Sulit mencari istilah yang lebih tepat selain prank untuk menggambarkan apa yang dialami warga Bojonegoro hari ini.Selasa(13/1/2026)
Negara datang, menawarkan harapan, menyatakan warga lolos, memberi ruang untuk bermimpi — lalu menarik semuanya kembali tanpa penjelasan terbuka.
Jika ini bukan prank kebijakan, lalu apa namanya?
Stiker “Warga Miskin” adalah prank pertama: warga dilabeli, dipermalukan, dan dipertontonkan atas nama transparansi.
Pembatalan beasiswa adalah prank kedua: harapan pendidikan dijanjikan, lalu dicabut, atas nama administrasi.
Yang menyakitkan bukan hanya hasil akhirnya, tapi cara negara memperlakukan warganya seperti objek uji coba kebijakan.
Negara tampak lupa bahwa harapan bukan angka di spreadsheet, bukan status di dashboard program, dan bukan centang hijau di sistem verifikasi. Harapan adalah urusan hidup manusia.
Ketika enam anak desa dinyatakan lolos, lalu dibatalkan tanpa penjelasan resmi, itu bukan sekadar kekeliruan teknis. Itu adalah kegagalan etika kekuasaan.
Karena kesalahan administratif bisa diperbaiki. Tapi mempermainkan nurani harapan publik adalah pelanggaran moral.
Lebih ironis lagi, semua ini dilakukan atas nama “penyesuaian regulasi” dan “ketertiban administrasi”. Seolah-olah aturan adalah tameng untuk lari dari tanggung jawab sosial.
Jika kebijakan berubah, yang berubah seharusnya prosedurnya — bukan nasib orang secara tiba-tiba.
Jika negara merasa berhak membatalkan harapan tanpa menjelaskan alasannya, maka negara sedang melatih warganya untuk tidak lagi percaya pada kebijakan.
Dan ketika kepercayaan publik runtuh, tidak ada regulasi mana pun yang bisa memperbaikinya.
Negara seharusnya hadir untuk melindungi warga dari ketidakpastian, bukan menjadi sumber ketidakpastian itu sendiri.
Negara seharusnya memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan, bukan memperpanjangnya lewat pembatalan.
Hari ini, Bojonegoro tidak sedang menghadapi krisis regulasi. Bojonegoro sedang menghadapi krisis empati kekuasaan.
Dan selama kebijakan sosial terus dijalankan seperti ini — memproduksi harapan tanpa tanggung jawab, lalu mencabutnya tanpa rasa bersalah — maka negara tidak sedang melayani rakyat.
Negara sedang mempermainkan mereka.
Dan prank semacam itu, dalam urusan hidup orang kecil, bukan sekadar salah. Ia tidak bermoral.
Editorial Redaksi Batara.news.
