tidak, dan lulus atau tidak? Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada 5 November 1985, sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan,” kata Wening.

 

/*rds

Bojonegoro, Batara.news – Ketua Komisi C, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jawa Timur, Ahmad Supriyanto, serukan himbauan terhadap para pengelola lembaga pendidikan untuk tidak menahan ijazah siswa.

 

Himbauan itu disampaikan Supriyanto, lantaran dirinya mengaku masih mendengar suara sumbang dari masyarakat yang mengadukan terkait persoalan tersebut.

 

“Alasan apapun lembaga pendidikan harus segera memberikan ijazah tersebut sebelum kami merekomendasikan sanksi ke dinas terkait,” ucap politisi partai Golkar kepada pewarta. Kamis, 17 April 2025.

 

Merespon ihwal adanya aduan dari masyarakat terkait persoalan diatas, dengan tegas ia menyampaikan ultimatum kepada para pengelola lembaga pendidikan di Bojonegoro untuk segera mengembalikan ijazah siswa atau siswi yang masih ditahan oleh pihak sekolah sebelum tanggal 25 April 2025.

 

“Komisi C akan segera melakukan inspeksi mendadak, tidak perduli itu sekolah favorit maupun sekolahan yang tidak favorit. Dengan alasan apapun tidak ada pungutan biaya dalam pengambilan ijazah tersebut.” tegasnya.

 

Diera transparansi seperti saat ini, lanjutnya, sudah tidak jamannya lagi ada lembaga pendidikan yang masih melakukan penahanan ijazah hanya karena persoalan administrasi keuangan.

 

“Baik dari SD, SMP, SMK dari Negeri maupun Swasta, dari MTS maupun MAN, Ijazah tidak boleh ditahan sebelum tanggal 25 April bulan ini harus sudah terdistribusikan, jikalau masih ada yang ditahan Komisi C akan sidak dan merekomendasikan lembaga tersebut ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) untuk disanksi.” pungkas.

Bojonegoro,-Batara.news|| Kegiatan Halal bihalal yang di gelar di pendopo Kecamatan Sugihwaras menjadi sorotan publik.

 

Acara Halal Bihalal yang di Gelar Forpimcam dan kades yang dikabarkan berlangsung saat berkumandang adzan dzuhur tidak berhenti rehat, Namun Camat Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, memberikan klarifikasi terkait kejadian tersebut.Rabu(16/04/2025)

 

Menurut Camat Sugihwaras Supranata, awalnya acara memang berlangsung sampai terdengar adzan dzuhur, karena diawal di pendopo tidak langsung terdengar namun setelah mendengar adzan dzuhur berkumandang,

Ia memerintahkan panitia untuk rehat sejenak dan kemudian melanjutkan acara setelah adzan selesai berkumandang.

 

“Siap, mungkin ya mas di awal-awal, karena di pendopo tidak dengar, setelah dengar saya perintahkan rehat sebentar langsung rehat mas, dilanjut setelah adzan selesai. Matur suwun informasinya,” ujar Camat Sugihwaras.

 

Dengan klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami situasi yang sebenarnya terjadi selama acara Halal Bihalal tersebut. Camat Sugihwaras pun juga memohon maaf kepada masyarakat yang terganggu dan berharap agar masyarakat dapat memahaminya.

 

/Ali

Bojonegoro, Batara.news || Pertamina Bojonegoro Alami kendala saat jalankan kegiatan Explorasi Sumur PX A 01 Ds. Sukorejo Kec. Malo Kab. Bojonegoro, Puluhan Warga sengaja menghadang kegiatan kerja Pertamina saat lakukan Explorasi tersebut.

 

Kegiatan pemadatan dan pelebaran di lokasi sumur PX A 01 seluruhnya sudah 100% selesai dan tinggal finishing, namun tergendala dengan adanya aksi puluhan warga yang sengaja menghentikan saat Pertamina hendak melakukan Explorasi pada tanggal 15/4/2025 sekitar pukul 12:27 malam hari.

 

Menurut keterangan Korlap Pertamina Bojonegoro yang enggan disebut namanya menyanyangkan adanya kejadian tersebut yang di lakukan oleh beberapa warga desa tersebut, secara evaluasi kerja Pertamina mengambil jalur lintas Jalan DPU tidak melintas akses jalan milik desa,

“Kami berharap warga bisa baik-baik mengutarakan apa yang menjadi keluhan, sehingga kami dari Pihak Pertamina dapat mempertimbangkan dan bisamemberikan jalan solusi yang baik kepada warga sekitar”, Ucapnya.

 

Jika mengacu dalam sistem kelola kerja adanya hal seperti ini dapat menimbulkan kerugian Negara, yang seharusnya pekerjaan ini berjalan lancar dan dapat memberikan pendapatan Negara kini harus terhenti dan terjadi sementara, imbuhnya.

 

Disisi lain maksud dan tujuan warga dalam melakukan aksi tersebut belum di ketahui secara pasti, dari awak media belum sempat terkonfirmasi oleh pihak Pemdes setempat atau warga sekitar yang dapat menjadi sumber informasi secara pasti.

 

Hal tersebut tidak sejalan dengan harapan pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional. apalagi saat ini produksi yang dihasilkan semakin menurun, sehingga presiden RI Bpk Prabowo Subianto setelah dilantik, di awal Tahun 2025 telah membentuk Satgas hilirisasi ketahanan energi yag melibatkan semua bidang dari aspek Energi, Keuangan, ekonomi dan kementerian lingkungan termasuk APH dari kepolisian RI sebagai anggota dalam satuan tugas tersebut.

 

tentu saja hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung percepatan proses produksi dengan melakukan upaya-upaya intervensi potensi gangguan di lapangan dalam rangka peningkatan ketahanan energi yang dibutuhkan oleh hajat hidup orang banyak.

 

Harapannya hal ini dapat segera mendapatkan solusi yang baik warga juga dapat mendukung apa yang menjadi kebutuhan kelola Negara, Bersama-sama dan bahu-membahu membangun Negeri.

 

/*Redaksi

Bojonegoro,-Batara.news|| Sebuah video yang diunggah pada medsos Facebook oleh konsumen, yakni akun Gondrong Ogm Anarchu, menghebohkan jagad maya. Dalam video tersebut, Gondrong mengaku saat membeli 10 liter Pertalite di SPBU 54.621.13 Jalan Veteran, Bojonegoro, ia hanya mendapatkan 9 liter.

 

Menanggapi hal itu, Bambang selaku Mandor SPBU 54.621.13, membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, ketika ia mencoba mengklarifikasi dengan pengunggah video, tidak ada jawaban yang diberikan.Selasa(15/04/2024)

 

Padahal beberapa saat sebelum muncul unggahan vidio tersebut paginya jam 9 setelah di lakukan terra ulang badan meteorologi hasilnya aman

 

“Semua itu tidak benar karena pengunggah video tersebut saya klarifikasi tidak bisa dan video itu jelas hoax mas,” ujar Bambang saat ditemui pewarta, Selasa 15 April 2025.

 

Lebih lanjut, Bambang juga memastikan bahwa SPBU 54.621.13 akan memberikan pelayanan yang baik dan jujur kepada konsumen.

 

“Masyarakat jangan mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya,” imbuhnya.

 

Kasus ini menunjukkan pentingnya klarifikasi dan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya ke publik. Dengan demikian, dapat dihindari penyebaran informasi yang tidak akurat dan merugikan pihak lain.

/Ali

Bojonegoro,-Batara.news|| Eko Wahyudi Anggota DPR-RI Dapil 9 Bojonegoro-Tuban,Komisi 4,bergerak cepat menanggapi ihwal harga gabah di Bojonegoro yang tidak sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Bersama tim, Eko Wahyudi melakukan monitoring aspirasi terkait pertanian untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.

 

Eko Wahyudi menemukan bahwa harga gabah yang turun merosot drastis disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kekurangan gudang transit gabah dan beras serta alat pemotong gabah (Combi Harvester). Hal ini menyebabkan Bulog kesulitan menyerap gabah petani secara maksimal.

 

“Kita lihat fakta dan progresnya di lapangan. Meskipun Bulog telah melakukan serapan sekitar 14 juta ton, namun masih ada beberapa titik yang tidak terserap dengan baik,” ungkap Eko Wahyudi, Senin 14 April 2025.

 

Meskipun kuota Bulog sudah terpenuhi, Eko Wahyudi mendorong agar Bulog Bojonegoro tetap menyerap gabah petani di sisa 20 hari ke depan. Pasalnya, masih ada sekitar 200 ribu ton gabah dari panen kedua yang perlu diserap.

 

“Kita mendorong Bulog untuk menyerap kembali meskipun sudah terserap dan terpenuhi kuotanya,” tegas Eko Wahyudi.

 

Eko Wahyudi juga menekankan pentingnya meningkatkan instrumen pengawasan untuk memastikan harga gabah sesuai dengan HPP. Menurutnya, instrumen ini bukan hanya milik Bulog saja, tapi juga bisa melibatkan APH, TNI, dan Polisi.

 

“Instrumen itu bukan hanya Bulog saja, tapi juga bisa pemerintah, APH, TNI, Polisi. Kita perlu meningkatkan pengawasan untuk melindungi petani,” jelas Eko Wahyudi .

 

(Al)

Bojonegoro – Ahmad Ghozali, warga di Bojonegoro yang kerap menggunakan fasilitas Terminal Rajekwesi Bojonegoro sebagai parkir mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam atas kondisi aset videotron di terminal tersebut.

 

“Sudah berbulan-bulan videotron itu mati,” ujar Ghozali. “Saya sering melihatnya, layarnya hanya menampilkan kegelapan. Padahal, seharusnya videotron ini menjadi sumber informasi penting bagi masyarakat, terutama para penumpang dan pengunjung terminal.”

 

Ghozali menjabarkan potensi manfaat videotron yang terbuang sia-sia. “Bayangkan, videotron itu bisa menampilkan jadwal keberangkatan bus, informasi penting dari pemerintah daerah, bahkan promosi wisata Bojonegoro yang begitu kaya,” katanya. “Ketidak berfungsiannya mengurangi akses informasi publik dan merugikan banyak pihak.”

 

Lebih lanjut, Ghozali menyoroti aspek pengelolaan aset pemerintah. “Kerusakan ini bukan hanya sekadar masalah teknis, tetapi juga mencerminkan kurangnya perhatian dan pengawasan terhadap aset publik,” tegasnya.

 

Ia mendesak Pemkab Bojonegoro untuk segera mengambil tindakan nyata. “Bukan hanya perbaikan saja, tetapi juga perlu dilakukan inventarisasi aset secara menyeluruh untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan penyebab kerusakan,” saran Ghozali.

 

Selain perbaikan, Ghozali juga menekankan pentingnya pemeliharaan rutin dan pengawasan yang lebih ketat. “Setelah diperbaiki, harus ada perawatan berkala agar videotron ini tetap berfungsi optimal,” tambahnya. “Dan yang terpenting, perlu ada mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah kerusakan serupa terjadi di masa mendatang. Ini semua demi efisiensi penggunaan anggaran dan demi kepentingan masyarakat Bojonegoro.”

 

Ghozali berharap Pemkab Bojonegoro segera merespon keluhan ini dan menunjukkan komitmennya dalam mengelola aset publik secara bertanggung jawab.

 

” Saya percaya bahwa videotron yang berfungsi dengan baik akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Bojonegoro.” Pungkasnya.

 

Sementara itu Kepala Terminal Rajekwesi Bojonegoro, Budi Sugianto, menjelaskan, “Videotron itu milik pemkab, Sudah pernah ada surat utk pembongkaran, tapi sampai sekarang gak tahu kenapa belum dibongkar. Sudah bertahun tahun itu mati, semenjak kepala terminal yang lama.” Terangnya.

 

Sementara Heri wibowo kadin Kominfo saat di konfirmasi awak media mengatakan,”

Sementara sepengetahuan kita, itu bukan aset Kominfo,kemungkinan besar aset propinsi, Monggo bisa di cros cek ke dinas perhubungan, nggih,”ungkapnya

 

Sekelas Kominfo aset videotron di pemkab Bojonegoro tidak tahu lantas bagaimana publik dapat informasi penyiaran dan edukasi tanya Ghozali dengan tersenyum.

 

(*Red)

Bojonegoro –

Komandan Kodim 0813 Bojonegoro dan Kepala Bulog Bojonegoro menggelar diskusi ketahanan pangan bersama Aktivis Kolam Pancing (AKP) dan sejumlah awak media, Jumat (11 April 2025).

 

Diskusi yang berlangsung di ruang kerja Kodim tersebut membahas permasalahan ketahanan pangan di Bojonegoro, khususnya penurunan harga gabah beberapa waktu lalu.

 

Dalam kesempatan itu awak media yang tergabung dalam AKP menjelaskan permasalahan yang di hadapi petani pada saat panen beberapa hari lalu. Diantaranya Petani mengeluhkan praktik tengkulak yang memanfaatkan keterbatasan alat panen (mesin combi).

 

“Tengkulak menekan petani agar menjual gabah dengan harga rendah; jika petani menolak, pemilik mesin combi tidak akan memanen padi mereka,” ujar salah satu anggota AKP.

 

AKP menilai kurangnya alat panen milik pemerintah menjadi penyebab utama merosotnya harga gabah dan mengusulkan agar pemerintah daerah menyediakan minimal tiga mesin combi di setiap kecamatan.

 

Menanggapi Penyampaian dari AKP itu, Dandim 0813 Bojonegoro, Letkol Czi Arief Rochman Hakim, SE., MM., menyampaikan apresiasi kepada AKP atas upayanya menyampaikan aspirasi petani. Ia menekankan pentingnya sinergi untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah.

 

 

Sementara itu, Kepala Bulog Bojonegoro menambahkan bahwa terbatasnya kapasitas penyimpanan dan mesin pengering Bulog di Bojonegoro turut berkontribusi pada penurunan harga gabah. Ia mendukung usulan AKP terkait penambahan mesin combi, gudang penyimpanan, dan mesin pengering padi di setiap kecamatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi padi.

 

 

Dari pantauan awak media di sela sela diskusi menunjukkan tepat pukul 10.00 wib diskusi di hentikan sementara dan para peserta serentak berdiri menyanyikan lagu kebangsaan tersebut.

 

/Ali

BOJONEGORO || – Jebloknya harga gabah di Bojonegoro, di respon cepat oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dengan memanggil Bulog, Satgas Pangan, dan dinas terkait untuk membahas anjloknya harga gabah yang jauh dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan untuk mencari solusi yang tepat untuk menangani hal tersebut. Kamis 10 April 2025.

 

Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menekankan optimalisasi penyerapan Gabah Kering Panen (GKP) sesuai HPP yang ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebesar Rp 6.500 per kilogram.

 

Bulog menyatakan kesiapannya menyerap gabah sesuai HPP. Namun, mereka mengalami kesulitan pengeringan gabah pasca panen dan hanya bisa menampung 450 ton per hari.

 

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan mencari solusi untuk menambah gudang dan penggilingan tambahan guna mengatasi kesulitan pengeringan gabah.

 

Bupati Bojonegoro mengapresiasi komitmen Bulog dan menyatakan bahwa Pemkab Bojonegoro akan terus mengawal proses penyerapan gabah untuk memastikan maksimalisasi.

 

Pertemuan ini dihadiri oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono ,Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, Dandim 0813 Arief Rochman Hakim, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dinas Perdagangan,dengan Bulog.

 

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Juga menyampaikan bahwa dalam minggu-minggu ini akan ada panen padi sebanyak 12.000 hektar.

 

/Ali