BOJONEGORO – Batara.news||
Gelombang protes mengemuka di tubuh Partai NasDem. Ratusan kader, simpatisan, dan pengurus se-Kabupaten Bojonegoro tumpah ruah menggelar aksi di kantor DPD NasDem Bojonegoro, Jalan Dewi Sartika, Desa Karangpacar, Rabu (15/4/2026).
Aksi ini dipantik oleh polemik antara Partai NasDem dan Tempo terkait konten jurnalistik yang dinilai tidak proporsional dan dianggap mencederai marwah partai.
Dengan atribut partai dan poster kecaman di tangan, massa memadati lokasi. Suara tuntutan menggema: klarifikasi dan pertanggungjawaban atas pemberitaan yang dinilai melenceng dari prinsip jurnalistik serta berpotensi memicu gesekan internal kader.
Dipicu Podcast “Bocor Alus Politik”
Polemik mencuat setelah program podcast Bocor Alus Politik produksi Tempo mengangkat dinamika internal Partai NasDem. Sejumlah kader menilai konten tersebut sarat opini, tidak berimbang, dan membuka ruang spekulasi liar di tengah publik.
Bagi mereka, apa yang disajikan bukan sekadar informasi, melainkan narasi yang dinilai bisa memecah soliditas partai.
Enam Sikap Tegas DPD NasDem
Dalam aksi tersebut, DPD NasDem Bojonegoro menyampaikan enam poin sikap resmi:
Menyatakan keberatan atas pemberitaan Tempo yang dinilai tidak proporsional dan mengabaikan etika jurnalistik.
Menuntut permintaan maaf terbuka kepada Ketua Umum Surya Paloh dan seluruh kader NasDem.
Mendesak Dewan Pers untuk bertindak tegas.
Meminta sanksi berat hingga penonaktifan media yang dianggap melanggar fungsi pers.
Menuntut proses hukum berjalan adil sesuai ketentuan.
Mengajak seluruh kader tetap solid dan tidak terprovokasi.
Suara Kader: “Ini Bukan Sekadar Kritik”
Perwakilan kader dari DPC Bubulan, Agung Mahfudori, menilai konten yang disajikan Tempo telah melewati batas kritik konstruktif.
“Ini bukan lagi kritik, tapi opini yang buruk dan berpotensi memicu perpecahan antar kader. Etika jurnalistiknya patut dipertanyakan,” tegasnya kepada awak media.
Ia juga mendesak Dewan Pers untuk tidak tinggal diam. Menurutnya, jika profesionalisme dan kode etik benar-benar dijunjung, maka ruang klarifikasi atau hak jawab harus segera diberikan kepada pimpinan partai.
“Kalau memang menjunjung profesionalisme, mestinya segera meminta maaf atau memberi hak jawab kepada Ketua Umum dan DPP,” imbuhnya.
Aksi Kondusif, Tekanan Menguat
Aksi berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat keamanan. Namun, di balik ketenangan itu, tekanan politik dan moral terhadap Tempo kian menguat.
Bagi kader NasDem Bojonegoro, persoalan ini bukan semata soal pemberitaan—melainkan tentang batas antara kritik dan framing, antara kebebasan pers dan tanggung jawab etik.
Di titik ini, publik menunggu:
apakah polemik akan mereda melalui klarifikasi, atau justru melebar menjadi babak baru dalam relasi panas antara media dan kekuatan politik.
/Ali S
