Rembang _: DPRD Kabupaten Rembang dengan tenaga ahli dari Universitas Brawijaya Malang , Rabo 8 Juni 2022 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Rembang mengadakan Public Hearing Penyusunan Raperda Perlindungan Dan Pengembangan Usaha Mikro.
Hadir dalam acara tersebut antara lain anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rembang dari Fraksi Karya Sejahtera sebagai inisiator Raperda bersama tim ahli dari Universitas Brawijaya Malang, Dinas Indakop Kabupaten, dan para pelaku usaha UMKM di Kabupaten Rembang.
Tim ahli dari Universitas Brawijaya Malang, Dimas Dwi Anggoro SAB, MA, memaparkan draf Raperda Perlindungan Dan Pengembangan Usaha Mikro . Dalam kesempatan acara tersebut Dimas mengatakan ,.”Walaupun di masa pandemi tapi para pelaku usaha UMKM di kabupaten Rembang masih bisa bertahan, ini menunjukkan bahwa semangat untuk berkembang terus maju patut kita dukung ” ungkapnya.
Widya , perwakilan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dari seluke mengatakan ” Problem utama adalah masalah Pemasaran , kerjasama dengan pasar modern seperti yang pernah di anjurkan oleh pemerintah daerah dengan pasar moderen seperti pisau bermata dua ” terangnya, Karena pasar moderen mau menerima produk dari UMKM dan langsung di bayar akan tetapi bila mana barang produk yang telah di beli tidak laku akan di kembalikan dan di suruh membayar lagi , juga produk dari UMKM di jual mahal sehingga konsumen yang mau membeli jadi males dan tidak berminat.
Tanggapan dari Dewan terkait hal tersebut nantinya akan di tindak lanjuti dan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan Raperda.
SEMARANG _: Usulan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tentang penundaan kenaikan tarif naik stupa di Candi Borobudur diterima Menko Marives Luhut B. Pandjaitan. Menurut Ganjar, diperlukan beberapa langkah sebelum akhirnya diberlakukan kenaikan tarif. Terlebih banyak masyarakat yang melayangkan protes.
Beberapa hari terakhir muncul kabar terkait rencana harga tiket Candi Borobudur yang dibanderol Rp 750.000 per orang untuk wisatawan lokal. Beragam respons dari masyarakat langsung muncul terkait wacana tersebut.
Oleh karena itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk menunda rencana tersebut. Menurutnya penetapan tarif naik ke stupa Candi Borobudur perlu dikaji lagi bersama Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur dan Balai Konservasi Borobudur.
“Saya sampaikan kepada beliau, ini banyak yang protes, menurut saya diendapkan dan beliau setuju. Ini soal tarif jangan dibicarakan dulu, di-postpone dulu, dan memang TWC (Taman Wisata Candi) sama balai sedang komunikasi maka masyarakat tidak perlu resah. Itu penting untuk disampaikan,” kata Ganjar usai bertemu dengan Luhut di Rumah Dinas Puri Gedeh, Kota Semarang, Selasa (7/6/2022).
Ganjar menjelaskan, penataan di kawasan Candi Borobudur memang masih terus dilakukan. Maka dari itu harus dicarikan skema-skema terbaik untuk mengatur wisatawan yang hendak naik ke atas candi. Baik dengan pembatasan kuota maupun dengan instrumen lain seperti salah satunya penentuan tarif masuk.
“Kita postpone dulu. Tadi Pak Menteri (Luhut) sudah menyampaikan, Pak Gub itu kita postpone dulu, biar tidak terjadi cerita yang ke mana-mana,” ungkapnya.
Beberapa waktu lalu Luhut memberikan pernyataan terkait rencana tiket Candi Borobudur sebesar Rp 750.000 untuk wisatawan lokal dan USD 100 untuk wisatawan mancanegara. Salah satu alasannya adalah untuk menjaga dan melestarikan Candi Borobudur. Keputusan itu sendiri masih belum final dan masih dikaji kembali.
“Memang setelah itu TWC pun menyampaikan akan ditindaklanjuti dengan balai. Itu artinya butuh pranata regulasi terus kemudian kelayakan dari tarif yang ada, mekanismenya, karena mereka yang akan mengeksekusi,” jelas Ganjar.
Sebelumnya, Ganjar sudah memberikan penjelasan terkait wacana yang beredar tersebut. Ia mengatakan bahwa rencana tarif Rp 750.000 itu khusus untuk wisatawan lokal yang hendak naik ke bangunan atau stupa Candi Borobudur. Untuk tiket masuk Candi Borobudur untuk wisatawan lokal dewasa sebesar Rp 50.000.
Wisatawan yang membayar tiket masuk Rp 50.000 hanya sampai di pelataran Candi Borobudur. Tidak dapat naik ke area stupa Candi Borobudur. Sampai saat ini wisatawan memang belum diizinkan naik ke atas Candi Borobudur dan hanya diperbolehkan sampai kawasan pelataran candi.
“Masuk ke kawasan dan naik ke candi. Dua hal ini perlu disampaikan ke publik agar bisa tahu kenapa ada pembatasan orang naik ke candi,” kata Ganjar beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, Ganjar mengatakan dalam rencana ini harga tiket untuk pelajar justru akan jauh lebih murah. Tiket pelajar yang sebelumnya Rp 25.000 per orang akan turun menjadi Rp 5.000 per orang.
“Pertimbangan bagaimana pelajaran masuk. Kemarin justru diturunkan jadi Rp 5.000 Saat nanti butuh edukasi perdalam konten ilmu pengetahuan maka itu kebijakan khusus pelajar,” ujarnya.
Pengelola Candi Borobudur juga sudah bersuara terkait harga tiket masuk kawasan Candi Borobudur. Berdasarkan pernyataan resmi yang dikeluarkan pengelola, tiket masuk kawasan Candi Borobudur masih belum berubah.
Berikut rincian harga tiket masuk sesuai keterangan pengelola dan juga yang tertera pada situs borobudurpark.com. Tiket masuk kawasan Candi Borobudur untuk wisatawan domestik atau lokal dibanderol Rp 50.000 untuk usia 10 tahun ke atas. Wisatawan lokal dengan usia 3-10 tahun dibanderol seharga Rp 25.000. Tiket wisatawan lokal khusus rombongan pelajar atau mahasiswa minimal 20 orang dibanderol Rp 25.000 per orang.
Sementara untuk tiket wisatawan mancanegara dibanderol USD 25 atau setara Rp 350.000 per orang. Wisatawan mancanegara kategori anak-anak dibanderol USD 15 atau sekitar Rp 210.000 per orang.
Berdasarkan situs tersebut, memang belum ada regulasi yang mengatur harga tiket wisatawan untuk naik ke atas area stupa Candi Borobudur.
SEMARANG _: Usulan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tentang penundaan kenaikan tarif naik stupa di Candi Borobudur diterima Menko Marives Luhut B. Pandjaitan. Menurut Ganjar, diperlukan beberapa langkah sebelum akhirnya diberlakukan kenaikan tarif. Terlebih banyak masyarakat yang melayangkan protes.
Beberapa hari terakhir muncul kabar terkait rencana harga tiket Candi Borobudur yang dibanderol Rp 750.000 per orang untuk wisatawan lokal. Beragam respons dari masyarakat langsung muncul terkait wacana tersebut.
Oleh karena itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk menunda rencana tersebut. Menurutnya penetapan tarif naik ke stupa Candi Borobudur perlu dikaji lagi bersama Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur dan Balai Konservasi Borobudur.
“Saya sampaikan kepada beliau, ini banyak yang protes, menurut saya diendapkan dan beliau setuju. Ini soal tarif jangan dibicarakan dulu, di-postpone dulu, dan memang TWC (Taman Wisata Candi) sama balai sedang komunikasi maka masyarakat tidak perlu resah. Itu penting untuk disampaikan,” kata Ganjar usai bertemu dengan Luhut di Rumah Dinas Puri Gedeh, Kota Semarang, Selasa (7/6/2022).
Ganjar menjelaskan, penataan di kawasan Candi Borobudur memang masih terus dilakukan. Maka dari itu harus dicarikan skema-skema terbaik untuk mengatur wisatawan yang hendak naik ke atas candi. Baik dengan pembatasan kuota maupun dengan instrumen lain seperti salah satunya penentuan tarif masuk.
“Kita postpone dulu. Tadi Pak Menteri (Luhut) sudah menyampaikan, Pak Gub itu kita postpone dulu, biar tidak terjadi cerita yang ke mana-mana,” ungkapnya.
Beberapa waktu lalu Luhut memberikan pernyataan terkait rencana tiket Candi Borobudur sebesar Rp 750.000 untuk wisatawan lokal dan USD 100 untuk wisatawan mancanegara. Salah satu alasannya adalah untuk menjaga dan melestarikan Candi Borobudur. Keputusan itu sendiri masih belum final dan masih dikaji kembali.
“Memang setelah itu TWC pun menyampaikan akan ditindaklanjuti dengan balai. Itu artinya butuh pranata regulasi terus kemudian kelayakan dari tarif yang ada, mekanismenya, karena mereka yang akan mengeksekusi,” jelas Ganjar.
Sebelumnya, Ganjar sudah memberikan penjelasan terkait wacana yang beredar tersebut. Ia mengatakan bahwa rencana tarif Rp 750.000 itu khusus untuk wisatawan lokal yang hendak naik ke bangunan atau stupa Candi Borobudur. Untuk tiket masuk Candi Borobudur untuk wisatawan lokal dewasa sebesar Rp 50.000.
Wisatawan yang membayar tiket masuk Rp 50.000 hanya sampai di pelataran Candi Borobudur. Tidak dapat naik ke area stupa Candi Borobudur. Sampai saat ini wisatawan memang belum diizinkan naik ke atas Candi Borobudur dan hanya diperbolehkan sampai kawasan pelataran candi.
“Masuk ke kawasan dan naik ke candi. Dua hal ini perlu disampaikan ke publik agar bisa tahu kenapa ada pembatasan orang naik ke candi,” kata Ganjar beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, Ganjar mengatakan dalam rencana ini harga tiket untuk pelajar justru akan jauh lebih murah. Tiket pelajar yang sebelumnya Rp 25.000 per orang akan turun menjadi Rp 5.000 per orang.
“Pertimbangan bagaimana pelajaran masuk. Kemarin justru diturunkan jadi Rp 5.000 Saat nanti butuh edukasi perdalam konten ilmu pengetahuan maka itu kebijakan khusus pelajar,” ujarnya.
Pengelola Candi Borobudur juga sudah bersuara terkait harga tiket masuk kawasan Candi Borobudur. Berdasarkan pernyataan resmi yang dikeluarkan pengelola, tiket masuk kawasan Candi Borobudur masih belum berubah.
Berikut rincian harga tiket masuk sesuai keterangan pengelola dan juga yang tertera pada situs borobudurpark.com. Tiket masuk kawasan Candi Borobudur untuk wisatawan domestik atau lokal dibanderol Rp 50.000 untuk usia 10 tahun ke atas. Wisatawan lokal dengan usia 3-10 tahun dibanderol seharga Rp 25.000. Tiket wisatawan lokal khusus rombongan pelajar atau mahasiswa minimal 20 orang dibanderol Rp 25.000 per orang.
Sementara untuk tiket wisatawan mancanegara dibanderol USD 25 atau setara Rp 350.000 per orang. Wisatawan mancanegara kategori anak-anak dibanderol USD 15 atau sekitar Rp 210.000 per orang.
Berdasarkan situs tersebut, memang belum ada regulasi yang mengatur harga tiket wisatawan untuk naik ke atas area stupa Candi Borobudur.
Bandung _: Pangdam III/Slw Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo didampingi Walikota Bandung H. Yana Mulyana melepas secara resmi peserta Touring dalam rangka penutupan TMMD di Kuningan, bertempat di lapangan upacara Makodam III/Slw Jl. Aceh No. 69 Kota Bandung, Jabar, Rabu (8/6/2022).
Hal tersebut disampaikan Kapendam III/Slw Kolonel Inf Arie Tri Hedhianto di sela- sela mendampingi Pangdam III/Slw menyambut kedatangan Walikota Bandung di Ruangan Tirtayasa Kodam III/Slw Jl. Aceh No. 69 Kota Bandung Jabar.
Lanjutnya menuturkan, kegiatan Touring dalam rangka penutupan TMMD diikuti oleh para pejabat utama Kodam III/Slw beserta istri, Walikota Bandung beserta staf dan komunitas sepeda motor Brotherhood 1%, serta komunitas FKPPI dengan jumlah keseluruhan peserta sebanyak 64 orang dengan sepeda motor sebanyak 49 unit.
Rombongan Touring pimpinan Pangdam III/Slw, start dari lapangan upacara Makodam III/Slw bergerak menuju Gedung Pakuan Kediaman Gubernur Jawa Barat Jalan Cicendo No.1 Kota Bandung dan disambut Gubernur Ridwan Kamil beserta ibu dengan kegiatan bersilaturahmi.
Selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kuningan. Rute yang digunakan melalui Cileunyi, Rancaekek, Nagreg, dan Istiharat di Check Point 1 Koramil Limbangan, dilanjutkan ke Malangbong dan Istirahat di Check Point 2 Kortamil Malangbong. Perjalanan dilanjutkan melalui Gentong, Pamoyanan, Pagerageung kemudian menuju Check Point 3 RM Saung Bedeng.
Perjalanan berlanjut melalui Cijeruk, Ciwalen, pertigaan Panjalu kemudian masuk ke jalan Kawali Ciamis dan istirahat di Check Point 4 Koramil 1309 Panawangan. Setelah dari Check Poit 4 perjalanan lanjut menuju Kodim 0615/Kuningan melalui jalan raya Ciamis-Cirebon, jalan raya Cigadung, dan masuk ke jalan RE. Marthadinata Kuningan. Jarak yang ditempuh lebih kurang 196 Km.
Kapendam menambahkan bahwa, di Koramil 1107/Limbangan, Koramil 1106/Malangbong dan di Koramil 1309/Panawangan, Pangdam III/Slw memberikan bantuan sosial masing-masing sebanyak 100 paket diberikan secara simbolis kepada 5 orang warga sekitar dan 5 orang Babinsa.
Dalam kesempatan itu Pangdam III/Slw menyampaikan bahwa, kegiatan Touring yang dilaksanakan hari ini merupakan rangkaian HUT ke-76 Kodam III/Slw sekaligus dalam upaya melakukan pembinaan Satuan, juga dalam rangka mendampingi masyarakat dalam mengatasi permasalahan-permasalan yang ada, serta memberikan bantuan sosial.
“Hari ini kita melaksanakan Touring selain dalam rangka penutupan TMMD di Kuningan, juga sebagai salah satu wahana dalam membangun persatuan dan kesatuan melalui saling memberi apa kita punya, sekalipun kita hanya bisa memberi sapaan, sampai kita bisa memberikan suatu ilmu yang bermanfaat yang mempunyai nilai berkelanjutan,” pungkasnya.
Bandung _: Pangdam III/Slw Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo didampingi Walikota Bandung H. Yana Mulyana melepas secara resmi peserta Touring dalam rangka penutupan TMMD di Kuningan, bertempat di lapangan upacara Makodam III/Slw Jl. Aceh No. 69 Kota Bandung, Jabar, Rabu (8/6/2022).
Hal tersebut disampaikan Kapendam III/Slw Kolonel Inf Arie Tri Hedhianto di sela- sela mendampingi Pangdam III/Slw menyambut kedatangan Walikota Bandung di Ruangan Tirtayasa Kodam III/Slw Jl. Aceh No. 69 Kota Bandung Jabar.
Lanjutnya menuturkan, kegiatan Touring dalam rangka penutupan TMMD diikuti oleh para pejabat utama Kodam III/Slw beserta istri, Walikota Bandung beserta staf dan komunitas sepeda motor Brotherhood 1%, serta komunitas FKPPI dengan jumlah keseluruhan peserta sebanyak 64 orang dengan sepeda motor sebanyak 49 unit.
Rombongan Touring pimpinan Pangdam III/Slw, start dari lapangan upacara Makodam III/Slw bergerak menuju Gedung Pakuan Kediaman Gubernur Jawa Barat Jalan Cicendo No.1 Kota Bandung dan disambut Gubernur Ridwan Kamil beserta ibu dengan kegiatan bersilaturahmi.
Selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kuningan. Rute yang digunakan melalui Cileunyi, Rancaekek, Nagreg, dan Istiharat di Check Point 1 Koramil Limbangan, dilanjutkan ke Malangbong dan Istirahat di Check Point 2 Kortamil Malangbong. Perjalanan dilanjutkan melalui Gentong, Pamoyanan, Pagerageung kemudian menuju Check Point 3 RM Saung Bedeng.
Perjalanan berlanjut melalui Cijeruk, Ciwalen, pertigaan Panjalu kemudian masuk ke jalan Kawali Ciamis dan istirahat di Check Point 4 Koramil 1309 Panawangan. Setelah dari Check Poit 4 perjalanan lanjut menuju Kodim 0615/Kuningan melalui jalan raya Ciamis-Cirebon, jalan raya Cigadung, dan masuk ke jalan RE. Marthadinata Kuningan. Jarak yang ditempuh lebih kurang 196 Km.
Kapendam menambahkan bahwa, di Koramil 1107/Limbangan, Koramil 1106/Malangbong dan di Koramil 1309/Panawangan, Pangdam III/Slw memberikan bantuan sosial masing-masing sebanyak 100 paket diberikan secara simbolis kepada 5 orang warga sekitar dan 5 orang Babinsa.
Dalam kesempatan itu Pangdam III/Slw menyampaikan bahwa, kegiatan Touring yang dilaksanakan hari ini merupakan rangkaian HUT ke-76 Kodam III/Slw sekaligus dalam upaya melakukan pembinaan Satuan, juga dalam rangka mendampingi masyarakat dalam mengatasi permasalahan-permasalan yang ada, serta memberikan bantuan sosial.
“Hari ini kita melaksanakan Touring selain dalam rangka penutupan TMMD di Kuningan, juga sebagai salah satu wahana dalam membangun persatuan dan kesatuan melalui saling memberi apa kita punya, sekalipun kita hanya bisa memberi sapaan, sampai kita bisa memberikan suatu ilmu yang bermanfaat yang mempunyai nilai berkelanjutan,” pungkasnya.
Batang _: Presiden Republik Indonesia Ir.H.Joko Widodo lakukan kunjungan kerja diwilayah Kabupaten Batang, Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Yudha Airlangga, S.E., pantau perkembangan situasi (Bangsit) diwilayah Kabupaten Batang. Rabu (8/6/2022).
Kunjungan Presiden tersebut, dalam rangka meninjau Industri Baterai Listrik Terintegrasi di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) Batang.
Selepas itu, Presiden menuju Lapangan Oemah Tani di Kabupaten Batang untuk melakukan syukuran hasil bumi Gerakan Masyarakat (Gema) Perhutanan Sosial.
Guna untuk memastikan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia aman dan kondusif, Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Yudha Airlangga, S.E., pantau perkembangan situasi (Bangsit) diwilayah Kabupaten Batang.
Pantauan Danrem tersebut, tidak hanya dibeberapa titik yang menjadi obyek sasaran kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia, namun juga disetiap sudut dan jalur/rute yang akan dilalui. Disamping itu, mengecek personel pengamanan VVIP ditiap titik sesuai peran dan tugas dimana personel tersebut ditempatkan.
Komandan Korem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Yudha Airlangga, S.E., mengatakan pantauan perkembangan situasi sebelum, pasca dan sesudah pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja Presiden RI, harus terus di cek dan ricek dipantau untuk mengetahui situasi dan kondisi di lapangan. Walaupun disetiap area penempatan personel ada Dansubnya, namun kita harus selalu koordinasi satu sama lain untuk keamanan dan kenyamanan serta kondusifitas wilayah Batang.
Dikatakan, personel yang terlibat dalam pengamanan VVIP ini, 1.814 orang dari berbagai unsur baik TNI, Polri, Pemda serta unsur terkait pengaman VVIP.
“Personel yang tergabung dalam pengamanan VVIP ini, kita gerakkan sesuai penempatan tugas masing-masing sebelum kedatangan, pasca dan setelah kedatangan”, ungkapnya.
Seperti yang disampaikan Danrem 071/Wijayakusuma saat apel gelar pasukan kemarin, tugas pengamanan VVIP semacam itu merupakan sebuah kehormatan dan kepercayaan dari negara yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.
Untuk itulah, kondusifitas wilayah merupakan prioritas utama dalam mengemban dan menjalankan tugas tersebut agar dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.
Terkait penting dan krusialnya tugas tersebut, Danrem meminta kepada seluruh unsur yang terlibat agar dapat memedomani ketentuan dan prosedur dalam pengamanan VVIP.
Dikatakan Danrem, secara keseluruhan kunjungan kerja Presiden di Kabupaten Batang dapat berjalan dengan baik sesuai rencana. “Alhamdulillah, semuanya dapat berjalan aman, tertib dan lancar”, katanya usai pelaksanaan kegiatan pengamanan.
Danrem pun mengapresiasi pelaksanaan kegiatan baik kepada Satgas Pam VVIP maupun masyarakat Kabupaten Batang yang telah bersama-sama menjaga kondusifitas wilayah dengan baik dalam menyambut kunjungan Presiden.
PATI _: Audensi dugaan penyelewengan dana PNPM ( Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) di Desa Bumirejo 8/5/2022, yang di sinyalir tidak jelas dalam pengelolaanya di duga kuat ada penyelewengan anggaran yang sengaja di pakai tanpa ada kejelasan.
Heri Setianto Masyarakat Desa Bumirejo yang di dampingi dengan Pengacara Hukumnya Musthofinal Akhyar, menanyakan Kepada pihak penanggung jawab dana PNPM Anggaran mulai dari tahun 2014 yang di duga terjadi banyak penyelewengan,
“Kita masih menunggu terkait dengan upaya untuk etikat baiknya untuk menyelesaikan dana yang kami duga diselewengkan, Dalam kurun waktu 1 bulan tidak ada penyelesaian akan kami lanjut ke ranah hukum,” Ungkap Musthofinal kuasa hukum heri.
Sementara Kordinator (Kotaku) Susilo saat diwawancarai terkait hasil audensi menyampaikan ini adalah moment terbaik bagi kita semua untuk menjembatani semua kepentingan di desa khususnya unit pengelola keuangan program (Kotaku).
“Nanti kedepannya kami akan lebih transparan, Akuntabel karena ini menyangkut dana masyarakat yang harus kami gulirkan ke masyarakat, Dan hasil audensi hari ini kita belum bisa menyampaikan secara detai karena temen temen KSM dan UPK masih bekerja dilapangan untuk mengindetifikasi apa yang ditanyakan konsultan hukum tadi”, Terang susilo.
Kepala desa Bumirejo Sutrisno menyampaikan kepada awak Media saat di konfirmasi masalah terkait di kantornya usai Audensi ” saya akan memantau terus dan saya selaku kepala desa tetap di tengah dan memberikan fasilitas saja untuk penyelesaian di tinggkat kekeluargaan, saya juga gak ingin ini di kira Mas Heri itu saya yang menyuruh, karna dulu Mas Heri sering keras dalam mengkritisi Pemdes Bumirejo sebelum saya menjabat” tegas Kades Bumirejo.
Kesimpulanya Audensi pada Hari ini belum menemukan titik terang penyelesaian dengan alasan secara data pihak pengelola pelaksana Program PNPM Desa Bumirejo harus memberikan kejelasan secara data dan bukti sebagai Acuan Tranparansi kelolanya.
Rembang, Batara.News|– Kodim 0720/Rembang. Gelar latihan menembak senjata ringan laras panjang jenis SS1 dan Pistol FN melalui protap Program kerja Triwulan-II bidang latihan yang dilaksanakan secara bertahap, berjenjang dan berlanjut, Pada Giat Latbakjatri TW – II Tahun 2022, bertempat di lapangan tembak Mbesi Kecamatan Rembang, Rabu (08/06/2022).
Dandim 0720/Rembang Letkol Kav Donan Wahyu Sejati, S.Sos pada Giat Latbakjatri TW-II tersebut mengatakan, dilaksanakannya kegiatan Latbak Jatri merupakan salah satu bentuk pembinaan personel dalam memelihara kemampuan menembak khususnya bidang latihan oleh Staf-2/ Operasi.
Dengan latihan yang terprogram secara bertahap berjenjang dan berlanjut setiap triwulannya diharapkan Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) mampu meningkatkan kemampuan menembak tepat sasaran dengan tiga sikap yaitu tiarap, duduk dan berdiri dengan jarak tembak 100 meter untuk senjata Laras panjang dan 50 meter untuk Pistol FN oleh seluruh anggota prajurit jajaran Koramil dan anggota Kodim 0720/Rembang wajib mengikuti Latihan menembak senjata ringan yang dilaksanakan setiap triwulannya.
Penyampaian Danlat, Letda Arm Supartono pada kegiatan Latbak Jatri ini, Danlat menyampaikan kepada seluruh anggota Kodim 0720/Rembang bahwa, dalam kegiatan ini kita harus tetap mematuhi Protokol kesehatan agar pada pelaksanaan Latbak jatri yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari dari tanggal 7 sampai 8 Juni 2022, dengan Latbakjatri ini diharapkan untuk semua anggota Kodim 0720/Rembang diharapkan mampu menguasai senjata dalam hal (Nabitepi) yaitu napas, bidikan dan tarikan picu bisa sesuai mengenai sasaran lesan, dalam kegiatan menembak senjata Laras panjang maupun Pistol FN, untuk perkenaan menembak maksimal.
Pada kegiatan apel pengecekan Letda Arm Supartono mengatakan, pelaksanaan kegiatan latihan menembak tetap dilaksanakan dengan serius dan mengutamakan faktor keamanan yang harus diperhatikan agar kegiatan latihan menembak tersebut tetap berjalan sesuai Protap Garlat dari penyelenggara Staf Operasi Kodim sehingga pelaksanaan kegiatan latbak jatri berjalan dengan aman dan tertib.
“Latbak jatri yang dilaksanakan dengan dibagi dua kelompok yaitu menembak senapan SS1 dengan kordinator Pibak Pelda Wartono dan Kordinator tembak pistol FN Serma Rusdianto, dengan dilaksanakannya kegiatan Latbakjatri setiap Triwulan nya diharapkan prajurit Kodim 0720/Rembang bisa mendapatkan hasil perkenaan yang maksimal sesuai tingkat kemampuan perorangan dalam prinsip menembak Nabitepi sehingga kemampuan setiap prajurit Kodim 0720/Rembang terpelihara dengan baik, tandasnya.(Pendim 0720/Rembang)
PATI _: Dalam menjalankan Program Pemerintah pusat Proyek percepatan untuk Kelompok Tani Langsung dari Kementrian, Proyek tersebut di duga jadi Ajang mencari keuntungan Pribadi oleh oknum tertentu dengan satu aturan sesat Potongan 20% untuk di setorkan kepada seseorang yang belum jelas siapa dia, hal ini terjadi di Desa Wonorejo Kecamatan Tlogowungu tak mau turuti permintaan Kades, Bendahara Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Desa Wonorejo di berhentikan. Pasalnya, bendahara tidak mau setor fee sebesar 20 persen kepada Kades.
Hal ini lantaran bendahara tidak diberi tahu kemana larinya uang fee tersebut. Menurut mantan Bendahara P3A Sunar yang menjelaskan kepada sejumlah awak media mengatakan, Jika dirinya saat ini sudah di berhentikan dari bendahara P3A.
“Saya di pecat lantaran saya tidak mau mengikuti aturan main pak kades yang harus setor 20 % dari jumlah uang Rp 195 juta,” katanya.
Sunar menjelaskan, kalau setornya fee 20 persen dari pagu anggaran Rp 195 juta, maka anggaran itu kepotong sebesar Rp 39 juta. Bahkan Kades tidak menjelaskan secara rinci larinya dana itu kemana atau ke siapa.
“Karena tidak ada penjelasan akurat, saya tetap pada pendirian tidak mau setor uang fee tersebut. Namun pada akhirnya saya di pecat dan di gantikan dengan yang lain,” ujarnya.
Sunar menambahkan, jika bantuan P3A tersebut berasal dari anggota DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) Sudewo.
“Bantuan ini dari pak Sudewo, tentu masyarkat tidak asing dengan tokoh tersebut. Gambar beliau terpampang dimana – mana,” imbuhnya.
Saat ini proyek saluran air masih dalam proses pengerjaan, panitia juga belum memasang papan kegiatan untuk keterbukaan publik.
“Kalau dananya sudah dipakai untuk membangun, namun saya sudah tidak mengetahui lagi prosesnya sudah sampai mana,” ucapnya.
Sementara warga lain yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, dengan itu patut diduga adanya permainan karena papan kegiatan saja tidak di pasang.
“Jelas ada dugaan disitu, bisa jadi pakai dobel anggaran, entah anggaran dari mana. Dalam waktu dekat kami akan mempertanyakan terkait hal itu, dan itu sudah di agendakan,” timpal salah satu warga Desa Wonorejo.
Sementara Kades Wonorejo Suyik saat di konfirmasi bendahara P3A menyangkal hal tersebut. Dirinya mengungkapkan jika Bendahara P3A (Sunar) mengundurkan diri sendiri dari jabatannya.
“Sunar itu membuat surat pernyataan pengunduran dirinya sendiri bukannya saya yang menggantikan. Bahkan surat pernyataan itu dibuat di depan notaris,” tepis Kades Wonorejo.
Lanjut Kades, agar program itu berjalan dengan lancar maka jabatan bendahara di gantikan oleh yang lain, agar memenuhi syarat.
“Dia mengundurkan diri terlebih dulu tanpa ada unsur paksaan baru di ganti yang lain karna dalam struktur itu harus ada Ketua Kelompok dan Bendahara,” ujarnya.
Kalau mengenai persoalan kenapa bendahara mundur pihak desa kurang tahu. Yang pasti bendahara lama sudah mengundurkan diri.
“Saya tidak tahu alasannya, kenapa tiba-tiba dia mengundurkan diri. Padahal waktu itu anggarannya sebentar lagi sudah terealisasi,” tandasnya.
Masalah papan Kegiatan atau papan proyek dari Pendamping sendiri menyampaikan jika hal itu tidaklah begitu di perlukan. Disinggung masalah fee yang sebesar 20 persen, Kades tidak menampik dan membenarkan karena waktu itu ada pemodal dengan istilah nyonggek.
“Kalau soal pemodal itu rahasia ya, pada waktu itu pas lagi bokek atau musim sepi mas akibat dampak Pandemi. Selain itu, kita juga baru usai pelaksanaan pilkades, jadi pas tidak punya modal,” pungkasnya.
Blora _: Masyarakat Kabupaten Blora patut berbangga. Salah satu Pos Pelayanan Operasi Ketupat Candi 2022 yakni Posyan Alun Alun Blora mendapat penghargaan sebagai Pospam Lebaran Terbaik Operasi Ketupat Candi Tahun 2022.
Penyerahan piagam penghargaan dilaksanakan dalam kegiatan Latihan Praktek Operasi Patuh Candi 2022 di gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Adapun piagam diserahkan langsung oleh Karo ops Polda Jateng didampingi Dirlantas Polda Jateng dan diterima oleh Kasat Lantas Polres Blora AKP Edi Sukamto,SH,MH bersama Kabag Ops Polres Blora AKP Sudarno,SH, Selasa, (07/06/2022) siang kemarin.
Untuk diketahui selama pelaksanaan Operasi Ketupat Candi Tahun 2022. Polda Jawa Tengah memberikan penilaian terhadap Pospam dan Posyan yang ada di jajaran Polres Polda Jawa Tengah. Dan Pos Pelayanan Alun Alun Polres Blora yang mengangkat tema rumah hobbit dengan etnik khas kayu jati mendapat predikat terbaik.
Sempat mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wakapolda Jateng Brigjen Pol Abiyoso saat kunjungan kerja di Blora. Posyan Alun Alun ternyata menyita perhatian dari masyarakat Blora serta para pemudik yang melintas. Tak jarang banyak warga yang mempir untuk berfoto ataupun membuat video. Bahkan keindahan Pos Yan Alun Alun sering viral di medsos dari para pengunjung baik di media sosial Tik Tok, Youtube ataupun Instagram.
Mendapat penghargaan tersebut, Kapolres Blora AKBP Aan Hardiansyah,SH,MH melalui Kasat Lantas AKP Edi Sukamto,SH,MH menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada seluruh anggota Polres Blora serta masyarakat kabupaten Blora yang ikut mendukung dan mensukseskan selama kegiatan Operasi Ketupat Candi 2022 terutamanya di Pos Yan Alun Alun Blora. “Alhamdulilah ini luar biasa, hasil kerja keras kita semua mendapat penghargaan dari Polda. Tentunya ini semua tak lepas dari peran serta dari seluruh elemen lintas sektoral serta warga masyarakat kabupaten Blora,” ucap Kasat Lantas.
Lebih lanjut Kasat Lantas berharap agar dalam Operasi Ketupat Candi tahun depan bisa lebih baik lagi sehingga tercipta kamseltibcarlantas yang aman dan kondusif di kabupaten Blora.
Ada 8 Pospam Lebaran yang mendapat predikat terbaik sejajaran Polda Jateng diantaranya Polres Blora, Polres Grobogan, Polres Kebumen, Polres Pati, Polres Pekalongan, Polres Magelang, Polres Purbalingga dan Polrestabes Semarang.
