Bojonegoro — Batara.news||
Pemasangan portal pembatas kendaraan di Jembatan Ngraho, ruas Bojonegoro–Blora, mendadak memicu polemik. Di Desa Luwihaji, Kecamatan Ngraho, sejumlah truk terhenti karena tak mampu melintasi portal yang baru dipasang, Senin (9/2/2026).
Video kejadian itu cepat menyebar di media sosial. Beberapa sopir terlihat mencoba menerobos, namun gagal. Antrean kendaraan pun mengular, sementara arus distribusi barang di jalur vital tersebut tersendat.
Bagi para sopir, jalur Ngraho bukan sekadar jalan penghubung, melainkan nadi logistik antarwilayah. Portal yang tiba-tiba berdiri dinilai memukul aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku usaha kecil yang bergantung pada kelancaran angkutan barang.
Reaksi warga pun bermunculan.
Nada protes bercampur sindiran membanjiri kolom komentar media sosial. Pemerintah daerah dinilai lebih banyak membatasi, ketimbang mempermudah akses ekonomi masyarakat pinggiran.
Sorotan tak berhenti di situ. Warga juga mempertanyakan kualitas portal yang tampak dibuat dari besi bekas rangka reklame. Pertanyaan soal anggaran dan perencanaan pun mengemuka, seiring minimnya penjelasan resmi di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyatakan pemasangan portal dilakukan demi menjaga kekuatan struktur jembatan.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan kendaraan yang melintas saat ini melebihi tonase yang diperbolehkan dan pemasangan portal telah disepakati dalam forum rapat lalu lintas.
,”.Pertimbangannya adalah kekuatan jembatan. Kendaraan yang melintas saat ini melebihi tonase yang diperbolehkan. Ini juga merupakan masukan dari warga sekitar jembatan dan sudah dibahas serta disepakati dalam forum rapat lalu lintas untuk dipasang portal,” jelasnya.
Meski demikian, warga menilai kebijakan tersebut terkesan reaktif. Hingga kini belum terlihat jalur alternatif bagi kendaraan berat, maupun sosialisasi teknis yang memadai kepada sopir dan pelaku usaha logistik.
Kebijakan ini pun menyisakan tanda tanya: apakah portal benar-benar menjadi solusi keselamatan, atau justru menambah beban masyarakat kecil? Warga berharap perlindungan infrastruktur tidak dibayar dengan terhambatnya roda ekonomi desa.
Penulis: Alisugiono
