BOJONEGORO — Batara.news||
Proyek pembangunan jembatan jalan poros desa di Desa Tebon, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, menjadi sorotan publik. Proyek yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun 2025 itu menelan anggaran sebesar Rp1.764.312.000.
Anggaran bernilai miliaran rupiah tersebut diharapkan menjadi simbol konektivitas dan kemajuan desa. Namun di lapangan, muncul sejumlah pertanyaan dari masyarakat.Senin(2/3/2026).
Beberapa warga mempertanyakan belum tercantumnya secara rinci tanggal pasti dimulainya pekerjaan pada papan proyek.
Selain itu, terlihat sejumlah pekerja tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja seperti helm dan sepatu pelindung.
Isu lain yang berkembang di tengah masyarakat adalah dugaan penggunaan solar bersubsidi untuk operasional alat berat.
Jika benar terjadi, hal tersebut tentu perlu klarifikasi, mengingat BBM subsidi diperuntukkan bagi kelompok tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi perhatian. Standar K3 dalam proyek konstruksi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari perlindungan terhadap pekerja dan jaminan profesionalitas pelaksanaan kegiatan.
Proyek ini berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Desa Tebon yang dipimpin Penjabat (PJ) Kepala Desa Amir. Upaya konfirmasi telah dilakukan oleh awak media Batara.news melalui pesan WhatsApp untuk meminta penjelasan terkait waktu pelaksanaan, dugaan penggunaan BBM subsidi, serta penerapan K3. Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan.
Sementara itu, Camat Padangan, Dian Novitasari, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menyampaikan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) oleh Inspektorat.
“Kegiatan sudah dilakukan monev oleh inspektorat, menunggu temuan dan rekomendasi. Untuk K3, dalam pelaksanaannya akan diberikan penekanan kepada konsultan pengawas kegiatan,” ujarnya.
Seorang pegiat keterbukaan informasi publik di Bojonegoro juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Menurutnya, klarifikasi terbuka akan membantu meredam spekulasi yang berkembang di masyarakat.
Masyarakat Desa Tebon tentu berharap jembatan yang dibangun benar-benar kokoh dan sesuai spesifikasi, serta prosesnya berjalan sesuai aturan. Setiap rupiah dalam proyek tersebut berasal dari dana negara yang pada akhirnya merupakan hak masyarakat.
Transparansi dan komunikasi terbuka dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap jalannya pembangunan di tingkat desa.
Penulis: Alisugiono.
