BATARA.NEWS

 

BOJONEGORO JATIM – Batara.news||

Orang nomer satu di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dikabarkan langsung mengintruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelesaikan kemelut persoalan iuran insidental di SMP N 2 Bojonegoro yang telah menuai sorotan publik.

 

Melalui kesigapan PJ Bupati, Adriyanto, kini SMP N 2 Bojonegoro dinyatakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bojonegoro bersih dari segala macam bentuk pungutan apapun alias gratis.

 

Disampaikan Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Dinas Pendidikan Bojonegoro, Abdul Wahid, paska aksi pungutan berdalih iuran insidental yang dihimpun oleh Komite SMP N 2 Bojonegoro itu mencuat ke publik, PJ Bupati langsung meminta persoalan tersebut segera diatasi.

 

“Berdasarkan intruksi PJ Bupati dan Kepala Dinas sudah tidak boleh ada tarikan apapun. Keterangan itu juga sudah disampaikan ke publik oleh PLT (Pelaksana Tugas) Kepala Sekolah yang baru.” Katanya, selasa, 11 Juni 2024.

 

Aksi pungutan berdalih iuran isidentil itu, lanjutnya, berlangsung di era Kepala Sekolah yang terdahulu. Sementara saat ini SMP N 2 Bojonegoro dipimpin Kepala Sekolah berstatus PLT.

 

“PLT Kepala Sekolah itu baru kemarin masuk, jadi dia gak tau kalau ada iuran insidental itu, lha wong baru kemarin terima SK (Surat Keputusan).” Imbuhnya,

 

Lantaran aksi pungutan berdalih iuran insidental tersebut sudah menjadi buah bibir masyarakat, Humas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang akrab disapa Mbah Dul itu menegaskan, SMP N 2 Bojonegoro mulai sekarang dan seterusnya dinyatakan bersih dari segala macam bentuk pungutan atau iuran.

 

“Tadi sudah diputuskan mulai kepemimpinan PLT Kepala Sekolah yang baru ini, SMP N 2 itu sudah bersih dari tarikan apapun.” pungkasnya,

 

Diberitahukan sebelumnya, peristiwa tersebut mecuat ke publik setelah ada salah satu orang tua wali murid SMP N 2 Bojonegoro yang menggerutu kepada awak media atas penarikan atau iuran insidental dengan jumlah hingga Rp 1.350.000., pertahun ajaran yang dihimpun melalui pihak Komite Sekolah.( Al)

 

Bojonegoro -Batara.news|| Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, nampak tenang dan tutup mata terkait dugaan pungutan liar berdalih sumbangan insidentil yang dilakukan Komite SMP Negeri 2 Bojonegoro.

 

Terbukti, paska kabar tersebut mencuat ke Publik, petinggi Kantor Dinas Pendidikan Bojonegoro, Nur sujito, justru memilih bungkam diatas kursi empuknya tanpa mengambil tindakan apapun.

 

Menanggapi tingkah Kepala Dinas Pendidikan tersebut, Koh Ahsin, salah satu aktivis informasi dan keterbukaan publik wilayah Jawa Timur mengatakan,

 

“Perilaku Kepala Dinas tidak mencerminkan sosok pejabat publik yang hidupnya dibiayai oleh uang rakyat. Seharusnya dia memberikan pelayanan kepada masyarakat, jangan malah bungkam ketika ada persoalan yang menimpa rakyat.” Sindirnya, selasa, 11 juni 2024.

 

Apapun dalih dan alasannya, lanjut Koh Ahsin, Dunia pendidikan di wilayah Bojonegoro ada ditangan, mulut, dan pundak Kepala Dinas.

 

“Dia itu kepanjangan tangan dari Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), tugasnya ialah mengurus pendidikan yang ada di daerah. Jadi sangat ironi ketika ada praktek pungli di Sekolah yang berada dibawah komandonya malah diam saja.” jlentrehnya,

 

Lantaran aksi pungli berdalih sumbangan sukarela itu tidak hanya terjadi di SMP N 2 Bojonegoro, Koh Ahsin mensinyalir Dinas Pendidikan mengetahui hal tersebut.

 

“Hal seperti ini sifatnya sudah terkonsep matang. Banyak dalih dan alasan yang dilontarkan untuk mensiasatinya. Dan saya yakin Dinas mengetahui kegiatan itu. Jadi, bohong jika Dinas mengaku tidak tau atau berdalih hal itu kebijakan masing-masing sekolah.” tandasnya,

 

Miris sekali, ditengah viralnya kritikan pedas salah satu Anggota Legislatif Senayan (DPR RI) kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, terkait tingginya anggaran Negara yang dig elontorkan untuk menunjang dunia pendidikan, justru aksi dugaan pungli malah terjadi di SMP N 2 Bojonegoro kota sumber minyak gas Bumi.

 

Hingga berita di tayangkan Kadisdik Nur sujito enggan berkomentar masih dengan pongahnya di atas kursi empuknya.

 

*/Al

 

Pati, Batara.news || DPUTR Pati Luncurkan aplikasi SI-DARJA (Sistem Informasi Data Barang Jasa) aplikasi ini dinilai akan lebih memudahkan kinerja DPUTR Pati dalam mengelola sistem kerja baik data dan Sistem.

 

Dengan mencoba teknologi digitalisasi yang baru, Tujuannya adalah DPUTR Pati tidak lagi lakukan secara manual, sehingga lebih memudahkan kinerja DPUTR Pati.

 

Sekertaris DPUTR Pati Kristina Inti Retnoningrum ST, MM, . menyampaikan saat acara sosialisasi Aplikasi SI-DARJA 11/6/24 ruang Anggrek kantor DPUTR Pati, ia menjelaskan bermula dari gagasanya yang mana ia ingin membuat sistem kerja yang lebih efektif dengan memanfaatkan sistem digitalisasi.

 

Kemudian permintaan kordinasi dukungan sari stakeholder antara lain PJ Bupati Pati, ketua DPRD Pati, Sekda kab Pati, PLT kepala DPUTR Pati, kepala Diskominfo, BPKAD, Programer IT, Akademisi, perwakilan tokoh masyarakat, Media, dan beberapa dukungan terkait lainya.

 

“Adapun data yang dapat di input di aplikasi SI-DARJA antara lain, nama paket kegiatan sumberdana, pelaksana atau nama penyedia jasa, nomor kontrak dan nilai kontrak, adendum jangka dan waktu kontrak, mulai dan selesai, realisasi fisik pekerjaan,jenis belanja dan pemeliharaan nol sampai 100%, kemudian nama PPKOM nama pengawas lapangan”, tuturnya.

 

Alasan membuat Aplikasi tersebut karena setiap tahunnya DPUTR Pati dimintai laporan data dari BPK Pati, dimungkinkan dengan adanya aplikasi ini mampu membuat kinerja kami jauh lebih baik,

 

“Meskipun sudah dapat digunakan aplikasi ini namun masih harus ada perbaikan lagi agar sistem aplikasi SI-DARJA bisa lebih maksimal”, imbuhnya.

 

 

/Red

 

 

 

Pati – Cakranusantara.net | Sebagai bentuk empati Satlantas Polres Pati terhadap fatalitas korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Kabupaten Pati, hari ini Senin (10/6/2024) Satlantas Polresta Pati melaksanakan kegiatan anjangsana atau kunjungan ke beberapa korban kecelakaan lalu lintas.

 

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Polisi Sahabat Masyarakat yang dilaksanakan Satlantas Polresta Pati, dimana ketika ada warga masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas dalam kondisi luka-luka yang parah maka Satlantas Polresta Pati akan berusaha mengunjunginya.

 

Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama, S.I.K., M.H. melalui Kasat Lantas Polresta Pati Kompol Asfauri, S.H., M.H. saat dihubungi awak media menyampaikan, bahwa kunjungan atau anjangsana kepada korban kecelakaan lalu lintas ini merupakan bentuk empati Polisi lalu lintas terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

 

“Melalui kegiatan ini, Polisi bisa bersilaturahmi langsung dengan para korban, serta melalui pendekatan humanis, bisa mengetahui permasalahan dan kesulitan yang dihadapi korban kecelakaan, sehingga harapannya dapat membantu meringankan beban para korban,” terang Kasatlantas.

 

Disampaikan oleh Asfauri bahwa korban kecelakaan lalu lintas yang sudah dikunjungi adalah Saudara Sungkono warga Desa Panjunan, Kecamatan Pati mengalami patah kaki, dan Ibu Srini warga Desa Puri, Kecamatan Pati mengalami patah tangan dan kaki.

 

Mengakhiri pembicaraannya Kompol Asfauri berharap, agar seluruh lapisan masyarakat bisa lebih tertib dan berhati-hati lagi dalam berlalu lintas.  Sehingga bisa terhindar dari kecelakaan, serta tidak ada lagi korban-korban berikutnya,” ujar Asfauri. (Rohman)

 

Bojonegoro- Batara.news||Beredar surat undangan tertulis tanggal 05 Juni 2024 dari salah satu Komite Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Bojonegoro, Jawa Timur, yang berisi tentang pemberitahuan kepada para orang tua wali murid agar hadir dalam rapat komite guna membahas tentang swadaya pembayaran uang gedung, ternyata membuka tabir terselubung praktik pungli di dunia pendidikan.

 

Salah satu wali murid menuturkan, saat rapat berlangsung ada seorang guru saat menyampaikan perihal kekurangan pembayaran uang gedung atau uang insidentil dengan narasi paksaan, pasalnya jika tidak membayar, murid tidak bisa ikut ujian dan sebagainya.

 

“Uang gedung sekitar Rp 1.350.000 itu bisa dicicil, jika dalam satu tahun gak lunas murid katanya tidak bisa ikut ujian.” ucap Narasumber yang namanya kami samarkan, sebut saja Karjo. Minggu, 09 Juni 2024.

 

Tak hanya itu, bahkan para orang tua wali murid yang hadir dalam rapat tersebut juga diminta untuk menandatangani surat Pernyataan akan sanggup membayar.

 

“Saya selaku orang tua murid karena sudah ada edaran diharuskan membayar, begitu punya uang atau tidak ya mau tidak mau harus mengikuti kebijakan Komite sekolah,” imbuhnya sembari berpesan agar namanya tidak disebutkan dalam pemberitaan lantaran takut anaknya kalau dikucilkan atau di bully di sekolah.

 

Menanggapi hal tersebut, Abdul Wahid, Humas Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro mengatakan kalau belum ada aduan terkait hal diatas. Mesti demikian, dirinya mengaku sudah sering mengintruksikan baik lewat surat dinas dan selalu mengingatkan pada waktu rapat dinas Pengawas, Kepala Sekolah di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, mengenai Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, dalam Permendikbud ini sudah jelas Pasal 10 ayat 2 berbunyi,

 

“Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan / sumbangan bukan pungutan”. Jlentrehnya.

 

Dengan arti, lanjut Mbah Dul panggilan akrabnya, sumbangan itu tidak ditentukan nominal melainkan semampunya wali murid dalam ikut berpartisipasi dan tidak ada paksaan atau kewajiban.

 

“Sedangkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro No 08 Tahun 2020 Bab 14 Pasal 38 ayat 3 berbunyi, Sumbangan biaya pendidikan yang bersifat insidentil pada Satuan Pendidikan harus mendapatkan izin dari Bupati. Artinya sudah jelas bahwa sumbangan bukan semata – mata berdasarkan Keputusan Sekolah maupun Komite Sekolah dan tentunya harus melalui Persetujuan Bupati.” Terangnya,

 

Selain itu Abdul Wahid juga menegaskan, bahwa mengacu payung hukum diatas maka tidak ada Peraturan bahwa bila mana murid tidak bisa menyumbang terus ada sangsi tidak boleh mengikuti semester, ujian sekolah dan ijazah ditahan.

 

“saya yakin tidak ada lembaga sekolah mempunyai niat seperti itu dan Dinas Pendidikan juga belum pernah mendapat pengaduan seperti itu dari wali murid, tetapi bila mana hal tersebut terjadi maka satuan Pendidikan yang tidak mengindahkan dan melanggar Permendikbud tersebut, bisa mendapat sangsi.” tegasnya,

 

 

Lebih lanjut ketika disinggung ihwal adanya dugaan pungutan liar berdalih iuran sukarela hingga mencapai Rp 1.350.000 yang dihimpun melalui Komite SMP waN 2 Bojonegoro, selaku Humas Dinas Pendidikan Bojonegoro dirinya memilih no komen alias bungkam lantaran belum mendapat pengaduan dari masyarakat atau Wali Murid.

 

Sementara itu, hingga kabar ini dipublikasikan, Toni, Komite SMPN 2 Bojonegoro

Saat di konfirmasi,mengatakan,”kami sampaikan bahwa informasi dari sekolah semua murid/siswa mengikuti ujian sebagaimana mestinya tidak ikut ujian kecuali sakit.

 

Sehingga apa yang disampaikan tidak bisa ikut ujian seperti yang disampaikan narasumber tidak benar

 

Terkait undangan kepada orang tua siswa adalah dari pihak komite sekolah untuk koordinasi terkait dengan dukungan orang tua pada kegiatan belajar mengajar sekolah,”bebernya

 

ketika disinggung terkait adanya bukti bahwa wali murid diminta mencicil uang gedung dengan total 1.350.000,-

Sementara itu, hingga kabar ini dipublikasikan, Toni, Komite SMPN 2 Bojonegoro

Saat di konfirmasi pewarta,mengatakan,”kami sampaikan bahwa informasi dari sekolah semua murid/siswa mengikuti ujian sebagaimana mestinya tidak ikut ujian kecuali sakit.

 

Sehingga apa yang disampaikan tidak bisa ikut ujian seperti yang disampaikan narasumber tidak benar

 

Terkait undangan kepada orang tua siswa adalah dari pihak komite sekolah untuk koordinasi terkait dengan dukungan orang tua pada kegiatan belajar mengajar sekolah,”bebernya

 

ketika disinggung terkait adanya bukti bahwa wali murid diminta mencicil uang gedung dengan total 1.350.000,-

Toni memilih diam ketika dimintai tanggapan terkait persoalan tersebut.

 

(*) Tim/Red)

 

 

Tuban, -Batara.news||

Aksi mafia tambang tanah urug yang mengeruk Sumber Daya Alam Desa Simo, Kecamatan Soko, Tuban, Jawa Timur, mendadak menjadi perbincangan hangat warga masyarakat.

 

Pasalnya, baru saja aktifitas tambang ilegal tersebut ditertibkan Aparat Penegak Hukum dari Polres Tuban, pada, Senin, 03 Juni 2024 pekan lalu, kini sudah kembali nampak puluhan truck dump yang keluar masuk lokasi tambang.

 

Kembali beroperasinya tambang ilegal tersebut sontak membuat masyarakat bertanya – tanya.

– Apakah tambang galian C itu milik konglomerat ?

– Apakah mesin alat keruk yang digunakan milik orang berpangkat ?

-Dan apakah dibalik kegiatan tambang ilegal itu ada orang yang kuat membeli hukum ?

 

Sementara berdasarkan informasi, mesin bego (excavator) yang digunakan untuk menggaruk tanah disinyalir menggunakan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi yang dibeli dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), karena harganya lebih murah dibandingkan dengan non subsidi.

 

Bahkan rumor yang beredar saat ini, ada dua pengusaha tambang tanah urug atau galian C di wilayah Desa Simo. Bahkan dalam menjalankan bisnis ilegalnya, mereka kerap dikabarkan saling sikut-sikutan supaya salah satu ada yang tutup lantaran tidak memberikan atensi kepada oknum Aparat Penegak Hukum.

 

Dampak paling nyata dari aktivitas penambangan liar itu ialah jalan poros desa yang menjadi rusak berat. Bahkan nyaris seluruh jalan lingkungan di wilayah setempat juga bernasib sama, hal tersebut karena volume jalan tidak mampu menopang beban muatan yang dibawa oleh kendaraan pengangkut material tambang.

 

“Hampir seluruh jalan lingkungan saat ini kondisinya rusak, izinnya pemilik mau dialihkan lahan pertanian dan tanahnya mau diratakan, tau-tau hasil kerukan dari lokasi pertambangan di komersilkan” ucap Pardi, salah satu warga yang mengaku akan melakukan aksi blokade jalan jika aktifitas tambang tersebut tidak segera ditertibkan APH bersama Pejabat Terkait. Minggu, 09 Juni 2024.

 

Dilansir dari portal harianjatim.com , dalam rangka menyelesaikan permasalahan Tambang yang ada di Desa Menilo, Kecamatan Soko, Pihak Muspika bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban baru-baru ini telah melaksanakan Rapat Koordinasi dan Asistensi di Ruang Camat Soko.

 

Dalam paparannya, Sucipto, Camat Soko menjelaskan, rapat koordinasi dan asistensi membahas ihwal permasalahan yang ada bisa di selesaikan secara bersama-sama. Selain melaksanakan musyawarah dengan pengusaha Tambang yang ada di Desa Menilo, pihak KLHK Provinsi Jawa Timur juga mengaku akan melaksanakan rapat lanjutan.

 

“Kita dari Pemangku Kebijakan di wilayah bukan seolah-olah melaksanakan pembiaran namun kita juga harus memikirkan dampak yang nantinya bisa merusak lingkungan serta ekosistem di lingkungan sekitar Galian.” Ucapnya,

 

Terpisah, menanggapi persoalan tersebut salah satu aktivis informasi di wilayah Jawa Timur, Koh Ahsin, langsung melontarkan nada sindiran terkait peran pejabat Publik dan Aparat Penegak Hukum di Tuban. Menurutnya, ironis sudah jelas sering dilakukan pembinaan, pengarahan, koordinasi, dan pencegahan dengan pemberhentian kegiatan penambangan, namun anehnya tambang itu masih santai beroperasi. Lantas, apakah ada backup dari APH yang berdiri tegak dibalik pelaku usaha ?,

 

“ jika mereka bebas beraksi karena ada perlindungan backup APH, sudah jelas itu adalah praktik Trading In influenzer (Praktik perdagangan Pengaruh) dan itu murni pelanggaran, kepolisian harus mengungkap semua di balik kegiatan itu” Jlentreh Koh Ahsin.(Al)