BOJONEGORO — Batara.news
Ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro, Rabu (11/03/2026), tidak sekadar menjadi forum formal penyampaian laporan tahunan.
Ia menjelma seperti meja bedah besar tempat masa depan pembangunan daerah diperiksa dengan teliti—bahkan ditelisik hingga ke urat nadinya.
Melalui Rapat Paripurna penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, pemerintah daerah memaparkan potret pembangunan selama satu tahun terakhir di bawah kepemimpinan Bupati Setyo Wahono
Di permukaan, angka-angka yang tersaji tampak memukau—bahkan bisa disebut mengilap. Namun ketika data itu dibaca lebih dalam, terselip sejumlah sinyal peringatan yang tak bisa diabaikan, terutama pada sektor pembangunan manusia dan kesejahteraan petani.
Ekonomi Tumbuh Pesat, Statistik Makro Tampil Meyakinkan
Secara makro, kinerja ekonomi Bojonegoro menunjukkan grafik yang menanjak.
Pertumbuhan ekonomi daerah pada triwulan III 2025 tercatat 6,39 persen, melonjak dari 5,16 persen pada tahun sebelumnya.
Angka ini menempatkan Bojonegoro dalam kategori daerah dengan akselerasi ekonomi yang relatif kuat di tingkat regional.
Indikator lain pun ikut menguat.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 72,66, meningkat 0,44 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara inflasi daerah terkendali di angka 2,97 persen, dan Indeks Gini turun menjadi 0,282, menandakan ketimpangan distribusi pendapatan relatif menurun.
Di atas kertas, Bojonegoro terlihat sedang melaju dalam lintasan pembangunan yang stabil.
Namun statistik makro sering kali hanya memperlihatkan permukaan laut—bukan arus kuat yang bergerak di bawahnya.
Infrastruktur: Hampir Tanpa Cacat
Jika ada sektor yang benar-benar bersinar dalam laporan LKPJ ini, maka jawabannya adalah infrastruktur.
Pemerintah daerah mencatatkan capaian yang nyaris sempurna:
99,71 persen jalan kabupaten dalam kondisi baik
100 persen jembatan dalam kondisi baik
Penataan ruang wilayah mencapai 111 persen dari target
Tak hanya itu.
Pada sektor kesehatan, capaian Universal Health Coverage (UHC) serta Indeks Keluarga Sehat berada pada kategori sangat tinggi.
Di bidang perumahan, persentase hunian layak huni mencapai 101,01 persen.
Sementara di sektor sosial, intervensi terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bahkan melesat hingga 236,76 persen dari target.
Secara fisik, pembangunan Bojonegoro tampak kokoh. Beton, jalan, jembatan, dan fasilitas dasar berdiri nyaris tanpa cela.
Namun pembangunan tidak hanya diukur dari kekuatan beton—melainkan dari kualitas manusia yang berjalan di atasnya.
Ketika Pendidikan Tinggi Masih Menjadi Kemewahan
Di sinilah alarm mulai berbunyi.
Data LKPJ menunjukkan Angka Partisipasi Murni (APM) Perguruan Tinggi hanya 11,13 persen, jauh dari target 15,82 persen.
Artinya, dari seratus anak usia kuliah di Bojonegoro, hanya sekitar sebelas orang yang benar-benar menempuh pendidikan tinggi.
Konsekuensinya terlihat jelas pada struktur ketenagakerjaan.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat 3,94 persen, angka yang sekilas tampak rendah. Namun komposisi pengangguran justru didominasi lulusan SMA sebesar 23 persen.
banyak lulusan SMA tidak melanjutkan kuliah, tetapi juga belum mampu menembus pasar kerja yang semakin kompetitif.
Di titik ini, pembangunan fisik yang megah mulai berhadapan dengan kenyataan sosial yang lebih kompleks.
Sektor pertanian menghadirkan paradoks paling mencolok dalam laporan ini.
Dari sisi produksi, kinerja sektor pangan sangat menggembirakan.
Produksi padi Bojonegoro pada 2025 mencapai 569.094 ton, atau 100,20 persen dari target.
Angka ini menegaskan posisi Bojonegoro sebagai salah satu lumbung pangan penting di Jawa Timur.
Namun kesejahteraan petani justru bercerita lain.
Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan kondisi yang memprihatinkan:
NTP Hortikultura: 78,38
NTP Perkebunan: 85,28
Dalam ekonomi pertanian, NTP di bawah 100 berarti petani mengalami defisit—biay.
/red
