BATARA.NEWS

BOJONEGORO, BATARA.NEWS – Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, berikan penjelasan mengenai surat himbauan yang ditujukan kepada sejumlah ADM KPH, prihal petani hutan yang tidak dapat difasilitasi pupuk bersubsidi tahun 2023.

Disampaikan Helmy Elisabeth, secara tertulis atau lebih tepatnya melalui sambungan pesan whatsaap, Dinas pertanian tidak pernah membuat surat seperti yang disampaikan oleh perhutani.

“Surat saya tersebut menjelaskan kepada pihak perhutani bahwa petani yang menggarap lahan perhutani tidak dapat alokasi pupuk subsidi dikarenakan sebelumnya ditahun 2022 pihak perhutani mengirimkan data pesanggem untuk diusulkan pupuk subsidi.” tulisnya, sabtu 04 maret 2023.

Tapi karena ada kebijakan dari pemerintah pusat, lanjutnya, dalam hal ini Kementerian Pertanian bahwa perhutani dan lahan hutan tidak dapat dialokasikan pupuk subsidi.

“Maka saya bersurat kepada seluruh adm perhutani untuk menginfokan bahwa pesanggem-pesanggem yang diusulkan pupuk subsidi ternyata tidak dapat alokasi pupuk subsidi. Selain itu pada saat rapat di jakarta dari Bareskrim Polri sendiri menyampaikan, bahwa lahan hutan tidak boleh dialokasikan pupuk subsidi. Itu semua kebijakan pusat bukan kebijakan Dinas pertanian.” jelasnya,

Lantaran surat himbauan itu menimbulkan kegelisahan bagi para petani hutan kususnya di Wilayah Kabupaten Bojonegoro, dengan tegas Helmy mengatakan, pihak perhutani tidak pada tempatnya dalam hal menggunakan surat tersebut.

“Pehutani tidak pada tempatnya menggunakan surat saya tersebut. Karena itu kawasan perhutani ya seharusnya perhutani punya aturan main sendiri.” tegasnya,

Pasalnya, menurut Kadis berdarah Batak yang dikenal tegas dalam berargumentasi tersebut, terkait pupuk subsidi itu sepenuhnya kebijakan pemerintah pusat.

“Ini peraturan dari Dirjen PSP Kementan yang sebelumnya menyebutkan lahan perhutani dan kehutanan. Dipelajari juga ya aturannya jadi tidak salah paham dengan surat saya.” imbuhnya,

Sementara itu, ketika disinggung mengenai apakah ada solusi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk mengatasi persoalan tersebut ? Helmy mengaku, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro punya program petani mandiri yang nantinya regulasinya akan disesuaikan untuk membantu petani hutan.

“Pemkab punya program petani mandiri, nanti disesuaikan dulu regulasinya untuk membantu petani hutan.” pungkasnya.

/Ali

BOJONEGORO, BATARA.NEWS – Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, berikan penjelasan mengenai surat himbauan yang ditujukan kepada sejumlah ADM KPH, prihal petani hutan yang tidak dapat difasilitasi pupuk bersubsidi tahun 2023.

Disampaikan Helmy Elisabeth, secara tertulis atau lebih tepatnya melalui sambungan pesan whatsaap, Dinas pertanian tidak pernah membuat surat seperti yang disampaikan oleh perhutani.

“Surat saya tersebut menjelaskan kepada pihak perhutani bahwa petani yang menggarap lahan perhutani tidak dapat alokasi pupuk subsidi dikarenakan sebelumnya ditahun 2022 pihak perhutani mengirimkan data pesanggem untuk diusulkan pupuk subsidi.” tulisnya, sabtu 04 maret 2023.

Tapi karena ada kebijakan dari pemerintah pusat, lanjutnya, dalam hal ini Kementerian Pertanian bahwa perhutani dan lahan hutan tidak dapat dialokasikan pupuk subsidi.

“Maka saya bersurat kepada seluruh adm perhutani untuk menginfokan bahwa pesanggem-pesanggem yang diusulkan pupuk subsidi ternyata tidak dapat alokasi pupuk subsidi. Selain itu pada saat rapat di jakarta dari Bareskrim Polri sendiri menyampaikan, bahwa lahan hutan tidak boleh dialokasikan pupuk subsidi. Itu semua kebijakan pusat bukan kebijakan Dinas pertanian.” jelasnya,

Lantaran surat himbauan itu menimbulkan kegelisahan bagi para petani hutan kususnya di Wilayah Kabupaten Bojonegoro, dengan tegas Helmy mengatakan, pihak perhutani tidak pada tempatnya dalam hal menggunakan surat tersebut.

“Pehutani tidak pada tempatnya menggunakan surat saya tersebut. Karena itu kawasan perhutani ya seharusnya perhutani punya aturan main sendiri.” tegasnya,

Pasalnya, menurut Kadis berdarah Batak yang dikenal tegas dalam berargumentasi tersebut, terkait pupuk subsidi itu sepenuhnya kebijakan pemerintah pusat.

“Ini peraturan dari Dirjen PSP Kementan yang sebelumnya menyebutkan lahan perhutani dan kehutanan. Dipelajari juga ya aturannya jadi tidak salah paham dengan surat saya.” imbuhnya,

Sementara itu, ketika disinggung mengenai apakah ada solusi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk mengatasi persoalan tersebut ? Helmy mengaku, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro punya program petani mandiri yang nantinya regulasinya akan disesuaikan untuk membantu petani hutan.

“Pemkab punya program petani mandiri, nanti disesuaikan dulu regulasinya untuk membantu petani hutan.” pungkasnya.

/Ali

BOJONEGORO, BATARA.NEWS – Para petani penggarap lahan hutan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur gelisah, lantaran Dinas Pertanian setempat keluarkan surat himbauan supaya tidak menggunakan pupuk bersubsidi.

Dikatakan Eko Purwanto, Asisten Perhutani (Asper) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Clebung, Bojonegoro, pemasangan himbauan tersebut atas dasar surat edaran yang di berikan Dinas Pertanian Bojonegoro kepada Perhutani.

“Pemasangan himbuan ini ditujukan kepada Perhutani sendiri bahwa perhutani tidak boleh menggunakan pupuk bersubsidi untuk memupuk tanamannya . Kalau untuk petani memupuk tanaman pertaniannya, perhutani tidak pernah melarang . Kami berharap para pesanggem jangan salah persepsi. Kalau langkanya pupuk bersubsidi jangan yang disalahkan pihak perhutani.” ujarnya, Sabtu, 04 Maret 2023.

Menurut surat edaran yang di tandatangani oleh Kepala Dinas pertanian Helmy Elisabeth , Sp .MM. per tanggal 21 Nopember 2022 itu, lanjutnya, Bareskrim Polri menyampaikan bahwa lahan yang digarap petani, namun kepemilikan lahan bukan milik pribadi, maka tidak boleh diberikan pupuk bersubsidi.

“Karena tidak dapat di buat peta spasial lahannya, sehingga petani penggarap lahan Perhutani tidak dapat difasilitasi pupuk bersubsidi di tahun 2023. Meskipun petani penggarap tersebut memiliki perjanjian kerjasama.” terangnya,

Sementara itu, menurut salah satu perwakilan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Agung Mahfudhori, dengan tidak adanya fasilitas pupuk bersubsidi untuk petani hutan dapat memicu terjadinya kemiskinan ekstrim di wilayah Bojonegoro.

“Percuma punya APBD yang sangat besar kalau tidak bisa membuat Warganya sejahtera. Sebenarnya Kalau Bupatinya peduli kepada ” Wong Cilik ” rakyat kecil , APBD Bojonegoro bisa untuk membantu petani hutan untuk memberikan Pupuk bersubsidi.” cetusnya,

Bahkan, dengan tegas Agung Mahfudhori mengingatkan, hasil pertanian dari petani penggarap lahan kawan hutan merupakan salah satu penopang ketahanan pangan Nasional .

“Kalau dibiarkan terus seperti ini dan Bupati tidak merespon keluhan warga pinggiran hutan, kami LMDH se Bojonegoro akan lakukan aksi besar – besaran dan melakukan Demo di depan Pendopo Malowopati Bojonegoro.” ancamnya,

Mewakili LMDH dan Petani hutan se Kabupaten Bojonegoro, dirinya juga berharap kepada Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro jangan hanya diam saja.

”Sebagai wakil Kami yang ada di DPRD khususnya Komisi B jangan berdiam diri saja, dengarkan suara kami rakyat kecil yang telah memberikan amanah kepada saudara, bantu kami yang sedang gelisah untuk memperoleh pupuk besubsidi.” tandasnya.

/Alj

BOJONEGORO, BATARA.NEWS – Para petani penggarap lahan hutan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur gelisah, lantaran Dinas Pertanian setempat keluarkan surat himbauan supaya tidak menggunakan pupuk bersubsidi.

Dikatakan Eko Purwanto, Asisten Perhutani (Asper) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Clebung, Bojonegoro, pemasangan himbauan tersebut atas dasar surat edaran yang di berikan Dinas Pertanian Bojonegoro kepada Perhutani.

“Pemasangan himbuan ini ditujukan kepada Perhutani sendiri bahwa perhutani tidak boleh menggunakan pupuk bersubsidi untuk memupuk tanamannya . Kalau untuk petani memupuk tanaman pertaniannya, perhutani tidak pernah melarang . Kami berharap para pesanggem jangan salah persepsi. Kalau langkanya pupuk bersubsidi jangan yang disalahkan pihak perhutani.” ujarnya, Sabtu, 04 Maret 2023.

Menurut surat edaran yang di tandatangani oleh Kepala Dinas pertanian Helmy Elisabeth , Sp .MM. per tanggal 21 Nopember 2022 itu, lanjutnya, Bareskrim Polri menyampaikan bahwa lahan yang digarap petani, namun kepemilikan lahan bukan milik pribadi, maka tidak boleh diberikan pupuk bersubsidi.

“Karena tidak dapat di buat peta spasial lahannya, sehingga petani penggarap lahan Perhutani tidak dapat difasilitasi pupuk bersubsidi di tahun 2023. Meskipun petani penggarap tersebut memiliki perjanjian kerjasama.” terangnya,

Sementara itu, menurut salah satu perwakilan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Agung Mahfudhori, dengan tidak adanya fasilitas pupuk bersubsidi untuk petani hutan dapat memicu terjadinya kemiskinan ekstrim di wilayah Bojonegoro.

“Percuma punya APBD yang sangat besar kalau tidak bisa membuat Warganya sejahtera. Sebenarnya Kalau Bupatinya peduli kepada ” Wong Cilik ” rakyat kecil , APBD Bojonegoro bisa untuk membantu petani hutan untuk memberikan Pupuk bersubsidi.” cetusnya,

Bahkan, dengan tegas Agung Mahfudhori mengingatkan, hasil pertanian dari petani penggarap lahan kawan hutan merupakan salah satu penopang ketahanan pangan Nasional .

“Kalau dibiarkan terus seperti ini dan Bupati tidak merespon keluhan warga pinggiran hutan, kami LMDH se Bojonegoro akan lakukan aksi besar – besaran dan melakukan Demo di depan Pendopo Malowopati Bojonegoro.” ancamnya,

Mewakili LMDH dan Petani hutan se Kabupaten Bojonegoro, dirinya juga berharap kepada Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro jangan hanya diam saja.

”Sebagai wakil Kami yang ada di DPRD khususnya Komisi B jangan berdiam diri saja, dengarkan suara kami rakyat kecil yang telah memberikan amanah kepada saudara, bantu kami yang sedang gelisah untuk memperoleh pupuk besubsidi.” tandasnya.

/Alj